JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Pemprov Jatim ) menurunkan kemiskinan di wilayahnya makin menunjukkan hasil positif. Terbaru, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Provinsi Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, atau mengalami penurunan 0,56 persen dibandingkan periode Maret 2023 di angka 10,35 persen.

Tren penurunan kemiskinan di Jatim patut diapresiasi. Sebab, untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di provinsi tersebut berada di bawah 10 persen atau berada di angka satu digit.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku gembira melihat penurunan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga di level desa/keluarah yang sudah bekerja keras mengurangi kemiskinan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini merupakan penurunan angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan ini merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir. Kami berupaya agar kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi satu digit. Alhamdulillah ini terjadi," ujar Adhy.

Adhy membeberkan kunci keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Dijelaskan, ada tiga strategi yang diterapkan Pemprov Jatim. Yang pertama yaitu dengan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

"Banyak bantuan sosial yang kami upayakan, ada PKH Plus, ada bantuan pangan, ada juga bantuan pangan plus, kemudian ada bantuan asistensi sosial yang kita berikan pada disabilitas,? terangnya.

?Termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan, tambahan dari BOS, kemudian Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BIAKESMASKIN), dan bantuan dari Pemerintah pusat melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)," imbuh Adhy.

Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai macam bantuan. Baik berupa pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, serta kemudahan akses untuk bisa melakukan kewirausahaan.

"Intervensi yang kami berikan berupa Bantuan Usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan lain sebagainya," jelas Adhy.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah dengan cara mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Khususnya, dengan memperhatikan lingkungannya, mulai dari lingkungan kesehatan dan lingkungan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan lewat Rehabilitasi rumah tidak layah huni (Rutilahu) melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

?Melalui ketiga strategi yang kita lakukan, alhamdulillah per Maret 2024 mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional," papar Adhy.

Tangani Kemiskinan

Terlepas dari pencapaian dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya, Adhy pun mengaku banyak tantangan yang dihadapi Pemprov Jatim. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menangani permasalahan wilayah Jatim yang begitu luas dengan memiliki 38 kabupaten dan kota. Menurutnya, ini menjadi tantangan besar karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan berbeda. Mulai dari yang kronis, sedang, hingga rendah.

"Yang kedua, persoalannya adalah ketersediaan data yang akurat. Karena ini membuat kita kurang efisien dalam penganggaran. Untuk itu kita masih memerlukan beberapa data. Selain DTKS sebetulnya, insya Allah ada data Regsosek yang sudah cukup yang kita bisa olah. Maka kalau ini bisa selesai, sebetulnya tantangan itu semakin berkurang," kata Adhy.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur APBD Pemprov Jatim untuk ketersediaan jumlah bantuan sosial di Jatim. Ini penting karena support dalam APBD sangat dibutuhkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

?Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," terangnya.

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," tegasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kebupatan, dan saling simultan," tukasnya.

Adhy juga menilai ketersediaan data warga yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari rencana khusus yang dirancang Pemprov Jatim.

"Kami berharap Satu Data Jawa Timur yang ada sekarang bisa di-integrasikan dengan database yang lebih luas lagi. Termasuk data yang lain, DTKS, data depodik, dan data-data lainnya, sehingga bisa ditentukan targetnya,? tegasnya.

"InsyaAlah pada tahun 2025, dengan data-data tersebut kita akan betul-betul bisa memetakan yang prioritas, dan mana kewajiban provinsi. Jadi, dengan memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut, maka strategi program penolongan kemiskinan akan bisa dilaksanakan. Dengan lebih cepat," pungkas Adhy.

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN batal mengakuisisi saham PT Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut sudah disepakati Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham.

Batalnya pengambilalihan saham Bank Muamalat disampaikan Direktur Utama BTN, BTN Nixon L.P. Napitupulu, kepada Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP). Dia mengaku, kabar ini belum disajikan perusahaan di keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kami belum melakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa sampaikan kemudian Kami tidak akan meneruskan," ujar Nixon dalam RDP, Senin (8/7/2024).

Menurutnya batalnya aksi korporasi tersebut sudah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Manajemen BTN juga sudah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri dan Wamen dan kami juga sampaikan ke OJK," paparnya.

