JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Keterangan ini disampaikan Jaksa KPK, saat menyampaikan tanggapan atas keberatan yang diajukan saudara Rafael Alun terkait sejumlah aset yang dirampas lembaga antirasuah.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji.

Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III.

Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran.

Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak 2024 masih terancam oleh serangan ransomware.

Hal ini disampaikan Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Pilkada itu seperti yang kita alami, beberapa kali selama ini adalah terutama ancaman ransomware," ujar Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menjelaskan bahwa ransomware dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain dapat menurunkan atau menghapus konten dan data, serta pencurian data.

"Juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan defacement. Web defacement itu jadi tampilannya itu jadi diubah," jelas Hinsa.

Ia mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan operasi pengamanan siber untuk menghadapi ancaman ini.

Dalam setiap operasi pengamanan, terdapat tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

"Cuma untuk operasi pengamanan siber itu relatif lebih panjang. Karena apa? Semua sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan sebagainya, harus kita lihat, bagaimana sistemnya, kemudian di mana kelemahannya, baru kita membuat perangkat-perangkat yang memang harus untuk mendukung keamanannya," jelas Hinsa.

Lebih lanjut, Hinsa menyatakan bahwa perwakilan BSSN telah ditempatkan di KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Secara umum kita sudah siap, mulai gelar sarana prasarana untuk masing-masing KPUD, KPU kabupaten/kota, dan provinsi, sudah kita pasang dan kita monitor dari Jakarta," kata Hinsa.

Seluruh informasi ini juga telah dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI yang berlangsung secara tertutup.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI memberi tanggapan terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11/2024).

Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya pada bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI Ilustrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun, terkait kebijakan penghapusan piutang ini, Okki akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku.

"Agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran," imbuh dia.

Lebih lanjut, ia berharap, kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

"Khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," tutup dia.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan penghapusan kredit petani, nelayan, dan pelaku UMKM di bank Himbara.

Hal itu setelah Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11/2024).

Beleid tersebut mengatur kebijakan penghapusan tagihan utang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

KOMPAS.com - Indomilk meluncurkan kemasan edisi spesial Timnas Indonesia.

Acara ini berlangsung di ruang konferensi pers Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu (7/11/2024).

Hadir juga PSSI, Erick Thohir, Direktur PT Indofood, Axton Salim, pelatih serta pemain Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Rizky Ridho, Wiranto Sulaeman.

Proses pembuatan kemasan dengan pemain Timnas Indonesia pun cukup lama. Sebab, perlu mendengarkan aspirasi pemain serta penggemar Timnas Indonesia.

Harapan dari peluncuran kemasan ini adalah bisa memiliki ikatan emosional antara penggemar dan pemain Timnas Indonesia.

"Untuk memberikan emosional terhadap para penggemar dan masyarakat Indonesia," ujar General Manager Marketing Indomilk Susu Cair dan Susu Bubuk Dairy Division Indofood CBP, Vanda Ratana.

Indofood berkomitmen mendukung Timnas Indonesia sejak 2015.

Penyerang skuad Garuda, Witan Sulaeman, mengaku senang mukanya terpapang dalam kemasan Indomilk.

"Kaget, bangga, ada foto saya di situ," ujar Witan.

Kemasan edisi Indomilk x Timnas Indonesia bisa langsung dikoleksi dan didapatkan mulai dari Jumat (15/11/2024).

Para penggemar bisa mendapatkan secara dalam booth resmi Indomilk saat pertandingan Indonesia melawan Jepang di SUGBK.

Setelah itu, bisa didapatkan di laga Indonesia vs Arab Saudi, Selasa (19/11/2024).

Kemasan Indomilk x Timnas Indonesia akan juga dijual di toko-toko retail.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa isu mengenai Presiden Joko Widodo yang akan bergabung ke Partai Golkar adalah tidak benar.

Bantahan ini disampaikan Bahlil saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai kebenaran kabar tersebut.

“Enggak. Siapa sih dapat informasi? Di mana sih?” ungkap Bahlil saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Isu Joko Widodo bergabung dengan Partai Golkar beredar di tengah rencana konferensi pers Partai Golkar yang berkaitan dengan penyusunan pengurus sore ini.

Meskipun demikian, Bahlil mengisyaratkan bahwa akan ada kejutan dalam pengumuman pengurus Partai Golkar.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa nama Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada dalam daftar kepengurusan Partai Golkar.

“Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya baru sembilan orang. Nanti sebentar (lagi) DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” jelas Bahlil.

“Yang saya tahu enggak ada (nama Jokowi dan Gibran). Nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji mengatakan, Bahlil akan mengumumkan struktur kepengurusan partainya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024) sore ini.

"Soal susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Kamis.

Akan tetapi, ia tidak memberikan bocoran soal susunan lengkap kepengurusan tersebut.

