Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang mencakup bantuan sosial atau bansos pada tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp504,7 triliun, tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah.

Anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 dalam menjelaskan Anggaran Tematik 2025 dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan pada Jumat (16/8/2024).

Apabila dirinci, anggaran Rp504,7 triliun dimaksudkan untuk melanjutkan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP Kuliah, hingga penguatan graduasi, kemudian kartu kesejahteraan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Jika dikomparasi, angka tersebut lebih tinggi dari Perlinsos 2024 yang mencapai sebesar Rp496,8 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar Rp7,9 triliun.

Diberitakan sebelumnya, jika melihat secara historis anggaran Perlinsos cenderung naik turun. Contohnya, pada 2019 anggaran mencapai Rp317,4 triliun. Kemudian, 2020 tembus Rp455,6 triliun. Sementara, pada 2021 turun menjadi Rp368 triliun dan 2022 mencapai Rp433,6 triliun.

Adapun, anggaran Perlinsos tahun sebelumnya mencakup anggaran Bantuan Sosial (Kemensos); Program bantuan pendidikan (PIP, KIP); Jaminan Kesehatan (PBI JKN); Subsidi pupuk, listrik, LPG dan BBM, Subsidi bunga KUR UMKM serta dalam berbagai program di berbagai Kementerian/Lembaga.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan perlinsos yang mencapai rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa anggaran perlinsos bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh subsidi energi dalam pos perlinsos memiliki ketergantungan akan hal tersebut.

"Secara historis anggaran untuk subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam program perlinsos, dalam kurun waktu 2019—2023, rata-rata porsi subsidi energi terhadap program perlinsos sebesar 34,1%," jelas kepada Bisnis, Selasa (21/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk bantuanberas yang akan dilanjutkan pada semester kedua 2024.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menjelaskan bantuan tersebut akan diperpanjang untuk periode 3 bulan, yaitu untuk periode Agustus, Oktober, dan Desember.

“Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan, yaitu pada Agustus, Oktober, dan Desember untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp11 triliun,” katanya.

Adapun, sepanjang semester I/2024, Kementerian Keuangan mencatat anggaran perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp176,7 triliun, tumbuh 1,6% secara tahunan.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi anggaran perlindungan sosial melalui kementerian dan lembaga (K/L) telah mencapai Rp77,3 triliun pada semester pertama 2024.

Dari jumlah tersebut, anggaran perlindungan sosial yang direalisasikan Kementerian Sosial adalah sebesar Rp37,5 triliun, di antaranya untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp24,3 triliun untuk bantuan iuran PBI program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan BP kelas III bagi 56,0 juta peserta.

Lebih lanjut, anggaran yang direalisasikan Kemendikbudristek dan Kemenag mencapai Rp14,9 triliun, serta melalui Kemenaker terealisasi sebesar Rp0,3 triliun, serta BNPB sebesar Rp0,2 triliun.

IDXChannel -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah sepanjang semester I 2024 ini tembus Rp1.398 triliun. Angka tersebut naik sebesar 11,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan bengkaknya belanja negara karena pemberian perlindungan terhadap daya beli masyarakat yang mengalami koreksi sepanjang semester I 2024.

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7/2024).

Dia merinci komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), di dalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 triliun (76,4 BPP).

Seperti, program PKH mendapat aliran Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan pendapatan negara sepanjang Semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy).

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11 persen (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2 persen seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11 persen.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen dengan membaiknya kinerja BUMN," kata dia.

(FRI)