Bisnis.com, BANDUNG— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung akan melakukan pengawasan partisipatif netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kota Bandung Dimas Aryana Iskandar menilai netralitas ASN merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari Pilkada Serentak 2024.

Ia juga berkaca pada tren pemilihan umum terdahulu. Misalnya pada Pilkada 2018. Saat itu, kata Dimas, tidak satupun ASN Pemerintah Kota Bandung yang sampai dipanggil oleh Bawaslu terkait netralitas.

"Kami berharap dalam pemilihan serentak tahun 2024, adanya kerja sama dari ASN dapat membuat Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandung dapat berjalan dengan lancar," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.

Pihaknya pun akan melakukan sejumlah upaya, antara lain dengan menggelar sosialisasi. Misalnya pada Senin 22 Juli 2024, Bawaslu Kota Bandung adakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN di Kota Bandung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung, Bonie Nugraha menyebutkan, tujuan kegiatan ini merupakan bentuk dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung dalam mengawal tahapan Pilkada Serentak 2024.

"Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN merupakan bentuk dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung dalam mengawal Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024," ujar Bonie.

Acara tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung, Asep Gufron. Dalam sambutannya, Asep menegaskan, netralitas ASN selalu dijunjung tinggi dan diingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung.

“Kami ASN Kota Bandung selalu menekankan di setiap apel pagi bahwa kita harus memiliki sikap netral," kata Asep.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2024 bakal digelar pada 27 November 2024. Bagi masyarakat Kota Bandung, ajang ini akan menentukan pemimpin Kota Bandung lima tahun ke depan.

Adapun timeline dan rangkaian Pilkada Serentak 2024 bisa anda pantau melalui berbagai pusat informasi terpercaya. Salah satunya sosial media KPU Kota Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekstensifikasi cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai akan membantu mendongkrak penerimaan negara hingga Rp13 triliun.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintah berpotensi mengantongi penerimaan dengan pengenaan cukai atas produk plastik dan MBDK secara konsisten.

“Potensi [penerimaan cukai plastik dan MBDK] itu mungkin bisa besar dan menurut perhitungan bisa mencapai Rp13 triliun lebih,” katanya, Selasa (23/7/2024).

Akbar mengatakan potensi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan target pemerintah yang sebesar Rp1,84 triliun untuk penerimaan cukai plastik dan Rp4,38 triliun untuk penerimaan cukai MBDK pada tahun ini berdasarkan Perpres No. 76/2023.

“Jadi kalau itu mau dikonsistenkan, mau dikejar benar, itu sebenarnya masih banyak ruang untuk menambah penerimaan negara, setidaknya hampir Rp10 triliun,” jelasnya.

Di sisi lain, Akbar mengatakan bahwa implementasi cukai plastik dan MBDK memang tidak mudah, terutama terkait aturan detail dan kesiapan dari sisi industri.

“Sering kali [rencana implementasi] tarik menarik dan kita tahu bahwa implementasi sudah beberapa kali ditunda. Tapi prinsipnya adalah bahwa ini sebenarnya membuka ruang pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah dan itu belum dimaksimalkan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih terus menggodok rencana pengenaan cukai pada produk plastik dan MBDK.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi E DPRDDKI Jakarta, Hariadi Anwar mengkritisi mekanisme pengawasan rekrutmen guru honorer di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta. DPRD memanggil Disdik imbas kontroversi yang timbul dari kebijakan tersebut belum lama ini.

Mulanya, Hariadi menyoroti sikap Disdik yang menyebut bahwa kepala sekolah banyak mengangkat tenaga pengajar honorer tanpa pemberitahuan kepada Dinas.

“Masa dunia pendidikan enggak bisa mengetahui, berapa dia butuh, berapa [tenaga pengajar] yang mesti diangkat? Ini mengangkat dulu, baru tahu kebutuhannya berlebih. Ini kan kebalik-balik,” katanya dalam ruang rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut politisi Partai Nasdem ini, perencanaan rekrutmen tenaga pengajar tersebut mesti dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

Dia menggarisbawahi rekrutmen guru honorer yang dapat dilakukan dengan landasan subjektivitas. Tanpa pengawasan dari Dinas, dia menilai bahwa kepala sekolah hanya menjadi kambing hitam ketika terjadi kelebihan jumlah guru honorer yang direkrut.

