Jakarta -

Indonesia akhirnya mengakhiri tren deflasi pada Oktober 2024 dengan mencatatkan inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi dalam waktu yang cukup lama.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, komponen harga bergejolak mengalami deflasi 0,11%. Komponen ini memberikan andil deflasi 0,01%.

"Komponen harga bergejolak mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut namun tekanan deflasinya semakin berkurang pada Oktober ini."

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar.

Jika sebuah harga barang mengalami deflasi, artinya harga barang tersebut mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Deflasi pada harga barang biasanya menunjukkan bahwa harga barang tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga konsumen bisa membelinya dengan harga lebih murah dibandingkan sebelumnya.

Kelompok transportasi juga mengalami deflasi 0,52% dengan andil deflasi 0,06%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok ini adalah bensin dan tarif angkutan udara.

"Komoditas bensin sudah terjadi dua bulan berturut-turut, sejalan dengan tren penurunan harga minyak pada global." jelas Amalia.

Deflasi sendiri masih terjadi pada 10 provinsi di Indonesia sepanjang Oktober 2024. Deflasi tertinggi disumbangkan oleh provinsi Maluku Utara.

Sedangkan inflasi terjadi pada 28 Provinsi lainnya. Sebanyak 7 dari 9 komoditas utama pendorong inflasi pada Oktober 2024 disumbang oleh kelompok makanan minuman dan tembakau.

Amalia menjelaskan, setelah mengalami deflasi sejak April 2024, kelompok makanan dan minuman kembali inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi 0,03%.

"Komoditas bawang merah dan telur ayam ras juga demikian, setelah beberapa sebelumnya deflasi." katanya.

(eds/eds)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Astra Honda Motor baru saja meluncurkan dua sepeda motor listrik baru dengan nama ICON e: dan CUV e: pada Rabu (9/10/2024). Peluncuran kedua model ini berstatus world premiere, alias yang pertama di dunia.

Dua motor listrik ini menambah jajaran produk elektrifikasi di Indonesia setelah EM1 e: dan EM1 e: yang meluncur di Agustus 2023.

Honda memang sudah berkomitmen meluncurkan produk elektrifikasi lainnya buat pasar Indonesia. Honda ICON e: dan CUV e: diklaim menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain AHM, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu telah mengembangkan motor listrik.

Namun demikian, hingga saat ini motor listrik tersebut tak kunjung diluncurkan. Yamaha mengaku produknya masih dalam tahap studi.

“Pada dasarnya Yamaha juga menanggapi isu elektrifikasi ini dengan sangat serius. Seperti yang bisa Anda lihat di Indonesia, E01 tes marketnya masih berjalan,” ujar Takaaki Hirama, Deputy Director Marketing PT YIMM di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

“Di negara lain seperti Taiwan, Jepang atau Eropa dan Vietnam, sudah ada EV di pasarnya dan kami mengumpulkan banyak informasi dari situ,” kata dia.

Hirama juga mengatakan, Yamaha menganggap netralitas karbon merupakan isu yang sangat penting. Meski begitu, menurutnya EV bukan solusi satu-satunya.

“Setelah kami merasa pasar Indonesia sudah konkret, pasti akan disiapkan (motor listrik),” ucap Hirama.

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Upaya ini membuat anak usaha PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power (PLN IP) turut mempercepat proses transisi energi mereka ke sumber-sumber energi bersih.

Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, mengatakan salah satu upaya yang sudah dilakukan pihaknya adalah dengan menekan penggunaan bahan bakar fosil. Salah satunya melakukan dedieselisasi terhadap Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali pada PLTS Hybrid Nusa Penida.

Perlu diketahui, dedieselisasi adalah proses pergantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang sebelumnya melayani kebutuhan masyarakat di daerah terisolir secara bertahap (hybrid) ke sumber energi baru terbarukan (EBT) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Di Nusa Penida, Bali beban puncak mencapai 11,3 MW, kami lakukan dedieselisasi pada PLTS Hybrid Nusa Penida 3,5 MW ditambah Battery Energy Storage System sebesar 3 MWh yang dapat berkontribusi 31 persen saat beban puncak. Listrik yang kami hasilkan bersih, karena fokus kami dalam menekan laju emisi," kata Edwin dalam keterangan resminya, Senin (7/10/2024).

