Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengungkap sejumlah tantangan pemisahan atau spin off unit syariah perusahaan asuransi yang ditetapkan batas akhirnya pada 31 Desember 20

Direktur Eksekutif (AASI) Erwin H. Noekman menjelaskan spin off ini dapat dilakukan dua cara, pertama adalah perusahaan asuransi mendirikan perusahaan asuransi syariah baru atau dengan cara pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah.

Dua cara tersebut, kata dia, masing-masing punya tantangannya tersendiri. Untuk cara pendirian perusahaan baru, tantangannya adalah SDM untuk mencari key person.

"Hitungan sederhananya, untuk mendirikan satu perusahaan baru asuransi syariah atau reasuransi syariah kurang lebih 12-18 minimal. Itu baru key person, terlepas yang bisa untuk share service," kata Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Sementara untuk pengalihan portofolio, dia mengatakan kendalanya ada pada perusahaan syariah yang akan mengalihkan ke perusahaan syariah yang sudah berdiri belum tentu memiliki izin yang sama, terutama untuk asuransi jiwa syariah.

Sementara untuk asuransi umum syariah, katanya, rata-rata hampir sama karena sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik itu dari polis jaminan dan tarif preminya.

"Kalau bicara kendala sebenarnya banyak kendala yang pengalihan [portofolio]. Itu lebih berat karena ini menitipkan sesuatu kepada orang yang belum tentu bisa mengelola portofolio yang sudah ada," kata Erwin.

Dengan kedala tersebut, dia melihat banyak spin off asuransi syariah yang akan dilakukan dengan pendirian perusahaan baru. OJK mencatat sampai Juli 2024 ini sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

"Presentasenya akan tetap pilih mendirikan. Kalau hitung-hitungan sederhana, walau data objektif di OJK, tapi kita bisa tahu juga. Mungkin lebih dari 70% memilih untuk pendirian," kata dia.

Sebelumnya beberapa perusahaan asuransi telah menyampaikan kesiapannya melakukan spin off unit syariahnya. Misalnya PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) yang optimistis bisa melakukan keseluruhan proses spin off sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Generali Indonesia pada 30 Mei 2024 lalu telah mendapatkan persetujuan atas rencana kerja pemisahan UUS dan pendirian perusahaan asuransi syariah dari OJK.

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman mengatakan pihaknya akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang telah disetujui OJK tersebut.

Selanjutnya, setelah OJK menerbitkan persetujuan izin usaha atas perusahaan asuransi syariah yang baru, maka Generali Indonesia akan melakukan pengalihan portofolio kepesertaan dari UUS Generali Indonesia untuk dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang baru tersebut,” ungkapnya.

Bisnis.com, PURWOKERTO - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Riwin Mihardi mengatakan kebijakan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Undang-Undang P2SK ini akan mulai dilaksanakan 2025. Salah satunya mengenai aturan kewajiban pemilik kendaraan memiliki asuransi, agar memberi proteksi seperti saat terjadi kecelakaan," kata Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai (Ngobras) Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bersama insan media di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan termasuk asuransi kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, kata dia, program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

Ia mengatakan hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Bahkan, lanjut dia, program asuransi wajib tersebut diharapkan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Kendati merupakan amanat Undang-Undang P2SK, kata dia, hingga saat ini OJK masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut.

Setelah peraturan pemerintah tersebut keluar, lanjut dia, OJK akan menerjemahkannya guna mengatur masalah asuransi wajib bagi kendaraan bermotor.

"Ini sudah jadi amanat Undang-Undang P2SK, nanti OJK akan mengatur. Namun sampai saat ini PP belum keluar kita masih menunggunya," kata Riwin.

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) ditutup menguat 7,84% ke level Rp55 per saham. Sejumlah broker tercatat menjadi pembeli saham GOTO terbanyak pada hari ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, broker dengan jumlah pembelian bersih terbanyak saham GOTO hari ini adalah Verdhana Sekuritas Indonesia dengan kode broker BB. Verdhana Sekuritas Indonesia membeli sebanyak 439,7 juta saham GOTO hari ini.