Nixon belum merinci lebih jauh alasan utama BTN gagal mengambil alih saham Bank Muamalat Indonesia. Dia pun mengusulkan kepada Komisi VI DPR agar pembahasan ini dilakukan secara tertutup.

"Kalau boleh ini tertutup saja, karena ada dua hal. Satu keterbukaan informasi harus lebih dulu. Kalau ngak, kasihan BTN ditegur oleh bursa, karena kami Tbk. Kedua, kami terikat dengan NDA (non-disclosure agreement)," beber dia.

BTN, lanjut Nixon, tetap menjaga hubungan kerja sama dengan Bank Muamalat untuk beberapa kesepakatan lainnya. ?Jadi kita memang satu tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka,? ucapnya.

JAKARTA - Setelah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang menerapkan tarif impor tinggi atas sejumlah produk China, wacana serupa mengemuka dari Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengemukakan usulan pengenaan bea masuk hingga 200% untuk sejumlah produk impor.

Wacana Indonesia untuk mengenakan tarif hingga 200% pada produk-produk impor, termasuk barang-barang buatan China, diakui Zhao Gancheng, peneliti di Shanghai Institute for International Studies, menimbulkan kekhawatiran atas potensi ketegangan antara dua mitra dagang penting di kawasan Asia tersebut. Namun, seperti dilansir Global Times, Minggu (7/7), Zhao meyakini hal itu tidak akan berdampak signifikan terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Menurut media yang terafiliasi dengan Partai Komunis Chian tersebut, Zhao tetap optimistis akan prospek hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Menurut Zhao, China sangat menekankan hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan negara-negara kawasan, termasuk Indonesia. Demikian pula, kata dia, Indonesia memandang China sebagai mitra dagang penting dan sumber investasi. Meskipun ada tantangan eksternal, Zhao yakin hubungan ekonomi antara kedua negara cukup kuat.

"Meskipun masalah tarif telah menarik perhatian, hal ini seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap hubungan dagang secara keseluruhan, mengingat tingginya saling melengkapi dalam perdagangan bilateral," kata Zhao. Dia memperkirakan hal ini hanya akan berdampak minimal pada hubungan ekonomi yang lebih luas.

Terkait produk yang diperkirakan bakal menjadi sasaran tarif, diketahui tahun lalu China mengekspor mainan senilai USD500 juta ke Indonesia, alas kaki USD1 miliar, produk tekstil USD2,5 miliar, dan produk keramik USD430 juta. Menurut Zhao, keempat jenis produk industri ringan ini hanya menyumbang sekitar 7% dari ekspor China ke Indonesia.

Di bagian lain, Global Times juga menyebutkan bahwa beberapa hari setelah wacana tarif dilontarkan Mendag Zulkifli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tampak mencoba meredam isu tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana Indonesia untuk mengenakan bea masuk hingga 200% itu tidak ditargetkan pada negara-negara tertentu, khususnya China.

Luhut menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan selama ini adalah perpanjangan tarif safeguard yang sudah dikenakan pada beberapa produk TPT. Tarif ini berlaku untuk semua barang impor, terlepas dari asalnya. Luhut juga menekankan bahwa China tetap menjadi mitra strategis dan komprehensif yang penting bagi Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Indonesia, tegas dia, berkomitmen untuk menjaga hubungan ini melalui komunikasi dan dialog berkelanjutan mengenai perubahan kebijakan.

Zhao menilai komentar Luhut tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di pemerintahan Indonesia mengenai cara menangani perselisihan perdagangan dengan China di sektor-sektor tertentu. Karena itu, meski ada bayang-bayang tarif, Zhao meyakini prospek perdagangan antara China dan Indonesia tetap menjanjikan.

Menurut Asia Society of Policy Institute, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, yang menjadi tujuan ekspor dan sumber impor terbesar. China juga menyumbang lebih dari seperempat total perdagangan Indonesia, tiga kali lipat nilai mitra dagang terbesar selanjutnya, Jepang dan Amerika Serikat.

