Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan.

Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana kinerja penerimaan pajak telah menunjukkan tren kontraksi.

Yusuf mengatakan, pertumbuhan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) terutama, secara neto relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

"Kondisi ini tidak terlepas dari restitusi yang banyak dilakukan. Oleh karena itu, pemberian insentif tentu akan menambah semakin sedikitnya setoran pajak yang bisa didapatkan dari pos PPN ini," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Di sisi lain, Yusuf mengatakan, kebutuhan belanja pemerintah juga semakin membesar, sehingga kebutuhan pendanaan melalui pajak perlu diprioritaskan pada sektor-sektor yang dinilai penting.

"Saya kira pemberian insentif untuk sektor otomotif bisa dilakukan, hanya saja periode waktunya perlu diseleksi untuk tidak terlalu lama dan juga disesuaikan dengan sektor atau kendaraan yang berpotensi mendorong kinerja dari industri otomotif itu sendiri," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono mengatakan, insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.

Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.

“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki dua obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024. Keduanya yakni Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 seri B sebesar Rp 763,5 miliar yang jatuh tempo pada 28 November 2024 dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap 1 Tahun 2021 seri B sebesar Rp1 triliun yang jatuh tempo pada 10 Desember 2024.

Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti mengungkap sehubungan dengan pelunasan pokok dua obligasi jatuh tempo tersebut, pihaknya menyiapkan kas internal.

“PNM akan membayarkan melalui ketersediaan kas internal,” kata Prasetya saat dihubungi Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Prasetya mengatakan PNM akan lebih memilih tingkat bunga yang lebih rendah yang saat ini dimungkinkan akan memilih layanan perbankan. Tetapi PNM akan melihat perkembangan terkait cost of fund baik perbankan maupun di pasar modal.

Dia juga memastikan likuidasi PNM pada semester II 2024 memiliki room yang luas karena perusahaan bisa memebuhi kebutuhan liquiditas baik melalui fasilitas perbankan maupun penerbitan obligasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan PNM masih memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan perbankan Rp 11,27 triliun dan Rp 7,32 triliun.

“Jika PNM memanfaatkan kedua fasilitas ini maka secara total PNM akan mendapatkan fresh money Rp 18,6 triliun,” kata Prasetya.

Pada tahun ini, PNM telah menargetkan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ulta mikro dalam program PNM Mekaar sebanyak Rp74,3 triliun sampai akhir tahun 2024. Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp72 triliun.

Dari sisi jumlah nasabah, PNM menargetkan sebanyak 15,5 juta nasabah sampai akhir tahun ini. Adapun dari data per Mei 2024, jumlah penyaluran pembiayaan perseroan untuk program Mekaar sudah mencapai Rp28,1 triliun per Mei 2024. Ini artinya sudah mencapai 37,8% dari target sampai akhir tahun.

PNM masih mengejar sebanyak Rp46,2 triliun sampai akhir tahun. Sementara dari sisi jumlah nasabah PNM sudah mencapai 12,5 juta sampai dengan Mei 2024.

Dari sisi outstanding loan per Mei 2024, PNM mencatatkan sebanyak Rp44,02 triliun. Sementara target outstanding loan sampai dengan akhir tahun mencapai Rp46,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mengharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung kondusif demi kepastian berusaha di daerah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan seperti halnya dengan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) yang berjalan aman dan lancar, para pengusaha berharap penyelenggaraan Pilkada serentak di 545 daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 bisa berjalan kondusif.

"Sekarang kita akan menghadapi Pilkada, ini merupakan suatu poin penting untuk Apindo," ujar Franky usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (25/7/2024).

Pilkada menjadi sebuah inisiasi, lebih dari itu, para pengusaha juga mengharapkan sinergi yang harmonis dan keberlanjutan dengan pemerintahan daerah. Menurutnya, keselarasan kepentingan pengusaha dan pemerintah daerah dapat menjadi strategi jitu meningkatkan pendapatan daerah.

"Tidak sekadar Pilkada yang tenang dan sukses, tapi bagaimana saling mengisi setelah itu," ucapnya.

Sederet isu yang akan diselaraskan Apindo dengan para pemerintah daerah antara lain ihwal tata ruang hingga perizinan usaha di daerah. Mendagri sebagai komando dari para kepala daerah, kata Franky, menjadi peran kunci menjembatani sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pengusaha dalam mendongkrak perekonomian daerah.