Pembelian bersih kedua terbanyak dilakukan oleh broker dengan kode PP. Broker tersebut adalah Aldiracita Sekuritas, dengan jumlah pembelian yang lebih dari 329,8 juta saham.

Broker lain yang juga membeli saham GOTO adalah Buana Capital Sekuritas dengan kode RF. Buana Capital Sekuritas membeli lebih dari 109,9 juta saham GOTO.

Di tengah pembelian tersebut, beberapa broker juga melepas saham GOTO di saat harganya melesat. Broker KB Valbury Sekuritas dengan kode broker CP menjadi broker terbanyak yang menjual saham GOTO. CP menjual sebanyak 615,4 juta saham GOTO hari ini.

Broker selanjutnya yang juga menjual saham GOTO adalah Trimegah Sekuritas Indonesia dengan kode LG. Trimegah Sekuritas menjual sebanyak 153,8 juta saham.

Sementara itu, investor asing tercatat menjual sebanyak Rp149,79 miliar saham GOTO di seluruh pasar hari ini.

Saham GOTO hari ini tercatat diperdagangkan pada level Rp51-Rp58 per saham. Sebanyak 12,62 miliar saham GOTO ditransaksikan, dengan nilai transaksi sebesar Rp693,6 miliar.

Harga rata-rata pembelian saham GOTO berada pada level Rp55 per saham. Kapitalisasi pasar GOTO juga ikut terangkat menjadi Rp66,08 triliun.

Sebelumnya, Head of Investor Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan kenaikan saham GOTO yang cukup tinggi pada hari ini lebih karena alasan teknikal rebound.

"Karena memang indeksnya naik cukup tinggi dan saham GOTO salah satu yang terjun bebas dan belum ada perbaikan. Jadi memang lebih ke alasan teknikal rebound," kata Martha dalam Stockversation Mirae Asset Sekuritas, Selasa (23/7/2024).

Dia melanjutkan dari sisi kinerja, Tim Riset Mirae Asset Sekuritas memperkirakan kinerja GOTO pada kuartal II/2024 cenderung menurun. Hal ini karena puncak belanja sudah terjadi di kuartal I/2024 untuk periode puasa dan Idulfitri.

"Juga ada pelemahan daya beli di kuartal II/2024, jadi kami tidak ekspektasi [kinerja GOTO] terlalu baik," tutur Martha.

-----------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MEDAN - Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan mengurai penyebab panasnya suhu di kota ini beberapa hari terakhir, bahkan pernah menyentuh 38 derajat Celcius.

Prakirawan BMKG Wilayah I Medan Budi Prasetyo mengatakan, hal ini disebabkan karena minimnya pertumbuhan awan yang terjadi di Medan dan sekitarnya.

"Pertumbuhan awan yang terjadi di Medan dan sekitarnya sangat minim akibat massa uap air yang cenderung kering dan lapisan atmosfer cukup stabil sehingga menyebabkan intensitas matahari yang sampai ke permukaan [bumi] menjadi maksimal," kata Budi saat dihubungi Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Budi menambahkan, gerak semu matahari yang bergerak dari belahan Bumi Utara menuju khatulistiwa menyebabkan peningkatan suhu udara di wilayah Medan.

Adapun indikator cuaca di ponsel memberi peringatan bahwa Medan diterpa 'panas berlebih' hari ini, Selasa (23/7/2024) dengan puncak suhu mencapai 36 derajat Celcius.

Dikatakan Budi, pantauan Balai Besar MKG Wilayah I Medan beberapa hari terakhir juga menunjukkan bahwa suhu udara maksimum di Medan dan sekitarnya memang tercatat cukup panas, yakni berkisar antara 35 - 38 derajat Celcius. Bahkan, suhu tertinggi beberapa hari terakhir sempat mencapai 38 derajat Celcius.

Lebih lanjut dia menyebutkan, rata-rata suhu maksimum pada bulan Juli dari tahun 2008 hingga tahun 2024 yaitu 33,5 derajat Celcius.

