Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Bus City Trans hingga 30 Juli 2024, menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para sopir angkutan kota (angkot).

Keputusan ini diambil setelah melalui konsultasi dengan Wali Kota dan berbagai pihak terkait. "Ke depannya, jalan lingkungan akan kita isi dengan angkot," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan Adwar Skendra Putra baru-baru ini.

Dia menjelaskan, kebijakan ini diambil sesuai permintaan masyarakat dan kajian sebelumnya, mengingat pendapatan sopir angkot yang terus menurun.

Pria yang akrab disapa Edo ini, menyebutkan angkot akan berfungsi sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang mengumpulkan penumpang untuk disalurkan ke trayek tertentu, mirip dengan sistem yang diterapkan di Jakarta.

"Kita sudah hitung, kalau angkot menjadi feeder, mereka lebih hidup ketimbang bersaing di jalur yang sama," tambahnya.

Ke depannya, Edo menyebutkan angkot akan masuk hingga ke jalan-jalan lingkungan atau kompleks perumahan, memungkinkan penumpang untuk naik angkot dari halte hingga ke rumah.

"Ini yang akan kita dorong supaya mereka lebih hidup," lanjut Adwar.

Dia menjelaskan, rencana ini sebenarnya sudah disosialisasikan, tapi ada perbedaan tanggapan dari para sopir angkot, yang merasa seolah-olah koridor ini dimatikan dan digantikan dengan angkutan baru.

"Sosialisasi ini yang belum tersampaikan dengan baik, maknanya berbeda bagi para sopir angkot," jelasnya.

Kendati demikian, pemilik angkot sendiri sudah menerima rencana ini dan bahkan bersedia menukar angkot miliknya dengan taksi, seperti yang pernah diterapkan pada 2015/2016 lalu, meski tidak berjalan sesuai harapan.

Sebelumnya, sopir angkot menggelar aksi demonstrasi yang meminta penghentian operasional Bus City Trans karena menurunkan pendapatan mereka.

Akibatnya, uji coba operasional Bus City Trans resmi dihentikan sementara. "Hasil konsultasi dengan Pak Wali, untuk sementara uji coba dihentikan dulu sampai tanggal 30 Juli 2024," ungkap Edo.

Setelah itu, akan dilakukan kajian lebih lanjut dengan melibatkan para sopir angkot maupun pelaku usaha, agar tidak ada lagi protes saat Bus City Trans kembali beroperasi.

Namun, pada 17 Agustus 2024, Bus City Trans akan kembali beroperasi untuk melayani masyarakat yang menghadiri upacara HUT di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mengingat ribuan tamu undangan yang akan menginap di Balikpapan sebagai daerah terdekat dengan IKN.

Selain itu, Dishub Balikpapan mengimbau agar angkot yang beroperasi telah mengantongi izin trayek, karena ke depannya akan ada razia dan penertiban angkot yang tidak memiliki izin.

Dia meminta para sopir angkot segera membentuk pengurus trayek untuk memudahkan komunikasi terkait kebijakan baru di bidang transportasi.

"Kami meminta mereka menunjuk pengurus trayek, sehingga ada perwakilan yang dilibatkan dalam setiap kebijakan," jelasnya.

Dia mengakui bahwa komunikasi antara Dishub dan pengusaha angkot sempat redup, dan ini yang akan dibangun kembali.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pengembangan industri di berbagai sektor unggulan di Provinsi Sumatra Selatan dinilai memerlukan standarisasi dan teknologi yang menerapkan industri berkelanjutan sebagai upaya untuk menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong sektor industri unggulan di Sumsel agar lebih produktif, kompetitif dan berkelanjutan salah satunya yaitu melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH).

“Melalui penerapan SIH akan mendorong tingkat produksi dan ketangguhan industri melalui peningkatan efisiensi bahan baku dan energi,” ujar Andi dalam kegiatan Business Gathering BSPJI Palembang, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, penerapan industri hijau juga menjadi langkah pasti untuk mengakselerasi ekonomi sirkular di Indonesia melalui peningkatan efisiensi energi serta efektivitas pengelolaan limbah industri.

