Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Rekomendasi tersebut terungkap dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah selama 2020—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pengelolaan pinjaman PEN daerah.

Dijelaskan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI belum sepenuhnya mengelola pinjaman PEN daerah seusai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada tiga pengelolaan yang tidak seusai perjanjian.

Pertama, Pemda penerima manfaat belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Hasilnya, terdapat sisa dana pinjaman PEN daerah setidaknya Rp58,85 miliar yang tidak terserap oleh Pemda belum disetor kembali ke kas negara.

“Hal ini mengakibatkan, ... pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa dana minimal sebesar Rp58,85 miliar,” tulis laporan BPK.

Kedua, BPK juga menemukan pencairan tahap I pinjaman PEN daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 Pemda penerima manfaat dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI. Artinya, pinjaman diberikan sebelum perjanjian pemberian pinjaman berlaku sehingga rawan penyimpangan.

Ketiga, BPK mengungkapkan bahwa enam Pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi. Akibatnya, PT SMI tidak dapat segera memanfaat pendapatan biaya provisi tersebut.

Oleh sebab itu, BPK memberi tiga rekomendasi kepada Sri Mulyani selaku bendahara umum negara. Pertama, untuk memproses pengembalian sisa dana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN daerah minimal sebesar Rp58,85 miliar sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kedua, Sri Mulyani diminta meminta Pemda penerima manfaat untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

Ketiga, Sri Mulyani diminta menginstruksikan Direktur Utama PT SMI supaya melakukan pemantauan secara periodik atas penerbitan surat pemberitahuan tanggal efektif perjanjian pinjaman dan lebih cermat dalam melakukan penagihan biaya provisi kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA - Goldman Sachs memproyeksi harga minyak dunia bertahan di level rata-rata US$76 per barel pada 2025 mendatang.
Mengutip Reuters, Rabu (23/10/2024), proyeksi itu didapat berdasarkan surplus minyak mentah yang moderat dan kapasitas cadangan di antara produsen-produsen utama. Di sisi lain, kekhawatiran pasar terkait gangguan pasokan dari Iran mulai mereda.
Kendati demikian, bank investasi asal AS tersebut menyatakan ada kemungkinan harga bisa naik menjelang akhir tahun ini. Sebab, harga Brent masih bergejolak.
"Meskipun kapasitas cadangan global besar dan produksi minyak Iran sejauh ini tidak terganggu, kami tidak berpikir bahwa kelebihan pasokan tahun 2025 sudah menjadi kesepakatan," kata analis Goldman Sachs.
Goldman Sachs menyebut ketegangan Israel-Iran belum memengaruhi pasokan minyak dari kawasan itu. Di satu sisi, para produsen di OPEC+ masih memiliki cadangan tinggi.
Namun, kata Goldman Sachs, risiko pasokan akan tetap ada selama konflik di Timur Tengah belum terselesaikan. Oleh karena itu, potensi gangguan dapat memperketat neraca minyak.
Harga minyak dunia sendiri terkoreksi pada perdagangan Selasa (22/10/2024). Hal ini seiring dengan upaya AS untuk kembali mendorong gencatan senjata di Timur Tengah.
Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga tak lepas dari lambatnya permintaan di China.
Tercatat, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember turun 0,3% atau 26 sen menjadi US$74,03 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November turun 2 sen menjadi US$70,54 per barel.
Padahal, baik harga minyak Brent maupun WTI ditutup naik hampir 2% pada perdagangan Senin (21/110/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025, dengan peningkatan jumlah initial public offering (IPO) menjadi 66 pencatatan saham dan rata-rata nilai transaksi harian Rp13,5 triliun. Pelaku pasar melihat target ini cukup realistis.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat target BEI untuk membawa 66 pencatatan saham tahun 2025 BEI masih dapat tercapai. Namun, terdapat beberapa catatan mengenai target ini.

"Targetnya tentu dapat tercapai, tetapi dengan catatan semoga perusahaan yang melantai memang benar-benar layak untuk melantai dan memiliki fundamental perusahaan yang kuat dan ada potensi bertumbuh di masa yang akan datang," kata Nico, Rabu (23/10/2024).