"Sehingga kondisi ini termasuk suhu ekstrem. Dikatakan suhu ekstrem jika suhu [meningkat] maksimal 3 derajat Celcius dari suhu maksimal rata-ratanya," jelas Budi.

Dia mengatakan, cuaca panas di Medan dan sekitarnya ini masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Secara umum, lanjut dia, beberapa wilayah di Sumut memang sudah memasuki musim kemarau, termasuk Medan.

BBMKG Wilayah I Medan pun mengimbau masyarakat waspada atas peningkatan suhu berlebih ini. "Masyarakat perlu mencukupi asupan cairan dan sedapat mungkin mengurangi kegiatan di luar ruangan," pungkasnya. (K68)

Bisnis.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatat arus peti kemas pada Semester I-2024 sebanyak 5,84 juta teus atau tumbuh 6 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 5,51 juta teus.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebutkan arus peti kemas tersebut terdiri dari 1,83 juta teus peti kemas internasional dan 4,01 juta teus peti kemas domestik.

“Peti kemas internasional tumbuh 5,76 persen dibandingkan semester 1 tahun 2023 dan peti kemas domestik tumbuh sekitar 6 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/7/2024).

Pertumbuhan arus peti kemas dipengaruhi sejumlah faktor yakni seperti pada anak perusahaan TPS Surabaya terdapat kunjungan kapal peti kemas internasional sebanyak 492 unit dari yang direncanakan sebanyak 465 unit.

Sementara untuk kunjungan kapal peti kemas domestik pada semester I-2024 direncanakan sebanyak 88 kunjungan kapal dan terealisasi sebanyak 117 kunjungan kapal.

Peningkatan arus peti kemas pun terjadi di Kaltim Kariangau Terminal (KKT) karena berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yakni tumbuh 21 persen dari 96 ribu teus pada semester I-2023 meningkat menjadi 117 ribu teus pada semester I-2024.

“Kami menargetkan arus peti kemas selama 2024 sebanyak 12 juta teus dan kami optimis target tersebut dapat tercapai sejalan peningkatan arus peti kemas di semester I-2024 ini,” ujar Widyaswendra.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menjelaskan upaya kontainerisasi muatan dapat menjadi salah satu upaya PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) untuk meningkatkan pertumbuhan arus peti kemas.

Tak hanya itu, untuk mendukung upaya kontainerisasi SPTP perlu melakukan pembenahan di sejumlah pelabuhan khususnya di wilayah timur Indonesia.

Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan arus peti kemas luar negeri dapat dilakukan dengan penyediaan terminal yang berfungsi sebagai transshipment hub.

Meski demikian, Siswanto menilai perlu dilakukan kajian yang menyeluruh bersama semua pihak termasuk pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang kuat mulai dari kemudahan bunker, lokasi berlabuh, sistem keuangan dan pembayaran, pemanduan dan penundaan kapal.

“Ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan transhipment hub internasional yang dimimpikan. Sudah saatnya Pelindo memperluas portofolio pengelolaan terminal peti kemas untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu,“ kata Siswanto.

Bisnis.com, JEMBER - Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menangkap sebanyak 22 pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap satu orang anggota polisi saat bertugas di kabupaten setempat pada Senin (22/7) dini hari.

"Sudah ada 22 anggota pesilat PSHT yang kami amankan dan petugas masih mendalami peran dari masing-masing orang saat terjadi pengeroyokan terhadap anggota polisi," kata Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi di Mapolres Jember, Selasa (23/7/2024).

Dari 22 anggota pesilat tersebut, lanjut dia, dua orang menyerahkan diri didampingi pengurus PSHT dan 20 orang lainnya dijemput dengan upaya paksa di rumahnya masing-masing.

"Sebanyak 22 pelaku terduga pengeroyokan itu, tiga diantaranya masih anak-anak dibawah umur yang berusia 16 tahun dan 17 tahun. Hal itu sangat disayangkan," tuturnya.

Menurutnya, penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 22 terduga pelaku pengeroyokan untuk mendalami peran masing-masing karena ada yang berperan melakukan pemukulan, provokasi dan ada yang menjadi saksi atas peristiwa tersebut.

"Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat kejadian, telepon genggam, baju yang digunakan saat pengeroyokan terjadi dan bendera PSHT yang akan dijadikan petunjuk," katanya.

Bayu menjelaskan jumlah terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggotanya masih ada kemungkinan bertambah karena saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap 22 anggota perguruan silat PSHT yang sudah diamankan.

Kasus pengeroyokan yang dilakukan massa pesilat PSHT terhadap anggota Polsek Kaliwates kemungkinan akan ditangani oleh Polda Jatim karena korban pengeroyokan adalah anggota polisi yang sedang bertugas.

"Bisa jadi kasus itu ditarik ke Polda Jatim karena menyangkut anggota polisi yang jadi korban dan pertimbangan lainnya yakni anggota polisi saja dikeroyok, apalagi masyarakat sipil. Kasus itu sudah menjadi perhatian nasional," ujarnya.

Sebelumnya, massa melakukan pengeroyokan terhadap Aipda Parmanto Indrajaya hingga mengalami luka cukup parah pada bagian wajah dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Kaliwates. Korban saat itu menjalankan tugas untuk mengamankan ketertiban umum selama kegiatan suroan yang dilakukan PSHT.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Nominal transaksi kartu ATM/debit di Kalimantan Timur tumbuh sebesar 11,42% secara tahunan (year-on-year/yoy), mencapai Rp40,31 triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyatakan angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV/2023 yang mengalami kontraksi sebesar 3,31% yoy dengan nominal Rp37,24 triliun.

“Volume transaksi kartu ATM/Debit juga meningkat 10,42% yoy, mencapai 35,42 juta transaksi, dibandingkan dengan 32,87 juta transaksi pada kuartal IV/2023,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

Secara geografis, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan transaksi ATM/Debit.

Dari sisi nominal, Budi menyebutkan Kota Samarinda menyumbang 29%, sementara Kota Balikpapan berkontribusi sebesar 28%. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur masing-masing menyumbang 11% dan 10%.

Dari sisi volume, Kota Balikpapan mencatat porsi terbesar dengan 32%, diikuti oleh Kota Samarinda dengan 30%, serta Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur masing-masing sebesar 10% dan 8%.

Kemudian, Budi mengungkapkan bahwa pertumbuhan transaksi juga terlihat pada Uang Elektronik (UE), baik dari sisi nominal maupun volume.

Nominal transaksi UE pada kuartal I/2024 tumbuh 28,07% yoy atau mencapai Rp1,48 triliun yang lebih tinggi dibandingkan kuartal IV/2023 yang tumbuh 24,50% yoy dengan nominal Rp1,45 triliun.

Volume transaksi UE meningkat 40,39% yoy, mencapai 12,63 juta transaksi jika dibandingkan 12,39 juta transaksi pada kuartal IV/2023.

Menurut Budi, pertumbuhan transaksi UE juga didorong oleh peningkatan jumlah akun UE, meskipun sedikit melambat.

Pada kuartal I/2024, jumlah akun UE tumbuh 17,19% yoy, mencapai 4,09 juta akun yang lebih tinggi dibandingkan 3,90 juta akun pada kuartal IV/2023.

Adapun, dia menuturkan pertumbuhan ini selaras dengan peningkatan penggunaan kanal nontunai untuk transaksi ritel di pusat perbelanjaan, transportasi, dan jalan tol.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah memberikan kontrak dan insentif yang menarik untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insetif untuk KKKS selama 3 tahun terakhir.

“Perbaikan-perbaikan itu dimulai sejak 3 tahunan lalu, dan telah memberikan hasil nyata. Buktinya dalam 3 tahun terakhir blok migas yang laku 21 blok, atau lebih banyak dibanding 3 tahun sebelumnya,” kata Ariana saat dihubungi Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Arina menambahkan, saat ini bagi hasil migas untuk kontraktor bisa mencapai 50% atau jauh lebih besar dibandingkan bagi hasil beberapa tahun terakhir di porsi 15% sampai dengan 30%.

