JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membiayai pendidikan seluruh warga negaranya.

Jika ia masih menjadi presiden, Megawati akan memotong anggaran bantuan sosial (bansos) untuk sektor pendidikan.

Presiden kelima RI ini mengaku menyadari soal mahalnya uang kuliah tunggal (UKT).

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya.

Dengan demikian, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.

"Apa enggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani enggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pakai heboh, saya tuh sampai pusing UKT," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Adapun kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri (PTN) ramai diberitakan pada Mei lalu.

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah PTN itu pun mengadu ke DPR tentang hal tersebut.

Sementara itu, Komisi X DPR sudah menggelar rapat kerja bersama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya terkait biaya UKT.

Nadiem memastikan akan memeriksa PTN PTN yang disebut menerapkan biaya UKT tinggi.

Hal itu dilakukan Mendikbud sebelum melakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai biang keladi kenaikan UKT.

KOMPAS.com - Pelatih Timnas Portugal Roberto Martinez mengatakan timnya siap melawan Perancis.

Pertandingan perempat final Euro atau Piala Eropa 2024 antara Portugal vs Perancis digelar di Volksparkstadion, Hamburg, pada Jumat (5/7/2024) atau Sabtu pukul 02.00 WIB.

Martinez mengatakan tim asuhan Didier Deschamps itu "sangat kuat" di Euro meskipun sejauh ini baru menyarangkan tiga gol dari empat laga.

Dari tiga gol Les Bleus, dua di antaranya adalah gol bunuh diri dan sisanya gol penalti.

"Kami sekarang fokus dan siap menghadapi Perancis. Mereka sangat kuat tetapi mungkin akan meninggalkan ruang di lini belakang. Mereka bisa menimbulkan masalah, tapi mudah-mudahan kami bisa menciptakan lebih banyak peluang," kata Martinez.

Portugal melaju ke babak perempat final setelah memenangi adu penalti dengan skor 3-0 melawan Slovenia, setelah bermain seri kacamata pada waktu normal dan tambahan waktu.

Mengomentari hal itu, Martinez mengatakan Euro edisi tahun ini "memiliki detail yang berbeda" sehingga wajar sebuah tim seperti timnya memenangi laga melalui adu penalti.

"Turnamen sekarang memiliki detail yang berbeda. Anda bisa menang melalui adu penalti dan Anda bisa menciptakan momen dengan kualitas individu," papar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan menerbitkan aturan soal pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk 7 komoditas.

Ketujuh komoditas tersebut di antaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Zulhas mengatakan, langkah tersebut dilakukan dalam merespons terpuruknya industri TPT, keramik, elektronik dan lainnya sehingga berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

"Secara aturan nasional, boleh kita mengenakan namanya BMTP, Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Boleh," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Zulhas mengatakan, pengenaan BMPT dan BMAD untuk 7 komoditas ini akan diberlakukan untuk semua negara. Namun, ia belum dapat menyebutkan besaran bea masuk tersebut.

Sebab, kata dia, pemerintah masih menunggu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping (KADI) melihat data impor selama 3 tahun terakhir.

"Setelah itu baru akan ditentukan nanti Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Berapa? Akan dihitung yang bisa mengamankan produk-produk kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas menekankan, pemerintah belum menentukan bea masuk untuk produk impor tersebut.

"Belum, nanti kan dihitung. Bisa 50 persen, bisa 100 persen, bisa 200 persen," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membahas rencana pemerintah mengenakan bea masuk impor sebesar 200 persen terhadap produk impor asal China.

Pembahasan itu dilakukan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi yang membahas topik utama relaksasi pajak kesehatan pada Selasa (2/7/2024).

Presiden meminta agar perkembangan rencana itu dilaporkan kembali dalam dua pekan mendatang.

"Itu (rencana penerapan bea masuk) bagian dari pembahasan, nanti dua minggu lagi kita laporkan (ke Presiden)," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, saat ditanya seperti apa pembicaraan di kalangan kementerian terkait rencana pemberlakuan bea masuk 200 persen terhadap produk China, Agus menyatakan belum bisa memberi penjelasan.

"Saya belum bisa laporkan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah melakukan program pembagian pompa (pompanisasi) di seluruh Indonesia.

