Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sampai saat ini belum ada kepastian terkait jadi atau tidaknya badan tersebut dibentuk.

Di sisi lain, akan ada tiga Wakil Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo. Suharso menilai adanya tiga wakil tersebut membuat Badan Penerimaan Negara tidak perlu dibentuk saat ini.

“Saya kira dengan ada wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu,” kata Suharso kepada wartawan di Istana Negara Jakarta usai hadiri jamuan makan siang bersama Presiden Jokowi, Jumat (18/10).

Saat disinggung apakah Bappenas turut diajak terkait pembentukan badan baru tersebut, Suharso menjawab diplomatis saja. Ia menyerahkan persoalan itu kepada menteri penerusnya.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan agar pemerintahan ke depan memiliki rencana pembangunan yang terukur.

“Menurut saya pertama persiapan menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah teknokratik lima tahun ini sehingga punya peta jalan selama 5 tahun mau apa saja yang diprioritaskan,” ungkap Suharso.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait hal tersebut. Ia hanya tersenyum saat dimintai tanggapannya.

"Tunggu pengumuman besok, tunggu pengumuman kabinet," ujar Sri Mulyani.

Begitu juga dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang tak berbicara banyak soal pembentukan badan baru tersebut. Ia meminta agar menunggu pengumuman resmi setelah Prabowo resmi dilantik.

“Tunggu pengumuman besok, tunggu pengumuman kabinet,” tutur Airlangga.

Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabarnya, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum bisa terwujud.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara.

Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberika 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga di tempat yang sama.

Kabarnya, Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo.

Sri Mulyani sendiri telah menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Selama ini penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai memang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia menargetkan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036-2038 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sejumlah caranya.

Suharso mengatakan pihaknya optimis Indonesia dapat lepas dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan menengah. Sebab, dia sudah menggandeng pakar-pakar dari universitas terbaik dunia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

"Kita melakukan suatu analisa, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia, dengan Harvard kita melakukan dynastic growth sedemikian rupa. Apakah kita ini pada rel yang benar atau tidak, pas atau tidak, karena kita harus juga melakukan komparasi dengan negara-negara yang lain. Kenapa misalnya pertanyaan besar lama sekali kita middle income trap," kata Suharso dalam acara CEO Forum yang disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan China yang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tertinggi tahun depan. Dia menyebut saat ini pendapatan per kapita China hampir menyentuh batas ambang negara pendapat tertinggi US$ 14.000.

"China sebentar lagi dia akan graduate, karena threshold-nya untuk tahun depan sekitar US$ 14 ribu. Sekarang threshold untuk high income country itu kira-kira sekitar US$ 14.040. Sekarang kita di angka U$ 5.000-an. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa seperti itu? Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Saya berani mengatakan secara dynastic growth yang kita lakukan kita seharusnya mampu," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu cara untuk terlepas dari middle income trap dengan cara menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Saat ini, angka ICOR Indonesia tertinggi di level 6. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%.

Apabila angka Icore Indonesia bisa diturunkan di level 5, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

"Maka pertanyaannya besarnya bagaimana kita menurunkan ICOR. Itu soal efisiensi dipimpin oleh Pak Luhut kita lakukan digitalisasi birokrasi dan seterusnya, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional tapi yang harus ditingkatkan dikerjakan sampai di tingkat yang paling bawah karena itu harus dirasakan dan juga mendapatkan respon dari publik, dari para CEO," terangnya.

Dia juga menyoroti banyaknya pekerja Indonesia yang rata-rata kerja 20 jam per minggu, dibayar hanya Rp 500.000-an. Padahal idealnya, harus dibayar dengan Rp 2.250.000 per minggu dengan durasi jam kerja yang sama.