Adapun industri unggulan daerah yang ada di Provinsi Sumsel diantaranya berada di sektor karet, kelapa sawit, dan kopi.

Untuk komoditas karet, Sumsel merupakan produsen terbesar dengan hasil produksi pada tahun 2023 mencapai 797 ribu ton karet atau sebesar 28,93% dari total produksi karet Indonesia.

Kemudian di lingkup industri kelapa sawit, Sumsel merupakan produsen terbesar keenam di Tanah Air dengan kapasitas produksi lebih dari 4 juta ton. Sedangkan untuk industri di sektor kopi, Sumsel pada tahun 2023 menghasilkan produksi 198 ribu ton atau 26,5% dari total produksi nasional.

“Di Kota Palembang, Kementerian Perindustrian memiliki Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan layanan lembaga sertifikasi termasuk juga Sertifikasi Industri Hijau,” jelas Andi.

Adapun pengembangan layanan jasa industri BSPJI Palembang yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah Sumsel dan sekitarnya meliputi pemberian layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan ISO 45001, Sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan (LSSML) berdasarkan ISO 14001, serta pendirian Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca atau Nilai Ekonomi Karbon.

“Serta layanan-layanan lain yang mendukung efisiensi penggunaan energi dan pengelolaan limbah untuk industri seperti sampling dan pengujian limbah,” imbuhnya.

Lebih jauh pihaknya berharap, pelaksanaan program BSKJI Kementerian Perindustrian melalui BSPJI Palembang, dapat menjadi bagian dalam mewujudkan agenda pengembangan industri di Bumi Sriwijaya sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA).

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/7/2024).

Rakor yang diikuti 41 unit OPD dan kepala dinas tersebut bertema "Shadow Target: Kinerja Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat (Provinsi dan Kabupaten/Kota)".

Ditemui seusai rapat, Herman mengatakan bersama dengan 27 kabupaten dan kota se-Jabar berkomitmen untuk Jawa Barat menjadi daerah dengan ketahanan pangan terbaik di Indonesia.

"Kami berkomitmen paling tidak untuk nilai tukar petani di Jabar kita akan tingkatkan secara signifikan, yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan petani, juga masyarakat di bidang ketahanan pangan dan peternakan. Ini komitmen kami semua," ujar Herman.

Kepala DKPP Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menambahkan bahwa Provinsi Jawa Barat akan menjadi daerah yang terdepan dan terbesar dalam hal produksi di bidang peternakan.

"Hari ini kita berkomitmen bahwa Jawa Barat untuk ketahanan pangan akan menjadi yang terbaik dan terdepan di Indonesia. Begitu pula di bidang peternakan, produksi daging, susu, dan telur menjadi yang terbesar," jelas Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai bendahara umum Gerindra, apabila memang diperlukan.

Usai dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Thomas yang hadir dalam Konferensi Pers Kemenkeu, Kamis (18/7/2024) sore, mengatakan akan memulai jabatannya yang baru dengan rapat bersama Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.

“Saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku, setelah ini rapat dengan Pak Sekjen kemenku, dan saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra,” ujarnya.

Ke depan, dirinya akan mengemban tugas untuk membantu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang saat ini pun masih dalam proses penyusunan.

Dalam kesempatan yang sama, Thomas enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yakni makan bergizi gratis.

Pasalnya, kabar terakhir, anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp15.000 per orang akan dipangkas hingga menjadi Rp7.500 per orang. Mengingat, alokasi anggaran untuk program tersebut senilai Rp71 triliun, jauh dari angka rencana Rp400 triliun.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan salah satu alasan masuknya keponakan Prabowo dalam jajaran pejabat Kemenkeu tersebut sebagai upaya agar komunikasi yang terbentuk semakin lebih mudah.

Bendahara Negara tersebut menampik jika selama ini komunikasi yang dibentuk antara pemerintahan petahana dan tim sinkronisasi tidak baik, justru dalam tiga bulan terakhir terjalin sangat baik.

“Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan wapres terpilih Gibran,” ujarnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ketersediaan bahan baku menjadi tantangan utama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan tanah di Kaltim kurang cocok untuk pertanian karena mengandung banyak batu bara dan silika.

“Pentingnya kemandirian pangan di Kaltim tak bisa diabaikan,” ujarnya usai membuka Pasar Digital (PaDi) UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 di E-walk Balikpapan Super Block, Kamis (18/7/2024).

Dengan kondisi fiskal yang baik, Akmal menyebutkan 841 desa di Kaltim berpotensi membangun greenhouses untuk meningkatkan ketersediaan pangan.

Dia menambahkan, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kaltim yang mencapai angka 79,23 dan menjadi bukti pentingnya ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang dimiliki.

Selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa permintaan tinggi terhadap komoditas seperti kangkung menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi dalam tiga minggu terakhir ini.

"Jumlah penduduk yang meningkat dan berkurangnya lahan padi karena alih fungsi lahan menambah tantangan," lanjut Akmal.

Menurutnya, acara PaDi UMKM yang diadakan secara hybrid ini melibatkan BUMN dalam mendukung produksi dan distribusi pasar UMKM.

"Intervensi-intervensi seperti ini sangat penting untuk mentrigger pasar UMKM lebih jauh berkembang," jelasnya.

Kendati demikian, Akmal mengakui bahwa kelemahan pelaku UMKM di Kaltim adalah ketersediaan bahan baku yang harus didatangkan dari daerah lain seperti Pulau Jawa dan Sulawesi.

"Kaltim memiliki banyak keunggulan, namun setiap daerah pasti juga memiliki masalah," katanya.

Dengan demikian, Akmal menyebutkan Pemprov Kaltim berupaya menggandeng perguruan tinggi sebagai langkah maju sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan di daerah.

"Ini langkah yang sangat maju dan bisa mendorong tripartit kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan BUMN," tambah Akmal.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Sunaita Ginting menjelaskan PaDi UMKM Indonesia kali ini merupakan perhelatan kelima sejak tahun 2021.

"Pekan lalu di Jakarta dan lanjut di Kaltim sebagai terasnya Ibu Kota Nusantara. Event kali ini kita gelar hingga Agustus atau selama 31 hari," jelasnya.

Dia menuturkan PaDi UMKM bertujuan memperluas pasar UMKM dan membuka peluang dilirik 94 BUMN dalam waktu cepat yang memiliki puluhan ribu buyer group.

"Kalau dulu menjadi vendor BUMN sangat sulit, tapi setelah masuk di PaDi memberi peluang luas bagi UMKM, selain ada business matching dan pasar luring," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mandiri Manajemen Investasi memperkirakan iklim investasi Indonesia pada semester II/2024 akan tetap kondusif dan berpotensi memberikan imbal hasil optimal bagi investor jelang masa transisi pemerintahan.

Keyakinan itu dilandasi oleh komitmen dari pemerintahan Joko Widodo dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masa transisi, di antaranya menjangkar defisit anggaran tidak melebihi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) serta tidak menerbitkan surat berharga negara (SBN) baru supaya tidak menambah beban negara.

Sementara itu, dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah turut berkonsultasi dengan tim ekonomi Prabowo Subianto agar keuangan negara mampu mendukung program strategis pemerintah pada tahun depan.

Direktur Jaringan dan Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Aquarius Rudianto, menyatakan masyarakat masih optimistis terhadap masa depan pasar saham dan obligasi sehingga produk reksa dana dan kontrak pengelolaan dana dapat bertumbuh.

Salah satu indikator terlihat dari jumlah investor reksa dana yang mencapai 11,9 juta, dengan porsi generasi muda mencapai 60%. Oleh karena itu, Mandiri Grup berkomitmen terus berinovasi melalui Mandiri Investasi sebagai motor penggerak.

