Bisnis.com, BANDUNG – Almer Faiq Rusydi resmi terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (MUPROV) ke VIII pada Selasa (15/10/24), di bertempat di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

Almer akan menjabat Ketua Umum Kadin Jawa Barat Periode 2024-2029 dengan dukungan dari 23 Kadin Kabupaten/Kota dan 14 Asosiasi/Himpunan yang termasuk dalam Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Jawa Barat.

Muprov VIII Kadin Jawa Barat sendiri dibuka langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, di Trans Convention Center, di Kota Bandung, kemarin, Selasa (15/10/2024).

Arsjad mengatakan Kadin terus berupaya untuk menjaga dan mendorong dunia usaha agar bertumbuh lebih baik lagi sejalah dengan target Presiden terpilih Prabowo Subianto mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%.

Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pengusaha untuk mendorong iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, mendorong investasi dan menangkap peluang sebesar-besarnya agar ekosistem dunia usaha khususnya di Jawa Barat dapat tumbuh lebih cepat dan lebih kuat.

Ketua Umum Kadin Jawa Barat Terpilih Periode 2024-2029, Almer Faiq Rusydi, mengucapkan terimakasih untuk kepercayaan dari Kadin di daerah dan juga anggota luar biasa kepada dirinya untuk menggantikan tongkat kepemimpinan Kadin Jabar yang sebelumnya dipegang oleh Cucu Sutara.

Almer mencanangkan program yang mampu merangkul seluruh kadin kota/kabupaten di Jawa Barat, mengadakan rakorwil berkala dan bergantian disetiap kadin kota/kab guna mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi di masing-masing daerah, dan akan mewujudkan graha-graha kadin di setiap Kadin kota/kab untuk menjadi wadah representative yang dapat bermanfaat bagi para seluruh anggota termasuk ALB.

“Program itu akan dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing. Tentunya Jabar itu harus kompak dalam membangun investasi yang ada dari pusat ke Jabar. Yang terpenting adalah para pengusaha yang ada di Jabar, khususnya kota/kabupaten harus bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya masing-masing, dengan menjadi mitra strategis pemerintah yang baik” ungkapnya.

Ia mengaku dirinya maju sebagai ketua umum di Kadin Jabar lantaran sangat mengerti permasalahan di kota dan kabupaten di Jawa Barat.

“Alasan inilah yang akhirnya membuat saya berkeinginan kuat untuk menghadirkan perubahan ke arah lebih baik guna dapat bersinergi dengan pemerintah nantinya baik level provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, untuk lebih memajukan dunia usaha di Jawa Barat,” pungkas Almer.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pamit dan mengaku tak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan ke depan yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kendati telah bulat tekad tak akan menjabat sebagai menteri PUPR kembali, Basuki mengaku tetap berat hati untuk melepas kepemimpinannya di Kementerian PUPR.

“Saya berdua, bersama istri saya, Ibu Kartika Basuki mohon pamit, terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami berdua,” jelas Basuki di Kementerian PUPR, dikutip Rabu (16/10/2024).

Basuki menyebut, dirinya telah tergabung menjadi bagian dari Kementerian PUPR selama 45 tahun, sedangkan usianya saat ini baru mencapai 70 tahun.

Seiring dengan perpisahan tersebut, Basuki meminta restu dan doa agar sisa hidupnya dapat penuh dengan kebahagiaan.

“Saya 45 tahun bekerja di PU, umur saya baru 70. Jadi, sebagian besar hidup saya di PUPR ini. Saat-saat ini, lah yang sangat saya galaukan bahwa saya akan sepenuhnya berpisah,” jelasnya dengan suara bergetar.

Pernyataan Basuki tersebut memperkuat asumsi bahwa Basuki benar-benar tak akan tergabung dalam kabinet presiden terpilih Prabowo - Gibran. Terlebih, dirinya juga tak terlihat di Kertanegara, kediaman Prabowo pada 14 – 15 Oktober 2024.

Adapun, sosok teknokrat Kementerian PUPR yang tampak terlihat menyambangi kediaman Prabowo yakni Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Dalam keterangannya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Diana mengaku diminta untuk turut serta membantu pemerintahan ke depan untuk menjabat sebagai pembantu presiden di bidang infrastruktur.

Untuk diketahui, Diana telah menjabat sebagai dirjen cipta karya di Kementerian PUPR terhitung sejak Desember 2020.