Indonesia telah menaikkan target ekspornya ke China pada tahun 2024 menjadi antara USD65-70 miliar, dan telah merumuskan beberapa rencana kerja sama untuk mencapai target tersebut. Perdagangan China-Indonesia pun makin lancar melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, yang lebih dikenal sebagai RCEP. Karena itu, perdagangan bilateral kedua negara diperkirakan akan semakin meningkat.

"Dengan pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mulai menjabat pada bulan Oktober, terdapat harapan yang tinggi untuk melanjutkan atau bahkan memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan China di masa depan," kata Zhao.

JAKARTA - Badai pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di industri tekstil masih belum reda. Menurut laporan Kementerian Perindustrian korban PHK mencapai 11 ribu orang akibat lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Reny Yanita mengatakan hal itu disebabkan oleh membanjirnya barang impor masuk ke pasar Indonesia sehingga membuat industri dalam negeri menjadi kalah saing berakibat pada penurunan produksi.

"Memang ada PHK sekitar 11 ribu orang dari 6 perusahaan pasca lahirnya Permendag 8/2024. Ini dikarenakan masalah banjir impor dan berhadapan langsung terhadap industri dalam negeri," ujar Reny dalam acara media briefing di Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Lebih rinci, Reny mengungkapkan 6 perusahaan yang melakukan PHK terdiri dari PT S Dupantex, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 700-an orang. PT Alenatex, Jawa Barat melakukan PHK terhadap 700-an orang. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah PHK 500 -an orang.

Selain itu, ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 400 -an orang. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 700 -an orang. Terakhir paling besar terjadi PHK di PT Sai Apparel, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 8.000-an orang.

Menurut Reny maraknya PHK massal yang saat ini terjadi di industri tekstil disinyalir akibat lahirnya Permendag 8/2024. Lewat aturan tersebut, menurutnya membuat utilisasi IKM (Industri Kecil Menengah) turun rata-rata mencapai 70%, hal berdasarkan catatan IPKB (Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya).

Selain itu isu yang muncul dengan terbitnya Permendag 8/2024 juga membuat pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan market place, karena pemberi maklon dan market place kembali ke produk impor.

Kemudian hilangnya pasar IKM dan konveksi berimbas ke industri hulunya terutama unutk kain dan benang juga disebabkan oleh lahirnya Permendag tersebut. Isu lainnya, dengan adanya Permendag 8/2024 juga dianggap Kemenperin membuat hilangnya harapan untuk berusaha karena tidak ada kepastian berusaha terutama di industri TPT akibat banjirnya barang impor.

Sebagai informasi, Permendag 8/2024 mengatur soal larangan terbatas barang impor. Adapun item barang yang dilarang untuk diimpor dalam Permendag 8/2024 ini lebih sedikit jika dibandingkan aturannya.

Dalam aturan sebelumnya yang diatur lewat Permendag 36/2023, barang yang yang diatur meliputi produk tas, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, pakaian jadi dan aKsesoris pakaian jadi, barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, bahan baku plastik, OTSDK, dan kosmetik-PKRT.

Sedangkan dalam Permendag 8/2024 barang yang diatur dalam larangan terbatas impor ini hanya mencakup tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan bahan baku plastik.

"Dulu sebelum lahir Permendag 8/2024 diatur saja sudah banjir barang impor, apalagi menjadi barang bebas," pungkas Reny.

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk ( BBNI ) mencatatkan tren penurunan atas restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 selama 4 tahun terakhir ini. Hingga Maret 2024, relaksasi kredit Covid-19 BBNI turun menjadi Rp 25,8 triliun.

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar mengatakan, hingga tiga bulan pertama tahun ini restrukturisasi kredit turun 3,76 persen dibandingkan realisasinya di 2023 yang mencapai Rp 26,61 triliun. Hal ini disampaikan Royke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

"Empat tahun terakhir dapat kami sampaikan bahwa kredit restrukturisasi Covid-19 konsisten menunjukan tren penurunan. Di mana sampai dengan Maret Rp 25,8 triliun secara konsisten turun yang sebelumnya Rp 26,61 triliun di 2023, Desember 2022 Rp 49,58 triliun," ujar Royke, Senin (8/7/2024).

Adapun, program bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu resmi berakhir sejak 31 Maret 2024 lalu. Di mana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan tersebut.

