SEMARANG - PT United Tractors Tbk optimistis kinerja mengalami peningkatan pada Semester II-2024 dibandingkan periode sebelumnya. Permintaan alat berat diproyeksikan meningkat hingga sisa akhir tahun ini ditopang dari aktivitas sektor pertambangan.

"Penjualan alat berat lebih tinggi dibandingkan target awal kami sebanyak 4.000 unit," ujar Investor Relations United Tractors Ari Setiawan, dalam rangkaian acara AHEMCE, di Semarang, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurut dia peningkatan aktivitas di sektor pertambangan didorong positifnya harga batu bara. Dia memproyeksikan, penjualan alat berat yang semula pada Agustus 2024 terjual 2.950 unit meningkat menjadi 4.500 unit hingga akhir tahun ini.

Tak hanya itu, United Tractors juga berencana memperluas portofolio bisnis. UT berencana mengakuisisi tambang emas dan nikel. Aksi korporasi tersebut sebagai upaya United Tractors mengurangi ketergantungan bisnis batu bara.

Mengingat saat ini 84% didominasi bisnis batu bara dan sisanya 35% di luar batu bara. "Harapan ke depan bisnis non-coal akan mengalami peningkatan," kata dia.

Terkait diversifikasi bisnis, UNTR telah mengakuisisi tambang emas PT Sunbawa Jutaraya sejak 2015. Sementara tahun lalu, perseroan telah mengakusisi Stargate Pacific Resources dan malakukan investasi perusahaan Indonesia di Australia, yakni PT Nikel Industries (NIC).

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitrakerja BKN," tutur Agus.

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Haryomo Dwi Putranto menambahkan, kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya di depan pesawat Super Hercules C-130J A-1340 milik TNI Angkatan Udara (AU) yang terparkir di Bandara Halim Perdanakusuma. Bersama para menteri kabinet Merah Putih, Sri Mulyani dan rekan sejawat kompak memakai kemeja putih dan topi biru.

Menkeu bersama para menteri Prabowo tersebut dalam persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029, serta untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim.

"Para Menteri dan Pimpinan Lembaga naik Super Hercules C-130 J - pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).



Menurut Sri Mulyani, pesawat tersebut juga pernah dipakai untuk mengirimkan bantuan ke Palestina. "Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo," kata Sri Mulyani.

Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan atau Kemhan, pesawat C-130 J-30 Super Hercules ini dapat digunakan dalam operasi bantuan militer, sipil, dan kemanusiaan dengan desain Advanced Medium STOL Transport.

Pesawat ini memiliki panjang badan 34,6 meter, dapat mengangkut lima kru (dua pilot, navigator, mekanik penerbangan, dan loadmaster), 92 penumpang atau 64 pasukan terjun payung atau 74 alat pengangkut pasien dengan dua tenaga kesehatan, dengan berat maksimum sebesar 20 ton. Selain itu, Pesawat C-130 J-30 Super Hercules bermesin empat kali Allison T56-A-15 Turboprops berdaya 4.700 hp.

JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

JAKARTA - Penyelesaian masalah Over Dimension Over Load ( ODOL ) harus dilihat dari dua mata sisi yaitu sisi keselamatan dan sisi ekonomi. Artinya, tidak boleh ada trade-off atau mengutamakan yang satu dan mengorbankan yang lain.

?Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali,? ujar Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya baru-baru ini.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan, kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

?Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,? katanya.

Dia mengutarakan, penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

?Jadi pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik,? tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen. ?Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,? tukasnya.

Karenanya untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif. ?Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini,? ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

?Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik,? tuturnya.

Jadi menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah perencanaannya dan bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini. ?Padahal sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu dilakukan perencanaan yang dituangkan dalam sebuah blueprint,? katanya.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas dan KB Valbury Asset Management menggelar kegiatan edukasi reksa dana "Having Fund 2024" di STIE Tri Bhakti pada Kamis (24/10/2024). Materi edukasi disampaikan langsung oleh Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Antusiasme peserta terlihat dari �150 mahasiswa yang turut hadir mengikuti kegiatan ini.

Direktur KB Valbury Asset Management, Dede Surjadi mengatakan, bahwa para mahasiswa dan juga para pekerja muda Indonesia perlu pemahaman yang tepat mengenai investasi di pasar modal Indonesia, khususnya investasi pada reksa dana.

?Melalui acara Having Fund 2024 ini, kami memaparkan pentingnya disiplin dan komitmen dalam berinvestasi dengan nilai yang masih terjangkau oleh para investor pemula. Kami memperkenalkan pula produk reksa dana yang cocok untuk tujuan tersebut, dimana produk tersebut dapat diperoleh melalui MotionTrade dari MNC Sekuritas,? ujar Dede.