Franky pun membeberkan, bahwa Mendagri Tito menyambut baik niat Apindo dengan memberikan sejumlah masukkan untuk membangun sinergi antara pengusaha di daerah dengan kepala daerah.

Menurut Franky, Apindo telah mengundang Mendagri Tito untuk hadir dalam rapat kerja dan konsultasi nasional (rakerkornas) Apindo ke-33 di Surabaya pada 28-30 Agustus 2024.

"Dalam rakornas nanti kita akan sinergikan, kita undang Apindo daerah kemudian pak Mendagri akan mengundang Kepala Daerah," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM, Fiki Satari membeberkan sejumlah ancaman serius yang berisiko membuat UMKM gulung tikar.

Fiki menyebut, banjirnya produk impor ilegal telah membuat UMKM kelimpungan hingga gulung tikar. Dia membebenarkan bahwa maraknya produk impor ilegal yang cenderung murah telah menyulitkan produk UMKM untuk bersaing di pasar domestik. Padahal, secara kualitas, produk UMKM Indonesia tidak kalah bagusnya dari produk buatan luar negeri.

"Yang pasti UMKM kita ini sudah digempur [produk impor ilegal] baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan," kata Fiki dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, ancaman produk impor ilegal terhadap produk UMKM telah diwanti-wanti oleh Menkop UKM Teten Masduki sejak 2021. Bahkan, ancaman lebih besar yang masih berisiko terjadi yaitu gempuran produk impor yang ditransaksikan lewat platform online atau e-commerce.

Salah satunya, Fiki menyebut aplikasi Temu buatan China yang diperkirakan punya dampak buruk lebih besar kepada produk UMKM. Musababnya, di aplikasi Temu itu, produk China bisa langsung dikirim dari pabriknya kepada konsumen.

"Ada satu platform MtoC [manufacture to customer] 80.000 pabrik akan masuk [dalam platform Temu]. Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," ungkap Fiki.

Oleh karena itu, Fiki mendorong agar Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta stakeholder lainnya bisa bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

Selain itu, otoritas terkait impor perlu memastikan setiap importir patuh terhadap regulasi yang berlaku dengan membayar bea masuk produk impor serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik impor ilegal.

"Kita harus garis bawahi bahwa jika UMKM kena hit dan kemudian mati maka tidak mudah untuk bangkit lagi karena tidak cukup modal dan kekuatan," kata Fiki.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Balai Pustaka (Persero) ternyata sempat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 50% karyawannya pada Maret 2024.

Direktur Utama Balai Pustaka Achmad Fachrodji mengatakan Perseroan memangkas jumlah karyawan yang berkaitan dengan percetakan. Untuk memenuhi hak-hak pekerjanya, Balai Pustaka mendapat bantuan dari Danareksa.

“Kemarin untuk mengurangi karyawan yang terkait percetakan kan harus dikurangi, itu dibantu Danareksa,” ungkap Achmad dalam konferensi pers, dikutip Kamis (25/7/2024).

Meski sempat memangkas jumlah karyawannya, Achmad optimistis Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan menutup perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, dan multimedia itu. Dia meyakini, Balai Pustaka akan terus melejit kedepannya seiring adanya sejumlah proyek yang digarap seperti percetakan buku dan film.

Mengenai PHK yang dilakukan Balai Pustaka, Achmad menyebut bahwa efisiensi telah dilakukan pada Maret 2024 di mana sekitar 50% dari total karyawan Balai Pustaka dirumahkan.

“Hanya sedikit, 60 orang yang di layoff, 50% lah [dari total karyawan],” ujarnya.

Adapun Perseroan telah menyelesaikan kewajibannya melalui golden shake. Pesangon yang diberikan, kata dia, mencapai tiga kali lipat dari masa jabatan karyawan.

Balai Pustaka tahun ini akan memasuki usia 107 tahun. Melansir laman resminya, Perseroan didirikan pada 22 September 1917 sebagai kelanjutan Commisie voor Inlandsche Scool en volklechtuur yang dibentuk 14 September 1908.

