Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, pemerintah telah melakukan kesalahan fatal lantaran menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang tidak penting dan tidak strategis.

Hal tersebut tercermin dari posisi Menteri maupun Wakil Menteri Pertanian saat ini yang tidak memiliki latar belakang pertanian.

“Ini selalu kesalahan fatal pemerintah, menganggap sektor pertanian sama sekali tidak penting dan tidak strategis. Sehingga dipilih orang asal-asalan berdasarkan kontrak politik, bagi-bagi kekuasaan, hanya seperti itu saja,” kata Dwi kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, jika suatu bidang dianggap sangat penting dan strategis, pemerintah akan menempatkan orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Misalnya, posisi Menteri Keuangan. Dia mengatakan, selama ini, sosok yang menempati posisi tersebut memiliki latar belakang yang berkaitan dengan keuangan, mengingat masalah keuangan merupakan masalah yang krusial dan penting.

“Nah, kalau suatu departemen, kementerian, dipimpin oleh orang yang asal-asalan, maka departemen atau kementerian tersebut dianggap sama sekali tidak penting,” ujarnya.

Adapun pernyataan ini sekaligus merespons pelantikan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kamis (18/7/2024) di Istana Negara, Jakarta. Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat sejak Desember 2020.

Padahal, Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan asisten pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di kalangan pertanian, Dwi menyebut bahwa nama Sudaryono tidak pernah terdengar dalam 20 tahun terakhir. Pendidikan yang ditempuhnya juga sangat jauh dari pertanian. Demikian pula dengan pekerjaannya.

MENTAN JOKOWI

Dia juga menyinggung kinerja Menteri Pertanian di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai hanya sebatas jargon dan wacana.

Dwi menuturkan, dalam 10 tahun terakhir, produksi padi nasional turun 1% setiap tahunnya. Padahal, total anggaran selama kurun waktu tersebut bahkan mencapai Rp954 triliun.

Sayangnya, pengeluaran jumbo tersebut tak selaras dengan kenyataan di lapangan. Lalu impor pangan Indonesia melonjak hampir dua kali lipat dari US$10,1 miliar menjadi US$18,8 miliar.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, nilai tukar petani (NTP) rata-rata berada di level 101. Kemudian, dari 10 tahun tersebut, Dwi mengungkapkan bahwa 5 tahun NTP tanaman pangan di bawah 100, mengartikan bahwa petani mengalami kerugian.

Kondisi ini kata Dwi, terjadi lantaran posisi Menteri Pertanian bukan diisi oleh sosok yang memiliki latar belakang pertanian.

“Itu yang terjadi, itu kenyataan yang terjadi. Karena apa? Dipilih orang asal-asalan. Berdasarkan mungkin kontribusinya besar di Pemilu atau apapun sehingga tidak menghasilkan apapun justru terjadi pemburukan pertanian kita,” tegasnya.

Hal ini berbeda jika Kementerian Pertanian dipimpin oleh orang yang tepat. Misalnya, kata dia, saat Sudarsono Hadisaputro menjabat sebagai Menteri Pertanian. D ibawah kepemimpinannya, kata Dwi, Indonesia mencapai swasembada pangan.

Keberhasilan ini, lanjutnya, lantaran Sudarsono memiliki konsep yang kuat, memiliki latar belakang yang memadai dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut.

Dia mengharapkan, pemerintahan mendatang dapat menempatkan pertanian dan pangan sebagai isu penting, tidak hanya sekedar jargon atau wacana. Selain itu, dia meminta agar pertanian dan pangan tidak ada campur tangan politik.

“Pilih Menteri Pertanian sebagaimana memilih Menteri Keuangan. Karena keuangan juga teramat penting, masalah pangan juga teramat penting di republik ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik pelantikan tiga wakil menteri jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketiga wakil menteri itu, yakni Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, penunjukkan wakil menteri baru ini merupakan hak prerogatif presiden dalam memilih orang-orang yang dianggap dapat membantu dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan arahan yang diinginkan.