Rektor STIE Tri Bhakti Drs.Widayatmoko, MM., M.Ikom dalam keterangan tertulisnya menerangkan, bahwa kolaborasi antara MNC Sekuritas dan STIE Tri Bhakti dilakukan untuk terus mengedukasi dan meningkatkan literasi pasar modal.

"Kami berharap agar mahasiswa lebih mengenal berbagai instrumen pasar modal, sehingga dapat membuka akses dan kesempatan mahasiswa untuk menjadi investor di pasar modal," tulis Widayatmoko.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

BRUSSELS - Parlemen Eropa telah menyetujui pinjaman USD38 miliar atau setara Rp589,7 triliun (kurs Rp15,519 per USD) ke Ukraina, yang dibayar dari aset Rusia yang dibekukan. Kepastian pinjaman ke Ukraina dari UE (Uni Eropa), berdasarkan pernyataan resmi seperti dilansir RT.

Uni Eropa diketahui membekukan aset Bank Sentral Rusia sekitar USD227 miliar setelah dimulainya perang Ukraina pada Februari 2022. Rusia mengecam kebijakan itu sebagai sebuah "pencurian."

Pinjaman tersebut untuk memenuhi bagian Uni Eropa dari paket bantuan USD50 miliar kepada Kiev yang disepakati oleh negara-negara G7 pada bulan Juni. Anggota parlemen menyetujui langkah itu dengan 518 suara mendukung, 56 menentang dan 61 abstain, saat diumum parlemen.

Diterangkan juga bahwa dana tersebut akan ditransfer hingga akhir tahun depan. Pendapatan selanjutnya dari aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan akan tersedia bagi Ukraina untuk memenuhi pinjaman Uni Eropa dan mitra G7 lainnya.

Dalam pernyataan itu juga ditambahkan, bahwa Kiev juga dapat mengalokasikan dana "sesuai keinginannya."

Proposal tersebut didukung awal bulan ini oleh pemerintah anggota Uni Eropa. Dewan Eropa saat ini berencana untuk mengadopsinya sebagai peraturan, dan akan mulai berlaku setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa, kata pernyataan itu.

Aset milik Rusia yang tidak bergerak telah menghasilkan USD3,7 miliar dalam bunga pada pertengahan Juli, menurut penyimpanan sekuritas pusat yang berbasis di Brussels, Euroclear, yang memegang sebagian besar dana Rusia.

Pada bulan Juli, transfer USD1,6 miliar dari uang itu disetujui oleh Komisi Eropa untuk mendukung "kemampuan militer" Ukraina.

AS dilaporkan berencana berkontribusi hingga USD20 miliar dalam paket G7, juga dengan syarat bahwa dana tersebut dilunasi menggunakan hasil yang dihasilkan oleh aset Rusia yang tidak bergerak.

Disebutkan, AS sebelumnya menyatakan keprihatinannya bahwa kebijakan Uni Eropa untuk meninjau sanksi Rusia setiap enam bulan membuat pembayaran kembali pinjaman tidak pasti karena dapat mengakibatkan penyimpangan.

Sebagai tanggapan, Brussels mengusulkan perpanjangan jangka waktu menjadi tiga tahun. Hongaria menentang gagasan itu dan mengatakan akan menunda keputusan sampai setelah pemilihan presiden AS pada 5 November.

Pendukung Barat di Kiev telah mencoba untuk mempercepat negosiasi atas pinjaman karena meningkatnya kekhawatiran bahwa bantuan Washington ke negara itu dapat terputus jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, seperti dilaporkan Financial Times pada pekan lalu. Mantan presiden AS itu telah berulang kali mengancam akan mengurangi bantuan jika dia terpilih.

Moskow berpendapat, bahwa setiap penyitaan dananya adalah tindakan ilegal di bawah hukum internasional dan selanjutnya akan merusak kepercayaan global pada sistem keuangan Barat.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) akan tetap dilanjutkan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi menurutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ke depannya perlu dilakukan penyesuaian. Terutama alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas kota itu sendiri.

"Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya, harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal," kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (24/10/2024).

AHY menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo alokasi anggaran harus bisa lebih efisien dan tidak boros. Caranya mengoptimalkan, kas pemerintah hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, sedang sisanya mencari pembiayaan alternatif.

"Karena sekali lagi penekanan dari bapak presiden jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," tambahnya.

Dalam rangka menjaga efisiensi kinerja APBN untuk Proyek IKN, maka AHY menyatakan diperlukan evaluasi setiap 5 tahun sekali terkait peta prioritas pembangunan. Termasuk dalam hal ini mega proyek Ibukota baru, yang diperkirakan butuh Rp466 triliun.