“Mandiri group akan mendorong Mandiri Investasi untuk dapat tumbuh berkelanjutan, menjaga kualitas pengelolaan produk investasi sehingga dapat terus bersaing di level nasional maupun regional serta memberikan nilai tambah bagi investor,” ujarnya, Kamis (18/7/2024).

Direktur Utama Mandiri Investasi Aliyahdin Saugi menuturkan bahwa tahun ini, ekonomi dunia dipengaruhi oleh beberapa isu global. Mulai dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang lambat menurun hingga ketegangan geopolitik.

Kondisi tersebut ikut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.Namun, struktur ekonomi Indonesia diyakini mengalami banyak perkembangan, semisal, pemilu yang berjalan damai telah menunjukkan kekuatan demokrasi Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mencatatkan surplus perdagangan selama 50 bulan berturut-turut, sementar pertumbuhan PDB pada kuartal I/2024 masih terjaga di atas 5%.

Dari sisi kebijakan fiskal, Indonesia juga mampu menggunakan anggaran secara disiplin. Di sisi lain, secara moneter, Bank Indonesia alias BI turut proaktif menjaga nilai tukar rupiah di tengah tingginya suku bunga Amerika Serikat (AS).

Terkait dengan investasi, Aliyahdin Saugi atau akrab disapa Adi menyatakan Mandiri Investasi percaya investor dapat berperan penting dalam keberlanjutan dunia dengan mempertimbangkan aspek environmental, social and governance (ESG) dalam penyusunan portofolio investasi.

“Pada 18 Juli 2024 MMI juga meluncurkan produk baru Reksa Dana Mandiri ETF SRI-Kehati untuk menjadi tambahan pilihan investasi dengan memperhatikan faktor ESG,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan bahwa kondisi sektor keuangan, khususnya perbankan tumbuh positif pada kurtal II/2024.

Kepala Kantor OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman, menyatakan kinerja sektor perbankan, khususnya mencatatkan total aset meningkat 9,78% per Mei 2024.

“Total aset perbankan mencapai Rp180,38 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik menjadi Rp164,88 triliun atau tumbuh 7,50% (yoy). Parjiman menyebutkan mayoritas DPK didominasi oleh tabungan dan giro, yang mencapai 73,54% dari total DPK.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kegiatan usaha terus bertumbuh seiring dengan peningkatan penyaluran kredit.

Adapun, dia menuturkan kredit berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp86,32 triliun atau tumbuh 4,16% (yoy), sementara kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp183,61 triliun atau meningkat 4,97% (yoy).

“Tingkat risiko, yang diukur melalui rasio nonperforming loan [NPL], berada pada level yang terjaga dengan NPL gross 2,32% dan NPL net 0,97% untuk kredit lokasi bank, serta NPL gross 1,35% dan NPL net 0,55% untuk kredit lokasi proyek,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah menyelesaikan rekapitulasi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI dapil Sumatra Barat dengan partisipasi pemilih 31,1%.

Ketua KPU Padang Dorri Putra mengatakan rapat pleno rekapitulasi KPU Padang telah selesai dilaksanakan pada Rabu (17/7) kemarin dan hasil rekapitulasi itu selanjutnya diserahkan ke KPU Provinsi Sumbar.

"Selama berlangsungnya rekapitulasi tingkat Kota Padang berlangsung lancar. Namun untuk soal partisipasi di PSU DPD RI dapil Sumbar ini rendah yakni hanya 31,1% dari total DPT (daftar pemilih tetap)," katanya, Kamis (18/7/2024).

Dia menjelaskan jumlah DPT di Padang tercatat sebanyak 666.178 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Sementara yang menggunakan hak suaranya pada PSU DPD RI dapil Sumbar hanya 31,1% atau 207.555 orang.

Dari total partisipasi itu dan setelah dilakukan rekapitulasi terdapat 4 orang calon anggota DPD RI yang memperoleh suara terbanyak.

Pertama Muslim M. Yatim dengan perolehan suara 38.568, kedua Jelita Donal 36.672 suara, ketiga Cerint Iralloza Tasya 34.628 suara, dan keempat Irman Gusman 26.444 suara.

