Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Sukses Digital Tbk. (DOSS) berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan banderol Rp130-135 per saham.

Dilansir dari prospektus, emiten yang akan menggunakan kode DOSS tersebut akan menawarkan saham sebanyak 450 juta lembar atau setara Rp26,09% dari seluruh modal dengan nilai nominal Rp40 per saham.

DOSS memasang harga IPO di level Rp130 hingga Rp135 per saham dan membidik dana segar hingga Rp60,75 miliar. Dalam aksi korporasi ini, DOSS menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Sekitar 27,4% dari dana akan digunakan untuk belanja modal seperti biaya sewa dan renovasi gerai, pengembangan gerai baru, serta ekspansi gerai yang sudah ada di Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan pada 2024-2025.

Rinciannya adalah perluasan area gerai di Ratu Plaza Mall hingga 1.500 m2. Pengembangan gerai baru yang akan dibuka di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan adalah untuk satu gerai pada masing-masing kota mencakup biaya sewa dan renovasi gerai.

Sementara itu, sekitar 72,6% akan dialokasikan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan operasional utama, termasuk biaya pengadaan, distribusi, persediaan, dan operasional lainnya di gerai yang sudah ada dan baru di berbagai kota tersebut.

Adapun, jadwal IPO DOSS yaitu masa penawaran awal pada 22-26 Juli 2024, tanggal efektif pada 31 Juli 2024, masa penawaran umum perdana saham 1-5 Agustus 2024, tanggal penjatahan 5 Agustus 2024 dan tanggal pencatatan perdana pada 7 Agustus 2024.

DOSS bergerak dalam perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran tas, dompet, koper, dan ransel, perdagangan eceran atas dasar fee atau kontrak, perdagangan eceran komputer peralatan audio dan video dan lainnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 18 Juli 2024. Satgas yang dibentuk untuk memberantas impor ilegal itu rencananya mulai beroperasi pekan ini usai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rampung.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang sekaligus Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan, saat ini draft juknis sudah dibahas dan dikirim kepada anggota yang tergabung dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita harapkan besok sudah selesai finalisasi dan bisa saya teken paling lambat Rabu [24/7/2024],” kata Moga kepada Bisnis.com, Senin (22/7/2024).

Langkah pertama yang akan dilakukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal pasca dirampungkannya junkis adalah menginventarisir permasalahan dan dilanjutkan dengan penyusunan penetapan program dan target/sasaran yang diberlakukan tata niaga impor.

Moga menyebut, langkah ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan tidak salah sasaran dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita kan nggak mau salah sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut Moga mengatakan, Satgas yang terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga ini akan fokus mengawasi gudang distributor dan importir. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan perizinan perusahaan, persetujuan impor (PI), laporan surveyor, pemberitahuan barang impor (PIB), serta pemenuhan kewajiban standar yang ditetapkan oleh Undang-undang.

“Yang jelas fokus kita saat ini adalah gudang distributor sama gudang importir,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas ini bertugas sejak Kepmendag ini ditetapkan pada 18 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan Satgas tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah untuk memberantas impor ilegal yang memengaruhi ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan dalam negeri.

Industri tekstil dalam negeri yang mulai terdampak dari maraknya produk impor ilegal hingga berujung pada penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menurunnya pendapatan negara menjadi urgensi dibentuknya Satgas ini.

Untuk diketahui, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terdiri atas Penasihat, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota. Dalam hal ini, penasihat Satgas yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Polri.

Adapun Ketua Pelaksana Satgas ini yakni Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Anggota Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal berasal dari 11 kementerian dan lembaga. Mereka adalah Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

Terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” ungkap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha mencatat peningkatan yang signifikan terhadap pinjaman sampai dengan semester I/2024

Adapun Amartha telah menyalurkan sebanyak Rp5 triliun pada periode tersebut. Angka tersebut meningkat sekitar 66,7% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pada semester pertama tahun 2024, Amartha mencatatkan penyaluran akses permodalan mencapai Rp5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3 triliun,” kata Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Andi mengatakan pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan strategi dan pendekatan bisnis Amartha tetapi juga kontribusinya dalam memperkuat ekonomi akar rumput di Indonesia.