Meski demikian, pemerintah dikabarkan bakal kembali memperpanjang program tersebut hingga 2025. Alasan program restrukturisasi kredit diperpanjang karena ada beberapa perusahaan penjamin kredit meminta tambahan premi lantaran adanya potensi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk ( BBNI ) bakal segera meresmikan kantor cabang di Sydney, Australia. Rencana ini setelah perusahaan mengantongi izin dari lembaga otoritas pengawas industri keuangan Australia atau Australian Prudential Regulation Authority (APRA).

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar mengatakan, izin pembukaan kantor cabang di Sydney diterbitkan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) sejak 27 Mei 2024 lalu. Karena itu, aksi korporasi ini akan segera direalisasikan emiten perbankan pelat merah ini.

"Kami telah disetujui APRA untuk pembukaan kantor cabang di Sydney, yang dalam waktu dekat kami akan lakukan peresmian, dan ini sudah disetujui pada 27 Mei lalu," ujar Royke saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Ada tiga target utama perusahaan setelah kantor cabang BBNI Sydney diresmikan yakni, memberikan kredit bilateral, membantu perusahaan dalam negeri ketika melakukan ekspansi ke pasar Australia, lalu membantu diaspora Indonesia di kawasan tersebut.

"Sehingga di Australia kami punya tiga target utama, pertama kredit bilateral, sindikasi dan semakin banyak perusahaan Indonesia yang bisa berekspansi ke Australia, dan juga membantu diaspora," paparnya.

Sebelumnya, pada 2021 lalu BBNI juga membuka kantor cabang Seoul, Korea Selatan. Bahkan, anggota Himbara ini pembentukan Korea Desk BNI. Keberadaan kantor baru dan Korea Desk menjadi Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) sebagai trade dan investment centre, dan memperkuat dukungan bagi UMKM untuk menembus pasar global.

Sebab itu, BNI menempatkan kantor-kantor cabang luar negeri di central business district strategis sehingga memudahkan akses kepada pemangku kepentingan bisnis di pasar internasional.

JAKARTA - BRICS ingin mendominasi sektor makanan dan tanaman pangan dan mengurangi hegemoni dolar AS untuk penyelesaian perdagangan. Rusia baru-baru ini mengajukan sebuah rencana yang memungkinkan negara-negara BRICS menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal untuk ekspor biji-bijian.

Rencana yang disebut pertukaran biji-bijian ini memungkinkan perusahaan-perusahaan impor dan ekspor untuk membeli biji-bijian secara langsung dari para produsen dan perusahaan pertanian. Pertukaran ini dapat dilakukan dengan mata uang lokal dengan mengesampingkan dolar AS.

Namun, BRICS kini telah melangkah lebih jauh dan berencana menggunakan mekanisme yang sama untuk ekspor ikan, di mana mata uang lokal akan menjadi alat pembayaran utama bukan dolar AS. Anggota BRICS, China, adalah pengekspor ikan terbesar kedua di dunia yang mengekspor makanan laut senilai USD10,40 miliar.

Rekannya, India juga mengekspor hampir 17% produk ikan dan makanan laut ke seluruh dunia. Nilai total ekspor ikan India mencapai hampir USD4,6 miliar per tahun. Rusia ingin memonetisasi ekspor ikan global mitra BRICS-nya untuk mengurangi dominasi dolar AS.

Menteri Pertanian Rusia Oksana Lut mengatakan negaranya berencana untuk menambahkan ikan bersama dengan ekspor biji-bijian untuk penyelesaian mata uang lokal.

"Negara-negara BRICS kini memiliki sekitar 30% dari seluruh lahan subur di dunia. Kami bersama-sama memproduksi sekitar 40% tanaman biji-bijian, 50% ikan, dan 50% produk susu di seluruh dunia. Oleh karena itu, pada kenyataannya, negara-negara BRICS adalah platform utama untuk memastikan ketahanan pangan global," kata Lut, dilansir dari Watcher Guru, Senin (8/7/2024).

Namun, proposal ini masih dalam tahap awal. Selain itu, belum ada negara BRICS yang menyetujui proposal yang dibuat oleh Rusia. Penerimaan mereka baru akan diketahui setelah proposal tersebut dibuat resmi dengan seperangkat aturan dan regulasi yang berlaku.