Dengan demikian, kata dia, tentu perusahaan yang melantai dapat tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.

Sementara itu, dari sisi nilai transaksi harian, Nico berharap nilai transaksi harian BEI setidaknya bisa meningkat 10% pada tahun depan.

Adapun BEI menyebut per 18 Oktober 2024, rata-rata nilai transaksi harian BEI mencapai Rp12,94 triliun, atau telah melampaui target BEI sebesar Rp12,25 triliun pada 2024. Untuk 2025, BEI menargetkan rata-rata nilai transaksi mencapai Rp13,5 triliun.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Lanjar Nafi melihat target BEI merupakan ambisi yang cukup optimistis, tetapi juga cukup realistis.

"Harapan terhadap target tersebut tentu dari peningkatan likuiditas pasar karena ini dapat menjadikan pasar saham Indonesia lebih menarik bagi investor domestik maupun asing. Likuiditas yang lebih tinggi akan membuat pasar lebih efisien dan meminimalisasi volatilitas harga saham," ujar Lanjar.

Selain itu, Lanjar berharap emiten-emiten yang nanti akan melantai di bursa berasal dari sektor yang beragam. Hal ini agar bisa membantu pasar lebih dinamis dan memberikan lebih banyak pilihan bagi investor dengan berbagai profil risiko.

Di sisi lain, Lanjar melihat terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh BEI. Hal tersebut seperti transparansi dan tata kelola perusahaan, dan infrastruktur teknologi perdagangan.

Lalu peningkatan untuk pemerataan dalam distribusi informasi kegiatan IPO dan mekanisme perdagangannya, serta peningkatan edukasi ke Investor terutama retail.

Sebagai informasi, BEI menyampaikan RKAT 2025 berfokus pada pendalaman pasar melalui produk dan layanan baru serta perluasan pasar pada derivatif keuangan.

BEI akan berfokus dalam pengembangan sejumlah rencana kerja yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, meningkatkan pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, hingga penyempurnaan teknologi yang digunakan oleh BEI.

Secara khusus terkait penyempurnaan teknologi, BEI sedang melaksanakan Pembaruan Sistem Perdagangan dan Sistem Terdampak yang bertujuan untuk menyediakan sistem perdagangan yang andal dan optimal untuk mengakomodasi pengembangan pasar modal secara berkesinambungan.

Pembaruan ini dilakukan selain karena siklus rutin 6 tahunan seiring dengan end of support, tetapi juga dikarenakan oleh peningkatan teknologi yang mendukung low latency serta kapasitas sistem.

BEI juga menyampaikan akan tetap melaksanakan serangkaian kegiatan rutin berupa pengembangan untuk Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan Tercatat, Anggota Bursa (AB), hingga pengembangan pasar untuk meningkatkan jumlah dan aktivitas investor pasar modal.

Hal tersebut dilakukan melalui kombinasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, one-on-one meeting, serta workshop yang mayoritas sudah rutin dilaksanakan secara virtual melalui media online. Dukungan kepada AB juga turut dilakukan melalui penyediaan jasa informasi, serta support teknis dalam pengembangan sistem dan layanan kebursaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) selama 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang sudah diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, PNBP dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan tata usaha dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hasilnya, BPK menemukan dua permasalahan.

“Pertama, PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar [total Rp71,7 miliar],” tulis laporan BPK.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya. Bahkan, terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN. Sejalan dengan itu, negara tidak segera dapat memanfaatkan dana PNBP dari pemanfaatan BMN.

Oleh sebab itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk keseluruhan proses pemanfaatan BMN.

“Berkoordinasi dengan K/L [kementerian/lembaga] terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Temanggung bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Temanggung dalam hal pembayaran tunjangan kinerja bagi para pegawai.

Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Temanggung, Achmad Machfudh, mengatakan bahwa kerja sama tersebut secara resmi dikukuhkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Frontone pada Selasa, 15 Oktober 2024.

“Mudah-mudahan bisa saling bersinergi, sama-sama bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan kerja sama ini bisa lebih luas lagi, tidak hanya untuk tunjangan kinerja, tetapi juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa kami berikan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung, Fatchur Rochman, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara kantor pusat Kementerian Agama dengan Bank Jateng.