“Kami menyambut baik terpilihnya wamen-wamen baru ini dan kami berharap mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan menjalankan fungsi tugasnya di kementerian masing-masing secara profesional,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Kepada ketiga wamen yang baru dilantik hari ini, Kamis (18/7/2024), Shinta mengharapkan dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, baik untuk menciptakan iklim usaha/investasi yang lebih efisien, berdaya saing, dan pro produktivitas.

“Kami menantikan kinerja positif mereka hingga akhir masa jabatan mereka masing-masing,” ujarnya.

Adapun, dua wakil menteri yang baru dilantik, yakni Thomas Djiwandono dan Sudaryono merupakan pendukung dari presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Keduanya berasal dari Partai Gerindra.

Merespons hal ini, Shinta mengharapkan agar keduanya dapat menciptakan transisi kepemimpinan yang semakin mulus pada Oktober 2024. Khususnya, jika keduanya kembali dipercaya menempati posisi yang sama oleh presiden terpilih.

“Opsi ini tentu terbuka dan kami harap bisa membantu proses transisi yang lebih baik dan lebih menciptakan confidence terhadap iklim usaha/investasi Indonesia ke depannya,” tuturnya.

Pada prinsipnya, Shinta mengatakan bahwa pelaku usaha tidak mempermasalahkan jika ada tokoh politik yang dipercaya untuk menempati posisi wakil menteri, bahkan menteri.

Namun, pelaku usaha mengharapkan agar presiden dan wakil presiden mendatang tetap mengutamakan kandidat-kandidat yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dapat dipercaya, serta solid dalam memimpin dan mengelola kementerian dan lembaga terkait.

Khususnya pada posisi-posisi yang dianggap vital bagi penciptaan kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap iklim usaha Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, hal yang sama juga harus dimiliki oleh semua menteri dan wakil menteri. Dengan begitu, peran para menteri dan wakil menteri ini diharapkan dapat menciptakan kontribusi pertumbuhan dan reformasi ekonomi Indonesia yang lebih signifikan di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi Yuliot mengeklaim adanya calon investor asing baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah masuk ke tahap perizinan.

Hal itu diungkap olehnya usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Dia menyebut calon investor asing dimaksud bergerak di bidang energi terbarukan.

"Sudah ada [calon investor asing] jadi itu kan ada di dalam sistem, jadi kami juga harus lihat sistem, tapirenewable energysudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasinya juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya," ujarnya kepada wartawan.

Mantan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan, calon investor asing itu bukan lagi di tahap menyampaikan minatnya atau Letter of Intent (LoI).

Akan tetapi, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal calon investor asing itu ataupun asal negaranya. Dia menyebut harus melihat lagi sistem informasi di BKPM.

"Bukan [LoI], kalau itu sudah tahap perizinan. Mereka sudah masuk tahap perizinan," ungkapnya.

Adapun Yuliot memaparkan bahwa sejauh ini sudah ada 400letter of intentterkait dengan minat berinvestasi di IKN. Namun, dia menyebut pemerintah masih berfokus untuk menyiapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu sebelum kembali mendorong pencarian investor untuk IKN.

"Sebenarnya ini dari data yang ada, komitmen investasi sudah lebih dari 400letter of intent[LoI], tapi ini kan kita ada prioritas menyiapkan KIPP. Jadi setelah KIPP sudah siap, kita akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai dengan kluster-kluster yang ada," paparnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah menyebut perusahaan asal Dubai berpotensi menjadi perusahaan asing pertama yang menyuntikkan investasinya ke IKN. Hal itu lalu ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi yang bertemu dengan raksasa properti asal Uni Emirat Arab (UEA) yaitu Emaar Properties, pada kunjungannya, Selasa (16/7/2024).