Bisnis.com, BANDUNG--Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Barat memastikan stok beras di wilayahnya sampai saat ini masih aman.

BULOG pun masih terus menyerap beras petani, serta melakukan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun Bantuan Pangan Pemerintah.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jabar Saldi Aldryn mengatakan stok beras BULOG di Jawa Barat saat ini tercatat 130.736 ton, yang terdiri dari 130.116 ton beras operasional yang ada di gudang-gudang BULOG, dan stok dalam perjalanan sebanyak 620 ton. Kondisi stok beras bahkan masih bisa mencukupi untuk kebutuhan penyaluran Bantuan Pangan serta SPHP.

"BULOG berkomitmen untuk selalu menjaga ketersediaan stok, sehingga distribusi beras untuk wilayah Jawa Barat, baik melalui SPHP maupun Bantuan Pangan Pemerintah ini berjalan aman dan lancar," kata Saldi, dikutip Rabu (16/10/2024).

Terkait program SPHP, Saldi mengaku, masih akan terus dilakukan BULOG dalam rangka stabilisasi harga beras di pasaran. Kegiatan SPHP dilakukan secara terjadwal di titik-titik potensial, khususnya menyasar para pedagang pasar tradisional, maupun retail modern.

"Kegiatan SPHP ini telah terjadwal di masing-masing kantor cabang, dengan jumlah beras yang disalurkan sesuai permintaan," tukasnya.

Sepanjang tahun 2024 ini, lanjutnya, BULOG Jabar telah menggelontorkan 85.352 ton beras SPHP di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Beras SPHP ini didistribusikan kepada para pedagang pasar, dengan harga jual oleh pedagang kepada konsumen maksimalnya Rp12.500/kg.

"Jenis beras untuk program SPHP ini termasuk kelas medium yang dijual dalam kemasan 5 kilogram. Beras tersebut hanya bisa dijual pedagang dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp62.500," ujarnya.

Sementara, untuk penyaluran beras program Bantuan Pangan Pemerintah yang dilakukan BULOG Jabar berjalan lancar sesuai target. Untuk alokasi bulan Oktober bahkan sudah tersalurkan sebanyak 32.919 ton, atau 74,05% dari target.

"Pagu penyaluran beras Bantuan Pangan Pemerintah di wilayah Jawa Barat per bulan sebanyak 44.456 ton, yang disalurkan untuk 4,4juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang masing-masing mendapatkan 10 kg/bulan," ungkapnya.

Saldi menambahkan, BULOG Jabar juga masih terlibat aktif dalam Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dalam program tersebut, BULOG Jabar memasarkan produk Beras SPHP, Beras Premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, serta komoditi lainnya.

"Keterlibatan BULOG pada program GPM ini sekaligus untuk membantu masyarakat Jawa Barat dalam memperoleh bahan pokok dengan harga murah," tandasnya

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis usai Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunganya di level 6% pada Oktober 2024.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tetap mempertahankan BI Rate sebesar 6% dengan bunga Deposit Facility 5,25% dan suku bunga Lending Facility 6,75%.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan bahwa keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga telah mempertimbangkan faktor stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

Namun, bank sentral dinilai memiliki ruang untuk memangkas BI Rate karena Federal Reserve atau The Fed berada dalam tren penurunan suku bunga hingga akhir tahun ini.

“Seiring dengan tren penurunan suku bunga The Fed pada November dan Desember tahun ini berlaku, maka BI pun masih memiliki ruang untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut,” ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (16/10/2024).

Nafan menuturkan bahwa berdasarkan proyeksi BI, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap membaik pada kuartal IV/2024 karena ditopang oleh kenaikan investasi, penguatan konsumsi rumah tangga, dan peningkatan belanja pemerintah.

BI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% sepanjang 2024 dan berpeluang meningkat pada tahun depan.

Sementara itu, seiring dengan keputusan bank sentral yang mempertahankan suku bunganya, IHSG terpantau naik terbatas di rentang 0,05% hingga 0,10% menuju kisaran level 7.630 – 7.634 jelang penutupan perdagangan hari ini.

“Pergerakan IHSG mengalami limited upside dengan support dan resistance berada pada level 7.558 dan 7.680. Hal tersebut merespons BI Rate yang dipertahankan pada level yang sama yakni 6%,” pungkas Nafan.