Menurut Jokowi, pembagian pompa diperlukan untuk menaikkan air sungai ke sawah agar produksi beras Indonesia tidak turun.

"Air adalah sumber kehidupan. Dan bukan hanya untuk aktivitas sehari-hari, tapi penting sekali saat ini karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia," ujar Jokowi saat meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (5/7/2024).

"Dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu, tadi pagi kita membagikan pompa untuk menaikkan air dari sungai ke sawah agar produksi beras kita tidak jatuh, anjlok, karena kemungkinan adanya kekeringan panjang," katanya lagi.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah secara total membagikan sebanyak 20 ribu pompa ke seluruh provinsi.

Namun, penyalurannya secara bertahap akan ditambah hingga total sebanyak 70 ribu pompa.

"Itu akan kita manfaatkan untuk menaikkan produktivitas pertanian kita," kata Jokowi.

Adapun pada Jumat pagi, Presiden Jokowi meninjau penyaluran pompa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Daerah tersebut mendapatkan pompa sebanyak 80 dari sekitar 150 kebutuhan pompa secara total.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Bendungan Pamukkulu yang diresmikannya telah dibangun sejak 2017 dan menelan biaya sebesar Rp 1,6 triliun.

Bendungan itu memiliki daya tampung sebanyak 82 juta meter kubik dengan luas genangan 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp 1,6 triliun tetapi nanti kita lihat manfaatnya juga akan sangat besar sekali. Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar," ujar Jokowi.

"Baik untuk nanti air baku, baik untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk mereduksi-mengurangi banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi kita, mengairi sawah-sawah yang ada di kabupaten takalar dan sekitarnya," katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) soal perubahan penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, KPU RI berkewajiban menjalankan perintah Undang-Undang dan putusan lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk MA.

“Begini, yang jelas itu putusan dari Mahkamah Agung, gitu. Kewajiban kami sebagai KPU tentu menjalankan perintah UU termasuk lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk menjalankan itu,” ujar Mellaz kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, ia enggan berkomentar soal anggapan sejumlah pihak bahwa putusan MA tersebut bertentangan dengan UU, sehingga harus diabaikan oleh KPU RI.

“Kalau masalah intinya sih lebih baik tanya pihak MA-nya sendiri,” jelas Mellaz.

Mellaz menambahkan, untuk waktu pelantikan yang nantinya dijadikan dasar menghitung batas usia minimum calon kepala daerah juga bukan menjadi kewenangan KPU.

“Soal kemudian batas waktu pelantikan segala macam itu bukan wilayah KPU. Makanya tadi hari ini, ada koordinasi antara kami KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengakomodasi putusan MA yang mengabulkan perubahan tafsir penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan ketika penetapan pasangan calon usai pendaftaran seperti sebelumnya.

Hal itu diakomodasi KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” demikian bunyi Pasal 15 beleid tersebut.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menilai langkah KPU mengakomodir putusan MA tak sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan MA hanya membatalkan aturan di PKPU soal perubahan penghitungan minimum usia calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU semestinya mengikuti ketentuan syarat usia calon kepala daerah di Undang-Undang Pilkada yang tak berubah.

“KPU seharusnya membuat aturan teknis atau PKPU merujuk pada UU pilkada. Sementara di UU pilkada disebut bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi, Senin (1/7/2024).

Publik pun mencurigai putusan MA dan langkah KPU menindaklanjutinya sarat dengan kepentingan. Pasalnya, Ketentuan itu membuka pintu bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Putra bungsu Jokowi itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 ketika calon kepala daerah sudah ditetapkan. Dengan demikian, Kaesang belum dapat berlaga pada Pilkada 2024 apabila mengikuti aturan yang lama.

Sementara aturan baru, membuat Kaesang memenuhi syarat usia calon kepala daerah, karena sudah berusia 30 tahun apabila pelantikan digelar 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat membuka International Mayor Forum (IMF) di Grand Hyatt Hotel Jakarta pada Selasa (2/7/2024), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Jakarta menjadi pusat perekonomian dan akselerator pembangunan di Indonesia. Sejak 2017, kami telah berintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, melalui mekanisme yang telah ditetapkan untuk mempercepat pencapaian SDGs tingkat daerah,” ujarnya.