Diketahui, Amartha memberikan pinjaman terhadap sektor produktif atau kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Amartha memfokuskan diri pada penyaluran kredit produktif ke segmen ekonomi akar rumput sejak 2010.

Andi mengatakan segmen ini mencakup kelompok masyarakat yang termarjinalkan dari akses layanan keuangan mikro.

“Dengan penyaluran yang tepat guna melalui penyaluran dana serta pendampingan dan literasi, segmen ini bisa meraih kesejahteraan merata,” kata Andi.

Amartha mencatatkan tingkat keberhasilan kredit selama 90 hari (TKB90) mencapai 98% per 22 Juni 2024. Dengan demikian, tingkat kredit bermasalah-nya dilihat dari TWP90 hanya 2%. Angka tersebut lebih kecil dari batas atas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 5%.

Andi menyebut untuk memastikan kualitas portofolio bisnis yang baik, Amartha telah mengimplementasikan pendekatan berbasis mesin penilai risiko (risk-profiling engine) yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Teknologi ini, lanjut Andi, memungkinkan Amartha untuk mengukur profil risiko peminjam dengan lebih akurat.

“Selain memanfaatkan teknologi digital, Amartha juga memberdayakan lebih dari 9.000 tenaga lapangan di wilayah perdesaan untuk memberikan pendampingan usaha dan pelatihan literasi keuangan digital kepada para perempuan peminjam [female borrowers],” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash menargetkan penyaluran pinjaman mencapai Rp100 miliar pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar pada 18–28 Juli 2024 di ICE BSD, Tangerang.

Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan mengungkapkan bahwa sampai dengan hari ini pinjaman yang disalurkan sudah mencapai sekitar 38% dari target tersebut.

“Kami memiliki target Rp100 miliar, dan dalam lima hari ini kami sudah mencapai di angka 38%,” kata Indra dalam Astra Financial Talks Sesi 1 di VIP Lounge Main Booth Astra Financial Hall 7 ICE BSD, Tangerang Senin (22/7/2024).

Indra mengungkap bahwa sektor yang paling besar berkontribusi dalam transaksi tersebut adalah perdagangan, kemudian kedua adalah sektor otomotif.

“Karena kebetulan yang datang memang kebanyakan pecinta otomotif,” kata Indra.

Melalui event GIIAS ini, Indra menyadari bahwa masih banyak industri komponen yang belum tersentuh fintech P2P lending. Oleh sebab itu, pihaknya optimistis masih banyak sektor yang potensial dan ajang semacam ini bisa menambah partner baru.

Adapun dalam GIIAS 2024, Maucash memberikan fasilitas pembiayaan tagihan (invoice) dan modal kerja (Working Capital) hingga Rp2 miliar, dengan bunga mulai dari 0,75% per bulan dan diskon biaya admin 50% bagi pengguna produk Astra Financial; dan bunga mulai 1% per bulan dengan diskon biaya admin khusus pengguna baru produk Astra Financial. Maucash juga menghadirkan referral program MauModal dengan berbagai hadiah.

Maucash merupakan bagian dari Astra Financial yang merupakan divisi keuangan Astra Group dan sponsor platinum GIIAS 2024. Secara keseluruhan, Astra Financial menargetkan transaksi sebanyak Rp2,8 triliun dalam pameran otomotif tersebut.

Director in Charge Astra Financial 2 Rudy Chen mengungkapkan bahwa pihaknya berharap transaksi dapat bertumbuh. Namun demikian, dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar mobil yang tengah melesu pihaknya lebih ingin realistis menetapkan target.