Rencana pertemuan Jokowi dengan bos Emaar Properties yakni Mohamed Ali Rashed Alabbar di UEA dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.Informasi tersebut juga sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

“Nanti tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli 2024, beliau [Presiden Jokowi] baru ke Abu Dhabi. Untuk menindaklanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar ke IKN,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna meminta pemerintah untuk memastikan rencana jangka pendek investasi proyek energi baru terbarukan (EBT) bisa tereksekusi di tengah upaya merelaksasi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pemerintah dan PLN harus memastikan rencana jangka pendek investasi EBT yang benar-benar akan dieksekusi karena sudah terlampau banyak rencana yang tak kunjung terealisasi,” kata Putra saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Menurut Putra, perlu ada tolok ukur yang rigid ihwal relaksasi aturan TKDN tersebut untuk menjamin terbentuknya industri terkait dengan EBT di dalam negeri.

Misalkan, kata dia, pemerintah bisa menargetkan kapasitas proyek EBT terpasang untuk membatasi relaksasi TKDN tersebut.

“TKDN bisa dilonggarkan dengan batasan untuk memberikan sinyal lebih jelas mengenai berapa besar proyek EBT yang akan terbangun,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tengah meyakinkan sejumlah lender multilateral untuk menyalurkan pinjaman mereka pada proyek EBT di Indonesia.

Seperti diketahui, komitmen pendanaan dari lender internasional itu jalan di tempat lantaran persoalan klausul pemenuhan ketentuan TKDN.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, dirinya telah meyakinkan sejumlah lender ihwal perubahan regulasi TKDN di dalam negeri.

“Kita sudah mengumumkan ya, maksudnya sharing ke berbagai lender-lender pendanaan investasi bahwa ada perbaikan di regulasi,” kata Eniya saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Adapun, perbaikan regulasi itu berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk memisahkan TKDN proyek EBT yang bakal diatur Kementerian ESDM dari TKDN komponen atau barang yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Eniya mengatakan beleid setingkat Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengatur TKDN proyek EBT itu telah selesai diharmonisasi baru-baru ini.

Nantinya, Permen ESDM itu bakal mencabut secara konsekuen Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sementara itu, aturan TKDN komponen dari Permenperin itu bakal dikembalikan ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Adapun, ambang batas atau treshold TKDN proyek EBT itu bakal dikaji sesuai dengan realisasi TKDN proyek pembangkit bersih yang telah beroperasi di Indonesia saat ini. Ambang batas TKDN proyek EBT itu akan memperhitungkan implementasi teknologi, enjinering, dan persentase pekerja lokal.

“Dengan adanya peraturan Menteri ESDM yang baru ini selain treshold yang diakomodir, investasi dari luar negeri yang lebih dari 50% akan didorong untuk tidak mencamtumkan TKDN barang, tapi mengikuti TKDN proyek,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memiliki sejumlah program dan inisiasi dalam penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG), baik yang dilakukan secara internal maupun berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan sebagai bank BUMN, perseroan ikut mendukung upaya mencapai net zero emission pada 2060.

Xandra, sapaan akrabnya, menyebutkan misi Bank Mandiri dalam mendukung upaya itu terdiri dari dua misi besar, yaitu net zero emission in operation pada 2030 dan net zero emission in financing pada 2060.

Untuk mencapai misi tersebut, terdapat tiga pilar strategi yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. "Pertama, sustainable banking, lalu sustainable operation, dan ketiga adalah sustainable beyond banking," jelasnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Xandra merinci, dalam pilar sustainable banking, perseroan melakukan berbagai inisiatif dan program yang mengintegrasikan ESG ke dalam proses bisnis serta mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, seperti green loan, green bond, pembiayaan untuk solar panel serta kendaraan listrik.

Untuk pilar sustainable operation, Bank Mandiri telah melakukan sejumlah program untuk mengurangi emisi karbon dalam kegiatan operasional.

"Mulai dari penggunaan kendaraan operasional berbasis EV [electric vehicle] secara bertahap, menggunakan solar panel di kantor cabang, dan pada 2022 kami sudah mengkonversi 241 cabang menjadi smart branch yang berbasis digital," jelasnya.

Lebih jauh, Xandra menjelaskan untuk pilar sustainable beyond banking terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian SDGs, termasuk inklusi keuangan.