Fatchur juga mengapresiasi kemudahan akses layanan yang diberikan oleh Bank Jateng, terutama dengan keberadaan ATM di setiap kecamatan.

“Untuk memudahkan akses karyawan kami di Kementerian Agama, karena ATM Bank Jateng sudah ada di masing-masing daerah kecamatan. Jadi mudah bagi kami untuk mencairkan anggaran keuangan bagi karyawan-karyawati kami,” tambahnya.

Fatchur berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan sinergi dengan Bank Jateng, khususnya Cabang Temanggung.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. alias BCA (BBCA) Jahja Setiaatmadja meyakini bahwa pemerintahan baru yang dinakhodai Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendukung sektor perbankan Tanah Air.

Jahja mencontohkan, hal tersebut tecermin dari keputusan kepala negara dalam mempertahankan komposisi menteri dan wakil menteri, khususnya di bidang keuangan. Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan didampingi oleh tiga wakil, yakni Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono.

“Pemerintahan baru akan men-support perbankan, saya yakin. Karena kalau kita lihat, misalnya dari segi menteri, terutama bidang keuangan itu dipertahankan,” katanya dalam konferensi pers Paparan Kinerja BCA Kuartal IIII/2024 secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa komposisi tersebut berkaitan dengan kepercayaan investor mengenai kinerja pemerintahan. Dia pun menilai keputusan tersebut sebagai suatu hal yang sangat positif di kaca mata investasor asing.

Menurutnya, nama-nama tersebut telah dipercaya karena memberikan performa apik, seperti mempertahankan angka pertumbuhan produk domestik bruto hingga mengendalikan inflasi.

“Saya rasa dengan tim yang baru, ini cukup membuat keyakinan dan kemantapan dari para investor untuk tidak sembarangantake actiondalam hal adanya pemerintahan baru,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Prabowo, Jahja menilai ada banyak faktor yang akan berpengaruh. Terlepas dari dinamika daya beli masyarakat, dirinya meyakini bahwa program yang tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memacu perekonomian apabila terlaksana dengan baik.

Dia optimistis bahwa sosok-sosok yang mengemban jabatan dalam pemerintahan baru dapat berfokus kepada bidangnya masing-masing, tak terkecuali di sektor perekonomian yang dinilai telah mumpuni.

“Tinggal kita tunggupolicy-nya seperti apa, kinerja seperti apa. Kita harapkan tentunya nanti itu akan bisa lebih baik,” tandas Jahja.

Adapun, Presiden Prabowo telah melantik segenap menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10/2024) lalu. Tak ada wajah baru pejabat Kemenkeu di era Prabowo, meskipun terdapat tambahan kursi wamen dari dua orang menjadi tiga orang.

Selain Suahasil dan Thomas yang merupakan petahana Wamenkeu sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat nama Anggito yang juga tak asing lagi dalam urusan perbendaharaan negara.

Anggito merupakan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu di zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau pada periode 2003—2010.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Apical, pengolah minyak nabati terkemuka, melalui unit bisnisnya PT Sari Dumai Sejati (SDS) dan PT Sari Dumai Oleo (SDO), menandatangani nota kesepahaman terkait Pengamanan Objek Vital Nasional (Pamobvitnas) di Dumai.

MoU ini bertujuan untuk memperkuat pengamanan dan menciptakan suasana kondusif di sekitar objek vital nasional yang berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Kapolda Riau, Mohammad Iqbal, Direktur Social, Security, and License (SSL) Apical, Gunawan Sumargo, serta pimpinan PT SDS dan PT SDO.

Gunawan Sumargo mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Polda Riau, mengingat kedua pabrik Apical di Dumai memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi Riau.

"Kami membutuhkan dukungan dari Polda Riau untuk memberikan jaminan keamanan agar operasional perusahaan dapat berjalan optimal," ujarnya Rabu (23/10/2024).

Menurutnya ketetapan PT SDO dan PT SDS sebagai objek vital nasional telah diatur dalam keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2023. MoU ini juga merupakan implementasi dari Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Kapolda Riau Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa kepolisian siap menjaga keamanan Apical Dumai agar proses bisnis sektor hilir minyak sawit tetap berjalan lancar, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan Apical dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan diumumkan pada November 2024.