"50 juta pekerja itu ke bawah, kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp 500.000-an pertanyaannya untuk menjawab potensi tadi itu sekaligus menurunkan ICOR meningkatkan penduduk produktivitas itu, adalah apakah ada pekerjaan yang 20 jam rata-rata naik jadi 30 jam yang diperoleh akan jauh lebih besar atau dibayar 20 jam, tapi kualitas pekerjaannya itu membuat mereka dibayar Rp 4 juta per minggu akan beda," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

“Kita berkumpul dengan niat besar untuk mengubah wajah perkelapaan Indonesia di Tanah Air,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peluncuran peta jalan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Dewan Kelapa Indonesia, serta mitra internasional, seperti International Coconut Community dan Roemah Kelapa Indonesia.

Selain itu juga melibatkan Himpunan Sabut Kelapa Indonesia (HIPSKI), Gabungan Pengusaha Nata De Coco Indonesia (GAPNI), Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI), dan asosiasi-asosiasi lainnya yang terkait.

"Kita semua di sini bertanggung jawab atas kemajuan di masa depan, dan saya yakin kelapa akan mendapatkan posisi tawarnya di dunia, terutama dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini dan permintaan yang semakin tinggi untuk produk yang ramah lingkungan,” ungkap Suharso.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan internationalcoconutcommunity turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

“Ke depan, kami ingin memperluas kerjasama dalam pengembangan data melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penginderaan jarak jauh dan bigdata analysis yang sudah dimulai oleh pelaku usaha maupun oleh Kementerian Pertanian,” ucap Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berterima kasih terhadap seluruh mitra terkait, termasuk perwakilan dari PT Pulau Sambu, PT Cargill Indonesia, PT Sasa Inti, CV Sentra Inovasi Kelapa, dan PT Bangki Daya Kreasindo yang menjadi tempat observasi dan diskusi Bappenas mengenai kelapa sekaligus isu-isu pengembangan dari komoditas tersebut.

“Kami terbuka untuk membangun kolaborasi ke depan lebih baik dan semoga satu ikhtiar bersama ini bisa dilaksanakan bersama melalui kolaborasi yang kuat,” kata dia.

Indonesia menetapkan target untuk meningkatkan nilai ekspor kelapa hingga 10 kali lipat dalam 20 tahun ke depan yang didukung dengan peningkatan produksi kelapa unggul, riset, serta inovasi untuk diversifikasi produk kelapa.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengharapkan hilirisasi kelapa Indonesia bisa menjadi pengungkit kesejahteraan para petani dan masyarakat umum yang berkecimpung di sektor tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

“99 persen luas areal kelapa di Indonesia ini dilakukan usahanya oleh masyarakat (berstatus perkebunan rakyat). Karena itu, kita berharap hilirisasi kelapa Indonesia ke depan ini bisa menjadi pengungkit untuk mensejahterakan para petani atau masyarakat pada umumnya yang berkecimpung di perkelapaan,” ucapnya.

Peluncuran peta jalan ini diharapkan akan membawa Indonesia menjadi pemimpin global dalam perkelapaan.

Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar ke-2 di dunia setelah Filipina dengan jumlah produksi mencapai 2,83 juta metrik ton (MT) pada 2023 yang dapat mengekspor komoditas tersebut senilai 1,55 miliar dolar AS dengan pangsa 38,3 persen dari total ekspor dunia.

Tujuan ekspor utama kelapa Indonesia di antaranya Tiongkok, Malaysia, dan Singapura dengan produk ekspor utama minyak kelapa, santan kelapa, arang kelapa, dan kelapa parut.

Peringkat Indonesia di posisi kedua kalah dari Filipina sejak tahun 2020 dalam hal luas dan volume serta pengekspor kelapa dan turunannya (dalam nilai maupun ragam).

Catatan lainnya ialah produktivitas kelapa di Tanah Air stagnan di angka 1,1 ton per ha, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sebanyak 378.191 ribu ha tanaman tak menghasilkan (tua/rusak) dengan kemampuan replanting 6-10 ribu ha per tahun, lalu 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak ekspor 0 persen.