Perseroan melanjutkan dan menyempurnakan program-program tanggung jawab sosial lingkungan yang sudah ada untuk mengimplementasikan ESG di bawah pilar sustainable beyond banking, seperti Wira Usaha Mandiri, Mandiri Sahabatku, serta pembiayaan KUR.

Tak hanya itu, pada 2022 Bank Mandiri mendirikan unit ESG di bawah pengawasan Alexandra yang berfungsi sebagai control tower untuk memastikan implementasi aspek ESG ke dalam bisnis dan operasional. Tujuan utama perseroan adalah memastikan inisiatif ESG juga dapat diimplementasikan untuk nasabah sembari menyeimbangkan risiko dan peluang secara efektif.

Dalam melibatkan nasabah, lanjutnya, Bank Mandiri telah mengembangkan ESG Desk dalam unit Corporate Banking dengan dua fungsi utama, yaitu Client Center yang menawarkan solusi keuangan berkelanjutan yang inovatif.

Kemudian, Incubator for Expertise untuk membangun keahlian, dengan membentuk pondasi yang kuat terutama bagi para Relationship Manager untuk berinteraksi secara efektif dengan klien.

Bersama dengan ESG Desk, Bank Mandiri menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD), workshop, seminar untuk klien seperti PLN Group, Pertamina Group, Semen Indonesia Group, Sinarmas Group, dan klien korporat besar lainnya.

"Bank Mandiri juga mengadakan banyak pelatihan dan workshop secara internal, yang bertujuan agar semua Relationship Manager dapat secara aktif mengimplementasikan isu ESG dalam diskusi harian mereka dengan klien, dibandingkan 3 tahun yang lalu di mana fokus diskusi masih pada aspek bisnis seperti sumber pembayaran dan struktur kredit," jelasnya.

Tantangan ESG

Adapun, dalam penerapan prinsip ESG dan mendukung target Indonesia untuk mencapai net zero emission, Xandra menyebutkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. "Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara peluang dan kepatuhan terhadap regulasi," ucapnya.

Dia mencontohkan saat ini dalam pembiayaan ke proyek-proyek hijau belum banyak pilihannya. Hal ini disebabkan karena investasi untuk proyek hijau ini dinilai masih mahal.

Biaya yang dikeluarkan saat ini dipandang lebih besar ketimbang manfaat jangka pendek. "Padahal kita meyakini bahwa manfaat jangka panjangnya jelas dan nyata."

Tantangan lainnya adalah bagaimana mendorong para stakeholders untuk bertransisi ke arah yang bersifat hijau. Xandra mengatakan diharapkan ada kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha yang telah memulai program transisi dan juga diinsentif untuk pelaku usaha yang masih menghasilkan emisi tinggi.

'Kami bersama teman-teman tim ESG terus ikut menyuarakan hal ini kepada pemerintah, khususnya kementerian yang terkait dan juga ke OJK, supaya kita bisa sama-sama menjaga dan juga nanti terdapat kebijakan yang benar-benar mendukung ke arah ini," tutup Xandra.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro buka suara terkait kemungkinan penambahan rangkaian kereta (trainset) untuk LRT Jakarta seiring dengan perpanjangan jalur yang dilakukan dari Velodrome ke Manggarai.

Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum membahas rencana penambahan trainset untuk LRT Jakarta saat beroperasinya jalur Velodrome-Manggarai.

Dia mengatakan, perusahaan akan mengoperasikan armada kereta existing saat LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai mulai beroperasi pada 2026 mendatang. Ramdani menuturkan, saat ini LRT Jakarta beroperasi dengan delapan unit trainset yang masing-masing terdiri atas dua kereta atau gerbong.

"Belum ada rencana penambahan sampai saat ini. Kita akan maksimalkan armada yang ada saat fase 1B ini mulai beroperasi," jelas Ramdani saat ditemui di Lokasi Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Jalan Pemuda, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Ramdani melanjutkan, pihaknya baru akan merencanakan penambahan trainset saat membangun fase-fase lanjutan lain LRT Jakarta, contohnya Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas. Meski demikian, Ramdani tidak memerinci berapa kebutuhan tambahan trainset jika fase-fase lanjutan ini akan dibangun.

