BADUNG, investor.id – Beberapa pelaku usaha asal Korea Selatan disebut-sebut telah menyatakan minat untuk berinvestasi di sektor asuransi Indonesia. Sayangnya, masih ada hambatan bagi mereka untuk merealisasikan niat itu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan saat ditemui di sela-sela acara 28th Indonesia Rendezvous yang digelar di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, yang diselenggarakan pada 9-12 Oktober 2024.

Dia menerangkan, minat itu disampaikan asosiasi asuransi umum Korea yakni The General Insurance Association of Korea (GIAK) dalam acara 28th Indonesia Rendezvous tersebut. Minat perusahaan-perusahaan asuransi asal Korea akan ditindaklanjuti oleh AAUI.

“Dari mereka sebetulnya ada beberapa (minat investasi), cuma memang kesulitannya mencari partner lokal di Indonesia, ya. Ini kita juga lagi bantu nanti komunikasikan dengan regulator,” jelas Budi.

Menurut Budi, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memang melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Apalagi sektor asuransi Tanah Air punya potensi besar dan belum banyak digarap. Dengan demikian, ia yakin investasi dari Korea tak hanya selesai pada tataran wacana, namun bisa sampai tahap realisasi.

“Kita melihat selama ini Korea melakukan investasi di Indonesia cukup masif. Pertumbuhannya cukup signifikan. Dan mereka anggap kita sebagai saudara juga, ya sama-sama dari regulatornya juga, sudah dekat, banyak kerjasama,” ujar dia.

Industri asuransi yang punya karakteristik padat modal tentu menyambut baik minta investasi itu. Minat itu jadi angin segar bagi perusahaan asuransi lokal yang belakangan dihadapkan pada tantangan pemenuhan ekuitas minimum dalam dua tahap pada 2026 dan 2028.

Di samping itu, AAUI bersama GIAK telah melakukan diskusi secara intens dalam suatu pertemuan. Budi mengungkapkan, pertemuan itu akan dilanjutkan dengan kesepakatan bersama (MOU) mengenai kerja sama pengembangan artificial intelligence (AI) di sektor asuransi dan transfer knowledge mengenai asuransi wajib third party liability (TPL).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BADUNG, investor.id – Bisnis asuransi kredit merangsek masuk ke posisi kedua sebagai lini terbesar di sektor industri asuransi umum. Namun, asuransi kredit jadi penyumbang klaim terbesar di sektor ini.

Sebagai gambaran, pendapatan premi yang dicatatkan perusahaan asuransi umum untuk lini bisnis asuransi kredit adalah sebesar Rp 10,58 triliun, meningkat 26,0% year on year (yoy) pada semester I-2024. Asuransi kredit di bawah satu tingkat dari lini asuransi properti dan sedikit lebih besar dari asuransi kendaraan bermotor yang sedang lesu.

Dari sisi klaim yang dibayarkan, asuransi kredit mencatat Rp 8,30 triliun atau meningkat 35,4% (yoy) sepanjang paruh pertama tahun ini, sekaligus menandai nilai klaim terbesar dari seluruh lini bisnis asuransi umum dengan kontribusi 36,8%. Dari sisi profitabilitas, rasio klaim masih terbilang tinggi yaitu 72% pada semester I-2024, kendati memang menurut dari posisi 78%.

Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila menjelaskan, OJK sejak awal tahun ini mendorong pemahaman yang lebih baik tentang asuransi kredit kepada berbagai pemangku kepentingan terkait. Hasil diskusi dengan asosiasi membuahkan tiga hal penting menyikapi kondisi bisnis asuransi kredit supaya lebih sehat dan berkelanjutan.

Pertama, manajemen perusahaan asuransi harus memastikan kecukupan preminya. Menurut Iwan, perusahaan asuransi tak akan bertahan dengan menetapkan tarif premi 0,75% sampai dengan 1% kepada suatu bank, jika rata-rata rasio kredit macet (non performing loan/NPL) berada jauh lebih tinggi.

Kedua, manajemen perusahaan asuransi umum perlu melakukan pengelolaan kewajiban secara bertanggung jawab dan bijaksana. OJK menyadari bahwa klaim asuransi kredit memang akan jarang ditemui pada tahun pertama, tetapi risiko masih sangat mungkin terjadi mengingat karakteristik pertanggungan jangka panjang dengan kurun 5-15 tahun.

“Jadi (misal) kalau kita terima 1.000, klaimnya cuma 10-20 di tahun pertama. Munculnya di tahun ketiga atau keempat, nah ini perusahaan harus me-manage kewajibannya supaya ketika klaim besar tumbuh, dia punya cadangan premi untuk membayar itu,” ujar Iwan di konferensi 28th Indonesia Rendezvous di Badung, Bali, baru-baru ini.