“Harapan kami bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu, tapi di saat yang sama kami pertimbangkan dan realistis juga dengan kondisi pasar mobil sekarang. Minimum kami bisa mencapai angka seperti tahun lalu Rp2,8 triliun,” kata Rudy dalam Media Gathering Gathering Astra Financial di Jakarta pada Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka peluang penerimaan negara baru senilai Rp10 triliun dari Launching Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah.

Pada dasarnya Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara, dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Sri Mulyani menyampaikan sistem ini juga akan membantu mengerek penerimaan negara.

“Makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor satu dan dua terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi sekitar Rp10 triliun,” ujarnya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester I/2024 senilai Rp893,8 triliun, turun 7,9% secara tahunan akibat setoran PPh Badan dari sektor komoditas yang menurun.

Melalui pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Simbara menyederhanakan 50 sistem menjadi 1 sistem, dengan demikian pemerintah dapat melakukan pencegahan terhadap tambang ilegal.

Nikel dan timah menjadi pilihan perluasan Simbara, karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24% dari total candangan dunia.

Cadangan timah terbesar kedua dunia dengan candangan 800.000 ton atau 23% dari stok global.

Tercatat pada 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton, dan menjadi peringkat produksi pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari global.

Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribsui 22% dari total produksi global.

Berkaca dari Simbara yang awalnya diluncurkan pada 2022, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara mencapai Rp183,5 triliun, tidak termasuk pajak.

Kemudian pada 2023, di tengah moderasi harga komoditas, PNBP dari batu bara mencapai Rp172,9 triliun atau 18% di atas target APBN.

Selain PNBP, Simbara juga mencatatkan kontribusi penerimaan negara senilai Rp7,1 triliun. Antara lain, pencegahan atas modus ilegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun.

Selain itu, Simbara juga berhasil menyelesaikan piutang dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yang merupakan bagian dari Simbara, senilai Rp1,1 triliun.

“Kami bisa melakukan satu blocking sistem bersama-sama, sehingga dia tidak bisa lepas, akhirnya mereka patuh dengan membayar piutangnya sebelum mereka mengekspor batu bara. Ini baru batu bara [belum nikel dan timah],” jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - China mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga kebijakan jangka pendek utama dan suku bunga pinjaman acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bank sentral China (PBOC) pada Senin (22/7/2024) menyatakan memangkas suku bunga repotujuh hari menjadi 1,7% dari 1,8% dan akan meningkatkan mekanisme operasi pasar terbuka.

China juga memangkas suku bunga pinjaman acuan dengan margin yang sama pada penetapan bulanan. Suku bunga acuan pinjaman (LPR) satu tahun diturunkan menjadi 3,35% dari sebelumnya 3,45%, sementara LPR lima tahun diturunkan menjadi 3,85% dari 3,95%.

Pemangkasan ini terjadi setelah China melaporkan data ekonomi kuartal II/2024 yang lebih lemah dari perkiraan pekan lalu. Para pemimpin tertinggi negara tersebut bertemu dalam sebuah pleno yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Dalam pernyataannya, PBOC mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga China dilakukan untuk memperkuat penyesuaian kontra-siklus untuk lebih mendukung ekonomi riil.

China tengah menghadapi deflasi dan menghadapi krisis properti yang berkepanjangan, utang yang melonjak, serta sentimen konsumen dan bisnis yang lemah. Ketegangan perdagangan juga meningkat, dengan para pemimpin global semakin khawatir akan dominasi ekspor China.

“Pemotongan hari ini merupakan langkah yang tidak terduga, kemungkinan karena perlambatan tajam dalam momentum pertumbuhan pada kuartal kedua serta seruan untuk 'mencapai target pertumbuhan tahun ini' pada sidang pleno ketiga," pungkas kepala ekonom China di Macquarie, Larry Hu, seperti dikutip dariReuters,Senin (22/7/2024).