Melihat dari perolehan suara hasil rekapitulasi PSU DPD RI dapil Sumbar ini, dan dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024 yang dilangsungkan serentak dengan Pilpres 2024 lalu itu, ada perubahan 4 calon anggota DPD RI dapil Sumbar.

Nama yang berganti dari Pemilu 2024 dengan hasil PSU DPD RI yakni Emma Yohana. Hasil rekapitulasi KPU Padang Emma Yohana berada di posisi kelima dengan perolehan suara 16.696.

Artinya posisi 4 perolehan suara terbanyak di PSU DPD RI dapil Sumbar ini Emma Yohana digeser oleh Irman Gusman. Emma dan Irman ini merupakan sama-sama senator senior asal Sumbar.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang menjadi pilot project Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar.

Program makan siang bergizi ini dilatar belakangi oleh program nasional dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yang akan digulirkan program makanan bergizi bagi anak sekolah.

"Kabupaten Sumedang diminta untuk menjadi piloting uji coba dari dua skema. Pertama yaitu skema partisipatif dan kedua dari skema APBD," ujar Pj Sekda Sumedang Tuti Ruswati usai rapat persiapan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar di Aula Tampomas, Kamis (18/7/2024).

Tuti menyebutkan, untuk skema APBD memang sudah sesuai dengan regulasi. Untuk skema partisipatif adalah bagaimana masyarakat, dunia usaha dan BUMD bisa berpartisipasi dan berkontribusi sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk dunia bisnis, terutama untuk terwujudnya program makan bergizi bagi anak sekolah.

"Kami sudah menggalang dana dari beberapa BUMD, dari kebutuhan Rp152 juta itu sudah terkumpul Rp80 juta," kata Tuti.

Tuti menegaskan, dana tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah tetapi akan dikumpulkan kepada kelompok masyarakat.

"Kelompok masyarakatnya itu bisa ke PKK Kecamatan, koperasi dan sebagainya, ini sedang dikaji. Rekeningnya pun rekening khusus panitia program makan bergizi, dan akan dilakukan secara transparan," katanya.

Jadi dengan begitu siapapun yang akan menyumbang atau berkontribusi akan bisa melihat bagaimana masuk dan keluar dana tersebut.

"Serupiah pun akan dibuka sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari penggunaan dana ini," ujar Tuti.

Menurut Tuti, uji coba ini akan dilaksanakan di SDN Pamoyanan, Kecamatan Jatigede dan SDN Sirahcai, Kecamatan Jatinangor.

"Rencananya akan dilaksanakan di bulan September," katanya.

Uji coba ini akan dilakukan selama satu bulan, tergantung dari dana yang dihimpun.

"Tergantung dari dana yang dihimpun, kalau dana yang dihimpun cukup untuk dua bulan, maka akan dilakukan selama dua bulan. Namun untuk APBD itu sudah pasti akan dilakukan selama satu bulan," ujarnya.

Menu makanan yang diperuntukan bagi siswa didik ini harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. "Harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna, jadi dengan uang Rp15.000 per anak ini harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna," terangnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, tujuan dari uji coba ini adalah untuk menguji efektifitas dan efisiensi tata kelola pelaksanaan program.

"Selain itu untuk menguji tingkat partisipatif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaannya," kata Eka.

Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft Indonesia mengungkap bahwa mayoritas pemimpin perusahaan lebih memilih untuk merekrut calon karyawan dengan keterampilan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan bahwa temuan itu mengacu pada survei yang dilakukan Microsoft terhadap 30.000 orang.

“69% dari leader sekarang tidak mau meng-hire seseorang tanpa AI skills. Ini sangat penting,” kata Dharma dalam acara Thrive in the New Economy: Tech, Sustainability & Growth di Auditorium MM UGM Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Di sisi lain, sebanyak 76% pemimpin di Indonesia lebih mungkin mempekerjakan kandidat yang kurang berpengalaman dengan keterampilan Al dibandingkan pekerja yang lebih berpengalaman tanpa AI.