"Harapannya di fase-fase lanjutan akan kita tambah trainset LRT Jakarta operasional," kata Ramdani.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com pada 12 Desember 2023, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra menyebut, pihaknya akan membutuhkan tambahan hingga 10 rangkaian kereta untuk memastikan kelancaran operasionalnya setelah jalur fase 1B Velodrome-Manggarai dapat digunakan.

Hendri menjelaskan, penambahan rangkaian kereta akan diperlukan untuk memaksimalkan operasional LRT Jakarta saat jalurnya telah diperpanjang.

Dia menuturkan, dengan menggunakan asumsi waktu antarkedatangan kereta (headway) 10 menit, jumlah perjalanan sebanyak 209 per hari, dan kapasitas maksimum penumpang sebanyak 73.440, LRT Jakarta akan membutuhkan total 18 rangkaian kereta untuk dapat beroperasi secara optimal.

“Dengan lintasan yang diperpanjang jadi 11,2 kilometer, semua rangkaian akan dipakai [beroperasi], tidak ada cadangan. Jadi, sebenarnya jumlah rangkaian saat ini tidak cukup saat fase 1A dan 1B nanti beroperasi,” jelas Hendri.

Dia melanjutkan, saat ini LRT Jakarta memiliki 8 trainset yang masing-masing terdiri atas 2 kereta atau gerbong. Dari jumlah tersebut, 6 trainset dioperasikan secara harian, sementara 2 lainnya sebagai cadangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah meyakinkan sejumlah lender multilateral untuk menyalurkan pinjaman pada proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Komitmen pendanaan dari lender internasional belakangan jalan di tempat lantaran persoalan klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, dirinya telah meyakinkan sejumlah lender ihwal perubahan regulasi TKDN di dalam negeri saat ini.

“Kita sudah mengumumkan ya, maksudnya sharing ke berbagai lender-lender pendanaan investasi bahwa ada perbaikan di regulasi,” kata Eniya saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Adapun, perbaikan regulasi itu berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk memisahkan TKDN proyek EBT yang bakal diatur Kementerian ESDM dari TKDN komponen atau barang yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Eniya mengatakan, beleid setingkat peraturan menteri (Permen) ESDM yang mengatur TKDN proyek EBT itu telah selesai diharmonisasi baru-baru ini.

Nantinya, Permen ESDM itu bakal mencabut secara konsekuen Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sementara itu, aturan TKDN komponen dari Permenperin yang dicabut itu bakal dikembalikan ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Adapun, ambang batas atau treshold TKDN proyek EBT itu bakal diterapkan sesuai dengan realisasi TKDN proyek pembangkit bersih yang telah beroperasi di Indonesia saat ini. Ambang batas TKDN proyek EBT itu akan memperhitungkan implementasi teknologi, enjinering, dan persentase pekerja lokal.

“Dengan adanya peraturan menteri ESDM yang baru ini selain treshold yang diakomodir, investasi dari luar negeri yang lebih dari 50% akan didorong untuk tidak mencamtumkan TKDN barang, tapi mengikuti TKDN proyek EBT,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM membeberkan terdapat 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN.

Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar.

Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan (1.040 MW), Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Huluais (110 MW), PLTA Kumbih (45 MW) dan PLTA Sawangan (16,6 MW).

Sementara itu, terdapat 10 proyek lainnya belum mencapai kesepakatan dengan lender terkait ketentuan klausul TKDN itu masuk ke dalam perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sepuluh proyek yang mandek negosiasi itu, di antaranya PLTA Bakaru 1 (126 MW), PLTA Bakaru 2 (140 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalibumi (6,35 MW), PLTM Lapai 1 (5,31 MW), PLTM Riorita (2,5 MW) PLTP Dieng 2 (55 MW), PLTP Patuha 2 (55 MW), dan PLTA Masang 2 (44 MW).