"Jadi pengawasannya bagaimana ini sampai baru ketahuan sekarang? Padahal dunia pendidikan ini perencanaannya harus bagus,” sambung Hariadi.

Dirinya kemudian membandingkan mekanisme rekrutmen tersebut dengan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, dalam proses tersebut, kebutuhan kursi yang ada telah dipetakan terlebih dahulu, sehingga tak terjadi masalah di kemudian hari.

“Ini berarti harus tahu berapa mata pelajaran yang mesti diisi oleh guru. Bukan angkat dulu, terus kelebihan. Itu enggak masuk akal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa ratusan hingga ribuan guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

Terdapat empat syarat bagi guru honorer dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku belum mendapat sinyal positif mengenai usulan penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa BP Tapera selaku operator yang mendistribusikan investasi FLPP dari pemerintah ke masyarakat pada dasarnya mendukung penuh usulan penambahan kuota FLPP.

Hanya saja, hingga saat ini, usulan tersebut dilaporkan belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan. Dia berharap Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan penambahan kuota FLPP setidaknya sama seperti 2023 sebesar 229.000 unit.

“Belum kelihatan, tapi pelaku berharap mendekati atau sama seperti tahun sebelumnya di 229.000 unit,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Senin (23/7/2024).

Meskipun demikian, dirinya tetap optimistis usulan penambahan kuota FLPP itu dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, implementasi program FLPP dinilai dapat mendukung daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak hingga diharapkan dapat meneken angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog).

“Kami terus mendukung agar intinya ada penambahan dan jumlah KPR subsidi bisa meng-cover masyarakat yang lebih banyak. Tetap optimislah mudah-mudahan penambahan itu insyaallah alokasi dari APBN bisa digulirkan untuk perumahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP Real Estate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, pemerintah perlu segera merealisasikan usulan penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis 2 bulan ke depan.

"Diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," kata Arvin.

Mengacu pada asumsi data tersebut, REI menegaskan bahwa kuota FLPP tahun 2024 idealnya mencapai 218.808 unit. Karenanya, wacana penambahan kuota FLPP perlu untuk dikejar.

“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah lima orang baru dalam daftar cegah ke luar negeri terkait dengan perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku.Salah satu pihak yang baru dicegah yaitu Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Krisiyanto.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pencegahan ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.942/2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri untuk lima orang.

Pencegahan itu berlaku terhitung sejak 22 Juli 2024 sampai dengan 6 bulan pertama.Adapun lima orang yang baru dicegah ke luar negeri itu yakni berinisial K, SP, YPW, DTI dan DB.

"Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang yang dicegah ke luar negeri itu meliputiKusnadi (swasta), Simeon Petrus (pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara) serta Dona Berisa (Swasta).

Dalam catatan Bisnis, Kusnadi menjadi salah satu pihak sudah diperiksa KPK dan masuk ke daftar cegah.Kusnadi beberapa kali datang ke KPK saat menemani pemeriksaan Hasto, Senin (10/6/2024), dan Rabu (19/6/2024).

Pada 10 Juni 2024, ponsel dan ATM milik Kusnadi turut disita KPK bersamaan dengan ponsel dan buku catatan milik Hasto.Pada pemeriksaannya 19 Juni,Kusnadi sempat mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku, yang saat ini ditetapkan buron oleh KPK.

"Ya, pernah," ujar Kusnadi ketika ditanya wartawan apabila pernah bertemu atau melihat sosok Harun Masiku.

Setelah itu, Kusnadi enggan menjawab pertanyaan lain dari wartawan terkait dengan pemeriksaannya sejak pagi hingga sore hari di KPK. Dia mengaku masih ditanya perihal penyitaan sejumlah barang miliknya dan Hasto pada Senin pekan lalu.

Kusnadi juga membantah adanya percakapan soal Harun pada handphone miliknya maupun Hasto. Dia hanya mengatakan bahwa percakapan yang ada di handphone-nya dan Hasto sekadar perihal pembayaran sejumlah kegiatan di DPP PDIP.

Di sisi lain, Kusnadi mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sejumlah saksi yang pernah dihadirkan KPK untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.