Masih mengacu survei tersebut, Dharma menambahkan sebanyak 76% pekerja di Indonesia membawa alat Al sendiri untuk bekerja. Namun, Dharma menyebut bahwa cara ini bukan suatu praktik yang baik.

“Karena ketika kita menggunakan AI, kita menggunakan data. Itu adalah data dan rahasia perusahaan dengan menggunakan tools AI yang memang tidak seharusnya atau tidak dikenali oleh perusahaan yang membawa risiko lebih tinggi untuk perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Dharma menambahkan bahwa sebanyak 92% dari pekerja Indonesia sudah menggunakan generatif AI. Bahkan, tambah dia, ini lebih besar dibandingkan statistik di Asia Pasifik dan di global sekitar 60–70%.

Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat beruntung dalam mengadopsi teknologi AI. Bukan tak mungkin, lantaran teknologi AI dapat membantu manusia melakukan tugas-tugas kognitif dengan jauh lebih cepat.

“Di Indonesia, kami melihat AI sebagai sesuatu peluang yang baru. Level untuk pertumbuhan GDP salah satunya adalah AI,” ujarnya.

Dharma menyebut bahwa AI bisa menciptakan peluang ekonomi dan memperkuat inklusi menuju Visi Indonesia Emas 2045.

“Dampak Ekonomi Al Pada 2030 adalah 12% dari PDB 2030 US$366 miliar dan ada US$243,5 miliar kapasitas produktif dibuka lewat generatif AI,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Microsoft Indonesia mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat peluang dalam memanfaatkan teknologi AI, antara lain dengan memperkaya pengalaman karyawan, menemukan kembali keterlibatan pelanggan, membentuk kembali proses bisnis, dan berinovasi.

“AI bukan untuk teknologi, AI bukan untuk AI. Tetapi bagaimana kita menggunakan AI untuk membawa pertumbuhan dan memecahkan masalah bisnis,” tandasnya.

Bisnis.com,JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bendahara Umum Partai Gerindra yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II mendampingi Sri Mulyani. Penunjukkan ini kemudian mendapat perhatian dari media asing.

BloombergdanReuterspada Kamis (18/7/2024) melaporkan penunjukkan ini keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini. Kedua media ini juga menyoroti sikap investor yang waspada, program Prabowo, dan penjelasan mengenai dilantiknya Thomas.

“Pengangkatan anggota keluarga Prabowo ke dalam kabinet dapat memberi pemimpin baru itu pengaruh yang lebih besar atas pengeluaran negara karena ia berupaya mendanai berbagai program ambisius termasuk makan siang gratis untuk anak-anak sekolah,” tulisBloomberg.

Media tersebut menuliskan bahwa investor telah waspada terhadap sinyal-sinyal yang saling bertentangan seputar sikap fiskal Prabowo, yang memicu aksi jual dan premi risiko yang lebih tinggi untuk obligasi Indonesia.

Kemudian, dituliskan juga soal saudaranya, Hashim Djojohadikusumo, yang mengatakan bahwa pemerintahan yang akan datang mungkin akan memungkinkan rasio utang meningkat hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Janji utama dari kampanye Prabowo yakni makan siang gratis juga disoroti, yang diperkirakan menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun jika sudah terlaksana sepenuhnya. Pemerintah yang baru setuju untuk mengalokasikan 71 triliun rupiah.

Thomas kemudian menuturkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang berkualitas.

"Kita perlu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang berkualitas, dan pendidikan yang berkualitas. Akan ada nilai ekonomi dalam hal itu,” pungkasnya, dikutip dariBloomberg.

SebelumnyaBloombergjuga menulis ‘Dinasti Politik’ dalam laporannya, dengan menjelaskan bahwa Thomas adalah putra mantan gubernur Bank Indonesia (BI) dan pamannya merupakan saudara Prabowo.