“Dengan adanya Permen ESDM nanti PLTS apung yang ada di Singkarak dan Saguling milik PLN juga bisa terakselerasi karena itu dari dana ADB, terus ada lagi PLTS Apung Karangkates, lalu tiga PLTP satu milik PLN Hululais dan dua milik Geodipa,” kata Eniya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PLN tengah mencari jalan keluar atas polemik klausul aturan TKDN yang menghambat pendanaan dari lembaga keuangan internasional untuk proyek EBT saat ini.

“Kondisi hari ini, aturan TKDN memang menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengembangan energi baru terbarukan,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto saat dikonfirmasi, Senin (22/1/2024).

Greg mengatakan, perseroan terus berupaya untuk melanjutkan rencana pembangunan pembangkit bersih itu yang sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan komoditi emas 109 ton periode 2010–2022.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup. Tujuh tersangka tersebut berinisial LE, SL, SJ, JT, HKT, GAR dan DT.

"Bahwa terhadap tujuh orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yg kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga penyidik setelah melakukan ekspose secara internal, menetapkan ketujuh orang tersebut sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Kamis (18/7/2024) malam.

Dia menjelaskan keujuh orang tersangka baru ini berperan dalam kapasitas sebagai pelanggan jasa manufaktur Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

Adapun, khusus satu dari enam tersangka itu yakni DT merupakan direktur di PT JTU. Sisanya merupakan pengguna jasa manufaktur secara individu atau perorangan.

Harli juga memerinci, periode menggunakan jasa manufaktur UBPPLM Antam LE periode 2010–2021, SL periode 2010–2014, SJ periode 2010–2021, JT periode 2010–2017, GAR periode 2012–2017, DT periode 2010–2014, HKT periode 2010–2017.

"Kami sampaikan dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 saudari LE saudara SL saudara SJ saudara JT saudara HKT saudari GAR dan saudara DT masing masing selaku pelanggan jasa manufaktur UBPPLM PT Antam persero, telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan para GM UBPPLM yang telah dilakukan penahanan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Harli menuturkan untuk SL dan GAR sudah dilakukan penahan selama 20 hari di Rutan Salemba Kejagung. Sisanya, lima tersangka menjadi tahanan kota lantaran terkait kondisi kesehatannya.

Sebagai informasi, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka yakni TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID. Keenam tersangka ini seluruhnya merupakan GM UBPPLM PT Anta pada periode 2010–2021.

Adapun, keenam tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia secara ilegal.

Dalam kasus ini, terdapat tindakan melawan hukum dengan penyematan logo Antam terhadap emas pihak lain. Padahal, peletakan merek Antam pada logam mulia perlu melalui prosedur yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 13/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bagi pemilik kendaraan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Sesuai aturan, pewajiban produk asuransi kendaraan dengan perluasan TPL akan mulai berlaku pada 2025.

"Dengan adanya asuransi wajib TPL ini, tentunya akan mengurangi beban finansial pemilik kendaraan dan membantu musibah yang dialami masyarakat akibat tertabrak kendaraan," kata pengamat asuransi Wahyudin Rahman kepadaBisnis, Rabu (18/07/2024).

Dikutip dari laman resmi Allianz, perluasan manfaat TPL dalam asuransi kendaraan akan mengganti kerugian terhadap dua hal.Pertamaadalah kematian atau cedera yang dialami pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan.

Kedua, adalah penggantian kerusakan atas aset pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah siapa pun yang ada di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan mobil pengendara sebagai pemegang polis asuransi TPL.

Namun, pewajiban asuransi ini mendapat respons dari kalangan buruh yang menyebut kewajiban ini akan memberatkan masyarakat. Menurut Wahyudin, perwakilan kalangan buruh kemungkinan belum melihat kebijakan tersebut secara komprehensif.

"Ini sepertinya perwakilan buruh belum membaca secara komprehensif mengenai peraturannya, khususnya asuransi wajib di UU No. 4/2023 tentang PPSK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan]," kata Wahyudin.