Selanjutnya yaitu 52,34 persen pemanfaatan kelapa dalam bentuk kopra untuk diolah menjadi minyak kelapa, ada 3,68 juta ton air kelapa dibuang yang diperkirakan menghilangkan potensi sebesar 5,25 miliar dolar Amerika Serikat (AS), serta potensi nilai ekonomi dari sabut maupun tempurung kelapa yang terbuang/belum dimanfaatkan masing-masing sebesar 320 juta dolar AS dan 373 juta dolar AS.

Secara garis besar, dia menilai ada dua tantangan utama dalam hilirisasi kelapa.

Pertama ialah praktik budidaya konvensional, sehingga sulit memenuhi permintaan yang bersifat konsisten dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan cara pandang baru dalam mengembangkan komoditas kelapa.

“Kita sering kali kedodoran gitu kalau menghadapi permintaan. Jadi begitu kita menghadapi permintaan yang sifatnya itu continue dan consistent itu langsung kita terkapar. Kita tidak punya, padahal kesempatannya begitu punya besar. Jadi, saya kira ini baik sekali kalau pemerintah-pemerintah daerah mulai menghidupkan kalau memang ada kelapa-kelapa di daerahnya, itu bisa dilakukan peremajaan dengan baik dan bisa menghitung sedemikian rupa ketersediaannya secara continue, maka persoalan klasik atas discontinuesupply itu bisa kita atasi,” ungkap dia.

Kedua yaitu dampak perubahan iklim terhadap petani kelapa yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan dan menurunkan ketertarikan para petani untuk mengembangkan kelapa. Dalam hal ini, dia mengusulkan penerapan pertanian regeneratif sebagai solusi memulihkan lahan dan menjaga keanekaragaman hayati, terutama memelihara kesehatan tanah.

Dengan menyehatkan lahan melalui pola budidaya yang baik (good agricultural culture), penerapan polikultur, penggunaan sumber daya genomik dan bioteknik, serta pengembangan varietas bibit kelapa baru, maka akan menghindarkan dari krisis lingkungan.

“Tentu saja pemanfaatan IoT (InternetofThings), ArtificialIntelligence, dan pengetahuan yang lain, bigdataanalysis, mudah-mudahan memungkinkan petani mengoptimalkan cara pengelolaan perkebunannya, bagaimana pupuk digunakan, pengairan, penanganan hama penyakit, dan yang penting juga bagaimana petani bisa langsung punya akses terhadap harga dan kebutuhan pasar, sehingga para petani memiliki posisi tawar yang baik,” kata Suharso.

Di sisi lain, ada berbagai peluang untuk mengembangkan hilirisasi kelapa yang telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Beberapa di antaranya adalah pasar global kelapa diperkirakan tumbuh 7,05 persen hingga tahun 2029 dengan permintaan terbesar dari Eropa, AS, serta China untuk produk makanan dan minuman, kosmetik, kesehatan, hingga tekstil.

Selain itu, Indonesia juga menguasai pasar gula kelapa dan briket shisha terbesar di dunia, potensi pasar dalam negeri sangat besar, adanya 278 industri pengolahan (83 persen di Jawa dan Sumatera), kemajuan riset dan inovasi produk masa depan yang multi manfaat (seperti karbon aktif, nano selulosa, hingga Medium Chain Triglyceride/MCT atau asam lemak pada minyak kelapa), dan potensi pendanaan hilirisasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Suharso, seluruh bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari air, daging buah, batang, daun, hingga akar. Diversifikasi produk turunan kelapa yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi antara lain menjadi kertas selulosa nata de coco, baterai listrik ramah lingkungan, bioavtur, hingga santan kelapa sebagai susu vegan.

“Tentu seluruh upaya ini harus sedemikian rupa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa diorkestrasi dan dengan demikian kalau bentuknya orkestrasi, pendekatannya adalah industri dan pasar yang lebih luas, sehingga kontinuitas dari supply terjaga, kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Model bisnis dan financialmodel juga tentu akan tersertakan sedemikian rupa, dan dengan demikian pembinaan petani-petani muda juga akan tertarik karena cara-cara pendekatan yang sesuai dengan zamannya,” ujar Menteri PPN.