"Meskipun Djiwandono mungkin tidak memiliki latar belakang akademis ekonomi, pengangkatannya tampaknya tidak bermasalah bagi pasar," pungkas ahli strategi kedaulatan Asia di Robeco di Singapura, Philip McNicholas, dikutip dariBloomberg.

Menurutnya, bisa saja fokusnya adalah memastikan penerapan kebijakan ekonomi yang disukai Prabowo.

Reutersjuga melaporkan bahwa pilihan Prabowo untuk menteri keuangan dan rencana fiskal berada dalam pengawasan investor karena “janji-janji yang mahal” termasuk rencana makan siang gratis.

Kemudian, politikus senior dari partai politik Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan kepadaReuterssoal pengangkatan Thomas tersebut.

“[Pengangkatan tersebut dimaksudkan] untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo," jelasnya.

Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, kemudian berharap bahwa pengangkatan Thomas akan menghasilkan komunikasi yang lebih baik mengenai sinergi fiskal dan program-program yang diusulkan selama kampanye dapat dilaksanakan secara hati-hati.

Menurutnya, penunjukan tersebut seharusnya berdampak netral pada pasar karena tidak ada perubahan dalam angka fiskal. Penurunan rupiah kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal.

Pada Kamis (17/7) mata uang Garuda melemah hingga 0,4% terhadap dolar AS, mencatatkan penurunan terbesar di antara mata uang negara berkembang Asia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo menilai kepercayaan investor kepada BUMN Karya mulai pulih yang tecermin dari respons pasar terhadap obligasi yang dirilis PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 2 Pefindo, Yogie S. Perdana, mengatakan kepercayaan pelaku pasar terhadap BUMN Karya mulai membaik. Hal ini dipicu oleh perbaikan keuangan, serta skema baru pembayaran dalam proyek-proyek yang dikerjakan.

Sebagaimana diketahui, emiten BUMN Karya kini mendorong pembayaran proyek melalui skema progres bulanan. Kondisi tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menerapkan metode turnkey alias pembayaran dilakukan ketika proyek telah rampung.

“Di mana sebelumnya BUMN Karya cukup agresif dengan skema pembayaran turnkey dan agresif investasi di level proyek. Sekarang, sesuai dengan arahan Kementerian BUMN fokus pada kompetensi sehingga skema pembayaran dengan pemilik proyek lebih wajar,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (18/7/2024).

Di sisi lain, Yogie menyatakan bahwa tumbuhnya kepercayaan investor terhadap BUMN Karya juga tecermin dari serapan obligasi yang dirilis oleh ADHI dan PTPP pada semester I/2024.

“Sudah ada dua emiten karya yakni Adhi Karya dan PTPP yang menerbitkan obligasi dengan serapan yang cukup baik. Itu mengindikasikan bahwa level kepercayaan investor di sektor karya ini sudah membaik dari tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

ADHI diketahui telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV tahap pertama dengan nilai pokok Rp102,72 miliar. Aksi korporasi ini merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya dengan target dana sebesar Rp5 triliun.

Pada tahap pertama, ADHI menerbitkan obligasi bernilai pokok Rp102,71 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 Juli 2027. Sementara itu, tingkat bunga obligasi ditetapkan sebesar 10,65% per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Manajemen perseroan, dalam prospektusnya, menjelaskan bahwa seluruh dana, yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021.

Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, dalam hal ini untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama pembayaran upah pekerja, supplier dan vendor subkontraktor.

Terkait obligasi tersebut, Adhi Karya mendapatkan peringkat idA- dari Pefindo pada 15 Maret 2024 dengan periode pemeringkatan sampai dengan 1 Maret 2025. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk Bank Mega sebagai Wali Amanat.

Sementara itu, PTPP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 senilai Rp434,62 miliar. Aksi korporasi tersebut merupakan rangkaian dari penawaran umum dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun.

Dalam penawaran obligasi tahap pertama, perseroan menetapkan bunga obligasi sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Manajemen PTPP menyampaikan bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama dijadwalkan pada 28 September 2024, sementara pelunasan bunga obligasi sekaligus jatuh tempo pada 28 Juni 2027.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.