Secara terpisah, politikus Partai Golkar Dave Laksono memberi sinyal kemungkinan ada kader baru yang akan bergabung ke Golkar. Namun, Dave enggan membeberkan siapa kader baru itu.

Ia hanya memberi sinyal bahwa sosok itu akan memberi kejutan ke publik.

"Kita lihat nanti siapa. Yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan," ujar Dave.

Adapun Bahlil terpilih sebagai ketua umum Golkar melalui Musyawarah Nasional Golkar pada Agustus 2024 lalu. Namun, ia baru mengumumkan sebagian susunan kepengurusan Golkar di bawah kendalinya,

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, di media sosial beredar video viral. Video tersebut memperlihatkan seorang penumpang yang diduga seorang polisi, melakukan pemukulan terhadap sopir taksi online.

Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah. Terlihat pada video, sopir dipukul wajahnya oleh penumpang yang hendak turun dari mobil.

Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar penumpang dan pengemudi tidak sampai salah paham hingga terjadi perselisihan.

View this post on Instagram

A post shared by OFFICIAL LAMBE TURAH ENTRNT (@lambe_turah)

"Pertama, tanyakan kepastian titik antar kepada penumpang sebelum jalan," ujar Igun, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Kedua, jika ada perbedaan agar dapat sama-sama merevisi titik antar sebelum jalan. Sehingga, apabila penumpang menolak maka cari jalan keluar solusi, apakah dalam bentuk kompensasi penambahan biaya melalui tips atau bagaimana maunya penumpang," kata Igun.

Ketiga, menurut Igun, sampaikanlah informasi secara jelas kepada penumpang agar tidak salah paham atau penumpang salah mengerti komunikasi.

Tangkapan layar Seorang penumpang taksi online yang merupakan perwira polisi menonjok sopir setelah terlibat adu mulut di dalam taksi. Insidem yang terjadi di sebuah kawasan di Jakarta lada Kamis (31/12024) itu viral di media sosial

"Keempat, hindari perdebatan dengan penumpang untuk menghindari konflik lebih dalam," ujar Igun.

"Kelima, lebih baik disampaikan pembatalan lebih awal sebelum berjalan apabila ada kebuntuan solusi jika terjadi selisih atau perbedaan titik antar agar tidak terjadi konflik di jalan," kata Igun.

Jika ditarik kesimpulan dari kelima tips tersebut, maka yang paling penting adalah komunikasi yang jelas dan kesepakatan. Sehingga, tidak ada yang merasa dirugikan.

BADUNG, KOMPAS.com - Keberlanjutan program biodiesel menggunakan bauran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya, ketersediaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman mengatakan, kebutuhan dana untuk mensubsidi implementasi biodiesel dengan campuran CPO bakal semakin meningkat pada 2025. Pasalnya, pemerintah bakal meningkatkan porsi bauran CPO ke dalam biodiesel, menjadi biodiesel 40 persen atau B40.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

Di sisi lain, harga FAME saat ini jauh lebih tinggi dibanding solar.

Artinya, jika kondisi ini berlanjut hingga tahun depan, BPDPKS perlu menggelontorkan dana lebih besar untuk menutupi selisih harga antara FAME dengan solar.

"Asumsinya kira-kira butuh sekitar Rp 46 triliun sampai Rp 47 triliun untuk menerapkan B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Padahal BPDPKS memproyeksi, penerimaan dana dari pungutan kegiatan ekspor sawit tahun depan hanya mencapai Rp 20,3 triliun. Selain itu, imbal hasil dari pengelolaan dana diproyeksi sekitar Rp 1,1 triliun sampai Rp 1,2 triliun.

Dengan demikian, total penerimaan BPDPKS pada 2025 diproyeksi mencapai Rp 21,5 triliun.

"Jadi kalau dari penerimaan saja dari pungutan ekspor jelas tidak mendanai," katanya.

Eddy bilang, BPDPKS masih bisa mendanai implementasi program B40 pada 2025. Sebab, saat ini BPDPKS memiliki saldo dan cadangan dana sekitar Rp 31,8 triliun. Dana ini nantinya berpotensi digunakan, jika harga FAME tetap lebih tinggi dibanding solar.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan program biodiesel, pemerintah perlu "memutar otak" untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Pendanaan program biodiesel tidak lagi bisa bergantung kepada pungutan ekspor.

Apalagi, produksi kelapa sawit cenderung mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini pun diikuti dengan penurunan ekspor CPO.

"Kita harus mencari invoasi-inovasi pembiayaan. Ini saya belum tahu bagaimana, kita sekarang sedang melakukan suatu kajian," ucap Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

DEPOK, KOMPAS.com -Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School tidak pernah kembali ke sekolah setelah sadar telah menganiaya balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

Pernyataan ini ia sampaikan dalam sidang pemeriksaan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (6/11/2024).

“Pertama tuh setelah kejadian, saya sudah jarang lagi ke sana (Wensen School). Pada saat kejadian, saya belum tahu hamil jadi enggak tahu kenapa saya betul-betul khilaf melihat anak-anak (MK dan AM) itu,” kata Meita di ruang sidang, Rabu.