Wahyudin menjelaskan asuransi TPL mengandaikan pemilik polis harus mempunyai kendaraan, terutama roda empat. Dia pun menilai semua kalangan yang mempunyai kendaraan roda empat, khususnya untuk keperluan dinas atau operasional, sudah selayaknya membeli perluasan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.

"Hal itu dapat memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga karenacasco damageataubodily injuryakibat insiden," jelas dia.

Adapun, proteksi TPL saat ini masih opsional. Undang-Undang No. 4/2023 tentang PPSK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan menjadi payung hukum wajib asuransi TPL tersebut. UU P2SK mengamanatkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU itu diundangkan. Dengan demikian program asuransi wajib tersebut akan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan mengalihkan para nasabahnya dari aplikasi lama yakni BNI Mobile Banking ke aplikasi super barunya yakni wondr by BNI.

Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan mengatakan proses peralihan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, dia menegaskan bahwa proses peralihan itu tak akan mengganggu transaksi nasabah.

“Kami memerlukan waktu [transisi aplikasi lama ke aplikasi baru]. Jadi, kami akan lakukan secara bertahap dan kami pastikan itu tidak menyulitkan transaksi nasabah menggunakan layanan BNI,” ujarnya di Kementerian BUMN, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, BNI terus berupaya menyediakan kemudahan kepada nasabah melalui aplikasi wondr. Untuk itu, dia menjamin proses transisi tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.

“Sekali lagi, tujuan kami bukan untuk buru-buru dimatikan [BNI Mobile Banking],” tegasnya.

Justru, kata Rian, BNI akan memastikan bahwa wondr sepenuhnya siap untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah. Dia memerinci, saat ini fitur yang tersedia di wondr sudah mencapai 90% dari layanan yang digunakan nasabah di BNI Mobile Banking.

“Migrasi ke wondr cepat sekali. Mungkin dalam waktu 6–12 bulan mungkin saja semua sudah bisa transisi ke wondr,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan perseroan memang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, salah satunya solusi pengelolaan keuangan yang relevan.

“[Mobile banking BNI] paling lama dalam waktu enam bulan mobile banking sudah harus tutup. Kita enggak akan pakai dua platform,” ujarnya kepada awak media usai peluncuran wondr by BNI, Jumat (5/7/2024).

Dalam proses peralihannya, lanjut Royke, BNI Mobile Banking masih akan tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Namun, dia menegaskan ke depan pihaknya hanya akan mengoperasikan satu aplikasi mobile banking. "Sementara [ini] masih jalan dua. Tapi suatu waktu harus tutup [mobile bankingBNI]," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan presentasi perusahaan, penggunamobile bankingBNI yang terdata sebanyak 16,9 juta per Maret 2024, tumbuh 18,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 14,3 juta. Lalu, jumlah frekuensi transaksi mobile banking BNI pada kuartal I/2024 meningkat 53,9% yoy menjadi 318 juta dari sebelumnya 207 juta transaksi.

Dari segi nilai transaksi, BNI Mobile mencapai Rp347 triliun, tumbuh 35,9% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari sebelumnya Rp255 triliun. Rata-rata harian untuk jumlah transaksi mencapai Rp3,49 juta pada kuartal I/2024, naik 63,1% YoY dari sebelumnya 2,14 juta pada kuartal I/2023.

Bisnis.com, TALIWANG - Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi besar sebagai pusat industri rumput laut jika dikembangkan dengan secara terintegrasi.

Kawasan rumput laut di Sumbawa Barat tersebar di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang dan Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano. Luas area rumput laut di Desa Labuhan Kertasari saja mencapai 1.500 hektare, baru termanfaatkan oleh petani sekitar 40%.

Terdapat 517 Kepala Keluarga (KK) yang mengelola kawasan rumput laut di Labuhan Kertasari dan sudah menjadi mata pencaharian utama mereka. Besarnya potensi rumput laut tersebut masih belum memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah secara optimal karena belum adanya industri hilir.