"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan, ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan sumber daya manusia," kata AHY.

Sebab menurutnya, ke depan akan banyak pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, menciptakan swasembada pangan, dan swasembada energi. Sehingga tidak hanya IKN saja yang menjadi atensi pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur.

"Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," tutup AHY.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada 300 pengusaha nakal di Indonesia. Disebutkan oleh Hashim bahwa, nama-nama tersebut sudah dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutkan diambil tindakan, terutama untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru negara.

"Jaksa agung sudah siap bertindak, ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP , rekening bank di Indonesia, ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Lebih lanjut Hashim yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo memberikan clue alias petunjuk, bahwa pengusaha nakal tersebut sebetulnya pengusaha yang berada di sektor perkebunan di Indonesia. Akan tetapi uangnya disimpan di luar negeri, dan tidak membayar pajak ke negara.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut bisa mencapai Rp300 triliun. Pengumpulan itu rencananya akan terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun ini, dengan estimasi yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sedangkan sisanya akan dibayarkan tahun depan.

"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim.

Menurutnya tambahan kas negara itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung program-program Prabowo dalam rangka peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketahanan pangan, hingga ketahanan energi kedepannya.

"Jadi saya yakin, program makanan bergizi itu akan dilaksanakan, ya, dan program perumahan yang kemarin saya sebut, tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka targetnya 3 juta unit rumah setahun," tutup Hashim.

JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong inovasi sektor energi di Indonesia dengan melanjutkan program unggulan Connext Powered by PLN pada 2024. Program ini bertujuan menciptakan ekosistem startup energi yang tangguh, sekaligus memperkuat posisi PLN sebagai katalisator inovasi dan transisi energi hijau di tanah air.

Dari total 41 pendaftar Connext kali ini, PLN berhasil mengkurasi 10 startup yang siap menjalani program inkubasi untuk menjajaki potensi bisnis energi dan inovasi dengan para startup Indonesia dan global.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, Connext Powered by PLN pertama kali diluncurkan pada 2023 dan telah menjadi wadah penting bagi kolaborasi antara PLN dan berbagai startup teknologi.

?Melalui inisiatif ini, PLN memberikan dukungan berupa inkubasi, akselerasi, serta kesempatan pilot project kepada startup yang bergerak di sektor energi maupun beyond kWh. Fokus utama program ini adalah mendorong solusi inovatif yang dapat mengakselerasi transformasi digital dan transisi energi bersih di Indonesia,? ujarnya.

Darmawan juga menegaskan bahwa inovasi merupakan kunci keberlanjutan bisnis di tengah perubahan global, khususnya di sektor energi. "Connext Powered by PLN merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap startup lokal dan internasional untuk menciptakan terobosan baru dalam solusi energi dan beyond kWh. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mewujudkan ekosistem yang mampu menghadapi tantangan transformasi energi ke depan," ungkapnya.

Pada 2024, PLN memperluas cakupan program ini dengan membentuk Komunitas Startup Energi dan Beyond kWh. Komunitas ini akan menjadi platform yang menghubungkan PLN dengan para startup lokal dan global, sekaligus menciptakan peluang kolaborasi yang lebih luas.

Tercatat 57 anggota telah bergabung dengan komunitas ini dan ditargetkan naik menjadi 60 anggota di akhir 2024. Dalam program ini, PLN juga merencanakan 12 pertemuan komunitas sepanjang tahun 2024, dengan target terwujudnya 4 kolaborasi antar anggota komunitas. Harapannya, kolaborasi ini akan mendorong terciptanya solusi energi yang inovatif dan berkelanjutan.

?PLN juga akan melakukan benchmark internasional melalui program Business Scan Global, guna mencari peluang kolaborasi baru dan mengidentifikasi inovasi yang relevan untuk diadopsi di Indonesia,? tambah Darmawan.

Darmawan berharap, melalui Connext Powered by PLN, startup-startup lokal dapat semakin terlibat dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mendukung agenda hijau PLN, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

"Kami percaya, inovasi adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Melalui program ini, kami ingin membantu startup menciptakan inovasi yang relevan, siap diterapkan, dan bermanfaat bagi seluruh bangsa," ungkap Darmawan.