Saat sidang, Meita menceritakan momen sebelum menganiaya, dirinya terpancing emosi saat melihat MK menyeret AM di ruang bayi melalui kamera CCTV.

Ia lantas menghampiri kedua korban ke ruang bayi dan menganiaya mereka berdua tanpa sadar.

Setelahnya, bersamaan dengan rasa takut yang menyelimuti Meita, ia mengaku menghindari interaksi dari MK dan AM.

“Saya bahkan minta tolong (ke staf) untuk enggak interaksi ke anak-anak itu karena takut kejadiannya berulang,” tutur Meita.

Padahal, Meita sedang rutin mendatangi sekolah lantaran menerima beberapa keluhan guru akan kondisi sekolah yang tidak kondusif.

“Setelah kejadian itu saya mulai enggak handle anak-anak lagi. Ya tapi enggak tahu sampai akhirnya ambil akses CCTV di tanggal itu,” ujar Meita.

Ia juga terus meyakinkan hakim bahwa tindakannya kepada korban adalah bentuk ketidaksengajaan dari emosinya yang gagal dikontrol.

“Enggak ada niatan saya mencelakai dan menciderai, jadi betul-betul saat itu saja,” terangnya.

Sebelumnya, Meita didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganiaya dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita pun didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu perhatian utama adalah potensi peretasan terhadap situs dan layanan milik pemerintah serta pengawasan Pemilu.

“Keamanan pilkada di situs-situs milik KPU dan penyelenggara pemilu, khususnya di pemerintah, harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang meng-hack atau mengganggu, karena itu sangat berbahaya,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Aher menambahkan, BSSN bersama pemangku kepentingan terkait juga harus meningkatkan pengamanan data, terutama yang berkaitan dengan Pilkada serentak.

Ia menegaskan, keamanan data merupakan faktor penting dalam kelancaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Data-data seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu sangat penting. Jika DPT diganggu, dihilangkan, atau diperbanyak, hal itu dapat mengganggu proses demokratisasi Pilkada,” kata Aher.

Sebagai informasi, BSSN dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja pada Kamis (7/11/2024) untuk membahas program kerja 100 hari pertama serta kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024.

Ketua BSSN Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Usulan ini merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di berbagai tingkat pendidikan guna mendukung digitalisasi ekonomi.

Hinsa juga mengusulkan agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Pembentukan UU ini dianggap sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

Namun demikian, rapat yang awalnya digelar secara terbuka berubah menjadi tertutup ketika pembahasan memasuki isu-isu sensitif terkait Pilkada serentak 2024.

KOMPAS.com - Drawing atau pengundian grup Piala Asia U20 2025 telah rampung digelar di Shenzhen, China, pada Kamis (7/11/2024).

Hasilnya, Indonesia berada di Grup C. Pasukan Indra Sjafri bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman.

Di grup ini, Uzbekistan merupakan tim kuat karena berstatus sebagai juara bertahan. Selain Uzbekistan, Iran juga merupakan tim kuat lain setelah mereka mengoleksi 4 gelar di ajang ini.

Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia dengan status juara grup. Indonesia menjadi juara Grup F dengan meraih 7 poin dari tiga laga.

Adapun di grup lain, China yang merupakan juara pada 1985 bersaing dengan Australia, Kyrgyztan, dan Qatar.

Dok. KBRI Tokyo Timnas U20 Indonesia telah tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Selasa (5/11/2024). Timnas U20 akan berada di Jepang untuk pemusatan latihan (TC) pada 6-23 November 2024.

Qatar pernah menjadi juara pada 2014. Australia menjadi runners-up pada 2010, dan pada saat bersamaan Kyrgyztan menempati peringkat ketiga.

Sementara Iran sebagai pengoleksi 5 gelar berada di Grup B bersaing dengan Jordan, Arab Saudir, dan Korea. Korea dan Arab pernah menjadi juara sebanyak tiga kali

Adapun Piala Asia U20 2025 akan digelar di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, sistem-sistem elektronik pemerintah rentan terhadap penyusupan judi online.

Pernyataan ini disampaikan Hinsa setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Aplikasi yang rentan itu bisa disisipkan menjadi tempat untuk bermain judi online," jelas Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menambahkan, penyusupan terjadi karena adanya standar-standar yang tidak diterapkan dengan baik.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menyusupkan judi online ke dalam sistem pemerintah.

"Karena apa? Lemah. Jadi, standar-standar yang ditentukan tidak dilaksanakan sehingga judi (online) ini bisa menyisipkan dirinya di situ," ungkap Hinsa.

Ia juga mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah ini.

"Sudah 1.200 sistem yang kami ingatkan dan kami suruh diperbaiki oleh pemilik sistemnya. Kami juga meminta kepada Kominfo untuk melakukan tindakan tegas," katanya.