Asuransi Akses SLIK

Jurus ketiga dari OJK untuk menekan lonjakan klaim asuransi kredit adalah dengan memperbolehkan perusahaan asuransi mengakses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ketentuan terkait sudah diterbitkan dan akan segera dimanfaatkan industri.

“Jadi sebenarnya kita membuka akses SLIK itu ‘perdebatan dan perjuangan besar’. Karena tadinya ini kan cuma bisa diakses perbankan. Sekarang ini kami mendorong perusahaan asuransi yang punya asuransi kredit punya akses,” jelas Iwan.

Timbal baliknya, kata dia, perusahaan yang memasarkan produk asuransi kredit harus ikut menyampaikan laporan ke dalam SLIK dengan data yang benar, tepat waktu, dan akurat. Mereka dituntut untuk menjaga kualitas data yang disampaikan, karena jika tidak, maka akan ada pinalti yang menantinya.

Terdapat beberapa tujuan OJK mendorong perusahaan asuransi bisa mengakses SLIK. Pertama, agar perusahaan asuransi tak lagi ‘membeli kucing dalam karung’. Artinya, risiko yang ditanggung pihak asuransi bukan merupakan portofolio kredit yang buruk. Perlindungan asuransi hanya bisa diberikan kepada kredit-kredit yang benar-benar layak.

Iwan bilang, hanya debitur dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2 yang semestinya bisa mengakses kredit. Tapi sayangnya, perusahaan asuransi sebelumnya tak bisa mengetahui hal itu karena tak bisa mengakses SLIK.

“Selama ini perusahaan asuransi merasa tak punya feasibility, nah sekarang feasibility itu ada. Jadi perusahaan asuransi juga harus ada PKS (perjanjian kerja sama) dengan bank, untuk memastikan bahwa yang masuk itu hanya yang eligible,” urai Iwan.

Tujuan kedua, mendorong perusahaan untuk meningkatkan manajemen risiko terkait pencadangan asuransi kredit. Iwan menerangkan, perusahaan asuransi harus secara rutin melakukan pengecekan data nasabah dalam SLIK. Jika terjadi peningkatan risiko, maka perusahaan asuransi harus mengubah atau meningkatkan pencadangannya.

“Jadi misalnya Iwan masuk saat kol 1, tapi saat akhir bulan dia sudah kol 4, itu cadangan preminya harus diubah. Kenapa? Karena risikonya makin besar,” terang Iwan.

Iwan mengatakan, dengan pendekatan semacam ini, OJK berharap lini asuransi kredit dapat bertumbuh secara sehat dan baik di masa mendatang. Pada gilirannya, industri asuransi juga berperan lebih mendukung perekonomian nasional.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BADUNG, investor.id – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan bahwa kondisi hardening market masih akan dialami industri asuransi dan reasuransi pada tahun 2025. Namun, dampak transmisinya ke industri dalam negeri akan lebih jinak dibandingkan beberapa tahun belakangan ini.

Ketua Umum AAUI, Budi Herawan menyampaikan, pasar industri asuransi dan reasuransi global semestinya tak lagi dalam kondisi hardening, kendati masih ada sisa-sisa dampak yang akan dirasakan. Dengan demikian, industri reasuransi dalam negeri juga masih akan merespons dengan beberapa pembatasan.

“Tapi kalau pricing-nya sendiri, retrosesi, reasuransi treaty non-proportional, kemungkinan sih bisa sama. Tapi semuanya juga tergantung kepada result-nya dari masing-masing perusahaan reasuransi,” ungkap Budi disela-sela acara 28th Indonesia Rendezvous di Kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, baru-baru ini.

Situasi hardening market di industri asuransi dan reasuransi mendorong para pemain mesti menyesuaikan kebijakan seperti aspek underwriting, marketing, isi produk, perubahan term & condition, manajemen risiko, hingga potensi mengerek tarif premi yang lebih tinggi.

Ini memungkinkan terjadi karena industri dalam negeri tak mampu sepenuhnya dapat menyerap risiko yang ada, sehingga melempar sebagian bisnis yang ada kepada reasuransi luar negeri.

Sementara kondisi di pasar asuransi global terbilang ketat, lantaran kenaikan klaim secara signifikan karena risiko tertentu. Hal tersebut mendorong asuransi dan reasuransi global memperbarui kemampuan penyerapan risiko dan tentunya tarif premi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, situasi hardening market ini akan ditransmisi beberapa lini bisnis seperti asuransi properti, asuransi engineering, dan marine hull. “Harapannya sih akan sedikit melunak, semoga. Karena pasar internasional juga melihat prospek yang bagus di Indonesia," imbuh dia.

Kabar Tiga Lini Bisnis Lain

Di samping risiko pasar itu, Budi juga menyorot sejumlah lini asuransi lainnya yang mungkin terjadi pengetatan dari dalam negeri. Pertama, yaitu lini asuransi kesehatan yang mencatat loss ratio sampai dengan 140%.