Kala itu, berbagai buku dan majalah diterbitkan dalam berbagai bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, Bugis, dan Makassar, dan ditulis dalam bahasa Melayu, Latin, Jawa, maupun Arab. Balai Pustaka juga terbit dalam bahasa Melayu.

Setidaknya, sebanyak 2.800 Taman Baca Rakyat telah didirikan oleh Balai Pustaka sebelum Indonesia merdeka.

Pada 1963, Balai Pustaka kemudian berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Balai Pustaka dengan tetap berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya di 1985, PN Balai Pustaka bertransformasi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Balai Pustaka. Pada 2022, PT Balai Pustaka resmi menjadi anggota Holding PT Danareksa (Persero).

Hal ini sesuai PP No. 7/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 143/KMK.06/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun LRT Jabodebek Pancoran kini resmi berubah nama menjadi Stasiun LRT Jabodebek Pancoran bank bjb setelah PT Kereta Api indonesia (Persero) atau KAI menjual hak penamaan eksklusif (naming rights) stasiun ini ke Bank BJB.

Peresmian perubahan nama itu dilakukan pada Kamis (25/7/2024). Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo menuturkan program naming rights ini menawarkan peluang kolaborasi yang substansial bagi perusahaan dalam meningkatkan brand awareness mereka.

KAI membuka kesempatan kepada setiap perusahaan untuk ikut serta berkolaborasi dalam program Exclusive Naming Rights pada stasiun yang melayani perjalanan Kereta Api Jarak Jauh, Commuterline, ataupun LRT Jabodebek.

”Sebagai penyedia layanan transportasi massal, KAI memiliki jangkauan luas serta melayani ratusan juta penumpang setiap tahunnya. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan eksposur brand mereka,” ujar Didiek dalam keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

Melalui program naming rights, mitra perusahaan yang bekerja sama akan mendapatkan berbagai keuntungan. Hal ini meliputi nama brand yang ditampilkan pada berbagai media seperti aplikasi Access by KAI, website KAI dan penempatan pada signage, wayfinding, peta jalur, announcement, dan publikasi lainnya.

Program ini juga merupakan upaya optimalisasi pendapatan melalui komersialisasi aset perusahaan yang telah dijalankan KAI. Sebelumnya, KAI juga telah menjual naming rights pada Stasiun KRL BNI City dan Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng.

Didiek melanjutkan, KAI melakukan berbagai kerja sama pemanfaatan aset stasiun, sarana, right of way, non right of way, hingga museum untuk komersialisasi aset di Jawa dan Sumatra. Kerja sama yang dilakukan seperti penyewaan ruangan, pergudangan, penanaman utilitas, perkantoran, periklanan, dan lainnya.

Didiek melanjutkan, pihaknya terbuka untuk melakukan berbagai kerja sama dengan mitra dalam pemanfaatan berbagai aset perseroan.

"Selain pendapatan dari angkutan penumpang dan barang, KAI akan mengoptimalkan banyaknya aset perusahaan yang potensial untuk diusahakan sehingga dapat meningkatkan pelayanan KAI secara keseluruhan,” kata Didiek.

Sementara itu, EVP LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan, LRT Jabodebek memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh hak penamaan atau Naming Rights di 18 stasiun LRT Jabodebek yang strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sejak mulai beroperasi pada 28 Agustus 2023 hingga 23 Juli 2024, LRT Jabodebek telah berhasil mengangkut 14.754.330 penumpang, menjadikannya sebagai pilihan yang menarik bagi mitra bisnis yang potensial untuk menjalin kerja sama yang produktif dan berkelanjutan.

”Diharapkan program ini dapat menjadi langkah positif bagi pertumbuhan dan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek,” kata Purnomosidi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memproses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Wakil Menteri Investasi (Wameninves) Yuliot Tanjung menyampaikan, setelah terbitnya Peraturan Presiden No.76 Tahun 2024, payung hukum distribusi wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan sudah lengkap.