Selain itu, kata dia, kontraktor tidak wajib menggunakan kontrak kerja sama migas skema grosssplit, tetapi fleksibel dapat menggunakan skema costrecovery.

Perbaikan lainnya antara lain first tranche petroleum (FTP) yang lebih rendah, yaitu sebesar 10% shareable, signature bonus yang minim, 100% DMO price serta kemudahan bisnis lainnya.

“Pada masa eksplorasi atau sampai berproduksi secara komersial, kontraktor juga akan mendapatkan fasilitas pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang, dan PPN atau PPnBM tidak dipungut dengan kriteria, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang, dan pengurangan PBB 100%,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan, fasilitas fiskal itu juga masih bisa didapat kontraktor pada masa eksploitasi setelah mengajukan ke pemerintah.

Sebelumnya, beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) strategis di antaranya Petronas dan Mubadala Energy berencana untuk melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di sejumlah aset mereka.

Petronas ingin divestasi pada Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru.

“Petronas akan mengurangi porsinya dengan mengajak partner lain untuk sharingknowledge,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon.

Adapun ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan, desakan tersebut muncul setelah Manajemen Bank Commonwealth menetapkan bahwa DPLK akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Padahal, kata dia, DPLK sudah menjadi hak karyawan sejak lama bahkan sebelum PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mencaplok saham Bank Commonwealth.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia menuturkan, kebijakan mengenai DPLK dapat menjadi bagian dari pensiun baru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurutnya, aturan ini berlaku ke depan. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya.

Oleh karena itu, rencana manajemen yang memperhitungkan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dinilai tidak adil dan dapat merugikan karyawan. Mengingat DPLK merupakan dana pensiun bukan dana pesangon.

“Kita pikir ini adalah hal yang tidak tepat yang harus kita minta diubah kebijakannya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Opsi Timboel Siregar menambahkan, nilai premi sebesar 10% sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, tidak ada porsi iuran dari karyawan. Namun dalam pengelolaannya, DPLK memiliki dana hasil pengembangan yang nilainya sangat besar, sekitar 25%.

Menurutnya, jika DPLK dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, maka dana pengembangan tidak termasuk di dalamnya lantaran dalam PP No.35/2021 hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

“Yang dihitung tetap adalah berapa akumulasi iuran yang diberikan oleh perusahaan. Itu yang seharusnya diperhitungkan,” usulnya.

Adapun serikat pekerja berencana untuk mengambil langkah hukum jika perusahaan tetap menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Secara bersamaan, pihaknya akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan ini belum menemukan titik terang.

“Nanti siapa yang akan bertanggung jawab ketika bank ini sudah tidak ada?” pungkas Saepul.

Untuk diketahui, sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth terancam PHK usai 99% sahamnya diakuisisi oleh Bank OCBC. Saepul mengungkap, PHK telah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Saepul menyebut bahwa perusahaan menjanjikan bahwa pekerja yang di PHK akan dialihkan di Bank OCBC.

Namun, hal ini kemudian menjadi tanda tanya besar lantaran Bank OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk perusahaannya. Itu artinya, perusahaan tersebut tidak mungkin menampung semua pekerja Bank Commonwealth yang di PHK.

Sejak awal proses akuisisi, Bank tersebut tidak melibatkan serikat karyawan yang berafiliasi dengan Opsi. Para pekerja pada November 2023 secara mendadak diinfokan bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh Bank OCBC.

Hal ini kemudian sempat menggemparkan para pekerja dan memicu keresahan di kalangan pekerja. Terlebih, kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan pekerjanya.

Lalu, secara sepihak manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) akan segera merilis Surat Berharga Negara (SBN) ritel Sukuk Ritel seri SR021 yang estimasinya pada Agustus 2024.

Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi memprediksi SR021 akan laris diburu oleh investor, sejalan dengan potensi kupon yang menarik.

"Perkiraan saya penjualan SR021 di angka Rp19 triliun hingga Rp23 triliun, kuponnya mungkin di kisaran 6,3% sampai 6,6%," ujar Lionel kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Sebagai perbandingan, sukuk ritel seri sebelumnya yakni SR020 yang dirilis pada Maret 2024 sebesar 6,3% untuk tenor 3 tahun, dan 6,4% untuk tenor 5 tahun. Pada saat itu, suku bunga Bank Indonesia (BI) masih berada di level 6%, sedangkan saat ini BI telah mengerek suku bunga ke level 6,25%.