Selain itu dalam menurunkan emisi karbon pada sektor produksi kelistrikan, Edwin mengaku juga sudah melakukan program cofiring yang merupakan program pemanfaatan biomassa sebagai energi primer pembangkit.

Hal ini merupakan salah satu inovasi dalam mengurangi konsumsi batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sehingga secara langsung turut meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Program cofiring ini menjadi salah satu terobosan kami untuk mengakselerasi transisi energi, meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi dan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sektor kelistrikan," tutur Edwin.

Berkat upaya ini, Edwin mengatakan PLN IP berhasil meraih penghargaan bergengsi dikancah Internasional. Yakni ajang ASEAN Energy Awards (AEA) 2024 di Vientiane, Laos.

Melalui 2 unitnya, PLN IP berhasil raih 2 penghargaan yakni PLN IP UBP Bali dengan predikat Winner of the On Grid Local Grid of The ASEAN Renewable Energy Project Awards 2024.

Kemudian ada PLN IP UBP Priok yang sukses meraih 2nd Runner Up of The Energy Management in Buildings and Industry pada kategori Large Industry of The ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practice Awards 2024.

"Pengembangan transisi energi bagi kami tak hanya sebuah program, namun telah menjadi komitmen berkelanjutan. Penghargaan ini jadi bukti keseriusan kami dalam mengelola manajemen energi sesuai ISO:50001," kata Edwin. (fdl/fdl)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku Utara, berhasil meraih sertifikasi internasional atas integrasi sistem kerja ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3).

Sertifikasi ini merupakan bukti nyata komitmen NHM dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Sistem ini resmi diterapkan sejak Januari 2024.

Keberhasilan NHM meraih sertifikasi ini dicapai setelah melalui serangkaian audit eksternal oleh tim auditor dari TSI Sertifikasi Internasional pada 20-22 Agustus 2024. TSI, yang merupakan salah satu badan sertifikasi terkemuka di Indonesia, mengirimkan auditor Kristiawan Hartanto, Luhut Martahi Tumbur, dan Susmoyo Adi untuk melakukan audit langsung di Tambang Emas Gosowong.

Mereka didampingi oleh jajaran manajemen, terutama dari Departemen Lingkungan (Environment) dan Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS/K3).

"Penerapan ISO ini dimulai dari penentuan konteks organisasi, perencanaan, hingga implementasi dan corrective action plan. Sertifikasi ini merupakan bonus dari keberhasilan implementasi ISO di NHM," ungkap Widi Wijaya, Manajer Environment NHM dalam siaran persnya, Sabtu (5/10).

Widi menambahkan bahwa penerapan ISO 14001 dan 45001 didasari oleh kebutuhan perusahaan untuk terus maju dalam pengelolaan aspek K3 dan lingkungan.

Proses implementasi tersebut mencakup identifikasi risiko, perencanaan yang matang, pelaksanaan, serta evaluasi berkala dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan K3 dan lingkungan.

"Proses pengembangan dan implementasi hingga siap untuk sertifikasi memakan waktu lebih dari enam bulan. Dengan diraihnya sertifikasi ini, NHM mendapatkan pengakuan internasional bahwa perusahaan telah menerapkan standar ISO dan secara periodik diaudit oleh badan sertifikasi ternama," tambah Widi.

Manajer OHS NHM, dr. Kuncoro, menambahkan bahwa program K3 dan lingkungan merupakan bagian dari Kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice).

Diraihnya sertifikasi ini memperkuat posisi NHM sebagai perusahaan tambang yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam operasionalnya.

"Dalam operasional pertambangan, kami senantiasa memenuhi regulasi pemerintah, khususnya dari Kementerian ESDM, melalui penerapan Sistem Manajemen K3 dan Sistem Manajemen Lingkungan. Integrasi sistem ISO 45001 dan ISO 14001 merupakan pengakuan internasional bahwa praktik pengelolaan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan telah diterapkan dengan baik. Pencapaian ini diraih berkat komitmen manajemen dan keterlibatan seluruh karyawan serta mitra kerja NHM," pungkas dr. Kuncoro.