Adapun, sejumlah saksi pernah dihadirkan oleh KPK untuk mendalami keberadaan Harun, sebelum memanggil Hasto pada 10 Juni 2024. Mereka adalah Melita De Grave (mahasiswa), Hugo Ganda (mahasiswa) dan Simon Petrus (pengacara).

"Enggak kenal [saksi-saksi tersebut]. Enggak tahu saya," ucapnya.

Adapun KPK menyebut penyidik mendalami soal keberadaan Harun Masiku ketika memeriksa Kusnadi.

"Pemeriksaan saksi Kusnadi untuk tersangka HM [Harun Masiku] hari ini mulai dilakukan pada pukul 10.00 WIB, pemeriksaannya seputar pemeriksaan yang bersangkutan terkait perkara yang ditangani yaitu tersangka HM. Maupun Hal-hal terkait keberadaan HM itu sendiri, kurang lebih seperti itu," kata Tessa dalam keterangan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA - Rumus sidik jari merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Saat ini untuk mengurus pembuatan rumus sidik jari bisa dilakukan secara online. Berikut cara membuat rumus sidik jari SKCK secara online.

SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan Polri yang bertujuan menerangkan mengenai ada atau tidak adanya catatan kriminalitas atau kejahatan seseorang.

SKCK berlaku hingga enam bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang jika telah melewati masa berlaku.

Dilansir dari situs Humas Mabes Polri, untuk pembuatan rumus sidik jari dapat melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi AK23 Online yang dapat diunduh melalui Playstore maupun APP Store. Usai mengunduh aplikasi AK23 Online, masyarakat dapat memulai langkah-langkah membuat rumus sidik jari.

Perbesar

Cara Membuat Rumus Sidik Jari SKCK Online

• Mengunduh aplikasi AK23 Online.
• Pemohon klik tombol Daftar.
• Daftarkan akun menggunakan email pribadi (wajib gmail) dan lanjutkan proses verifikasi.
• Pemohon akan mendapatkan kode OTP untuk melakukan langkah berikutnya.
• Isi semua formular yang ada dalam aplikasi.
• Pemohon mendapat barcode untuk ditunjukkan ke petugas sidik jari di Polda maupun Polres.
• Usai menunjukkan barcode kepada petugas sidik jari, dilakukan scanner jari tangan pemohon pada mesin khusus AK23.

Sementara itu, terdapat pula cara untuk membuat rumus sidik jari secara offline. Pemohon dapat berkunjung ke Polres atau Polda terdekat. Layanan ini gratis alias pemohon tidak dikenakan biaya.

Berikut syarat dan cara membuat rumus sidik jari offline yang dikutip dari situs sippn.menpan.go.id:

Syarat Membuat Kartu Rumus Sidik Jari Offline

1. Fotocopy KTP.
2. Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
3. Pasfoto 2x3 sebanyak 1 lembar.
4. Pasfoto menghadap kanan 4x6 sebanyak 1 lembar.
5. Pasfoto menghadap kiri 4x6 sebanyak 1 lembar.

Cara Membuat Rumus Sidik Jari Offline

• Pemohon datang sendiri membawa persyaratan.
• Pengecekan persyaratan oleh petugas pelayanan.
• Pengisian formulir dan pengambilan sidik jari.
• Perumusan sidik jari dan penerbitan kartu.
• Pengarsipan dan penyerahan kepada pemohon.

Adapun, kelebihan sistem sidik jari yang telah dikembangkan saat ini yaitu:

• Pemohon tidak perlu membawa pas foto dan mengisi data secara manual.
• Pengambilan sidik jari tidak lagi menggunakan tinta hitam.
• Sidik jari di-scan dan hasilnya direkam oleh mesin scanner.
• Pemohon boleh dari mana saja dan tidak wajib menunjukkan KTP atau identitas ke petugas.
• Proses lebih praktis dan cepat.

Demikian informasi lengkap mengenai persyaratan dan cara membuat rumus sidik jari SKCK secara online dan offline.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia merupakan negara Asean dengan jumlah barang kena cukai paling sedikit. Penambahan atau ekstensifikasi pun dilakukan melalui cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), mencakup jus dengan tambahan gula, larutan penyegar, hingga kopi saset.