Forum yang berlangsung hingga Kamis (4/7/2024) ini dihadiri 200 wali kota dari 33 negara dan enam pemerintah di Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, serta Asia Barat.

Dengan tema “Accelerating Action at The Local Level to Achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals”, para wali kota yang hadir diharapkan dapat membangun sinergi dan bekerja sama untuk mencapai SDGs pada 2030.

Heru menjelaskan, sebagai acara pembuka dalam penyelenggaraan United Nations Summit of the Future yang akan digelar pada September 2024, IMF 2024 menjadi langkah penting dalam perjalanan kolektif menuju pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, sebut dia, momen tersebut merupakan kesempatan untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik dukungan finansial maupun nonfinansial, serta kerja sama regional demi mencapai SDGs.

“IMF 2O24 membicarakan program-program SDGs yang akan dilakukan melalui komitmen untuk mencapai titik akhirnya nanti pada 2030, ” katanya.

Lebih lanjut, Heru menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk mencapai target SDGs.

Pertama, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 18,96 triliun.

Kedua, menanggulangi masalah kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan melalui berbagai program, seperti bantuan makanan tambahan dan sembako murah.

“Pemprov DKI Jakarta juga melakukan praktik pertanian perkotaan dan menjaga stok pangan. Semua itu dilakukan dengan sinergi bersama berbagai pihak,” tutur Heru.

Ketiga, menciptakan komunitas berkelanjutan dengan menata kampung kumuh, rumah susun sederhana, serta konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Dilanjutkan dengan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 30 persen pada 2030. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penanaman sekitar 278.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau,” ucap Heru.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan banjir dengan mempercepat pembangunan tanggul pengaman pantai. Keenam, menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan, salah satunya dengan mendorong people near transit untuk menciptakan kemandirian kawasan.

Ketujuh, memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Kedelapan, berkomitmen meningkatkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan karier yang setara.

“Kami percaya, semua itu bisa diraih dengan terus menjaga komitmen terhadap kesetaraan gender, sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif,” papar Heru.

Selain membuka IMF 2024, Pj Heru meluncurkan pula Voluntary Local Review (VLR) Jakarta yang diharapkan dapat menjadi pedoman pejabat kota lain dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Dengan mendorong partisipasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan lokal, VLR dapat membantu mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, serta menyejahterakan masyarakat.

“VLR Jakarta menyajikan analisis tematik atas pencapaian SDGs dari berbagai aspek yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah Jakarta. Mari kita gemakan semangat ini ke seluruh dunia, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat agar semua memperoleh masa depan yang baik,” terang Heru.

DOK. Pemprov DKI Jakarta International Mayor Forum (IMF) di Grand Hyatt Hotel Jakarta pada Selasa (2/7/2024).

Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari kota

Pada kesempatan itu, Assistant Secretary dan General of Economic Development United Nation Department of Economic and Social Affairs Navid Hanif menegaskan, pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari pemerintahan di tingkat kota. Hal ini demi membangun inklusivitas, agar tidak ada yang tertinggal dalam membangun masa depan.

“Saat ini, baru ada 17 persen program SDGs yang berjalan sesuai dengan jalurnya. Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama dalam membangun bumi yang lebih baik, dimulai dari kota Anda sendiri, lalu membantu kota lain. Dengan bekerja sama, kita dapat memperkuat dampak percepatan guna mencapai target,” papar Navid dalam sambutannya melalui tayangan streaming YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan, ada 10.000 pejabat lokal yang telah membuktikan komitmennya dengan memberikan contoh implementasi dari pencapaian SDGs.

Bahkan, menurutnya, beberapa kota yang pemimpinnya telah mengedepankan SDGs memberikan harapan bahwa pencapaian target 2030 bukanlah cita-cita yang mustahil.

“Di Indonesia, Jakarta dengan smart city-nya telah membuktikan komitmennya dalam mengimplementasikan SDGs. Langkah ini merupakan kemajuan yang memberikan kita harapan dan menunjukkan keberanian untuk menyelesaikan tantangan ini,” urai Navid.