Semua hasil panen masih dijual ke luar daerah tanpa diolah di Sumbawa Barat. Salah seorang petani rumput laut, Saidi menjelaskan dalam satu bulan bisa panen sekitar 20 ton. Semua rumput laut tersebut dikirim ke luar daerah seperti Kota Surabaya, Sulawesi hingga Jakarta.

"Semua rumput laut kami kirim ke Surabaya, Kami juga sebagai pengepul membeli kepada petani lainnya untuk dikirim," jelas Saidi kepada Bisnis, Rabu (17/8/2024).

Dari hasil rumput laut, warga sekitar bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak - anaknya. Saidi menjelaskan belum ada pengolahan rumput laut lebih lanjut, jika ada investasi yang masuk maka akan berdampak positif terhadap pengembangan rumput laut di desanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Sumbawa Barat, Ahlul Afwan menjelaskan Pemkab membuka pintu bagi investor rumput laut. Menurutnya ada dua peluang yang bisa diambil investor di budidaya rumput laut dan pengolahan pasca panen.

Potensi rumput laut di Sumbawa Barat ada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Jereweh. Afwan menyebut potensi terbesar ada di Taliwang dan Poto Tano tepatnya di Labuhan Kertasari dan Desa Tuna Nanga.

Hingga saat ini Pemkab Sumbawa Barat masih menunggu kepastian investor untuk datang melihat potensi rumput laut. "Hasil penjajakan kami di Bali sudah ada empat sampai lima investor yang sudah menyatakan ketertarikan, hanya masih belum bisa turun ke sini (Sumbawa Barat), tetapi sambutan mereka positif," jelas Afwan.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Ekonomi Hijau NTB, perjalanan jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Bali Nusra yang didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PT ASDP Indonesia Ferry, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bluebird Group, dan XL Axiata.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) sebanyak Rp40,53 triliun sejak 2017 sampai dengan saat ini. Penyaluran kredit itu menjangkau 10,62 juta debitur di 510 wilayah di Indonesia.

“Pembiayaan UMi ini telah disalurkan sejak 2017 dan saat ini sudah diakses oleh 10,6 juta debitur dengan dana yang disalurkan sebanyak Rp40 triliun lebih,” kata Direktur Utama dalam pembukaan Festival UMi 2024 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (18/7/2024).

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur. Berikutnya wilayah Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 juta kepada 2,3 juta debitur. Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur.

Untuk tahun ini, PIP telah menargetkan penyaluran kepada 2,2 juta debitur, sampai dengan semester I/2024 telah ada sekitar 1,6 juta debitur.

Untuk terus meningkatkan penyaluran kepada pelaku usaha ultra mikro di wilayah Indonesia, Ismed mengatakan pihaknya terus meningkatkan kerja sama dengan mitra penyalur yakni Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) serta lembaga lainnya.

PIP juga masih mengadakan Umi Youthpreneur yang telah berjalan selama empat tahun sejak 2022. Program tersebut diharapkan dapat menjaring talenta-talenta muda. Dalam program tersebut, pelaku usaha muda yang terbaik juga bisa mendaptkan akses pembiayaan dari PIP. Tidak hanya itu mereka juga mendapatkan kesempatan networking untuk memperluas jaringan.

Tidak hanya itu, PIP juga meluncurkan UMi Inovatif Credit Scoring, di mana merupakan sistem skoring yang dapat digunakan untuk mencegah kredit bermasalah. Dengan adanya inovasi tersebut Ismed mengatakan dapat membantu tenaga penyalur untuk menyeleksi calon debiturnya atau Know Your Customer (KYC). Ini juga dapat mencegah masyarakat untuk gali lubang, tutup lubang karena apabila telah meminjam di entitas lain dapar terlacak.

“Jangan sampai masyarakat gali lubang tutup lubang, tadi sudah pinjam di koperasi, jangan lagi pinjam di pinjol di mana,“ katanya.

Ke depan, PIP juga ingin mendirikan PIP Institute yang merupakan lembaga untuk mengorganisasi seluruh program yang dilakukan PIP.