Sesuai prinsip utamanya, pengenaan cukai bertujuan untuk menekan dampak negatif atau eksternalitas dari konsumsi suatu jenis barang. Dalam hal minuman manis, pembatasan konsumsi melalui pengenaan cukai bertujuan untuk mencegah peningkatan prevalensi diabetes.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap empat orang tersangka dalam kasus praktik eksploitasi anak di bawah umur secara online.

Wadirtipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Dani Kustoni menyampaikan keempat tersangka itu berinisial MIR alias IM alias Sam (26), YM (26), MRP alias Alona alias Aline (39), dan CA alias Aul (19).

Sindikat ini mematok harga untuk perempuan di bawah umur Rp8 juta sampai dengan Rp17 juta. Meskipun begitu, Dani juga menyebut sindikat ini menyediakan perempuan dewasa.

"Khusus perempuan dibawah umur, para tersangka mematok harga antara Rp8 juta sampai dengan Rp17 juta," ujar Dani di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Dani menjelaskan pelaku ini melakukan aksinya melalui akun media sosial X untuk menjaring member yang nantinya akan dimasukan ke dalam grup telegram dengan nama premium place.

Dalam satu member itu terdapat 3.200 orang sejak Juli 2024. Untuk masuk ke dalam grup itu anggota wajib membayar Rp50.000 sampai dengan Rp2 juta.

Adapun, untuk anggota loyal atau yang sering menggunakan jasa sindikat ini bakal diundang ke grup "hidden gems" dengan membayar deposit sebesar Rp10 juta.

"Grup hidden gems menawarkan secara khusus yang menurut kelompok mereka akan diberikan perempuan terbaik menurut mereka. Oleh karena itu, tarifnya cukup tinggi. Jadi, hampir ratenya rata-rata ratusan juta," tutur Dani.

Di sisi lain, Dani kemudian menjelaskan peran dari keempat tersangka ini di antaranya YM Berperan sebagai admin telegram. YM juga bertugas menginformasikan katalog dan membuat profil terhadap talent serta menyediakan rekening pembayaran.

Selanjutnya, MRP dan CA berperan menyediakan talent, serta membayar talent yang telah melayani, seeta MI merupakan pengelola media sosial sekaligus menjadi pelaku utama dalam sindikat ini.

Saudara MI ini merupakan pelaku utama yang membuat akun di media sosial X kemudian membentuk Telegram di Premium Place, kemudian akun tersebut sudah dikelola MI, termasuk mengelola transaksi pembayaran terhadap talent," ujar Dani.

Berikutnya, YM berperan sebagai admin di Telegram menginformasikan katalog talent sekaligus menjadi customer service serta menyediakan rekening pembayaran talent. Berikutnya, MRP dan CA berperan mencari,

"Dari hasil pemeriksaan tersangka, kami temukan di rekening kurang lebih total transaksinya ada Rp9 miliar yang kita temukan dari 3 rekening," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.1/2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Lalu, Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengungkapkan kelanjutan wacana pembentukan KEK pada sektor Jasa Keuangan.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk membentuk KEK sektor Jasa Keuangan bila telah ada usulan dari badan usaha.

"Untuk yang jasa keuangan itu belum memang, tapi tak tertutup kemungkinan nantinya akan bisa berkembang atau dilibatkan menjadi salah satu KEK, cuma sampai saat ini belum dan belum ada yang mengusulkan," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada saat yang sama, Edwin juga menjelaskan kemungkinan wacana implementasi family office untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu KEK pada sektor jasa keuangan.

Terlebih, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berkeinginan segera membentuk family office di Bali yang saat ini menjadi KEK dengan tingkat okupansi paling tinggi.

"Kami berharap nantinya [wacana implementasi family office] bisa ke situ ya [masuk jadi KEK], hanya saja sekarang belum ada mengusulkan begitu. Dan kemungkinan karena ini juga masalah luasnya KEK itu sendiri, KEK Sanur itu sudah hampir 100% terokupansi. Jadi kemungkinan kalaupun nanti ada jasa keuangan mungkin ya di Kura-Kura Bali," ujarnya.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dituliskan bahwa sektor Jasa Keuangan menjadi salah satu jenis usaha yang diperkenankan menjadi KEK.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jasa keuangan tersebut dapat berbentuk industri perbankan ataupun industri non-bank.