Dengan kelanjutan program ini, PLN menegaskan perannya sebagai penggerak ekosistem inovasi di sektor energi dan beyond kWh, serta terus berupaya mengakselerasi langkah menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Adapun 10 startup terpilih, terdiri dari BETA Drone (Manufacture drone geospasial), Agrisolute (Startup Agritech), Molca (Augmented Reality), Matador Lectro (EV Ecosystem), Eco Route (Carbon emission counter), Dismore (IoT Advertising), Meta Seaco (Startup Agritech), Aither (Startup biotechnology), Jokeen (Renewable Energy) dan Thandur Spatial (Startup IT & Geospasial).

JAKARTA - Bank sentral Zimbabwe mengizinkan warganya untuk menukar mata uang negara yang hampir tidak berharga dengan dolar AS. Uang kertas 100 triliun dolar Zimbabwe seperti dilaporkan Wall Street Journal pada Juni 2015 hanya bernilai 40 sen AS.

Apa kesamaan dolar AS, rand Afrika Selatan, pound Inggris, rupee India, yen Jepang dan yuan China? Mereka adalah salah satu mata uang yang digunakan di Zimbabwe sebagai solusi untuk masalah hiperinflasi di negara tersebut.

Sejak 2009, Zimbabwe telah menggunakan mata uang lain sebagai pengganti mata uang mereka sendiri, yang ditinggalkannya setelah hiperinflasi lebih dari 5.000% membuat dolar Zimbabwe pada dasarnya menjadi mata uang paling tidak berharga.

Gubernur bank Zimbabwe saat itu mengatakan, sistem penggunaan beberapa mata uang ini telah menyebabkan tingkat deflasi sebesar -2,3%.

"Kami mengubah ke sistem mata uang ganda untuk menstabilkan, dan inflasi turun menjadi 0% dan itu ajaib," kata Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, John Mangudya ketika itu atau tepatnya Mei 2016.

Uang Kertas 100 Triliun Dolar Zimbabwe

Berdasarkan beberapa catatan, bersamaan dengan denominasi sebelumnya, termasuk ZUSD10 triliun dan 1 triliun dolar Zimbabwe dapat ditukar dengan dolar AS hingga akhir April 2016, tetapi nilainya hanya sekitar USD0,40.

Ketika inflasi mencapai 230.000.000 persen pada tahun 2009, bank cadangan negara itu ? yang terkenal karena ketidakmampuannya untuk menahan hiperinflasi setinggi langit ? menyatakan dolar AS sebagai mata uang resminya.

Dari inflasi yang terlalu tinggi hingga deflasi -2,3%, Mangudya mengingat bakal menjalani tahun-tahun yang berat ke depannya. "Hal ini sangat traumatis," pengakuan Mangudya.

"Kami tidak memiliki alat untuk melawan monster yang dihadapi ekonomi pada saat itu," lanjutnya.

Negara harus terus mencetak uang. Harga akan berubah setiap menit, menyebabkan stres yang terus berputar di sekitar fluktuasi, salah satu efek buruk dari hiperinflasi.

"Itu mengerikan. Anda harus membayar kopi Anda sebelum meminumnya karena jika Anda menunggu, biayanya akan naik dalam hitungan menit," kata pengusaha Shingi Minyeza, chairman Vinal Investments.

Dolar adalah Raja

Dolar AS adalah mata uang yang disukai di Zimbabwe saat ini, tetapi yang lain juga berlaku sebagai alat tukar.

"Kami mengatakan bahwa karena Anda dapat mengimpor/mengekspor barang dari Afrika Selatan, Anda dapat menggunakan rand. Jika Anda mengimpor dari China, Anda dapat menggunakan yuan. Dolar AS adalah mata uang cadangan kami," jelas Mangudya seperti dilansir CNN.

Zimbabwe memiliki koin yang disebut obligasi. Untuk setiap koin yang beredar, ada koin dolar AS yang setara yang disimpan dalam cadangan.

Ada lebih dari USD13 juta koin ini di negara ini, akan tetapi bank kemudian tidak berselang lama mulai mencetak "uang kertas obligasi" yang mewakili nilai dolar AS hingga USD20, karena kekurangan uang tunai.

Ironi Nilai 100 Triliun Dolar Zimbabwe Terus Naik

Bank sentral Zimbabwe menerbitkan uang kertas 100 triliun pada hari-hari terakhir hiperinflasi di tahun 2009, dan nilainya hampir tidak bisa membayar sepotong roti.

Ada 12 nol dalam satu triliun. Tambahkan dua lagi untuk mencapai total uang kertas Zimbabwe 100 triliun dolar, untuk menjadi nol terbanyak dari semua alat pembayaran yang sah sepanjang sejarah.

Hal itu menjadi salah satu contoh hiperinflasi paling mengerikan dalam sejarah, sebelum akhirnya meninggalkan dolar Zimbabwe demi rand Afrika Selatan, dolar AS dan beberapa mata uang asing lainnya.