________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Adapun, Bahlil melakukan penelitian dengan judul 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Berdasarkan pantauan Bisnis, para tokoh yang hadir seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla (JK), Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, dan pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, mantan menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot.

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menggelar acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Bahlil. Dalam sidang terbuka promosi doktor tersebut, Bahlil Lahadalia diuji oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global, menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi.

Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Keempat, kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kreditperbankan tumbuh 10,85% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kuatnya perkembangan kredit salah satunya didukung oleh minat penyaluran kredit yang tetap terjaga.

"Serta [didukung oleh] berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM [Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial] Bank Indonesia," tuturnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hingga pekan kedua Oktober 2024, bank sentral Tanah Air tersebut telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun.

Jumlah itu terbagi untuk kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank swasta alias BUSN sebesar Rp110,2 triliun, bank daerah atau BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan bank asing alias KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

"Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air [LGA], serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," terangnya.

Perry menambahkan, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit juga didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga.

Pihaknya mencatat bahwa secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor jasa dunia usaha, perdagangan, industri, pertambangan, dan pengangkutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap dua skenario yang bisa digunakan di kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Jika mengacu visi, misi, dan program Prabowo—Gibran, keduanya menyebut bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6%—7%.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dua skenario yang telah dirancang Bapenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 akan diajukan kepada tim Prabowo.

Skenario pertama, Bappanes telah menyusun agar pertumbuhan ekonomi mencapai 8% adalah dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan, yakni 5,7%, 6,4%, 7%, 7,5%, dan 8%.

Jika menggunakan skenario ini, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9% selama 2025–2029.

Selanjutnya untuk skenario kedua, yakni melalui rancangan awal RPJMN 2025-2029. Di mana, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8% di tahun ketiga masa pemerintahan Prabowo—Gibran.

Maka, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% di tahun pertama, 7,6% di tahun kedua, 8,3% di tahun ketiga, 8% di tahun keempat, dan 7,8% di tahun kelima. Dengan begitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun adalah 7,7%.

“Buat kami yang penting adalah, bagaimana mencari sumber pertumbuhan ekonomi untuk kita bisa akselerasi pertumbuhan ekonominya 8%, mau dengan skenario pertama di ujung [8%], atau dengan skenario dua [8% di tengah],” kata Amalina dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Amalia, kedua skenario ini bisa dilakukan, sehingga program yang dimiliki Prabowo—gibran akan lebih cepat terimplementasikan.

Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% bisa didorong dengan industrialisasi. Di mana, industrialisasi ini menjadi salah satu daya ungkit utama dari pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, melalui berbagai program pemerintahan sebagai stimulus terhadap perekonomian indoineisa.

“Misalnya, dengan pembangunan infrastruktur, kemudian nanti ada program makan bergizi gratis yang kemudian suplainya mengedepankan suplai lokal, ini akan bisa mendorong menggulirkan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal, maka pengembangan industri akan difokuskan pada beberapa industri prioritas.

“Prioritas kita industri yang kedepan. Ini adalah sektor industri prioritas, yang kita tuangkan di dalam 20 tahun ke depan,” tuturnya.

Adapun, sektor industri prioritas yang masuk ke dalam rancangan awal RPJMN 2025–2029 antara lain hilirisasi sumber daya alam unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, dan industri padat teknologi inovasi.

Untuk hilirisasi, Bappenas telah merancang agar dilakukan pengembangan terhadap agro seperti sawit dan kelapa. Lau, tambang seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Serta, sumber daya laut seperti rumput laut.

Sementara itu, untuk industri padat karya terampil adalah makanan dan minuman (mamin), alas kaki, dan tekstil dan produk tekstil. Berikutnya, untuk industri dasar antara lain kimia dan logam dasar.

Serta, industri padat teknologi inovasi adalah kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesin dan peralatan, dirgantara, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan analis tetap condong merekomendasikan beli saham emiten peritel PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES), meski ada yang menurunkan target harga. Perseroan kini tengah bersiap melakukan rebranding bisnis menyusul keputusan tak melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings.

Jika tak ada aral, logo dan nama gerai ACES akan berganti baru mulai awal 2025, setelah 29 tahun berada di tengah-tengah konsumen Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Siklus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan proses yang kompleks dan komprehensif, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban APBN berperan penting dalam menjelaskan kepada publik terkait pencapaian dan kinerja keuangan Pemerintah selama satu tahun.