Kepala strategi valuta asing & suku bunga China Raya di BNP Paribas, Ju Wang, mengatakan bahwa meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mulai menurunkan suku bunga juga memberi ruang bagi PBOC untuk melonggarkan kebijakan, mengingat tekanan yang dialami yuan karena kesenjangan imbal hasil yang besar dengan dolar.

Kantor berita resmi Xinhua mengutip sumber anonim yang dekat PBOC yang mengatakan bahwa pemotongan suku bunga yang "tegas" menunjukkan tekad bank sentral untuk memperkuat pemulihan. Upaya ini juga merupakan respons terhadap tujuan pleno untuk mencapai target pertumbuhan 2024.

PBOC juga melakukan penyesuaian pada program pinjamannya, dengan menurunkan persyaratan jaminan untuk pinjaman fasilitas pinjaman jangka menengah mulai bulan ini.

Adapun pengumuman ini juga muncul setelah PBOC mengatakan akan merombak saluran transmisi kebijakan moneternya. Gubernur PBOC Pan Gongseng mengatakan bulan lalu bahwa repo tujuh hari pada dasarnya berfungsi sebagai suku bunga kebijakan utama.

"Ini juga merupakan cerminan dari perbaikan mekanisme suku bunga berorientasi pasar," Jelas sumber yang dikutip Xinhua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kecil atau mikro rentan terjebak rentenir hingga pinjaman online (pinjol). Pasalnya pengusaha mikro mempunyai modal terbatas dan tidak punya akses ke sektor perbankan.

Kondisi tersebut menjadikan gangguan bisnis dan berpotensi gulung tikar. Padahal jumlah usaha jenis ini mencapai 60 juta lebih, sehingga dampak sosial ekonomi mereka sangat besar.

“Jika tidak difasilitasi, sangat mungkin mereka akan terjebak oleh rentenir atau praktek pinjol,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Wijayanto mengatakan beberapa faktor yang membuat usaha mikro sulit naik kelas adalah berada di sektor informal sehingga tidak bisa mengakses bank dan jaringan ekonomi digital e-commerce. Kemudian, keterbatasan modal dan keterbatasan pengetahuan.

Masalah-masalah tersebut menurut Wijayanto dapat diselesaikan dengan dengan mempermudah dan mempermurah migrasi dari sektor informal ke formal. Terkait hal, Pemerintah menurutnya perlu jemput bola untuk memberikan izin.

“Tetapi memang tantangannya banyak pengusaha kecil merasa nyaman tetap informal, karena menjadi formal memerlukan biaya, untuk mengurus izin, membayar pajak, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menekan "the cost of formality" ini, dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi yang formal,” katanya.

Selain itu, kekurangan modal bagi pengusaha kecil juga bisa didorong dengan pemberian kredit lunak dengan proses yang mudah. Pusat Investasi Pemerintah hingga Bank Rakyat Indonesia (BRI) menurutnya menjadi salah satu pemain besar di bidang ini.

Namun ada juga tantangan yang dihadapi yakni memastikan kredit tepat sasaran, memastikan non performing loan (NPL) tetap terkendali dan menghindari duplikasi program antar penyedia kredit. Wijayanto mengatakan pemangku

Faktor hambatan lainnya yang dihadapi pengusaha kecil, lanjut Wijayanto, bisa diterobos dengan melalui training dan magang.

“Ini bisa dikaitkan atau dipaketkan dengan pemberian pinjaman,” katanya.

Terlepas dari itu semua, Wijayanto melihat bahwa pengusaha kecil sulit naik kelas karena pemilik kadang-kadang masih menjadikan usahanya adalah sambilan yang tidak diniatkan menjadi besar.

“Faktor ini sangat dominan, dan sangat sulit bagi faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah, untuk bisa mengubah keadaan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi tersendiri yang mengatur asuransi kendaraan listrik.

Saat ini asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada SEOJK nomor 06 tahun 2017 mengenai penetapan tarif pada lini usaha kendaraan bermotor dan harta benda. Dengan demikian tak dibedakan kendaraan konvensional maupun listrik.