Negara-negara BRICS kemudian harus memutuskan apakah mereka akan menerima ekspor ikan dan biji-bijian dalam mata uang lokal atau dolar AS.

BEKASI - Summarecon Bekasi yang telah hadir sejak tahun 2010, kian mengembangkan kawasan dengan terus melengkapi sejumlah fasilitas berskala kota terpadu yang modern. Saat ini pengembangan kawasan telah mencapai 70% dari total luas area dan telah dihuni oleh lebih dari 3.000 kepala keluarga.

Beragam fasilitas mulai dari pendidikan, hiburan dan lifestyle, pusat kuliner, otomotif, hingga fasilitas jasa finansial dan komersial telah dikembangkan untuk mendukung kegiatan harian penghuninya. Seiring dengan pengembangan tersebut, perputaran bisnis di kawasan ini pun semakin hidup dan menjanjikan bagi pelaku usaha.

Hal ini terbukti dengan tingginya minat para pelaku usaha yang membeli produk komersial atau ruko . Terakhir, Summarecon Bekasi telah memasarkan Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi tahap 1 pada 21 Oktober 2023 lalu, dan berhasil terjual habis (Sold Out) hanya dalam waktu kurang dari 2 jam.

Melihat tingginya animo tersebut, Summarecon Bekasi kembali meluncurkan New Block dari Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi pada 20 Juli 2024 mendatang di Gedung Plaza Summarecon Bekasi.

?Penjualan yang baik terhadap produk komersial kami selama ini, merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras Summarecon Bekasi dalam membangun kawasannya yang terus melaju pesat, sehingga keinginan untuk membuka usaha di sini, didominasi oleh dorongan untuk menjadi bagian dari kesuksesan 500 unit usaha yang kini sudah melengkapi Summarecon Bekasi," ungkap Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Albert Luhur menjelaskan.

Terlebih lagi, Ia juga menerangkan akan dibukanya Summarecon Mall Bekasi (SMB) Tahap 2 pada Desember 2025 mendatang dengan konsep baru yang terintegrasi dengan Sport Club. Nantinya Summarecon Mal Bekasi akan menjadi Mal Terbesar di Bekasi, dengan luasan area mencapai 306.000 m2 dan diisi total 600 tenant serta estimasi mencapai 5 juta pengunjung per bulan.

"Hal ini tentunya akan semakin meramaikan tingkat kunjungan ke kawasan Summarecon Bekasi," sambungnya.

Dengan jumlah penawaran unit yang terbatas, hanya 36 unit, berikut 5 keuntungan yang ditawarkan dari New Block Crystal Boulevard Signature Commercial:

1. Best Destination

Berbagai brand bisnis telah sukses membuka usahanya di kawasan yang telah menjadi ikon bagi Kota Bekasi. Menjadi kawasan komersial yang memiliki value yang tinggi, membuat para pelaku bisnis, baik lokal maupun internasional membidik Summarecon Bekasi sebagai tujuan membuka usaha sekaligus meningkatkan citra bisnisnya menjadi semakin eksklusif.

Beberapa brand yang telah hadir diantaranya seperti Simetri Coffee Roaster, Maison Tatsuya, Greyhound Caf�, Sai Ramen, Vilo, Menya Musashi, Fogo, Aroem dan masih banyak lainnya. Beberapa brand yang segera akan buka, seperti BYD, Derma Express, BMW, Wiro Sableng, Rumah Sakit Permata Keluarga, Restoran Pagi Sore, Inspira Living, Subaru dan lainnya.

2. Best Location

Crystal Boulevard Signature Commercial merupakan ruang usaha dengan lokasi yang strategis dan bernilai tinggi. Sebuah Kawasan Komersial terbaik dan terdepan, yang paling dekat dengan Flyover KH Noer Ali sebagai akses utama Summarecon Bekasi.