Menelisik jejak sepuluh tahun terakhir, pertanggungjawaban APBN yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam menghadirkan pertanggungjawaban yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel. LKPP dapat menggambarkan capaian kinerja keuangan Pemerintah kepada masyarakat, sekaligus sebagai bukti bahwa APBN hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akuntansi Berbasis Akrual

Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan relevan, sehingga informasi pada laporan keuangan mempunyai nilai manfaat. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan.

Perbesar

Gambar 1. Sampul depan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Audited

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur SAP berbasis Cash Towards Accrual (CTA). Dengan terbitnya PP tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki landasan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai lebih dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah karena tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas. Seluruh transaksi keuangan negara, baik yang merupakan hak maupun kewajiban, dapat tercatat, disajikan, dan diungkapkan secara memadai di dalam LKPP.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi penuh penerapan akuntansi berbasis akrual, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang selanjutnya dikonsolidasi dalam LKPP. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 menjadi momen penting bagi Indonesia memasuki babak baru pertanggungjawaban keuangan negara. LKPP Tahun 2015 menjadi milestone penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Perkembangan Opini LKPP

Perjalanan Pemerintah menyusun laporan keuangan sudah dimulai sejak tahun 2005, dengan penyusunan LKPP 2004. Pada tahun-tahun awal, Pemerintah masih berkutat dengan penyusunan saldo awal yang kredibel, antara lain dengan penelusuran aset Barang Milik Negara (BMN), penertiban rekening Pemerintah, hingga perbaikan tata kelola administrasi pengeluaran dan pendapatan negara. Dengan berbagai upaya di tengah keterbatasan tersebut, pada lima tahun pertama penyusunan LKPP (LKPP Tahun 2004 s.d. 2008), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer.

Opini BPK mulai menunjukan adanya perbaikan pada LKPP tahun 2009, di mana Pemerintah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perbaikan kualitas opini ini tidak terlepas dari berbagai usaha Pemerintah melalui perbaikan dari sisi regulasi, kebijakan, dan aplikasi yang digunakan. Dalam kurun tahun 2010 s.d. 2015 Pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk mencapai dua sasaran yaitu terwujudnya LKPP berbasis akrual sekaligus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sistem informasi dan regulasi yang terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual memegang peranan penting di dalam upaya pencapaian kedua sasaran tersebut. Beberapa sistem informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) digunakan pada saat itu. Dari sisi regulasi, Pemerintah mempersiapkan aturan yang secara detail mengatur implementasi SAP berbasis akrual mulai dari Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, hingga penerbitan petunjuk teknis.

Perbesar

Gambar 2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang sekaligus menandai pertama kalinya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP diperoleh dari BPK (20 September 2016)

Atas LKPP Tahun 2016 akhirnya Pemerintah memperoleh Opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya. Raihan ini dapat dipertahankan delapan tahun berturut-turut sampai dengan LKPP Tahun 2023.

Upaya Mempertahankan Opini WTP

Mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahunnya selalu berbeda dan membutuhkan usaha yang tidak ringan. Pada LKPP Tahun 2018, Pemerintah harus menjelaskan proses revaluasi yang menyebabkan adanya kenaikan aset tetap Pemerintah secara signifikan. BPK dapat menerima hasil revaluasi aset dimaksud pada LKPP Tahun 2019 dengan kenaikan aset tetap dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,60 triliun.

Dengan kebijakan extraordinary yang diterbitkan demi menjaga perekonomian nasional di tengah ancaman Pandemi Covid-19, Pemerintah harus mempertanggungjawabkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total realisasi selama tiga tahun sebesar Rp1.627,23 triliun (data LKPP 2020, 2021, dan 2022). Seluruh tantangan ini tidak hanya soal mempertahankan opini WTP, melainkan juga untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas setiap program yang dilaksanakan secara kredibel, transparan, dan akuntabel.

Perbesar

Gambar 3. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dari BPK RI kepada DPR RI (8 Juli 2024)

Peningkatan kualitas LKPP juga tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah seperti penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan APBN, penyempurnaan regulasi, kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, peningkatan kualitas pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta pemantauan secara berkala atas penyelesaian rekomendasi BPK. Pemerintah pun berkoordinasi aktif dalam penyelesaian dan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Berdasarkan data BPK, hingga semester II Tahun 2023, Pemerintah telah menyelesaikan 987 rekomendasi atau 96,56% sejak tahun 2004 hingga 2022.

Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan melalui Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (UU P2 APBN). UU ini dirumuskan dengan mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bersama dengan Pemerintah, DPR menyampaikan rekomendasi yang berperan penting meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, selain menyelesaikan rekomendasi BPK, Pemerintah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam UU P2 APBN.

Perbesar

Gambar 4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI)3 September 2024)

Dalam hal regulasi, setiap tahun terus dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodasi berbagai rekomendasi dan menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis. Tahun 2023 sejumlah regulasi disempurnakan, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data, menjaga akuntabilitas dan transparansi LKPP, serta mengantisipasi risiko audit periode berikutnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Upaya-upaya perbaikan yang krusial dalam teknis penyusunan LKPP oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di antaranya:

• Penerapan rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan instansi (penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL) terotomatisasi melalui sistem E-Rekon&LK pada tahun 2016. Pada tahun ini juga mulai dilakukan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi instansi dalam pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi yang digunakan sebelumnya. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Dengan penggunaan SAKTI, seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

• Pemerintah melakukan inovasi strategis dengan pengembangan Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengakomodasi proses konsolidasi dan penyusunan LKPP yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan efektif menjadikan LKPP yang lebih akurat, akuntabel, dan berkualitas.

• Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan dan peluncuran Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. Di dalam aplikasi ini terdapat daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

• Implementasi SAKTI dan Monitoring SAKTI (MonSAKTI) pada seluruh instansi. Pada Tahun Anggaran 2022 seluruh instansi K/L menggunakan Aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah.

Opini WTP: Apa Selanjutnya?

Perbesar

Grafik 1. Perjalanan Opini untuk WTP

Mempertahankan opini WTP memerlukan upaya keras setiap tahunnya, tetapi Pemerintah juga ingin terus mendorong agar pertanggungjawaban APBN makin kredibel, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN.

Integrasi pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan keluaran (output) dari setiap program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi. Dengan demikian, seluruh capaian output dapat menjadi bahan evaluasi dalam ketercapaian hasil (outcome) dari program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, LKPP tidak lagi hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan, melainkan juga dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Upaya dalam menyusun pertanggungjawaban APBN yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel pun diharapkan dapat menjadi bukti bahwa APBN benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi alat negara yang berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup menguat ke posisi Rp15.510 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (16/10/2024) saat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 6%.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan hari ini dengan menguat 0,5% atau 78,5 poin ke posisi Rp15.510 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau naik 0,1% ke posisi 103,35.

Sama seperti rupiah, mata uang Asia lainnya pun mengalami penguatan. Dolar Taiwan misalnya menguat 0,01%, won Korea Selatan menguat 0,24%, peso Filipina menguat 0,11%, dan yuan China menguat 0,02%.

Namun, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,19%, dolar Hong Kong melemah 0,03%, dan rupee India melemah 0,02%.

Penguatan rupiah terjadi di tengah keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

Adapun, dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan keputusan mempertahankan BI rate 6% ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun, dari luar negeri, pergerakan rupiah terjadi seiring dengan data AS yang menunjukkan ekonomi tangguh. Sementara, inflasi AS pada September 2024 naik sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, yang menyebabkan para pedagang memangkas taruhannya pada pemangkasan suku bunga besar lebih lanjut dari The Fed.

Para pedagang telah menetapkan peluang hampir 100% untuk pemangkasan 25 basis poin pada November 2024.

Kemudian, China mungkin akan mengumpulkan tambahan 6 triliun yuan China atau setara US$850 miliar dari obligasi khusus selama tiga tahun untuk merangsang ekonomi yang sedang lesu.

Laporan ekonomi yang lemah dari China juga semakin memperkuat kasus untuk lebih banyak dukungan pemerintah, karena pertumbuhan ekspor utama negara itu turun tajam, sementara disinflasi berlanjut pada September 2024.

Untuk perdagangan besok, Kamis (17/10/2024), Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah bergerak fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp15.410 - Rp15.530.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan AIWA Holdings melakukan penandatanganan Implementing Arrangement yang merupakan peresmian implementasi program beasiswa untuk pemuda Jawa Barat di Kantor Gubernur Shizuoka, Jepang, Selasa (15/10/2024).