Sebagai penutup, dia menegaskan bahwa para pemangku kepentingan terkait perkelapaan bertanggung jawab atas kemajuan komoditas tersebut agar memperoleh posisi tawar tersendiri di mata perdagangan global dan menyejahterakan masyarakat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyepakati kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Inggris untuk pembangunan berkelanjutan. Nantinya, pengusaha swasta juga didorong untuk masuk ke dalam kerja sama ini.

Saat ini, kerja sama masih berlangsung dalam skema government to government (GtoG) antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Indonesia. Ke depan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut kerja sama ini akan diikuti pebisnis dari Inggris maupun Indonesia.

“Jadi saya senang sekali bahwa ini kita membuat lagi satu MoU untuk lima tahun ke depan dan mudah-mudahan kerja sama ini juga akan diikuti dengan kerja sama antara para pebisnis baik dari Inggris dan di Indonesia yang masuk di aspek-aspek tertentu dari negara-negara tertentu,” kata Suharso di Menara Bappenas, Selasa (17/9).

Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds menyebut kunjungannya ke Indonesia kali ini untuk menandatangani kerja sama pembangunan berkelanjutan merupakan kunjungan pertamanya ke Asia sebagai menteri pembangunan. Anneliese juga menyebut dirinya sangat ingin Perdana Menteri Inggris baru Keir Starmer juga datang ke Indonesia beberapa waktu ke depan.

“Saya pasti akan mengatakan kepada pemerintah baru di UK bahwa saya ingin dia (PM Inggris Raya) datang ke Indonesia dan ini adalah pertemuan pertama saya ke Asia sebagai Menteri Pembangunan baru. Saya sangat ingin datang ke sini segera mungkin untuk belajar dari Anda (pemerintah Indonesia) tentang apa yang sudah Anda capai,” kata Anneliese.

Anneliese juga menyebut sebelumnya Inggris dan Indonesia sudah menandatangani berbagai kerja sama ekonomi melalui skema UK Export Finance dan Just Energy Transition Partnership (JET-P).

“Untuk investasi kami memiliki banyak shared-interest, kami sudah bekerja sama di beberapa daerah yang berbeda, termasuk melalui dukungan dari UK Export Finance dan juga dengan Just Energy Transition Partnership (JET-P).

Anneliese mengungkap Inggris mempercayai Indonesia dalam urusan perkembangan pembangunan berkelanjutan (SDGs) maupun pemahaman soal ekonomi hijau.

“Kami mengakui bahwa Indonesia tentu saja adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus berkembang dan negara ini menunjukkan ke seluruh dunia bagaimana untuk berkembang berdasarkan tidak hanya SDGs-nya tetapi juga nilai-nilai pemahaman ekonomi hijaunya juga,” pungkasnya.

Pembangunan tahap II di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal lebih berfokus untuk memaksimalkan aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pemerintah akan lebih memperbanyak investasi swasta.

“Tahap II IKN sekarang ini gilirannya stage yang kedua itu adalah untuk sebesar-besarnya untuk membentuk economic crowd dan economic crowd itu inisiasinya harus lebih banyak swasta. Jadi misalnya membuat kota itu kan harus betul-betul hidup bukan hanya sebagai kota administrasi,” kata Suharso di Menara Bappenas, Selasa (17/9).

Suharso bilang, pembangunan tahap II IKN akan mengutamakan pembangunan berbagai fasilitas seperti pertokoan, mal, rumah sakit, dan sekolah. Dalam proyek ini, keterlibatan swasta sangat diperlukan agar IKN sebagai kota menjadi kota yang hidup.