Dengan demikian, permohonan dari badan usaha milik NU untuk mengelola tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sudah bisa diproses.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama penetapan WIUPK-nya [untuk NU] sudah bisa diterbitkan,” kata Yuliot kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, pemberian WIUPK bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil atau kendaran roda empat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman menyampaikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini utamanya berasal dari ekonomi domestik.Menurut Faisal, peningkatan penjualan mobil dapat menjadi salah daya ungkit pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Jadi PPnBM DTP [pembelian mobil] mungkin dapat menjadi upaya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Faisal mengatakan pemerintah memang perlu terus menjaga daya beli masyarakat, terutama dengan menjaga inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Dengan daya beli yang terjaga, imbuhnya, aktivitas perekonomian dapat meningkat dan akan mendorong peningkatan pemasukan negara yang dapat menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga perlu melakukan efisiensi belanja mengingat defisit APBN pada tahun ini yang diperkirakan melebar dari target awal.

“Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya penerimaan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memperkirakan defisit APBN pada tahun ini akan melebar menjadi Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB, naik dari target awal sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Pelebaran defisit ini dikarenakan belanja negara yang diperkirakan naik menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, sementara pendapatan negara hanya diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun.

Sebagai informasi, rencana untuk mengkaji kembali pemberian insentif PPnBM DTP disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso setelah pemerintah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono menjelaskan insentif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil cenderung turun.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I, itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil tersebut, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023, dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

Bisnis.com, DENPASAR - Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mencatatkan kinerja kegiatan dunia usaha di Provinsi Bali tetap kuat pada kuartal II/ 2024.

Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 40,60% meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat 43,55%.

Kegiatan usaha di Bali masih tumbuh seiring dengan terjaganya permintaan masyarakat, khususnya terkait aktivitas pariwisata seiring dengan cukup banyaknya hari libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, Kenaikan Yesus Kristus, Waisak dan Iduladha, serta dimulainya periode libur sekolah pada bulan Juni.

Hasil SKDU Bali pada periode laporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan SKDU yang dilakukan secara nasional. SKDU adalah survei triwulanan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi.

Pelaksanaan SKDU di Provinsi Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali dan mewakili 17 kategori lapangan usaha.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menjelaskan kinerja SKDU Provinsi Bali ditopang oleh beberapa Lapangan Usaha (LU) yang meningkat, antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Transportasi dan Perdagangan, seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dengan banyaknya periode HKBN termasuk Idul Fitri di kuartal II/2024, serta lapangan usaha konstruksi seiring dengan dimulainya proyek-proyek terutama milik pemerintah pada kuartal II/2024.

Sementara itu, usaha pertanian sedikit melambat meski kuartal II/2024 merupakan periode panen, tapi tidak disertai dengan harga jual yang baik, yang juga terkonfirmasi dari data Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya pada tanaman pangan yang turun ke level di bawah 100 sepanjang triwulan II yang artinya indeks yang diterima petani lebih kecil dari indeks yang dibayar petani.

Selain itu, kapasitas produksi terpakai oleh dunia usaha di Provinsi Bali pada triwulan II 2024 sebesar 77,93%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 75,63%.

"Penggunaan tenaga kerja mengalami fase kontraksi, sementara kondisi keuangan dunia usaha membaik secara keseluruhan, terutama pada aspek likuiditas dan rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencetak laba), yaitu dimana masing-masing sebesar 73,08% dan 20,38%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 21,32% dan 19,38%," jelas Diah dari siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Survei BI juga memprakirakan kegiatan dunia usaha kuartal III/2024 tumbuh positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 78,09%. Hal ini terutama didorong oleh capaian lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (akamamin) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang lebih baik, seiring dengan periode peak season wisatawan mancanegara dan libur sekolah di awal triwulan III 2024.

Disisi lain, lapangan usaha jasa pendidikan yang juga akan terdorong oleh adanya periode penerimaan murid/mahasiswa baru di bulan Juli dan Agustus 2024. Selain itu lapangan usaha konstruksi diperkirakan juga akan meningkat seiring dengan berlanjutnya aktivitas proyek pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan multifinance PT Astra Sedaya Finance memiliki obligasi yang akan jatuh tempo di semester II/2024 ini dengan nilai emisi Rp1,88 triliun. Total tersebut terdiri dari tiga obligasi yang sudah diterbitkan Astra Sedaya sejak 2019.

Project Director Astra Financial Tan Chian Hok mengatakan Astra Sedaya belum berniat mencari pembiayaan baru dengan melalui obligasi baru di 2024 ini.

"Kalau jatuh tempo enggak ada masalah, tetap sesuai jatuh tempo kita akan melakukan pelunasan," kat Tan saat ditemui di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD Banten, Kamis (25/07/2024).