Meski begitu, Ketua AAUI Budi Herawan melihat kemungkinan asuransi third party liability (TPL) yang akan diwajibkan pada 2025 nanti akan sama, tidak membedakan kendaraan listrik dengan konvensional.

"Tapi kalau saya lihatnya ini tanggung jawab di pihak ketiga risikonya sama, bisa terjadi di kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional. Kemungkinan tidak ada perbedaan. Kemungkinan," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Asuransi pihak ketiga saat ini belum wajib. Manfaat ini merupakan perluasan jaminan dari produk polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi peraturan pelaksana dari amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mewajibkan asuransi TPL mulai 2025.

Beleid itu akan menetapkan termasuk iuran premi dan manfaat apa saja yang dicover di dalam asuransi wajib TPL ini.

Selain karena faktor risiko pihak ketiga yang sama, Budi memandang sebaran kendaraan listrik di Indonesia masih kecil. Oleh karena itu dia memperkirakan ketentuan-ketentuan asuransi TPL bagi kendaraan konvensional dan listrik akan disamaratakan.

"Kita lihat nanti konkretnya seperti apa. Kendaraan listrik kan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil belum mencakup," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Penisun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus melakukan kajian atas penerapan tarif premi khususnya bagi kendaraan listrik.

"Dan [OJK] berencana melakukan penyempurnaan SEOJK 06/2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik seperti komponen baterai, risiko tegangan tinggi pada EV, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik, dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik," kata Ogi dalam jawaban tertulis konferensi pers DK OJK pada 28 Februari 2024.

Dia juga menjelaskan beberapa perusahaan asuransi telah memberikan dukungan dengan meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik dengan menambahkan firur tambahan dari produk asuransi kendaraan konvensional.

"Penentuan total loss bagi kendaraan listrik juga menjadi dasar pertimbangan mengingat komponen baterai juga memiliki umur atau masa manfaat," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pecah kongsi dengan Partai Golkar. Isu pecah kongsi mengemuka karena kedua partai ingin mendorong kader masing-masing untuk maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) 2024.

Sebelumnya, Gerindra memang mendorong kader Golkar Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Dengan begitu, kader Gerindra Dedi Mulyadi bisa maju sebagai calon gubernur Jabar 2024.

Meski demikian, Golkar tetap ngotot usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar bukan Pilkada Jakarta. Akibatnya, peluang Dedi Mulyadi maju sebagai orang nomor satu di Jabar semakin tipis.

Muzani mengaku, kejadian seperti itu wajar karena masing-masing partai politik memiliki ambisi tersendiri seperti usung kader internal maju dalam ajang elektoral.

"Jadi itu karena ada kepentingan internal partainya yang juga harus kita hormati. Misalnya di situ ada dua kader dari Partai Gerindra dan Partai Golkar yang berbeda, dua-duanya sama kuat, keduanya punya tanggung jawab membela kadernya untuk mendapatkan tempat dalam pilkada," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Menurut wakil ketua MPR ini, Gerindra dan Golkar masih akan tetap kompak menghadapi Pilkada 2024 seperti ketika keduanya hadapi Pilpres 2024. Bahkan, dia tidak menampik sudah ada kesepakatan antara Gerindra dan Golkar di Jakarta dan Jabar.

Muzani mengungkapkan, Gerindra, Golkar dan para partai politik lainnya yang punya satu pandangan tinggal mencari waktu yang tepat untuk umumkan pasangan calon yang akan diusung di Jakarta dan Jabar. Dia mengungkapkan, pengumuman pasangan calon di Jakarta dan Jabar direncakan akan dilakukan bersamaan.

"Dua-duanya [Jakarta dan Jabar] nanti akan mengejutkan," jelasnya.