Adapun, dalam informasi terbarunya Menko Luhut menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Luhut menjelaskan, pemerintah tengah membahas sejumlah ketentuan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Dia menargetkan, ketentuan-ketentuan ini sudah rampung sebelum Oktober 2024 atau periode pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah menjadi 13 bank pada 2024. Terbaru, PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha bank bangkrut tersebut mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra pada Selasa (23/7/2024).

Roni mengatakan setelah pencabutan izin usaha, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi. Untuk itu, OJK mengimbau nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun, seiring dengan bangkrutnya BPR Lubuk Raya Mandiri, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian melonjak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 13 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

2. PT BPR Dananta

3. BPRS Saka Dana Mulia

4. BPR Bali Artha Anugrah

5. BPR Sembilan Mutiara

6. BPR Aceh Utara

7. PT BPR EDCCASH

8. Perumda BPR Bank Purworejo

9. PT BPR Bank Pasar Bhakti

10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

13. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 135 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah menjadi 13 bank pada 2024. Terbaru, PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha bank bangkrut tersebut mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra pada Selasa (23/7/2024).

Roni mengatakan setelah pencabutan izin usaha, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi. Untuk itu, OJK mengimbau nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun, seiring dengan bangkrutnya BPR Lubuk Raya Mandiri, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian melonjak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 13 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

2. PT BPR Dananta

3. BPRS Saka Dana Mulia

4. BPR Bali Artha Anugrah

5. BPR Sembilan Mutiara

6. BPR Aceh Utara

7. PT BPR EDCCASH

8. Perumda BPR Bank Purworejo

9. PT BPR Bank Pasar Bhakti

10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

13. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 135 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang menjadi pemberat laju atau top laggards untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai dari TLKM, ASII, hingga GOTO. Analis melihat terdapat peluang perbaikan harga saham bagi emiten-emiten tersebut.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan sentimen utama yang mempengaruhi saham-saham laggards tersebut berkaitan dengan dinamika bank sentral Amerika Serikat dan suku bunga yang tinggi dari seluruh dunia.

"Hal tersebut membuat investor lebih memilih untuk berinvestasi di instrumen yang bersifat safe haven seperti dolar AS dan emas," kata Nafan, Selasa (23/7/2024).

Dia melanjutkan hal tersebut membuat investor cenderung wait and see untuk berinvestasi pada instrumen berisiko tinggi, khususnya di pasar modal. Selain dinamika suku bunga tinggi, sentimen lainnya menurut Nafan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Meski demikian, Nafan melihat cenderung terjadi perbaikan pada harga saham-saham yang masuk ke kategori pemberat IHSG ini. Untuk GOTO misalnya, Nafan melihat fund manager global seperti BlackRock, hingga Fidelity AG mulai mengakumulasi saham GOTO memanfaatkan momentum buy on weakness.

Sementara itu, untuk ASII Nafan menyebut investor menantikan rilis kinerja penjualan kendaraan dari ASII. Menurut Nafan, rilis kinerja penjualan kendaraan tersebut dapat menjadi katalis bagi saham ASII.

Untuk emiten-emiten lainnya dalam kategori ini, Nafan mengungkapkan investor juga tengah menunggu laporan keuangan semester I/2024. Seperti misalnya BUKA, Nafan menyebut investor menantikan net loss BUKA dapat berkurang di semester I/2024.

"Kita akan menyaksikan dinamika laporan keuangan di kuartal II/2024 sehingga bisa memberikan katalis positif bagi emiten-emiten tersebut," tutur Nafan.

Sementara itu, Head of Research InvestasiKu (Mega Capital Sekuritas) Cheril Tanuwijaya menjelaskan sejak Juni lalu, investor asing konsisten melakukan net buy pada anggota LQ45 yang sentimennya mendukung dengan kondisi terkini, seperti banking, hingga telekomunikasi.

Cheril mencermati dari saham-saham laggards tersebut, saham-saham TLKM, BBRI, hingga ASII berpeluang untuk melakukan rebound pada semester II/2024.

Adapun saat ini, 10 saham yang menjadi pemberat IHSG adalah TLKM, GOTO, BBRI, ASII, dan BYAN. Lalu saham CUAN, SMGR, BRPT, BUKA, dan TOWR.