3. Best Access

Crystal Boulevard Signature Commercial memiliki banyak keunggulan, diantaranya lokasinya premium, sangat strategis, terdepan di area bundaran Landmark Summarecon Bekasi yang ramai dan hidup, serta dilintasi lebih dari 40.000 kendaraan setiap harinya melalui akses Flyover K.H Noer Ali. Unggul dari segi akses karena menghadap 3 Bulevar, yaitu Bulevar Ahmad Yani, Bulevar Crystal, Bulevar Selatan, serta dekat dengan La Terrazza dan bersisian dengan SMB Tahap 2.

4. Best Concept

Bangunan Crystal Boulevar Signature Commercial dirancang dengan high ceiling, menghadirkan kemegahan dengan tata ruang yang optimal. Koridor lebar di lantai dasar serta Outdoor Sky Terrace yang eksklusif di lantai dua yang luas dan terbuka, memaksimalkan bisnis untuk berkembang, menghadirkan kemewahan dan atmosfer berbisnis yang kekinian.

Hadir dengan pilihan tipe yaitu ukuran 5x15, 6,5x15 Hoek Signature, 7x15 Signature, dan 7x15 Hoek Signature, bangunan 3 serta 4 lantai dengan fasad arsitektur yang tinggi, dilengkapi kaca-kaca lebar menghadirkan kemewahan dan bisnis modern, langsung menghadap ke Jalan Bulevar dengan pemandangan jalan utama Summarecon Bekasi. Terdapat Double loaded parking (500 lot) serta security dan CCTV 24 jam yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk tenant, mitra bisnis, dan pengunjung.

5. Best Price

Dengan semua keunggulan yang dimiliki, New Block dari Crystal Boulevard Signature Commercial ditawarkan dengan harga perdana terbaik, yaitu mulai dari Rp3,6 miliar.

Pembukaan booking online dimulai pada Hari Kamis, 11 Juli 2024 dan ditutup pada Kamis, 18 Juli 2024. Bagi para calon komsumen yang berminat dan ingin melihat Show Unitnya, dapat datang langsung ke Premium Show Unit di Marketing Point Crystal Boulevard, Bekasi CBD Summarecon Bekasi, dibuka setiap hari, mulai pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB.

JAKARTA - PT Krakatau Sarana Properti ( KSP ) yang merupakan Sub Holding PT Krakatau Sarana Infrastruktur sekaligus cucu perusahaan dari PT Krakatau Steel mulai ekspansi bisnis di luar Cilegon, Banten. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis non baja seperti pengelola Kawasan Industri Krakatau, Hotel, Sport Center dan Golf, Perumahan, Restoran, kini mulai mengembangkan sayap bisnisnya di luar kawasan industri Cilegon, Banten.

Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman mengatakan, salah satu bisnis PT KSP yang akan mulai merambah ke Jakarta adalah membuka cabang restoran The Surosowan.

"Dalam dua tahun terakhir kami sudah mengembangkan restoran The Surosowan dan The Kaibon di Kawasan Industri Krakatau Cilegon dan responnya positif. Karena itu, kami berencana untuk membuka cabang baru The Surosowan di Jakarta yang akan diresmikan bulan depan berlokasi disalah satu daerah strategis perkantoran Jakarta tepatnya di Kantor Wisma Baja (KSBM), Gatot Subroto," kata Iip dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).



Rencana lainnya di Agustus nanti, KSP akan meresmikan proyek perumahan baru yaitu Krakatau Rakata Arum. Perumahan ini nantinya akan menjadi solusi dari kebutuhan properti warga Cilegon dan juga Banten sekaligus menambah pemasukan PT KSP dari sektor unit bisnis properti.

"Bukan itu saja, PT KSP juga mulai menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk membangun properti. Apabila selama ini kami yang menyiapkan ekuitasnya maka nanti bisa berkolaborasi dengan pihak luar," jelas Iip.

JAKARTA - PT Asuransi BRI Life terus mengokohkan eksistensinya sebagai perusahaan asuransi jiwa yang secara konsisten memberikan perlindungan asuransi kesehatan bagi masyarakat luas. Kali ini BRI Life menyediakan layanan kesehatan bagi PT World Innovative Telecommunication (OPPO) lewat produk asuransi Professional Group Health.

Penyerahan polis ini dihadiri antara lain oleh Direktur Utama OPPO Jim Zhang, Direktur Finance OPPO Cassidy Cheng, dan Division Head of Human Capital OPPO Effendy. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto, Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi serta undangan lainnya.