Yassierli menerangkan, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berapa besaran UMP yang akan ditetapkan untuk tahun depan.

"Itu harus kan [diumumkan November], tapi berapanya nanti kita lihat dulu," kata Yassierli kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Yassierli belum bisa memastikan ihwal perincian pengaturan UMP yang akan diterbitkan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Kabinet pemerintahan pun baru dibentuk awal pekan ini.

"Saya belum bisa [sampaikan] sekarang ini. Kan kita ada perpres, kita lihat dari situ nanti kita konsul ke presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris baru lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Rabu (23/10/2024).

Rapat itu menyetui pengangkatan Suracha Udomsak sebagai komisaris perseroan yang baru menggantikan Mongkol Hengrojanasophon.

Selain itu, rapat turut mengangkat Jirathpol Sunsap sebagai direktur menggantikan Prapote Stianpapong.

“Pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan yang terhitung efektif sejak penutupan rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027,” tulis keterangan manajemen lewat siaran pers, Rabu (23/10/2024).

Adapun usulan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris ini diajukan oleh SCG Chemicals Public Company Limited, selaku pemegang 30,57% saham di Perseroan melalui surat mereka pada 23 September 2024.

“Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi Mongkol Hengrojanasophon dan Prapote Stianpapong selama masa jabatannya,” tulis manajemen.

Seperti diberitakan sebelumnya, TPIA mencatatkan rugi sebesar US$47,46 juta atau setara Rp778,12 miliar sepanjang semester I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, TPIA mencatatkan pembengkakan rugi bersih sebesar 7.999,65% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$568.000.

Rugi yang amblas tersebut sejalan dengan pendapatan TPIA yang anjlok menjadi sebesar US$866,49 juta atau setara Rp14,20 triliun sepanjang semester I/2024.

Pendapatan tersebut tergerus 19,34% dibandingkan dengan periode semester I/2023 yang sebesar US$1,07 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG--DPRD Kota Bandung mengkritik Pemkot Bandung yang belum melengkapi sejumlah peraturan daerah penting dengan peraturan wali kota atau Perwal.

Anggota DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan mengatakan perda yang sudah disahkan terkadang tidak diketahui oleh warga karena kurangnya sosialisasi acapkali tidak dilengkapi Perwal.

"Contoh kurang sosialisasi diantaranya saja Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042," katanya, Rabu (23/10/2024).

Menurut politisi Golkar ini, akibat kurangnya sosialisasi berdampak pada banyaknya pelanggaran tata ruang yang seperti dibiarkan.

"Penegakan peraturan berkaitan dengan pemanfaatan ruang perlu diperhatikan, karena selama ini ketidak tegasan kepada pelanggar terhadap tata ruang dapat disebutkan tidak terkontrolnya alih fungsi ruang maupun bangunan" ujarnya.

Perda RTRW ini ternyata belum dilengkapi Perwal, sebagai penjabaran lebih lanjut, sehingga bagi petugas di lapangan akan mengalami kesulitan untuk menertibkan pelanggaran, karena membutuhkan arahan teknis.

"Bagaimanapun perlu ada pengaturan lebih lanjut melalui peraturan Wali Kota. Nah ini yang bikin bingung petugas di lapangan karena tidak ada pegangan operasional. Saya juga tidak mengerti kenapa Perwal selalu tidak segera dibuat," katanya.

Dengan tidak adanya Perwal akan menimbulkan masalah karena menindak pelanggaran harus ada dasar hukumnya yang jelas, sebagai turunan atau tindaklanjut dalam lingkup teknis.

Di sisi lain, dalam penetapan tata ruang itu sering juga beririsan dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini apabila terdapat perubahan peruntukan, misalnya yang semula sawah berubah jadi perumahan.

Juniarso mengatakan, di dalam RTRW ada pengaturan untuk kawasan perumahan sehingga menjadi pegangan para pengembang membuat komplek perumahan di berbagai tempat.

"Pada perkembangannya pengaturan Tata Ruang akhirnya tambah tidak terkendali karena lebih banyak dipengaruhi oleh implikasi kepentingan politik," ujarnya.