Dia menjelaskan, pengumuman tersebut bisa digelar sebelum 17 Agustus nanti atau malah di menit-menit akhir pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus nanti.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat mengungkap bahwa tingginya pinjaman konsumtif masih tinggi dibandingkan sektor produktif di sektor fintech peer to peer (P2P) lending bukan tanpa alasan. Pinjaman sektor konsumtif fintech P2P lending pada Februari— Mei 2024 mencapai lebih dari 50%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan salah satu faktornya adalah risiko peminjaman dana ke badan usaha lebih tinggi dibandingkan pinjaman ke perorangan. Adapun catatan OJK, tingkat gagal bayar badan usaha menyentuh angka 8%, sedangkan perorangan hanya 2%.

“Artinya risiko peminjaman di badan usaha lebih tinggi,” kata Huda kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Kedua, Huda mengatakan saat ini manfaat imbal balik di sektor konsumtif juga lebih besar dibandingkan sektor produktif. Adapun bunga harian sektor produktif mencapai 0,1 persen per hari, sedangkan sektor konsumtif 0,3%.

“Bagi lender ya mending investasikan ke sektor konsumtif dibandingkan produktif. Sebagai lender, maka ketika ada pilihan dengan risiko dengan bunga manfaat lebih tinggi, ya tentu pilih menyalurkan ke sektor konsumsi,” tutur Huda.

Ketiga, Huda menyebut sektor konsumtif ini memang pangsa pasarnya lebih besar. Sementara, sektor produktif terbatas untuk mikro dan ultra mikro. Namun demikian, Huda menyambut positif rencana OJK untuk menaikan batas atas pendanaan fintech P2P lending yang saat ini hanya mencapai Rp2 miliar. Huda melihat strategi tersebut mampu mendongkrak penyaluran ke sektor produktif karena cakupan pengusaha akan menjadi lebih luas.

Namun memang harus jadi catatan bahwa tidak semua platform P2P lending dapat menyalurkan pinjaman di atas Rp2 miliar. Huda mengatakan ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yakni tingkat wanprestasi selama 90 hari (TWP90) tidak boleh lebih dari 5%.

Kemudian sudah memberikan dana ke sektor produktif lebih dari 50%, dan minimal modal tertentu yang harus dipenuhi. Syarat tersebut memberikan kepercayaan kepada lender untuk memberikan uangnya kepada borrower dengan jumlah yang besar.

“Wacana kenaikan pagu pendanaan dari Rp2 miliar ke Rp10 miliar harus dipertimbangkan untuk diterapkan karena manfaatnya ada,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi memandang bahwa kenaikan batas pendanaan tersebut dikhawatirkan justru meningkatkan gagal bayar. Pasalnya dengan pendanaan Rp2 miliar saja, isu gagal bayar fintech lending masih ada.

“Baiknya benahi dulu problem yang ada sekarang dan gagal bayar terselesaikan. Platform diedukasi tidak sembarangan kasih pinjaman, masyarakat sebagai konsumen juga dicerdaskan agar memanfaatkan pinjol untuk hal positif dan produktif,” katanya.

Bahkan, lanjut Heru, dia menyarankan layanan fintech P2P lending dimoratorium lebih dulu dan benahi semua aturan dan model pembiayaan. Menurutnya untuk meminjam ke fintech P2P lending harus ada penyaringan yang ketat termasuk pemanfaatannya seperti apa.

“Seperti di bank kan ada asesmen sebelum mendapat pinjaman, misal untuk pembiayaan proyek, proyeknya, di mana, pembayaran seperti apa dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Yasmine Meylia Sembiring kepada mengungkap bahwa pendanaan konsumtif khususnya multiguna diminati lantaran karakteristiknya yakni proses penyaluran yang cenderung lebih cepat dan mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

“Di mana hal ini menarik bagi individu yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak, dan membuat permintaan untuk pinjaman multiguna relatif tinggi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Di sisi lain, OJK mengungkap bahwa kenaikan batas atas pinjaman fintech lending baru merupakan rencana peraturan OJK. Regulator masih menyempurnakan rancangan aturan tersebut dan mempertimbangkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Penyempurnaan aturan ini juga sebagai salah satu tindak lanjut OJK atas amanah Undang-undang tentang Pengembangan Penguatan Sektor dan Keuangan (UU P2SK).