Dari apa yang telah dilakukan Jakarta dan beberapa kota lainnya, ia berharap, para peserta IMF 2024 dapat memperkuat kerja sama. Sebab, perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sudah pasti akan berpengaruh pada perbaikan tata kelola dan pengambilan kebijakan.

“Mari jaga komitmen kita bersama. Masih ada waktu 6,5 tahun untuk kita berupaya agar target 2030 bisa tercapai,” jelas Navid.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud.

Ia menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dalam mengimplementasikan SDGs dengan berbagai strategi.

“Implementasi SDGs bukanlah hanya sebuah agenda, tapi juga kebutuhan kritis yang harus dipenuhi, untuk memastikan kehidupan yang layak bagi generasi pada masa depan. Strategi yang kami jalankan telah diintegrasikan dengan kebijakan dan program negara. Langkah ini mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan,” bebernya.

Restuardy menambahkan, Indonesia memiliki tugas yang perlu diselesaikan demi mencapai target SDGs. Terlebih, saat ini, tantangan dalam mencapai SDGs semakin besar, mulai dari isu lingkungan, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, hingga pembangunan.

“Untuk itu, kami berharap, momen ini dapat mempererat kerja sama dan kemitraan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, memfasilitasi dari sisi teknologi, berinovasi di berbagai sektor, dan memberdayakan komunitas agar tidak ada hal dan orang yang tertinggal,” imbuhnya.

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam gelaran IMF 2024.

Sukses gelar IMF 2024

Selama tiga hari, Jakarta menjadi tuan rumah IMF 2024. Sebagai tuan rumah, Jakarta pun menerima banyak apresiasi atas sambutan dan layanan yang diberikan kepada para peserta.

Head United Nation (UN) Officer Chun Kyoo Park mengaku, sangat terkesima karena Jakarta telah menjadi tuan rumah IMF 2024 dengan sangat baik. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang sukses menyelenggarakan event internasional ini.

“Mewakili UN, kami berterima kasih kepada pemerintah Jakarta, karena telah menyambut kami dengan sangat hangat. Saya juga berterima kasih kepada para wali kota yang telah datang dan sangat antusias berpartisipasi untuk menyukseskan agenda ini. Saya merasa bangga bisa meneruskan agenda ini ke tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya saat penutupan IMF di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pj Heru turut mengapresiasi keaktifan wali kota yang telah meleburkan ide dan gagasan bersama-sama demi tercapai SDGs yang ditargetkan pada 2030.

Dalam pelaksanaannya, banyak pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai kota yang telah dibagikan sebagai pembelajaran untuk membangun kota.

“Seluruh agenda pembahasan selama tiga hari ini telah terangkum dalam Pernyataan Bersama yang rancangannya telah disampaikan kepada saya. Aspek-aspek utama yang telah kita sepakati dan dituangkan dalam Pernyataan Bersama hendaknya tidak berakhir sebagai wacana semata,” tandas Heru.

Bersama dengan para wali kota lainnya, Heru pun berkomitmen untuk melaksanaan agenda transformasi 2030, agar pembangunan berkelanjutan terwujudkan di tengah urbanisasi yang cepat, keterbatasan ekonomi, meningkatnya kesetaraan, tantangan lingkungan, serta frekuensi dan magnitudo bencana alam yang semakin meningkat.

Sebelum menutup acara, Heru juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sehingga Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Jakarta menyerahkan mandat kepada Toyota City untuk menjadi tuan rumah IMF 2025.

”Selamat kepada Wali Kota Toyota City Bapak Toshihiko Ota dan Ketua Dewan Toyota City Council Bapak Toshiaki Haneda. Harapan terbaik kami sampaikan kepada Toyota City agar IMF 2025 dapat terselenggara dengan sukses, serta memberikan dampak signifikan bagi upaya pembangunan berkelanjutan kawasan perkotaan,” pungkas Heru.

Melalui Deklarasi Jakarta, IMF 2024 telah menghasilkan komitmen untuk mendorong lingkungan kota yang tangguh, adaptif, dan inklusif di tengah perubahan iklim, untuk membangun ekonomi lokal yang sejahtera, serta memastikan tidak ada yang tertinggal.