Sementara itu, total penjualan SR020 tembus Rp21,35 triliun dari kedua seri. Rinciannya, SR020-T3 tenor 3 tahun terjual Rp17,78 triliun, sedangkan SR020-T5 tenor 5 tahun terjual Rp3,57 triliun. Tenor pendek 3 tahun jauh lebih diminati investor.

Menurut Lionel, antusiasme investor ritel terhadap penerbitan SR021 mendatang kemungkinan berasal dari kalangan high net worth dan menengah atas yang masih mempunyai cukup tabungan.

"Sementara itu, kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah agak terpukul purchasing powernya, jadi permintaan dari kategori ini berpotensi lebih rendah dari sebelumnya," pungkas Lionel.

Sentimen yang mempengaruhi permintaan SR021 dari global yaitu terdapat potensi penurunan suku bunga The Fed tahun ini, sejalan dengan mulai melunaknya angka inflasi di Amerika Serikat (AS). Hal itu akan diikuti dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Adapun Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga di level 6,25%, sedangkan Bank Sentral AS The Fed juga menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5% dan mengisyaratkan satu kali pemangkasan tahun ini.

Senada, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan prospek permintaan SR021 di kalangan investor masih akan cukup baik jika berkaca pada kondisi pasar saat ini, serta imbal hasil atau kupon yang atraktif.

"Potensi penyerapan SR021 masih cukup baik, dengan pertimbangan likuiditas di pasar masih baik, permintaan diprediksi masih akan di atas Rp15 triliun," ujar Ramdhan kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Menurut Ramdhan, kupon yang ditawarkan SR021 masih akan menarik minat investor, dengan prediksi 6,3% untuk tenor tiga tahun, dan 6,5% untuk tenor 5 tahun.

Sebagai informasi, DJPPR Kemenkeu membukukan penjualan 4 seri SBN ritel yang terbit periode Januari hingga Juni 2024 senilai Rp84,38 triliun.

Secara terperinci, ada empat SBN Ritel yang meluncur sepanjang semester I/2024 yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025, Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR020, Sukuk Tabungan (ST) seri ST012, dan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menargetkan perolehan penjualan SBN ritel tembus hingga Rp160 triliun pada 2024. Artinya, capaian penjualan obligasi ritel sepanjang paruh pertama 2024 sudah melampaui 50% dari target pendanaan tahun ini.

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG--Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih diingatkan untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, hingga saat ini sebanyak delapan caleg terpilih belum melakukannya.

Seperti diketahui, pada 28 Mei 2024 lalu KPU Provinsi Jabar telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jabar sebanyak 120 orang. Dari jumlah itu, 24 orang di antaranya merupakan caleg terpilih perempuan atau sebanyak 20%.

Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih sebanyak 112 orang di antaranya telah menyerahkan laporan LHKPN nya. Dari jumlah tersebut, 95 orang telah dinyatakan lengkap.

“Sedangkan, 17 orang lainnya masih dalam antrean. Dan delapan orang sisanya belum menyerahkan LHKPN. Oleh karena itu, kami mengingatkan mereka untuk segera menjalankan salah satu ketentuan tersebut,” kata Hedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskan Hedi, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 pasal 52 ayat 1 disebutkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara.

Kemudian di pasal berikutnya juga disebutkan agar tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

“Bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilantik,” ujarnya.

Adapun, untuk DPRD Kabupaten/Kota di Jabar caleg terpilihnya yang sudah melaporkan semuanya adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Bekasi, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Bagi calon terpilih anggota DPR dan DPD, KPU RI akan menyampaikan salinan keputusan kepada presiden.

Sedangkan KPU Provinsi menyampaikan salinan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk diambil sumpah dan janji.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

Alhasil, pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi hingga membuat pusat data nasional mengalami kegagalan sistem.