“Nah jadi tahap kedua ini akan lebih banyak ke sana misalnya pembangunan untuk pertokoan atau mal, pembangunan rumah sakit sekarang sudah mulai, kemudian sekolah-sekolah dan kemudian nanti apa namanya pembangunan yang lain lah untuk economic crowd,” lanjut Suharso.

Ia ingin IKN dapat ramai seperti di Jakarta. Suharso menyebut hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fasilitas publik bagi masyarakat yang tinggal di IKN.

“Economic crowd itu kan bentuknya seperti anda lihat di Jakarta ini, apa sih yang membuat orang jadi senang? Ada kafe kita sudah punya kafe di sana kan, untuk orang hangout dan seterusnya. Kemudian fasilitas-fasilitas publik yang lain juga tersedia menjadi lebih banyak. Masjid, gereja dan lainnya sehingga orang merasa benar-benar tinggal dan dicukupi semua kebutuhan sosial dan fisiknya,” kata Suharso.

Suharso mengatakan, pemerintah terbuka untuk pengusaha domestik maupun pengusaha asing yang ingin berperan dalam pembangunan IKN.

“Nah itu yang tahap berikutnya ini, kita akan lebih banyak mendorong Itu diinisiasi oleh swasta. Didorong oleh swasta apakah swasta domestik maupun luar negeri,” tutur Suharso.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Inggris untuk isu Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebut kerja sama yang akan dilakukan meliputi berbagai sektor mulai pengentasan kemiskinan, isu iklim hingga percepatan SDGs.

Menurut Suharso, sektor prioritas lainnya dalam kerja sama ini adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, energi bersih dan terbarukan, inovasi industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan, kota dan komunitas berkelanjutan, aksi iklim dan lingkungan hidup, serta sektor lainnya.

"Program keuangan hijau, kesehatan, pembangunan digital, tanggap bencana, dan pendekatan nexus dalam rangka percepatan SDGs,” kata Suharso dalam sambutannya pada penandatanganan MoU bersama Menteri Pembangunan Inggris, Anneliese Dodds, di Menara Bappenas, Jakarta, pada Selasa (17/9),

Kerja sama tersebut juga sudah dibahas oleh Indonesia dan Inggris agar sesuai untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia. Selain itu, Suharso menyebut kerja sama ini sesuai dengan agenda pembangunan global

“Kami membahas arah kerja sama di sektor-sektor yang mendukung target pembangunan Indonesia yang dituangkan dalam Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan, Rencana Jangka Menengah Nasional, serta Agenda Pembangunan Global, termasuk kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” lanjut Suharso.

Nantinya, dalam sektor hijau, kerja sama ini akan berfokus pada isu strategis seperti perubahan iklim, konservasi hutan dan sumber daya alam, pengembangan energi rendah karbon, pembangunan perkotaan dan transportasi berkelanjutan, kesehatan serta manajemen bencana.

Anneliese menambahkan kerja sama ini merupakan upaya Indonesia dan Inggris dalam mencapai Net Zero Emission. Dia bilang walau Inggris dan Indonesia terpisah jauh, visi untuk mencapai hal tersebut tetap sama dan dapat dikerjakan bersama.

“Terdapat banyak kesempatan untuk membangun kemanusiaan bagi rakyat kita, sementara memastikan pembangunan hijau dan berkelanjutan sehingga kita berdua (Indonesia dan Inggris) berusaha mencapai Net Zero. Meskipun kita terpisah dengan jauh, negara kita bersatu dengan nilai-nilai yang berkongsi dan visi yang sama untuk kemajuan,” kata Anneliese.

Ia melihat isu iklim sangat penting karena dapat berdampak pada beberapa hal seperti konflik sampai migrasi besar-besaran.

“Saya tidak hanya membahas soal konektivitas fisik, tetapi juga contoh-contoh krisis yang menggantikan satu sama lain. Bencana alam yang sering diakibatkan oleh krisis iklim sekarang berhubungan dengan konflik, migrasi besar, dan kekurangan air bersih dan makanan,” kata Anneliese.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjawab kekhawatiran program makan bergizi gratis bakal mendongkrak impor pangan Indonesia. Program yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu disebut berpotensi mengerek impor beras dan susu.