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengalami deindustrialisasi dini, yakni sektor manufaktur menjadi tidak kompetitif sebelum mencapai puncak kejayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Edy dalam acara Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, di Jakarta pada Kamis (3/10/2024). Edy hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menjelaskan sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu sorotannya adalah pada kondisi industri manufaktur yang layu sebelum berkembang.

Dalam paparannya, Edy mencantumkan bahwa deindustrialisasi dini sebenarnya telah terjadi di Indonesia sejak 2001. Artinya, lebih dari 23 tahun Indonesia berjibaku dengan perlambatan kontribusi industri manufaktur, seperti dalam 10 tahun terakhir ketika kinerja manufaktur selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, perlambatan industri manufaktur tidak diiringi pertumbuhan signifikan di sektor lain, misalnya jasa. Hal itu pun menandakan terjadinya deindustrialisasi dini di Indonesia.

"Sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau ekonomi semakin maju itu makin besar peranan dari sektor jasa. Nah, di kita, deindustrialisasi terlalu dini, sebelum mencapai level mature industri kita sudah tidak kompetitif lagi," ujar Edy pada Kamis (3/10/2024).

Menurut Edy, secara alamiah memang akan terjadi proses transformasi perekonomian dari yang awalnya didominasi sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri. Hal itu terjadi di banyak negara maju sejak dahulu.

Pada tahap akhir, peran dominan sektor industri beralih ke sektor jasa. Peralihan itu ditandai dengan semakin besarnya porsi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi industri manufaktur tidak lantas tersisihkan.

Sayangnya, di Indonesia justru kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun karena performa industrinya yang tidak stabil.

Dia menyoroti bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga tidak baik-baik saja. Dalam tiga bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi atau di bawah 50, dengan angka terakhir per September 2024 di 49,2.

"Sementara sektor jasa yang berkembang itu jasa-jasa yang, kalau boleh dikatakan, tidak menjamin kesejahteraan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor II /MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

“Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi, kelompok DPD pada tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi,” ujar Bamsoet.

Sebagaimana, lanjut dia, dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai 2002.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Eem Marhamah Zulfa membacakan usulan Fraksi PKB. Usulan tersebut meminta MPR untuk mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sekaligus memulihkan nama baik Gus Dur.

“Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6 secara sosiologis dan historis akan menjadi legasi besar bagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024,” katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara soal pencabutan TAP MPR terkait Gus Dur. Menurutnya,poin-poin yang dipaparkan oleh fraksi PKB secara legal memiliki dasar yang kuat akan jasa-jasa Gus Dur.

"Bahwa proses politik yang menggantikan Gus Dur tidak boleh menjadi beban pribadi sehingga penggantian kekuasaan itu tidak terbebankan kepada pribadi Gus Dur. Artinya, politik memang telah menjatuhkan Gus Dur, tetapi nama baik Gus Dur yang tidak kriminal, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat tindakan-tindakan yang inkonstitusional itu direhabilitasi," ujar Cak Imin di kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2024).

Cak Imin juga melihat jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme, mencairkan hubungan agama dan negara, itu menjadi cukup alasan yang kuat untuk MPR memberi rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II /MPR/2001 dan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6.

Dia juga memberi alasan soal pemberian rekomendasi pencabutan dua TAP MPR terkait Gus Dur baru dilakukan di akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024.

"Ya memang hanya ada sidang sekarang. Sidang tahunan kan tidak memberi forum pada fraksi ini, hanya satu-satunya forum fraksi bisa menyampaikan sekarang. Sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi secara khusus akan memberikan kekuatan argumen bahwa Gus Dur lah yang menjadi pahlawan nasional," ucap Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) secara resmi mencabut ketetapan terkait dengan pemberhentian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku Presiden Keempat RI yang tertuang dalam ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa MPR mengambil keputusan tersebut lantaran surat usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan itu pun diresmikan dalam Rapat Gabungan MPR pada dua hari sebelumnya pada Senin, 23 September.

"Pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR nomor II/MPR/2001, tentang pertanggung jawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," katanya dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan Periode 2019-2024, Rabu (25/9/2024).

Bamsoet menekankan bahwa bahwa keputusan mencabut itu dilakuka untuk memulihkan nama baik Gus Dur yang juga tertuang melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6.

"Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6 secara sosiologis dan historis akan menjadi legasi besar bagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa keputusan dari lembaga yang dinahkodainya tersebut merupakan bentuk langkah rekonsiliasi nasional.

"MPR yang saya hormati, seluruh hal di atas dilaksanakan oleh pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional," pungkas Bamsoet.

Sekadar infomrasi, dalam TAP MPR Nomor II Tahun 2001 tertuang bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001 yang dinilai merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi.

Dalam beleid yang sama sehubungan dengan itu, MPR perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Dalam pasal dua di TAP tersebut tertulis bahwa MPR memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPR Nomor 2 VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia itu. Adapun, surat yang ditetapkan pada 23 Juli 2001 itu terjadi kala MPR di bawah pimpinan Amien Rais.

Jakarta -

Yamaha telah menguji dua model motor listriknya di Indonesia. Namun, hingga sekarang Yamaha belum juga menjual motor listrik. Berbeda dengan kompetitornya, Honda, yang telah meluncurkan motor listrik Honda EM1 e: di Indonesia.

Menurut Deputy Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Takaaki Hirama, pihaknya memang telah menguji coba motor listrik di Indonesia. Namun, belum ada keputusan untuk peluncuran motor listrik Yamaha.

"Jadi kami masih mengembangkan terus kendaraan listrik dan sembari akan melihat kesiapan pasar. Belum ada rencana apa pun terkait produksi massal, modelnya seperti apa. Kalau pasarnya sudah benar-benar siap pasti kami juga akan meluncurkannya," kata Takaaki Hirama kepada wartawan saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

Takaaki Hirama melanjutkan, pihaknya telah menyelesaikan tes motor listrik Yamaha E01 dan Neos di Indonesia. Yamaha juga telah menjual motor listrik di beberapa negara. Tapi untuk Indonesia, belum ada keputusan soal peluncuran motor listrik.

"Di Vietnam kita memang menjual Neos, tapi itu bukan berarti penjualannya lancar-lancar saja karena memang pasarnya masih kecil. Jadi memang sampai saat ini belum ada keputusan apa pun (jual motor listrik), masih ada beberapa hal ini dan itu. Neos dijual di Eropa dan Vietnam, produk itu sangat bagus sehingga masuk kategori premium. Jadi bukan untuk volume massal yang akan digunakan sehari-hari," bebernya.

Meski begitu, bukan berarti Yamaha mengesampingkan teknologi kendaraan ramah lingkungan. Yamaha menganggap serius teknologi motor listrik dan kendaraan ramah lingkungan lainnya.

"Yamaha sudah menyatakan secara jelas untuk mencapai target netralitas karbon. Jadi bukan hanya kendaraan listrik, kita juga mengembangkan teknologi lainnya. Jadi Yamaha itu mengambil langkah serupa dengan Toyota (multi-pathway). Salah satunya pengembangan teknologi hidrogen. Anda tahu tidak, mobil prototipe hidrogen yang sedang diuji coba Lexus? Itu pengembangan mesinnya ada peran dan campur tangan dari Yamaha," ungkapnya.

(rgr/din)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraih dana segar Rp22 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (17/9/2024). Nilai yang yang dimenangkan itu setara dengan 34,53% dari total penawaran masuk yang mencapai Rp63,70 triliun.

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, ada tujuhseri SUN yang dilelang pada hari ini.

Jumlah itu termasuk 2 seri baru dan 5 seri reopening. Lebih terperinci, delapan seri SUN yang dilelang ialah seri SPN03241218 (new issuance), SPN12250918 (new issuance), FR0104 (reopening), FR0103 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Emisi baru SUN seri FR0103 mendapat penawaran terbesar dari investor dengan akumulasi senilai Rp26,19 triliun. Adapun, kisaran yield tertinggi dan terendah untuk SUN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2030 pada level 6,42% dan 6,40%.

Selain FR0103, SUN seri FR0104 juga menjadi incaran investor dengan nilai penawaran masuk sebesar Rp16,02 triliun. Adapun, total penawaran yang masuk sebesar Rp63,70 triliun.

Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp22 triliun pada lelang SUN hari ini. Hal tersebut mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2024, dan kondisi kas negara terkini.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan menuturkan permintaan investor secara keseluruhan masih dominan pada SUN tenor 6 dan 11 tahun, dengan jumlah incoming bids dan awarded bids masing-masing sebesar 66,27% dari total incoming bids dan 67,27% dari total awarded bids.

"Jumlah incoming bids dari investor asing pada lelang SUN hari ini mencapai Rp9,76 triliun. Mayoritas dari incoming bids tersebut berada pada SUN tenor 11 tahun sebesar Rp5,65 triliun atau 57,88% dari total incoming bids investor asing, dan dimenangkan sebesar Rp1,81 triliun atau 8,23% dari total awarded bids," kata Deni, Selasa (17/9/2024).

Dia juga menjelaskan seiring dengan tingginya minat investor dan kondisi pasar SBN yang terus membaik, Weighted Average Yield (WAY) obligasi negara yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini turun sebesar 1 sampai dengan 11 bps apabila dibandingkan dengan level WAY lelang SUN sebelumnya.

Deni juga mencermati menjelang FOMC Meeting pekan ini market terlihat risk-on dengan probabilitas pemangkasan suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate 50bps sebesar 60%. Sesuai ekspektasi pasar, ekonomi AS mulai melemah dengan turunnya tingkat inflasi CPI AS bulan Agustus menjadi 2,5% yoy atau terendah sejak Februari 2021 dari 2,9% bulan sebelumnya dan inflasi PPI AS bulan Agustus 1,7% yoy yang terendah dalam 6 bulan terakhir dari 2,1% bulan sebelumnya.

Minat investor pada lelang SUN hari ini kembali meningkat dengan total incoming bids mencapai Rp63,7 triliun naik dari Rp45,49 triliun pada lelang SUN sebelumnya.

"Katalis positif juga didorong solidnya perekonomian domestik, seperti meningkatnya pertumbuhan penjualan ritel di Indonesia menjadi 4,5% yoy pada bulan Juli 2024 dari 2,7% yoy pada bulan sebelumnya," ucapnya.

Jakarta: Tidak hanya resmi menjual realme 13 di Tanah Air, realme Indonesia juga menghadirkan varian TWS terbaru mereka yaitu realme Buds T01. Perangkat earphone wireless ini menawarkan kualitas audio unggulan dengan harga ramah kantong yaitu Rp299.000.

“Bersamaan dengan peluncuran realme 13, realme juga meluncurkan produk AIoT terbaru, realme Buds T01, yang melengkapi portofolio perangkat audio nirkabel realme dengan menghadirkan kualitas audio terbaik di segmennya,” ungkap risva Angnieszca PR Lead Realme Indonesia.

relame Buds T01 diklaim menawarkan keunggulan di audio jernih dan daya tahan baterai yang panjang. Di sini disajikan audio dari Dynamic Bass Driver berukuran 13mm yang diklaim menghasilkan kualitas audio terbaik untuk berbagai kebutuhan hiburan.
BACA JUGA: Review realme 13, Hape All-Rounder Gaming Bintang Lima di Harga Rp2 Jutaan

Fitur lain yaitu AI ENC Noise Cancellation for Calls, membuat suara pengguna lebih jernih saat melakukan panggilan telepon atau berbicara dalam meeting. Jadi dengan harga yang terjangkau, pengguna tetap akan mendapatkan TWS dengan fitur peredam suara bising.

Pada daya tahan baterainya, realme Buds T01 diklaim mampu menyediakan masa pakai hingga 28 jam. Bagi pengguna TWS untuk bermain game di smartphone, di sini ada fitur 88ms Super Low Latency dan koneksi Bluetooth 5.4 sehingga meminimalisir terjadinya lag dari audio.

realme Buds T01 juga memiliki rating IPX4 untuk kemampuan tahan air. TWS ini ditawarkan pada harga normal Rp299.000 dan pada periode flash sale tanggal 8-15 Agustus 2024 harganya menjadi Rp199.000.

realme Indonesia juga mengumumkan penyelenggaraan realme Fan Festival yang bakal berlangsung di Shenzhen, Tiongkok. realme Fans berkesempatan untuk datang ke kantor pusat realme dan menyaksikan teknologi pengisian cepat baterai tercepat di dunia dari realme.

(MMI)