Obligasi yang jatuh tempo tersebut terdiri dari pertama, Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C yang jatuh tempo pada 23 Oktober 2024 senilai Rp236,1 miliar.

Kedua, Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B yang jatuh tempo 22 Oktober 2024 senilai Rp1,45 triliun. Ketiga, Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A yang jatuh tempo 6 November 2024 senilai Rp188,5 miliar.

Dengan demikian, total obligasi yang harus dilunasi Astra Sedaya Finance di paruh kedua 2024 ini sebesar Rp1,88 triliun.

"Kalau soal oblibgasi sekarang, memang market obligasi hari ini lagi 'agak tinggi'. Jadi kami akan evaluasi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Fixed Income Analyst PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ahmad Nasrudin mengatakan nilai penerbitan obligasi industri multifinance pada semester I/2024 memang turun. Sebabnya adalah faktor kenaikan suku bunga dari Oktober 2023 hingga Juni 2024.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadi kenaikan biaya pendanaan dan pelemahan permintaan jasa multifinance. Hal ini yang membuat industri multifinance lebih mengoptimalkan pendanaan melalui modal internal.

"Atau mereka menerbitkan surat utang dengan jangka pendek sehingga ketika jatuh tempo dalam waktu dekat, bisa mereka biayai kembali dengan lebih murah ketika suku bunga mulai diturunkan oleh bank sentral. Strategi tersebut umum dilakukan saat bunga tinggi seperti sekarang," ujarnya.

Bisnis.com, BATANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri terbesar kelolaan BUMN, Grand Batang City milik PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) besok, Jumat (26/7/2024) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (25/7/2024) sebagian pabrikan telah terbangun yang mulai mengepulkan asap tanda operasional sudah dimulai, misalnya KCC Glass, Samator Gas, hingga Yih Quan Footwear Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT Danareksa Agus Widjaja menerangkan dari 4 fase pengembangan kawasan seluas 4.300 hektare terdapat 18 tenant yang telah menyerap lahan untuk pembangunan pabrik dan didominasi oleh penanaman modal asing (PMA).

"PMA yang masuk ke KITB saat ini sudah menyerap sekitar 19.000 tenaga kerja lokal, kalau sudah terbangun semua kurang lebih bisa 200.000 pekerja. Ini akan menggerakkan ekonomi Jawa Tengah secara khusus, dan ekonomi Indonesia pada umumnya," kata pria yang akrab disapa Awi saat ditemui di KITB, Jateng.

Saat ini, lahan fase I seluas 450 hektare telah ludes terjual dan sedang dalam tahap pengembangan fase II seluas 650 hektare yang sebagiannya telah dibooking oleh investor asing maupun lokal.

Untuk diketahui, KITB merupakan kawasan industri ke-7 di bawah pengelolaan holding BUMN PT Danareksa (Persero). Awi menerangkan bahwa saat ini, KITB masih merupakan anak usaha dari PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang tak terlepas dari penyertaan modal negara (PMN).

"Kita mendapatkan PMN dari BMN [Barang Milik Negara] PUPR ke Danareksa, salah satunya rusun, IPAL, TPST, dan sebagainya sekitar Rp3,3 triliun," ujarnya.

Hal ini pun terlihat dari berbagai infrastruktur dasar pendukung operasional manufaktur yang telah rampung dan dipergunakan, seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), reservoir air, hingga alat angkutan berupa bus listrik.

Tak hanya itu, dia menyebut KITB memiliki berbagai keunggulan lain yang membuat investor asing tertarik, seperti penawaran harga lahan industri yang murah hingga skema penggunaan lahan industri yang menarik.

Menurut Awi, KITB telah dilihat sebagai peluang besar bagi perusahaan asing untuk melakukan relokasi dan ekspansi dari negara lain ke Indoensia. Dia mencontohkan pabrikan kaca lembaran milik perusahaan asal Korea Selatan yakni KCC Glass yang menjadi tenant terbesar di fase I dengan lahan seluas 40 hektare dan memiliki mercusuar setinggi 100 meter.

Selanjutnya, perusahaan asal Belanda, kemudian pabrik alas kaki merk Hoka dan Converse, Yih Quan Footware Indonesia yang besok akan mengekspor 16.000 pasang sepatu ke Amerika Serikat (AS). Produsen ini telah menyerap tenaga kerja nyaris 2.000 tenaga kerja lokal di Batang.