Suharso sempat tertawa dan menanyakan sumber yang mengkhawatirkan program makan bergizi gratis bisa menambah impor pangan. Untuk susu yang masih mengandalkan impor misalnya, menu tersebut bisa disesuaikan dengan sumber protein lainnya yang tersedia di Indonesia.

"Dari mana (bisa menambah impor pangan)?" tanya Suharso lalu kemudian tertawa saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Nah susu kan bisa diganti, jadi kalau misalnya butuhnya protein kita ganti dong dari hewani ke nabati. Telur itu kan hewani, ayam itu hewani gitu," jelas dia.

Suharso menegaskan anggapan tersebut tidak benar, terlebih banyak opsi lain pengganti susu. Yang jelas, kata dia, banyak negara-negara di dunia sudah menerapkan perbaikan gizi untuk anak-anak di sekolah.

"China melakukan, Jepang melakukan, bahkan Amerika melakukan, negara-negara maju melakukan, Brasil melakukan .Dan di zamannya Pak Harto dulu juga ada tambahan makanan itu. Sekarang ini kita punya tambahan makanan untuk Ibu-ibu yang sedang hamil tapi memang jumlahnya sedikit," bebernya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut kebutuhan protein untuk masyarakat memang penting dipenuhi. Ia menyebut konsumsi daging merah Indonesia termasuk yang terendah di kawasan Asia Tenggara, yaitu hanya 1,7 kilogram per kapita per tahun.

Sementara negara-negara di Eropa ada yang sudah mencapai 14 kilogram per kapita per tahun. Bahkan di kawasan Asia Tenggara sudah ada yang konsumsinya mencapai 6-8 kilogram per kapita per tahun.

"Tapi sebenarnya kebutuhan daging merah Itu penting buat usia pertumbuhan anak-anak sampai dengan balita dan khususnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebenarnya bagus itu kalau kita tidak makan daging, bagus juga 1,7 kilo," ujar Suharso.

Dalam catatan detikcom, program makan bergizi gratis disebut Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa menambah jumlah impor beras dan susu. Hal ini berpeluang dilakukan jika kuota beras dan susu yang diproduksi dari dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

Simak Video: Ketum MUI: Kalau Ada Presiden Mau Beri Makan Rakyat Itu Program Allah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan RAPBN 2025 akan difokuskan untuk pelaksanaan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan setidaknya ada delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang sudah masuk dalam postur RAPBN 2025 termasuk makan bergizi gratis hingga kenaikan gaji para ASN (PNS dan PPPK).

"Rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padan kan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ia menjabarkan untuk program makan bergizi gratis pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diperuntukkan bagi 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten/kota.

"Pertama misalnya yang yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 Kabupaten/Kota," ucapnya.

Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS, ia menyebut ke depan pemerintah akan fokus pada peningkatan kesejahteraan terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI secara bertahap.

"Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI, Polri secara bertahap," jelasnya.

Di luar itu pemerintah juga menyiapkan program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan dengan luas 50-80 ribu hektare. Kemudian ada juga program pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.

"Keempat adalah membangun empat sekolah SMA unggulan IKN, NTT, Sulut dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas," tutur Suharso.

"Kelima melanjutkan dan menambahkan program kartu Kesejahteraan Sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8% yang tahun depan adalah targetnya 0%," sambung.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depan juga ada program untuk pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah bersanitasi baik. Serta yang terakhir adalah program mengoptimalisasikan penerimaan negara.

"Hal ini tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2025 yang telah padu padan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," paparnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, memastikan adanya kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025.

Adapun kenaikan gaji ASN terutama ditujukan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI, namun secara bertahap.