Kedua, yaitu lini asuransi kredit. Pengetatan lini asuransi itu dipercaya bisa diredam seiring terbitnya aturan terbaru yakni POJK 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, yang salah satunya mengatur membagi risiko antara perusahaan asuransi dan pihak kreditur.

“Semoga dengan adanya POJK yang baru itu juga akan membantu perbaikan dengan adanya resharing dengan pihak perbankan. Terus ada batasan-batasan biaya akuisisi,” ujar Budi.

Ketiga, adalah asuransi kendaraan bermotor. Tantangan pada lini tersebut adalah menurunnya penjualan baik mobil maupun motor. AAUI juga mengendus dugaan penurunan bisnis ini karena semakin sulitnya masyarakat mendapatkan akses kredit kendaraan bermotor imbas masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Budi menuturkan, banyak dari masyarakat masuk daftar hitam SLIK karena gagal bayar pinjaman online (pinjol). Mereka terperosok semakin dalam karena terjebak tagihan utang yang tak terbayarkan karena bermain judi online. Alhasil, segmen masyarakat ini kesulitan untuk mendapat pinjaman lagi dari sektor jasa keuangan, termasuk kredit kendaraan bermotor.

“Ini tantangan lagi bagi industri perasuransian dan tentunya regulator bagaimana bisa ke depannya lebih menekan masyarakat itu bijak menggunakan pinjaman online maupun terkait judi online. Apalagi pinjaman online yang digunakan untuk judi online. Ini PR pemerintahan baru juga,” tandas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BADUNG, investor.id – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan terdapat keluhan dari tiga perusahaan asuransi umum yang mengalami pembajakan aktuaris. Praktik semacam ini dinilai menjadi ironi, mengingat masih banyak perusahaan asuransi yang bahkan tak memiliki aktuaris.

“Ini sangat ironis banget, saya benar-benar prihatin,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan saat ditemui di Kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Dia menerangkan, hanya dalam kurun beberapa hari menyambangi Bali dalam rangka menyelenggarakan 28th Indonesia Rendezvous, terdapat tiga perusahaan asuransi umum yang menghubungi bahwa aktuarianya telah dibajak oleh perusahaan lain. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) telah mengimbau supaya setiap perusahaan tak melakukan pembajakan aktuaris, khususnya di sektor perasuransian.

“Masalah aktuaria saja belum beres ini, Pak Iwan kami mohon, masih terjadi pembajakan. Saya di Bali ini mendapat tiga WA, teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak membajak,” beber Budi, di hadapan Iwan Pasila yang menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Menanggapi keluhan itu, Budi bilang, AAUI akan segera melayangkan surat kepada sejumlah perusahaan asuransi yang bertindak sebagai perompak itu. Menurut Budi, kejadian semacam ini tak bisa ditoleransi oleh asosiasi.

“Saya akan surati segera bahwa ini perbuatan yang tidak ditoleransi. Kita ini (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi di sisi lain masih terjadi bajak membajak,” ujar Budi.

Mengacu data OJK sampai dengan 20 September 2024, ada 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. OJK telah mewajibkan untuk setiap perusahaan asuransi memiliki aktuaris. Namun sampai 20 September 2024, terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pihak pengawas dari OJK telah dan memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BALI. PT Asuransi Umum SeaInsure menyatakan akan melakukan sejumlah upaya untuk mendorong kinerja perusahaan ke depannya. Direktur Utama Asuransi Umum SeaInsure Bambang Sudjatno mengatakan salah satu upayanya, yakni terus melakukan inovasi.

"Selain itu, kami juga mencoba mencari peluang pasar yang baru dan meningkatkan kerja sama dengan partnership-partnership yang sesuai dengan kategorisasi kami," ucapnya saat ditemui di acara AAUI 28th Indonesia Rendezvous di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/10).

Lebih lanjut, Bambang menerangkan upaya tersebut tentunya perlu dukungan dari para agen perusahaan. Sebab, dia bilang agen bagian dari ekosistem asuransi dan sangat dibutuhkan oleh industri asuransi.

"Tentu perusahaan asuransi masih akan terus mempertahankan eksistensi agen untuk mendukung kinerja ke depan," katanya.

Sementara itu, Bambang menilai positif bahwa ke depannya akan ada digitalisasi yang begitu masif di industri. Dia menyebut digitalisasi menjadi sesuatu yang memang tidak mungkin dihindari karena bagian dari evolusi.

"Intinya, segala sesuatu yang berubah itu harus disikapi secara positif. Teknologi juga harus bisa dielaborasikan dengan hal-hal lain," ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Asuransi Umum SeaInsure mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 379,46 miliar per kuartal III-2024. Nilai itu tumbuh sebesar 517,41%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 61,46 miliar.