KITB memiliki daya tarik tinggi hingga membuat Yih Quan disebut mengalihkan fasilitas produksinya dari Vietnam ke Indonesia. Selain itu, investasi asing lainnya yakni pabrik pipa gas milik Wavin Orbia asal Belanda.

"Jadi rata-rata KITB tenant-nya PMA, KITB itu jadi semacam PSN yang mengalihkan PMA-PMA di luar negeri ke Indonesia. Potensi PMA yang bisa masuk ke KITB masih sangat besar, nggak akan berhenti disini," ujarnya.

Bahkan, terdapat investasi besar-besaran dari China, Wanxinda Group Indonesia yang masih dalam tahap konstruksi. Nantinya, area industri tersebut akan membawa UMKM asal China dan mempererat ekonomi kedua negara.

Selain investasi asing, KITB juga diserap investor lokal yang ditandai kehadiran Rumah Keramik Indonesia (RKI), PT. United Pacific Solutions (UNIPAC), hingga pabrik alat kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) secara konsolidasi membukukan penyaluran kredit mencapai Rp1.264,77 triliun atau melonjak 5,59% dibandingkan periode sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar Rp1.197,75 triliun.

Pertumbuhan penyaluran kredit BRI kemudian mengerek pendapatan bunga perusahaan menjadi Rp98,64 triliun. Capaian ini naik Rp13,05 triliun dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp85,59 triliun.

Adapun, segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso juga menyebut penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024, tercatat aset BRI tumbuh 9,54% yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent sehingga Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

“Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir triwulan II/2023 menjadi 12,00% pada akhir triwulan II/2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%,” ujar Sunarso, Kamis (25/7/2024).

Sebagaimana diketahui, BRI mencatatkan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan ke pemilik sebesar Rp29,7 triliun per Juni 2024.

Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp29,42 triliun. Sedangkan total laba bersih komprehensif mencapai Rp29,99 triliun.

Adapun, dari sisi pendanaan, BRI telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp1.389,66 triliun, naik 11,6% yoy. Pendanaan bank didominasi oleh dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar Rp877,89 triliun, tumbuh 7,7% yoy. Porsi dana murah bank mencapai 63,17% per Juni 2024.

"Yang mendukung pencapaian dana murah adalah kami memiliki implementasi hybrid bank yang disalurkan lewat Agen BRIlink dan ada superapp BRImo," kata Sunarso.

Proyeksi saham BBRI

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan harga saham BBRI masih berpotensi naik.

"Prospek saham BBRI masih bagus rekomendasi buy," katanya kepada Bisnis pada Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, ekspektasi putaran kredit tahun ini akan cukup kuat dan mendorong emiten perbankan besar seperti BBRI bisa mencaplok permintaan kredit tersebut.

Sementara itu, secara teknikal, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan saham BBRI mendapatkan rekomendasi buy on weakness dengan support Rp4.280 dan level resistance Rp4.940 per saham.

"Saham BBRI memiliki target harga Rp4.980 sampai Rp5.325 per saham,” ujarnya kepada Bisnis.

Adapun, Analis Saham Sekuritas BCA Achmad Yaki mengatakan bahwa laba bersih BBRI hanya tumbuh sekitar 1,1% pada semester I/2024 dan minus hampir 13% QoQ, berada di bawah ekspektasi pasar.

“[Ini] karena tekanan NIM yang terus menekan kinerja nya, selain itu kenaikan OPEX 19,8% QoQ meningkatkan Cost to Income Ratio (CIR) ke level 41%,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024)

Lebih lanjut, usaha manajemen memperbaiki kinerja dengan pertumbuhan kredit 11% sepanjang semester I/2024, di mana dari segmen konsumer tumbuh 11,5% YoY dan untuk korporasi mencapai 29,2% YoY.

Adapun, kata Yaki, provisi yang turun 22% untuk tetap menjaga rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) di kisaran 3,1% belum mampu mengangkat kinerja BBRI.

"BBRI bisa memaksimalkan kuota kredit usaha rakyat [KUR] yang infonya masih Rp80 triliun lebih, karena ada subsidi bunga dan risiko yang dilindungi asuransi pemerintah," tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.