Seluruh peserta IMF 2024 berjanji mengidentifikasi dan menangani faktor kunci atau jalur investasi untuk Enam Transisi SDGs, yaitu sistem pangan, akses dan keterjangkauan energi, konektivitas digital (termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI), pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, perubahan iklim serta hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk kali pertama menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah keriuhan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Megawati beserta partainya, PDI-P diterpa isu hubungan yang retak dengan Jokowi selama Pilpres 2024.

Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024) dua kali menyebut nama Jokowi.

Pertama, Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi.

Megawati sempat mengatakan ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Megawati.

Setelah itu, Megawati kembali menyebut nama Jokowi saat menyinggung ihwal utang negara.

Presiden Kelima RI ini membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi.

"Ini saya nanti kalau diomongin gitu, Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini mestinya mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan seorang-seorang," tutur Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Megawati kerap mengkritik seorang pemimpin sepanjang Pemilu 2024.

Namun, tak pernah sekalipun Megawati menyebut pemimpin yang dimaksudnya.

Semisal, ketika Megawati bicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab. Sebab, seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024). Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Pemimpin tidak pernah lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu berjuang bagi kepentingan bangsanya, dan menjadi suri teladan bagi rakyat yang dipimpinnya," kata Megawati.

Adapun Jokowi sebelumnya diusung oleh PDI-P sebanyak dua kali menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Namun karena huru-hara Pilpres, PDI-P menganggap kisah tentang Jokowi sudah tutup buku.

SOLO, KOMPAS.com - Crumple zone merupakan sebuah inovasi penting dalam desain keselamatan kendaraan modern.

Dengan adanya crumple zone di bagian depan dan belakang kendaraan yang mudah rusak atau remuk saat terjadi benturan, membuat kerusakan pada bagian-bagian tersebut tidak langsung berdampak pada kabin penumpang.

Iwan, Pemilik Iwan Motor Honda Auto Clinic mengatakan, crumple zone merupakan fitur keamanan untuk melindungi penumpang dari cedera yang lebih serius ketika mobil terjadi tabrakan.

KOMPAS.COM/screenshot akun Instagram @infokejadian_semarang Mobil terlibat kecelakaan dengan kereta api di petak jalan Stasiun Jerakah- Semarang Poncol, Jawa Tengah (Jateng). Jumat (17/5/2024).

“Di mana bagian depan dan belakang mobil struktur sasisnya dibuat sedemikian rupa agar ruang penumpang lebih aman,” kata Iwan kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Iwan menjelaskan, ketika terjadi tabrakan depan atau belakang, bagian yang bertabrakan di desain mudah hancur sehingga akan meredam energi kinetik yang diteruskan ke ruang penumpang.

“Mobil sekarang kalau tabrakan sedikit saja rusaknya banyak, seolah-olah bahannya jelek, padahal itu bagian dari fitur keamanan,” kata Iwan.

Pada saat terjadi kecelakaan peran crumple zone sangat penting, di mana titik benturan yaitu ujung depan dan belakang mobil dibuat mudah rusak atau bahkan remuk. Sehingga aliran energi kinetik stop sampai di titik itu, jadi tidak diteruskan ke kabin mobil.

“Sehingga bagian penumpang aka utuh tidak ringsek. Beda halnya kalau bagian ujung mobil dibuat kaku atau rigit, maka energinya akan diteruskan ke kabin penumpang, dan kabin akan ikut ringsek,” kata Iwan.

“Makanya bahan-bahan pembuatan mobil sekarang banyak yang dari plastik yang mudah pecah. Itu bagian dari fitur keselamatan,” kata Iwan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku pernah merasa hampir putus asa ketika diisukan “menghilang” atau melarikan diri.

Kabar tersebut sempat beredar beberapa waktu ketika rumah dinas SYL digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) pada 28 September 2023.

Saat itu, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menyebut pihaknya hilang kontak dengan SYL.

“Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa,” kata SYL saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat itu, SYL memang tengah melakukan kunjungan luar negeri ke Spanyol.

Menurut SYL, berbagai pembangunan opini publik itu menjadi vonis yang mendahului putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Opini publik yang terbangun kemudian membuat orang-orang takut memberikan dukungan fakta maupun moril.

“Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang bisa berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya baik dalam kedinasan maupun pergaulan,” tutur SYL.

Pada kesempatan tersebut, SYL mengaku merasa kesulitan menyusun nota pembelaan karena ia sudah memasuki usia 70 tahun.

SYL mengaku yakin melalui pengadilan ini ia akan mendapatkan keadilan.

“Fisik dan psikis serta usia saya yang sudah memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya,” kata SYL.

Sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri menyebut bahwa kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan sekadar isapan jempol.

Dia pun menantang awak media untuk berani menyuarakan hal tersebut. Momen itu terjadi ketika Megawati berpidato di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Awalnya, Megawati menyinggung bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah mengatur hal ideal mengenai sistem pemerintahan, ekonomi hingga tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak warganya.

Namun, menurut Presiden ke-5 RI ini, hak-hak tersebut belum dipenuhi oleh pemerintah saat ini.

Alhasil, Megawati pun bertanya kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus mantan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Mahfud MD.

"Saya tanya dengan Pak Mahfud, 'Benar, kita benar masuk warga negara mana sih, kok kayaknya kita tidak mendapatkan hak itu?'" kata Megawati ke Mahfud.

Megawati pun mengatakan bahwa kecurangan TSM dalam Pemilu 2024 memang terjadi.

"Terus saya mau. Hayo, terus saya disuruh... saya disuruh. Saya bilang lho TSM memang ada kenapa kalian enggak berani ngomong," ujar Megawati yang meminta awak media menuliskan soal kecurangan pada pemilu tersebut.

Meski demikian, Megawati menyadari bahwa pernyataannya itu bisa mengarah kepada pemanggilan oleh aparat penegak hukum apabila dipublikasikan media.

Namun, Megawati tetap bersikeras bahwa TSM terjadi pada Pemilu 2024. Hanya saja, menurut dia, buktinya terus menerus disembunyikan.

"Kalau saya ngomong gini lalu wartawan nulis, Ibu Megawati mengatakan itu TSM, saya boleh terus saya mau dipanggil polisi. Orang buktinya (TSM) ada, tapi diumpetin, kan gampang saja lho," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Megawati kemudian meminta seluruh kadernya untuk berani menyampaikan kecurangan pemilu meskipun berisiko dipanggil polisi.

Dia lantas sempat bernyanyi lagu yang disebutnya "Ilalang yang Bergoyang" untuk meminta para kader PDI-P tidak takut menyuarakan perihal kecurangan TSM yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Dengan TSM terus kalau begitu pada takut melihat ilalang bergoyang saja pada gemetaran itu ilusi tahu enggak. Terus begitu mau dipanggil polisi, 'oh Bu Mega mau jadi provokator'," kata Megawati.

"Untuk menerjemahkan ilalang yang bergoyang, keren enggak? Terus mau dibilang provokator cabut saja ilalang. Tahu enggak ilalangnya apa? Rumput toh. Kok susah amat. Itu kan bisa juga sebagai kalau umpamanya sandi itu sandi negara. Loh saya jangan dilupakan, Presiden ke-5 Republik Indonesia menguasai seluruh aparatur negara. Gile, jadi saya terus dipikir enggak tahu, ya tahu isi perutnya," ujarnya lagi.

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan, atau mungkin keingintahuan pribadi, mengenai lamanya waktu yang harus dihabiskan pasangan untuk pemanasan atau foreplay sebelum berhubungan seks.

Sebagai contoh, sebuah studi psikologi Kanada tahun 2004 yang diterbitkan dalam Journal of Sex Research mensurvei 152 pasangan heteroseksual tentang persepsi mereka terkait foreplay dan seks.

Para peneliti menemukan bahwa rata-rata wanita cenderung menginginkan foreplay yang lebih lama, sementara pria secara signifikan tidak menganggap penting waktu foreplay yang diinginkan pasangannya.

Penelitian ini mungkin menunjukkan bahwa lamanya foreplay adalah pertanyaan umum dalam hubungan intim, namun pertanyaan ini jarang dibahas di antara banyak pasangan.

Apa itu foreplay?