Kenaikan batas atas tersebut ada syaratnya yakni hanya untuk pendanaan produktif bukan konsumtif. Kedua penyelenggara harus memenuhi kriteria tertentu yakni TWP90 maksimum sebanyak 5%.

Pendanaan produktif yakni pembiayaan untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa termasuk usaha yang memberikan nilai tambah. Contohnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM( yang membutuhkan pinjaman modal usaha atau membantu cash flow perusahaan. Pada akhirnya, rencana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif semakin menurun porsinya. Berdasarkan data statistik OJK pada Februari—Mei 2024, porsi pembiayaan ke sektor produktif semakin kecil yakni 45,52%, 33,61%, 31,86%, menjadi hanya 31,52%.

Merosotnya pembiayaan ke sektor produktif tersebut dijawab dengan penyiapan Peraturan OJK (POJK) mengenai batas maksimal penyaluran ke sektor produktif. Nantinya penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending bisa memberikan pinjaman lebih dari Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib third party liability (TPL) akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Budi enggan menyebut pihak yang memberikan informasi tersebut.

Asuransi wajib TPL ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Programa Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetuan dari DPR.

Selanjutnya di dalam Pasal 339 ayat 1 dijelaskan peraturan pelaksanaan dari UU P2SK ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU P2SK ditetapkan, sehingga peraturan pelaksana asuransi wajib TPL ini memang ditetapkan paling lama di 2025.

Budi juga mengungkap, program asuransi wajib untuk asuransi TPL ini datang dari pemerintah. Sebelum menjadi amanat di dalam UU P2SK, dia bilang pemerintah telah melakukan studi ke negara-negara yang sudah menerapkan kewajiban asuransi TPL ini.

Asuransi wajib TPL ini menurutnya adalah bentuk bantuan kepada masyarakat dalam melakukan mitigasi risiko. Apalagi tingkat literasi dan inklusi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

Budi ingin meredam gejolak kekhawatiran dari masyarakat atas kewajiban asuransi TPL ini. Dia menyinggung bagaimana program tabungan rakyat (Tapera) juga mendapat respons serupa.

"Yang beredar masyarakat jangan terbebani seperti Tapera. Kita enggak sampai ke sana. Besaran kutipan iuran pun akan kita komunikasikan, berapa kemampuan dari masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi, Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PKB berencana mengundang semua partai politik pada acara Hari Lahir (Harlah) PKB ke-26 yang digelar besok 23 Juli 2024 di JCC Senayan, Jakarta Selatan.

Ketua Panitia Harlah PKB ke-26, Cucun Syamsurizal mengemukakan konsep acara Harlah besok berbeda dengan tahun yang sebelumnya.

Menurutnya, Harlah PKB ke-26 tahun ini adalah releksasi pasca pilpres dan pileg 2024 kemarin yang sempat bersitegang.

"Sebetulnya konsepnya ini lebih ke kita akan merilekskan pikiran pasca semua kader ini berjibaku kemaren di semasa pemilu ya kan. Semasa pemilu kemarin itu, kita semua kam bertempur memenangkan pileg, kemudian juga pilpres," tuturnya di Jakarta, Senin (22/7).

Dia memastikan PKB bakal mengundang semua partai politik yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Alasannya, menurut Cucun agar semua partai politik berdamai lebih dulu sebelum menghadapi Pilkada Serentak di daerah.

"Semua kader akan dikumpulkan, makanya tempatnya di JCC kan," katanya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh partai politik agar ikut menyuarakan kedamaian di acara Harlah PKB ke-26 tersebut dan juga melupakan perselisihan selama Pilpres.

"Ayo kita menata demokrasi ini lagi bersama sama," ujarnya.