Banyak kebijakan yang sarat dengan ķepentingan politik, misalnya dorongan kebutuhan untuk membangun kantor kelurahan, kecamatan , koramil, Polsek atau kantor pemerintah lainnya di kawasan perumahan , otomatis lambat laun akan tumbuh warung, toko atau bentuk usaha layanan lainnya.

Menurut Juniarso, kecenderungan alih fungsi perumahan terus berlanjut, karena kelemahan dari aparat sendiri sebagai akibat kurang mampu merespon tentang kecenderungan dan mengantisipasi perkembangan yang akan datang.

Dalam RTRW pengaturan sanksi masih bersifat naratif, masih jauh bagi kepentingan operasional teknis. Penanganan bagi pelanggar, seringkali masih terpaku pada hal-hal yang bersifat kuratif administratif.

"Sebagai contoh, apakah izinnya ditinjau atau dibatalkan atau dicabut, rupanya belum pernah terjadi sampai sekarang juga yang diangkat ke publik. Jadi saya menilai, artinya harus ada turunan aturan-aturan dari perda tersebut, dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran. Jadi harus ada uraian teknis sebagai penjabaran tindak lanjut pengaturannya,' katanya.

Juniarso berharap kepada pemerintah agar Perda yang sudah dibuat dengan memakan waktu dan biaya cukup besar agar disosialisasikan secara masif, ditindaklanjuti dengan penyusunan Perwal sehingga lebih bernilai operasional.

Dalam konteks kegiatan sosialisasi kewajiban organisasi perangkat daerah jika sudah ditetapkan/disahkan, sedangkan kewajiban DPRD mensosialisasikan ketika sedang dalam pembahasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno telah berhasil mengungguli pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 warga DKI Jakarta pada 10-17 Oktober 2024 dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyebut bahwa pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno berhasil menyalip dan menduduki nomor urut pertama dengan raihan 41,6% suara pada simulasi 3 pasangan kandidat.

Sementara itu, pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono harus bersabar berada pada nomor urut kedua dengan raihan 37,4%.

"Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mendapat dukungan 6,6%. Sisanya 14,4% adalah massa mengambang," tuturnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Djayadi juga menjelaskan bahwa tingginya angka yang didapatkan pasangan Pramono Rano tersebut dikontribusi dari nama Rano Karno yang semakin dikenal oleh warga DKI Jakarta.

Rano Karno telah dikenal oleh 67,1% warga DKI Jakarta jika dibandingkan calon wakil yang lain seperti Suswono hanya 14,8% dan Kun Wardhana hanya 2%, sisanya 16,1% massa mengambang.

"Kalau cagubnya, lebih terkenal Ridwan Kamil yang meraih dukungan 40,6%, lalu Pramono 34,5% dan Dharma Pongrekun 5,7%," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Indonesia berpeluang memiliki sumber dana baru di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahkan, nilainya kurang lebih mencapai sekitar Rp400 triliun.

Hashim menyampaikan, Jaksa Agung Muda dalam waktu dekat akan menindak 300 pengusaha-pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan, dia menyebut 25 pengusaha di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

“Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Selain dari pengusaha-pengusaha nakal, Hashim menyebut bahwa Indonesia bakal memiliki sumber dana baru dari karbon kredit.

Dia menuturkan, menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hutan Indonesia menyerap 577 juta ton karbon.

“Kita sudah serap, kita tawarkan ke dunia internasional. 577 juta ton. Dengan biaya, kos nilai, nilai minimal, US$10 dolar per ton, mungkin kita bisa dapet duit,” ujarnya.

Hashim berencana akan menawarkan ini kepada semua negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbajian

“Kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, U$5,8 miliar anggaran,” katanya.

Hashim memperkirakan, anggaran yang dapat diraup Indonesia dari karbon kredit mencapai sekitar Rp190 triliun. Dengan demikian, lanjutnya, total anggaran yang dapat diraup Indonesia dari sumber dana baru mencapai sekitar Rp400 triliun.

“Kita dari, pengusaha nakal, Rp190 triliun sampai Rp300 triliun, kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hashim optimistis Indonesia akan memiliki sumber-sumber dana baru untuk APBN, sekaligus menjalankan sejumlah program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis.