Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai 108 calon Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki reputasi yang mumpuni.

JK bahkan mengungkapkan bahwa para kandidat menteri dan wakil menteri tersebut keren-keren. Politikus Golkar itu kemudian meminta publik untuk memberikan kesempatan para calon menteri itu membuktikan kinerjanya terlebih dahulu.

"Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti satu tahun, dua tahun, baru bisa diketahui hasilnya selalu begitu," tutur JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Adapun soal jumlah menteri yang cukup banyak, JK menuturkan bahwa hal itu adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat okeh siapapun. Apalagi secara undang-undang, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian lebih dari 34.

"Undang-undang itu yang baru sudah dirubah batasan 34 [kementrian] itu jadi itukan semua tergantung kepada kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh bapak Presiden terpilih," terangnya.

Kendati demikian, JK berharap supaya sosok calon menteri yang telah dipilih Prabowo dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Terlebih, dengan jumlah menteri yang semakin banyak, JK menekankan pentingnya koordinasi.

JK kemudian menekankan bahwa efektif atau tidak jalannya pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah menteri dalam suatu kabinet, tetapi kemampuan manajerial dalam mengkoordinir para menteri.

"Akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki," pungkas JK.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan telah diminta untuk menjadi Menteri Koordinator bidang Pangan dalam kabinet Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Iya [jadi kemenko],” kata Zulhas saat menghadiri pembekalan calon menteri (camen) dan calon wakil menteri (cawamen) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Menteri Perdagangan (Mendag) di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin itu mengatakan bahwa Prabowo menekankan agar pemerintahannya kelak terus selalu waspada terhadap tantangan pangan.

Dia mengaku mendapat tugas dari Prabowo agar Indonesia dapat kembali mewujudkan swasembada pangan pada lima tahun mendatang.

“Tadi kami penekanannya pak Presiden terpilih meminta kami harus swasembada pangan lima tahun mendatang,” pungkas Zulhas.

Menurut pantauan Bisnis, calon menteri dari Prabowo Subianto pun sudah mulai berdatangan ke Padepokan Garuda Yaksa, sejak 06.15 WIB.

Tiba lebih dulu Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang kemudian disusul Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid berselang beberapa menit kemudian.

Selanjutnya juga tiba Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tak hanya itu, juga tiba Advokat Natalius Pigai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Politikus Golkar Meutya Hafid, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mayoritas dari mereka tidak turun dari kendaraan untuk memberi keterangan.

Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pembekalan bagi para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan pembekalan ini akan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok hari, Kamis (17/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) mencatatkan penyaluran pembiayaan tumbuh 18% secara tahunan hingga September 2024.

Managing Director Mandala Finance Christel Lesmana mengungkapkan saat ini pembiayaan perusahaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen seperti motor baru dan bekas serta pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan.

“Salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif UMKM [Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah], khususnya segmen usaha yang berskala mikro dan kecil,” kata Christel kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Melihat pertumbuhan tersebut, Christel mengungkap pihaknya secara umum melihat segmen menengah memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang lebih baik terhadap tantangan ekonomi yang ada, termasuk akses sumber daya keuangan.

Oleh sebab itu, lanjut Christel, secara finansial mereka cenderung lebih stabil, sehingga mendukung rencana mereka untuk ekspansi, alhasil mendorong peningkatan permintaan pembiayaan.

Di sisi lain, segmen mikro lebih rentan terhadap fluktuasi daya beli dan tekanan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya tahan usaha mereka.

“Sehingga memungkinkan terjadi penurunan permintaan pembiayaan di segmen ini,” katanya.

Terakhir, Christel mengungkap tentunya dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM, pihaknya tetap menerapkan strategi dengan prinsip kehati-hatian yang tepat sasaran untuk menjaga portofolio bisnis yang sehat hingga diversifikasi portofolio.

Mandala Finance juga akan meningkatkan inovasi teknologi dalam produk dan layanan untuk menjawab berbagai kebutuhan serta melayani lebih banyak konsumen di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati mengaku diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi menteri keuangan. Sejumlah pakar pun memberi catatan kritis atas kinerja Sri Mulyani selama menjadi bendahara negara, dari 2016 hingga kini.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyoroti ihwal politik anggaran di bawah rezim Sri Mulyani yang selalu defisit—meskipun selalu di bawah 3%.

Masalahnya, pemerintah selalu berutang untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Rizal khawatir jika tidak dikelola secara baik maka APBN ke depan yang akan terbebani.

Apalagi, sambungnya, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto cenderung naik atau melandai dari tahun ke tahun—bukan menurun.

"Ini kalau utang semakin besar, ini namanya bukan membayar utang, kan tambah utang," ujar Rizal dalam diskusi publik Universitas Paramadina secara daring, Rabu (16/10/2024).

Dia tidak menampik bahwa penarik utang terkadang diperlukan. Meski demikian, sambungnya, utang harus digunakan untuk menstimulus pembangunan sehingga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru muncul.

Rizal menjelaskan, nilai tambah hanya bisa didapatkan apabila utang dialokasikan untuk membangun sektor riil seperti industri dan manufaktur.

"Jadi utang itu dibayar oleh hasil trade money dari utang itu, mestinya. Bukan utang itu untuk belajar pegawai," kata Rizal.

Sementara itu, Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata lebih menekankan ihwal perbedaan Sri Mulyani dengan Prabowo dalam konteks geopolitik. Dia mencontohkan, latar belakang Sri Mulyani yang lama berkarier dan lulus dari universitas di Amerika Serikat membuatnya lebih dekat ke negara-negara Barat.

"Di sisi lain Pak Prabowo juga menunjukkan adanya kecenderungan orientasi aliansinya tidak ke situ [Barat]. Aliansinya kan kalau kita lihat pasca terpilih itu, kepala negara yang dikunjungi beliau itu kan China, ke Rusia, ke Jepang, ke Malaysia," jelas Septa pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, menurutnya, akan menarik melihat orientasi geopolitik Indonesia ke depan di tengah perbedaan Prabowo dan Sri Mulyani. Apalagi, dia mengingatkan saat ini kondisi geopolitik sedang panas-panasnya baik karena perang dagang AS-China maupun konflik di Timur Tengah.

Sedangkan, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda turut mengkritisi kinerja pengelolaan utang pemerintah yang semakin negatif di era kepemimpinan Sri Mulyani pasca pandemi.

Tidak hanya itu, dia mengingatkan bahwa permasalahan di sejumlah lembaga Kementerian Keuangan juga harus menjadi catatan khusus atas kinerja Sri Mulyani. Salah satu permasalahan yang menjadi banyak sorotan yaitu dugaan pencucian uang di lingkungan Dirjen Pajak pada 2023.

"Masalah internal Kemenkeu yang terjadi saya rasa harus ada evaluasi terhadap SMI [Sri Mulyani Indrawati]," ujar Huda kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejalan dengan penahanan BI Rate, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Pada dasarnya, Perry menekankan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kredit likuiditas makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (year on year/YoY).

Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk kredit UMKM, tercatat tumbuh 5,04% (YoY).

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01%, 10,88%, dan 12,26% pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) lalu telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan.

Dalam racikannya menyusun kabinet, datang aspirasi dari pelaku industri financial technology, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) agar Prabowo memilih orang-orang ahli di kementerian.

Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas Aftech Abynprima Rizki mengatakan saat ini pihaknya menunggu Prabowo merilis jajaran menteri-menterinya secara resmi.

"Jadi kami berharap nanti penempatan menteri ini sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi dari masing-masing calon menteri, itu yang kami harapkan," kata Rizki saat ditemui di kantor Bisnis usai acara Bisnis Indonesia Forum 'Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya', Rabu (16/10/2024).

Dengan begitu, Aftech berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian saling berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri sektor fintech.

Selain berharap pada sosok menterinya, Aftech juga berharap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo bisa mendukung industri fintech untuk terus tumbuh. Pertama, adalah dari sisi pengembangan infrastruktur digital agar utilitas fintech semakin pesat.

"Yang kedua mungkin saya lihat banyak program-program pemerintah yang mulai grassroot ke masyarakat secara langsung menendorong pemanfaatan fintech dalam inisiatif G2P itu juga menjadi penting, government to person, juga termasuk bantuan sosial salah satunya," kata Rizki.

Pemanfaatan fintech ini Rizki melihat juga bisa dioptimalkan dari skema P2G (person to government) juga, seperti penggunaan fintech untuk pembayaran pajak.

"Jadi, saya rasa untuk sama-sama kita menguatkan ekonomi digital di era pemerintahan yang baru akan semakin optimis. Apalagi tadi, mendorong program-program pemerintah seperti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan lain-lain dengan produk fintech," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan tiga cara yang bakal dilakukan untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Penyediaan aduan layanan masyarakat, whistleblower atau pusat pelaporan, dan pembentukan satuan tugas (Satgas) menjadi langkah awal dalam memberantas praktik terlarang itu.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menuturkan APJII sudah mulai untuk mengimplementasikan aduan layanan masyarakat.

Kemudian untuk whistleblower, Zulfadly menyebut APJII juga sudah menyelesaikan dashboard yang nantinya digunakan untuk menampung laporan yang ada.

“Satgasnya nanti kita perlu briefing lagi. Kalau sudah tahu tata cara penindakannya, kita akan mulai,” kata Zulfadly saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) meminta pemerintah untuk membatasi jumlah reseller Starlink cukup 5 perusahaan saja.

APJII khawatir tatanan bisnis internet Indonesia kurang optimal jika terlalu banyak perusahaan yang menjual layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan dua dari limat perusahaan reseller Starlink adalah Primacom dan Fiberstar.

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada lagi penambahan reseller Starlink. Jumlah tersebut sudah ideal. Sebab, jika lebih dari lima reseller, berisiko merusak tatanan yang sudah tertata.

“Jadi nanti regulasi-regulasi itu masuknya bagus. Lewat lima ini saja sudah bisa kasih tahu yang ke bawahnya. Kalau makin banyak malah tidak tertata lagi,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Bisnis, setidaknya sudah ada empat penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang berebut kue penjualan Starlink.

Mereka diantaranya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), PT Mega Akses Persada (Fiberstar), PT Data Lake Indonesia (Data Lake Indonesia), dan PT Primacom Interbuana (Primacom).

Anak perusahaan Telkom, yakni Telkomsat menjadi mitra strategis pertama Starlink di Indonesia, melalui penandatanganan kerja sama (PKS) untuk layanan segmen enterprise pada 15 Mei 2024.

Telkomsat sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan Starlink sejak 2021 dan telah menggelar layanan backhaul Starlink sejak 2022 dengan memanfaatkan hak labuh yang telah diberikan oleh pemerintah.

Kerja sama ini juga sekaligus untuk mempercepat pemerataan konektivitas, terutama di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kemudian, Perusahaan milik grup Salim melalui PT Mega Akses Persada (Fiberstar) juga mengumumkan telah menjadi mitra kerja resmi Starlink melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh FiberStar dengan Starlink Service Indonesia Enterprise Team.

FiberStar tidak hanya menawarkan produk Starlink dengan izin resmi, melainkan juga memberikan layanan dengan berbagai opsi tambahan.

Adapun, produk Starlink yang ditawarkan FiberStar adalah tipe Standard, Standard Actuated, dan Flat High Performance dengan kecepatan internet dapat mencapai up to 200 Mbps per terminal.

Data Lake Indonesia yang mengumumkan kerja sama dengan Starlink sebagai mitra resmi di Tanah Air. Dalam hal ini, perusahaan yang merupakan bagian dari Data Lake Inc. itu menggandeng Hypermart dan Lazada untuk menjajakan produk Starlink.

Dalam penjualan perdana, konsumen dapat membeli produk Starlink dengan harga promosi Rp3,9 juta di Data Lake Indonesia. Perusahaan pun mengimbau agar konsumen membeli produk Starlink hanya melalui partner resmi untuk memastikan mendapatkan produk yang asli dan layanan purna jual yang terpercaya.

Primacom turut serta menjadi reseller resmi (authorized reseller) yang menjual produk layanan Starlink di Indonesia sebagai layanan PrimaStar (Starlink for Business). Layanan ini terdiri atas tipe Standard Actuated dan Flat High Performance yang dapat menghadirkan internet dengan kecepatan bandwidth mencapai 220 Mbps per terminal.

Layanan PrimaStar (Starlink for Business) juga didukung customer support 24 jam nonstop, jaminan layanan, serta puluhan service points di Indonesia.

Perusahaan yang berdiri sejak 1991 itu melihat teknologi satelit terbaru berbasis low earth orbit (LEO) seperti Starlink yang dapat melengkapi layanan komunikasi satelit yang sudah dimiliki Primacom.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS tumbuh 209,61% secara tahunan dan mencapai Rp188,36 triliun pada kuartal III/2024. Utamanya, pengguna QRIS melakukan transaksi untuk pembayaran makanan dan minuman.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menuturkan bahwa QRIS menjadi satu-satunya instrumen keuangan digital yang tumbuh sangat pesat lebih dari 200% (year on year/YoY).

"Pertumbuhan YoY itu mencapai nominal Rp188,36 triliun. Enggak ada namanya instrumen tumbuhnya sampai di atas 200%, hanya QRIS yang tumbuh 200%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Fili, sapaannya, mengungkapkan bahwa transaksi QRIS telah menjadi buffer atau penopang konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi domestik.

Dari sisi volume, BI mencatat hingga saat ini terdapat total 4,08 miliar transaksi yang menggunakan QRIS atau telah mencapai 163,6% dari target bank sentral.

"Target tahun 2024 itu 2,5 miliar, sekarang sudah mencapai 4 miliar. Penggunanya kita targetkan 55 juta dan saat ini sudah 53,3, jadi sudah hampir 82%," lanjutnya.

Sementara untuk jumlah merchant atau pedagang, Fili menyebutkan telah mencapai 34,2 juta.

Terbesar, masyarakat banyak melakukan belanja menggunakan QRIS pada sektor makanan dan minuman (mamin), khususnya pedagang eceran yang mewakili 35,9% dari total transaksi.

Kemudian diikuti sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang menjelaskan 16,93%, salon kecantikan, periklanan, hingga komunikasi yang porsinya tidak Fili sebutkan.

"Oleh karena itu, kami melihat ini bahwa kanal pembayaran QRIS bisa menopang daya beli masyarkat khususnya untuk kelas menengah bawah," kata Fili.

Untuk itu, BI pun memberikan kelonggaran bagi merchant usaha mikro (UMI) melaui Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% bagi transaksi sampai dengan Rp500.000. Sebelumnya diskon 0% hanya diberikan pada transaksi sampai dengan Rp100.000.

Bisnis.com, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya minta Pemkot Bandung agar lebih gencar mensosialisasikan Perda yang sudah ditetapkan agar diketahui masyarakat.

"Perda Kota Bandung yang sudah disahkan lima tahun terakhir priode 2019-2024, dalam pengawasan penegakan Perda dan sosialisasinya dirasakan masih sangat kurang dan harus ditingkatkan," ujar Edwin, Rabu (16/10/2024).

Menurut Edwin, kurangnya sosialisasi dan pengawasan terkait Perda terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Perda.

"Warga yang tertangkap melanggar Perda kebanyakan beralasan tidak tahu ada larangan yang diatur Perda," ujar politisi Partai Golkar ini.

Salah satunya, Edwin menyebutkan misalnya masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada Perda tentang sanksi membuang sampah sembarangan.

"Warga masih banyak buang sampah sembarangan ini menunjukkan warga masih belum tahu mengenai saksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran atas perda tersebut," jelasnya.

Selain itu, lanjut Edwin, banyak warga yang mengalihkan fungsi kawasan, sehingga sekarang banyak kawasan perumahan yang berubah menjadi kawasan usaha atau perkantoran.

"Hal ini menunjukkan warga belum paham mengenai perda tata ruang kota, padahal sanksi cukup berat," tuturnya.

Edwin mengatakan Perda yang sangat kurang pengawasan dan sosialisasi juga adalah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sekarang masih banyak pelanggaran.

"Banyak orang yang masih merokok di ruang publik, seperti di perkantoran, pusat perbelanjaan dan bahkan kendaraan umum. Bahkan mungkin masih banyak ASN atau Satpol PP nya yang juga merokok sembarangan. Khusus masalah rokok ini saya minta sebaiknya ASN dan anggota Satpol PP supaya tidak ada yang merokok.. akan lebih baik, karena biar jadi contoh," katanya.

Edwin mengaku, saat melakukan sosialisasi perda (Sosper), masih banyak warga yang tidak tahu mengenai produk hukum yang dihasilkan DPRD Kota Bandung dan Pemkot Bandung.

Semestinya, lanjut Edwin pihak eksekutif melakukan sosialisasi lebih gencar dan lebih masif. Libatkan kewilayahan, seperti kecamatan, kelurahan, ketua RT, RW dan Ketua LPM misalnya

"Setidaknya, sampaikan perda kepada para pupuhu seperti ketua RT, ketua RW, PKK dan LPM, nanti mereka yang menyampaikan kepada warga, " katanya.

Menurut Edwin, selama lima tahun masa jabatan DPRD Kota Bandung Periode 2019-2023, sudah menghasilkan kira-kira 57 Perda.

Perda yang sudah ditetapka.tahun 2019 menghasilkan 15 Perda tahun 2020 menghasilkan 9 perda.
"Tahun 2020 hanya menghasilkan 9 Perda, karena dalam masa pandemi cocid-19," jelasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2021 menghasilkan 13 perda. Tahun 2022 menghasilkan 7 Perda dan 2023 menghasilkan 13 perda.

"Dari 57 perda ini, 56 diantaranya adalah Perda yang diusulkan eksekutif dan Satu plPerda yang diusulkan legislatif, " jelasnya.

Edwin menegaskan,Perda yang sudah disahkan merupakan Perda yang baik untuk warga Kota Bandung karena sudah melewati berbagai pembahasan dan kajian akademis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bisnis lokapasar (e-commerce) di Tanah Air kian digandrungi asing. Tokopedia misalnya telah beralih ke pelukan TikTok, sementara Bukalapak (BUKA) ada jejak kepemilikan asing dan sempat dirumorkan kedatangan Temu asal China.

Hal itu belum berlaku bagi emiten teknologi milik Grup Djarum, PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli. Hartono bersaudara masih punya keyakinan besar terhadap Blibli yang nampak dari komitmen menyerap private placement BELI.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6% akan memberikan tekanan bagi pelaku usaha di beberapa sektor.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menyebutkan keputusan Bank Indonesia akan memicu berbagai tanggapan pelaku usaha, tergantung pada sektor masing-masing.

“Bagi beberapa pelaku usaha, suku bunga tinggi cenderung memberikan tekanan pada biaya pinjaman dan modal kerja. Namun beberapa sektor yang lebih berorientasi ekspor atau memiliki struktur biaya tetap yang lebih rendah mungkin tidak terlalu berdampak oleh suku bunga tinggi,” kata Anggawira saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Angga menjelaskan lebih lanjut, sektor-sektor seperti UMKM, industri manufaktur, dan properti, yang sangat bergantung pada pendanaan eksternal, kemungkinan akan merasakan dampak dari tingginya biaya pinjaman. Kenaikan suku bunga dapat memperlambat ekspansi bisnis dan mengurangi belanja modal.

Namun, beberapa sektor yang berorientasi ekspor atau memiliki struktur biaya tetap yang lebih rendah, seperti sektor pertambangan dan perkebunan, dinilai lebih stabil terhadap dampak suku bunga tinggi.

Sektor-sektor ini lebih bergantung pada permintaan global daripada pembiayaan domestik, sehingga relatif lebih tahan terhadap perubahan suku bunga.

Menurutnya, stabilitas suku bunga sangat penting bagi dunia usaha, terutama bagi pengusaha muda yang sedang membangun dan memperluas usaha. Penurunan suku bunga yang lebih rendah dalam jangka menengah diharapkan dapat mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“HIPMI berharap BI dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga setelah inflasi terkendali, untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil dan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).