Pada periode tersebut, uang kertas seratus triliun dolar Zimbabwe bahkan tidak bisa menutupi ongkos bus. Namun mata uang itu, diperkirakan hanya beberapa juta yang pernah dicetak.

Namun ironinya, uang kertas 100 triliun dolar ? yang menjadi simbol salah urus keuangan ? telah berubah menjadi salah satu aset dicari dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak hiperinflasi, uang kertas Zim 100 triliun dolar telah menjadi barang kolektor yang dicari untuk menjadi suvenir dari salah urus ekonomi yang ekstrem. Bahkan, pada awal 2010-an, seorang ekonomi mengaku membeli paket berisi 20 uang kertas itu di Ebay seharga sekitar USD2 per paket.

Nilai tersebut jauh lebih mahal daripada harga pada awal saat beredar. Bahkan nilainya sempat meningkat pesat ketika menjadi benda kolektor, yakni menjadi sekitar USD57 per lembar untuk uang kertas yang tidak beredar.

Harganya sejak itu mendingin menjadi sekitar USD49 per satu lembar, tetapi tetap saja nilainya jauh berlipat ganda dari saat pertama kali dirilis. Hal ini berarti bahwa uang kertas Zimbabwe senilai 100 triliun dolar kemungkinan akan terus tumbuh nilainya, sangat kontras dengan nasibnya ketika benar-benar digunakan sebagai mata uang!

Mata Uang yang Menghilang

Ketika dolar Zimbabwe pertama kali muncul pada tahun 1980, dolar Zimbabwe memiliki nilai yang sama dengan dolar AS, tulis Patrick Collinson. Tetapi pada tahun 2009, USD1 bernilai ZUSD2,621,984,228,675,650,147,435,579,309,984,228.

Bank of England khawatir jika inflasi di Inggris naik lebih dari 2% setahun, namun di Zimbabwe mencapai 79,6 miliar persen.

Bank sentral negara itu bahkan tidak mampu membeli kertas untuk mencetak uang kertas triliunan dolar yang tidak berharga. Hingga pada tahun 2009, pemerintah menghapus mata uang dengan menyisakan dolar AS dan rand Afrika Selatan sebagai uang kertas dan koin utama yang beredar. Kini di 2024, Zimbabwe memiliki mata uang baru.

JAKARTA - Negara-negara BRICS menentang keras dan mengutuk praktik sanksi yang tidak sah dan bermotif politik yang merusak pembangunan negara lain. Hal itu menjadi salah satu poin deklarasi bersama yang diadopsi pada KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Berjudul "Memperkuat Multilateralisme untuk Pembangunan dan Keamanan Global yang Adil," Deklarasi Kazan setebal 33 halaman dirilis pada hari Rabu (23/10) setelah serangkaian pertemuan multiformat oleh para pemimpin BRICS.

"Kami sangat prihatin dengan dampak yang mengganggu dari tindakan pemaksaan sepihak yang tidak sah, termasuk sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," demikian bunyi deklarasi tersebut seperti dilansir Russia Today, Kamis (24/10/2024).

Pernyataan bersama tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan aturan WTO, merusak Piagam PBB, dan membahayakan sistem perdagangan multilateral. Sanksi tersebut juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, energi, kesehatan, dan ketahanan pangan yang memperburuk kemiskinan dan tantangan lingkungan.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan pemaksaan sepihak, antara lain dalam bentuk sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder yang bertentangan dengan hukum internasional.
Sanksi ilegal itu juga dinilai memiliki implikasi yang luas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk pembangunan, dari populasi umum negara-negara yang menjadi sasaran, yang secara tidak proporsional memengaruhi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. "Oleh karena itu, kami menyerukan penghapusannya," tegas BRICS dalam pernyataannya.

Anggota kelompok tersebut telah memperdalam hubungan ekonomi mereka dan memperkuat kerja sama meskipun ada sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan ancaman sanksi sekunder. AS dan sekutunya telah memperkenalkan sejumlah pembatasan terhadap Moskow, membekukan sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia, serta memberikan sanksi kepada individu dan entitas, termasuk mereka yang bergerak di sektor energi, logam dan pertambangan, dan keuangan.

Moskow telah berulang kali mengutuk pembatasan tersebut sebagai tindakan ilegal, menanggapi dengan larangan perjalanan bagi pejabat Barat dan memperingatkan tindakan balasan lainnya.

Sementara itu, sejumlah politisi dan diplomat Barat tingkat tinggi telah mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia tidak efektif, dan menyadari ruang lingkup pembatasan lebih lanjut semakin menyempit.