Foreplay dapat digambarkan sebagai pemanasan berupa gerakan fisik yang intim yang mengarah ke seks, yang bertujuan untuk meningkatkan gairah dan mempersiapkan tubuh (dan pikiran) untuk berhubungan seks.

Seperti yang dijelaskan oleh terapis pernikahan dan keluarga Erin Rayburn, LMFT, LPC-MHSP, NCC, “Foreplay bermanfaat untuk menghangatkan tubuh dan pikiran untuk chemistry seksual. Hal ini juga mengarah pada peningkatan pengalaman kesenangan dan intensitas.”

Tetapi untuk merasakan efek fisik, psikologis, dan emosional terbesar dari seks, berapa lama pemanasan tersebut harus berlangsung? Dan apakah itu selalu diperlukan?

Berapa lama pemanasan harus berlangsung?

“Setiap orang berbeda dalam hal seks dan merasakan kesenangan,” kata Rayburn.

Penelitian di Kanada mungkin dapat menggambarkan pendapatnya: “Wanita dan pria memiliki gairah dan kebutuhan puncak seksual yang berbeda,” katanya, “jadi foreplay tidak bisa ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, melainkan ditentukan melalui pilihan dan respons pasangan.”

Dalam penelitian tersebut, waktu pemanasan sebenarnya bervariasi dari orang ke orang —artinya tidak ada angka yang tepat dalam menentukan berapa lama pemanasan harus berlangsung.

“Pikirkan kualitas daripada kuantitas,” kata Rayburn. Dengan kata lain: jangan terjebak dengan apa yang dilakukan orang lain. Ini semua tentang apa yang paling cocok untukmu dan pasangan.

Karena yang membuat seks hebat adalah hubungan yang autentik. Penelitian menunjukkan bahwa ketika beberapa pasangan melakukan perilaku “proseptif”, hal ini tampaknya akan menyulut api dan membuat seks menjadi sangat bergairah.

American Psychological Association menggambarkan kecenderungan dalam hubungan romantis sebagai tindakan yang “secara aktif meminta” keterlibatan seksual dari pasangan, seperti pacaran, flirting, merayu, dan akhirnya pemanasan.

Dalam sebuah ulasan yang dipublikasikan di Human Reproductive Biology, pasangan yang melakukan interaksi terbuka hanya membutuhkan satu menit foreplay sebelum melakukan hubungan seks untuk mencapai orgasme, sementara pasangan lainnya memerlukan waktu hingga 20 menit atau bahkan lebih.

Kesimpulannya, waktu foreplay yang dipelukan setiap pasangan berbeda-beda, tergantung suasana hati, kondisi fisik dan mental, usia hubungan dan lainnya. Meski demikian, umumnya perempuan menginginkan pemanasan yang lebih lama, sehingga para pria sebaiknya tidak tergesa-gesa.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan kembali ke Istana Negara untuk mengemban tugasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Hal itu diucapkan Heru saat ditanya terkait aktivitasnya setelah masa kepemimpinan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta selesai pada 17 Oktober mendatang.

"Sesuai dengan aturan itu selesainya tahun kedua, 17 Oktober, kalau ditanya setelah jadi gubernur ngapain ya pindah sebagai tugas awalnya kan jadi Kepala Sekretariat Presiden," ujar Heru usai kunjungan sembako murah di Bintaro Permai, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Heru menuturkan, kinerjanya bakal dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri setelah selesai masa tugasnya. Setelah itu, Heru akan kembali ke Istana Negara sebagai Kasetpres.

"Jadi kalau selesai (evaluasi) dari Pak Mendagri, nanti (selesai) 17 Oktober, ke Istana sebagai Kepala Sekretariat Presiden," imbuh dia.

Sebagai informasi, dengan masih memegang jabatannya sebagai Kasetpres, Heru ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022.

Heru menggantikan tugas mantan gubernur terdahulu, Anies Baswedan, yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.

Setelah melalui evaluasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memperpanjang masa jabatan Heru hingga Oktober 2024.

Heru Budi Hartono sebenarnya bukan nama asing di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebelum menjabat sebagai Kasetpres, Heru beberapa kali mengisi jabatan di Pemprov DKI.

Heru pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara pada 2008 dan Heru menduduki posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) Jakarta pada 2013.