"Kenaikan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI/Polri kepolisian secara bertahap," kata Suharso dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Suharso menyatakan bahwa terkait dengan rincian kenaikan gaji ASN akan diumumkan oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

"Itu biar disampaikan presiden terpilih, pak Prabowo," ujarnya.

Pada pertemuan sebelumnya, Suharso juga belum bisa merinci berapa besaran kenaikan gaji tersebut. Sebab ini masih dalam tahap penghitungan besarannya. Namun dia memastikan gaji akan PNS akan naik tahun depan.

"Kita sedang hitung. Tapi sudah direncanakan. Slotnya ada, tetapi yang terutama pekerja-pekerja fungsional yang penting kayak misalnya di bidang kesehatan, guru. Itu yang kita dorong," katanya usai Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (30/7).

Suharso mengungkapkan sejumlah pertimbangan pemerintah menaikkan gaji ASN. Dia juga mengatakan bahwa jumlah anggaran yang disiapkan sudah dihitungkan dalam pagu indikatif.

"Memang ada hal yang memang harus di-adjust, disesuaikan dengan misalnya sudah berapa lama mereka belum di-adjust, disesuaikan dengan inflasi dan seterusnya," kata Suharso.

Hal itu dikatakan Suharso dalam Peluncuran Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2025-2045. Dokumen ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia.

"Indonesia mengalami kepunahan biodiversity. Tercatat 950 spesies Indonesia masuk dalam 15.336 spesies International Union for Conservation of Nature yang terancam punah: 251 ikan, 222 mamalia, 125 terumbu karang, 169 jenis burung dan 127 lainnya," kata Suharso, Kamis (8/8/2024).

Suharso menyebut terdapat tiga tujuan utama dalam IBSAP 2025-2045, yakni kelestarian ekosistem spesies dan genetik, pemanfaatan yang berkelanjutan dan didukung oleh kaidah pelaksanaan yang dapat mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam dokumen itu juga terdapat ukuran yang jelas untuk menilai capaian setiap tujuan dan target.

"Ke depan dokumen ini dirancang dengan cakupan strategis untuk arahan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati menuju visi Indonesia Emas 2045 dan diselaraskan dengan RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJMN 2025-2029," beber Suharso.

Pentingnya Menjaga Keanekaragaman Hayati

Peluncuran IBSAP 2025-2045 dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia 2025-2045 secara resmi saya luncurkan," katanya.

Melalui IBSAP 2025-2045, semua pihak diminta turut berpartisipasi dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan ikut memantau dan mengelola berbagai langkah-langkah pelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Dokumen perencanaan ini sejalan dengan pembangunan jangka panjang nasional yang akan menjadikan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai salah satu instrumen mewujudkan Indonesia Emas 2045," jelas Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa keanekaragaman hayati sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia mulai dari kebutuhan makanan, energi, air, hingga seluruh sistem kehidupan di bumi. Ironisnya, krisis keanekaragaman hayati berada di depan mata dan menjadi ancaman semua.

"Meski berbagai upaya telah kita lakukan, krisis keanekaragaman hayati masih sangat sering terjadi seperti peningkatan polusi yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu dampak krisis ini harus segera ditangani secara komprehensif dan progresif agar sumber pangan kita dan generasi mendatang tetap tersedia dan turut mengakselerasi pembangunan," ucapnya.

Sebagai negara dengan kekayaan alam dan laut yang melimpah, Indonesia disebut sebagai negara dengan jumlah keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dengan 22 tipe ekosistem alami yang tersebar pada 7 wilayah ekoregion dengan kekhasan masing-masing. Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan jumlah spesies endemik burung mamalia dan reptil terbesar di dunia.

"Seluruh keanekaragaman hayati ini menjadi masa depan Indonesia dan modal pembangunan berkelanjutan. Potensi besar ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, seimbang, berkeadilan, sistematis, terukur dan partisipatif. Dengan demikian keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, tapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru," pesan Ma'ruf Amin. (aid/rrd)