Program tersebut bertujuan memberikan kesempatan pendidikan bagi pemuda Jabar di beberapa institusi pendidikan di Prefektur Shizuoka, Jepang.

Penandatanganan disaksikan langsung Gubernur Prefektur Shizuoka Suzuki Yasutomo.

Dari Pemprov Jabar diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, sedangkan dari AIWA Holdings dilakukan oleh Tsuguya Fujii, Presiden AIWA Holdings.

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas antara Provinsi Jabar dan Prefektur Shizuoka melalui program sister province, yang tidak hanya mencakup bidang pendidikan, tetapi juga ketenagakerjaan, sosial budaya, dan mitigasi bencana.

Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan delegasi dari Jabar dan menegaskan bahwa program beasiswa ini akan memperkuat hubungan bilateral antara Shizuoka dan Jawa Barat.

“Terima kasih banyak atas kedatangan delegasi dari Jawa Barat hari ini. Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah yang penting dalam memperkuat dukungan pendidikan antara Shizuoka dan Jawa Barat. Saya mengundang para pemuda dari Jawa Barat untuk datang dan belajar di Shizuoka serta memanfaatkan kesempatan yang ada di sini,” ujar Suzuki Yasutomo.

Herman Suryatman menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur Shizuoka dan AIWA Holdings dalam memfasilitasi program beasiswa tersebut.

"Bapak Suzuki, Gubernur Shizuoka Prefectur memberikan dukungan yang luar biasa atas kerja sama ini antara lain dalam pemberian beasiswa dari AIWA Holdings kepada mahasiswa dari Jawa Barat. Program ini ke depan akan terus dikembangkan dan tentu saja akan bermanfaat besar bagi pembangunan di Jabar. Ayo para pemuda Jawa Barat manfaatkan dengan baik,” ungkap Herman.

Program beasiswa tersebut merupakan inisiatif strategis yang disponsori AIWA Holdings dengan tujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Jawa Barat melalui pendidikan berkualitas di luar negeri.

Presiden AIWA Holdings Tsuguya Fujii menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pendidikan bagi pemuda Jawa Barat dan berharap bahwa kerja sama ini akan menciptakan generasi pemimpin masa depan.

Selain itu, Herman menegaskan pula bahwa kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi akan terus berkembang ke berbagai bidang lainnya.

“Terima kasih atas dukungan Pak Gubernur. Insyaallah, kerja sama antara Jawa Barat dan Shizuoka akan meluas ke berbagai sektor lain seperti ketenagakerjaan, sosial budaya, dan tentunya juga mitigasi bencana,” ujar Herman.

Penandatanganan Implementing Arrangement ini menandai langkah strategis dalam hubungan antara Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka sekaligus membuka peluang besar bagi pemuda Jawa Barat untuk mengembangkan diri melalui pendidikan di Jepang.

Program ini diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua wilayah dalam berbagai sektor.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan peningkatan tekanan eksternal dan transisi pemerintahan indonesia menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di level 6%.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga merupakan antisipasi dari aspek-aspek pemberat untuk menjamin stabilitas makro ekonomi Indonesia.

“Bila suku bunga acuan dipertahankan di level 6%, kami pun akan mendukung karena tetap prudent dengan konteks yang ada dan tetap kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Shinta mengatakan saat ini, pasar juga harus realistis terhadap beberapa kondisi eksternal dan internal. Menurutnya tekanan eksternal saat ini meningkat terutama terkait dengan eskalasi konflik geopolitik dan pergerakan nilai tukar yang melemah terhadap dolar AS.

Sementara itu, Shinta menjelaskan dari dalam negeri saat ini sedang berada di tahap transisi kepemimpinan yang dapat menciptakan volatilitas dan spekulasi pasar yang berlebihan.

Meskipun demikian, Shinta meyakini bahwa BI memiliki ruang gerak yang cukup untuk menurunkan suku bunga acuan dan menciptakan quantitative easing yang lebih signifikan di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus pertumbuhan kinerja ekonomi nasional.

“Kami meyakini BI akan terus berupaya untuk menurunkan suku bunga hingga akhir tahun bila risiko-risiko yang kita hadapi di sisi moneter lebih rendah,” imbuh Shinta.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Adapun, dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.