"Terima kasih atas kepercayaan kepada BRI Life. Pada hari ini kami menyerahkan Polis Asuransi Professional Group Health kepada manajemen OPPO, terkait penyelenggaraan asuransi di lingkungan karyawan OPPO," kata Aris, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Aris menegaskan, selanjutnya BRI Life akan hadir untuk memberikan layanan asuransi kesehatan terbaik kepada nasabah OPPO, serta memastikan untuk memberikan hak nasabah melalui pembayaran klaim tepat waktu yang sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Kesepakatan kerja sama dengan pihak OPPO adalah memberikan perlindungan asuransi kesehatan kepada para manager dan supervisor, yang semuanya mendapatkan program Professional Group Health Rawat Inap. Kerja sama ini akan dilanjutkan ke program asuransi lainnya.

Melalui kerja sama ini, nasabah akan mendapatkan kemudahan perlindungan asuransi kesehatan sesuai perjanjian polis, dengan perawatan kesehatan di rumah sakit pilihan sesuai daftar rumah sakit lebih dari 6.000 provider BRI Life yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudahan lainnya yang disediakan BRI Life untuk kerja sama ini adalah nasabah OPPO dapat memanfaatkan layanan Group HealthCare pada aplikasi My Access. Hal ini agar nasabah dapat memperoleh update informasi yang terkait dengan layanan askes BRI Life.

"BRI Life senantiasa berupaya menjunjung komitmen dalam memberikan manfaat asuransi yang sesuai ketentuan polis, karena menjadi bagian dari semangat BRI Life untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabah yang saat ini berjumlah 19 juta peserta," kata Aris.

BRI Life terus bertumbuh seiring dengan kepercayaan yang semakin besar dari nasabah dan mitra bisnis. Data pembayaran klaim dan manfaat di kuartal I-2024 tercatat sebesar Rp1,2 triliun meliputi klaim kesehatan, tutup usia, dan penyakit kritis.

JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Jakarta Barat hinggal 30 Juni 2024 telah membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp35,24 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp31,65 triliun atau 48,82% dari target APBN sebesar Rp64,83 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 4,19%.

Secara nasional, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni 2024 penerimaan bruto sebesar Rp1.063,83 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp893,89 triliun atau 44,94% dari target APBN sebesar Rp1.988,88 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyampaikan, bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sebesar 4,19% menjadikan Kanwil DJP Jakarta Barat secara nasional berada pada posisi pertumbuhan tertinggi ke-7. ?Ini tidak lepas dari kontribusi Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan,? ungkap Farid.

Tak lupa Farid mengucapkan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada para stakeholder terkait yaitu wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tak lupa kepada Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak ketiga lainnya atas pertukaran data telah berjalan baik sehingga target penerimaan yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jakarta Barat dapat diraih.

Capaian Kanwil DJP Jakarta Barat Semester I tahun 2024 berdasarkan jenis pajaknya terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp15,65 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp15,98 triliun, PBB dan BPHTB negatif sebesar Rp538,94 juta, Pendapatan PPh DTP sebesar Rp1,38 juta, dan Pajak lainnya sebesar Rp20,91 miliar.

Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,84% terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp15,30 triliun (48,35%), sektor industri pengolahan sebesar Rp5,28 triliun (16,69%), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp1,87 triliun (5,92%), dan sektor konstruksi sebesar Rp1,54 triliun (4,88%).

Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kinerja penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Jakarta Barat sampai dengan 30 Juni 2024 telah mencapai 82,80%, atau telah menerima 341.629 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT.

Dalam kesempatan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah pada 3 Juli 2024 lalu, Farid menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi, baik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun DJP, terlebih Kanwil DJP Jakarta Barat.

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan aksi unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga memprotes kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan inflasi sekitar 2,8%.

Said menandaskan, dengan kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah UU Ciptaker atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama dengan kenaikan ASN, TNI dan Polri.

"Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Inflasi 2,8%. Sementara, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%," tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," tegas Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh akan mogok kerja nasional berujung pada penghentian produksi dan berpengaruh besar terhadap ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibuslaw UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap Pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," terang Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," jelasnya.