Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap bahwa program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL) untuk kendaraan motor dan mobil belum mendesak.

Terlebih menurut Anggota DPR Komisi XI Martinus Gea mengatakan bahwa substansi dari program asuransi wajib tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

“Kami melihat bahwa substansinya belum cukup bagus ya untuk dilakukan sampai saat ini,” kata Martinus ditemui usai kegiatan edukasi keuangan pelajar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten pada Jumat (26/7/2024).

Martinus mengatakan bahwa nanti pihaknya akan membahas lebih detail terkait dengan wacana asuransi wajib tersebut. Pihaknya ingin menegaskan bahwa program asuransi wajib tersebut belum mendesak.

Menurutnya justru lebih baik menyelesaikan masalah-masalah perusahaan asuransi lebih dahulu. Diketahui beberapa perusahaan asuransi yang sedang diterpa kasus gagal bayar di antaranya yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wanaartha Life.

“Sebagai anggota DPR, saya malah lebih fokus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan asuransi-asuransi pemerintah yang sudah ada dulu ya sebelum membuat menerapkan asuransi-asuransi baru gitu ya. Jangan menambah daftar masalah, daftar persoalan yang akan muncul nanti,” tandasnya.

Pemerintah diketahui tengah menggodok aturan untuk asuransi wajib kendaraan bermotor TPL. Ini merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Nantinya akan ada turunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan program asuransi wajib tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan dalam persiapan program asuransi wajib diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/7/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI memberikan bocoran PP sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Mencuat kabar bahwa pemerintah akan mewajibkan masyarakat mengasuransikan setiap kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Merespons hal ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan agar pembayaran asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan sekaligus saat membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah dapat membentuk asuransi wajib kepada kelompok masyarakat tertentu. Asuransi wajib yang dimaksud berbentuk pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL), dapat berupa perlindungan kecelakaan kerja sampai dengan rumah tinggal atas risiko bencana.

“Nanti kami skemanya kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan,” kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan di Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Dia menerangkan, skema pembayaran yang dimaksud mirip dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat memperpanjang STNK setiap tahun atau oleh penumpang kendaraan umum setiap kali membeli tiket perjalanan.

SWDKLLJ adalah adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pemilik atau perusahaan operator kendaraan kepada PT Jasa Raharja sebagai iuran maupun sumbangan wajib untuk menanggung santunan atas kecelakaan penumpang. Dengan begitu, kata Budi, masyarakat dapat melakukan pembayaran asuransi wajib TPL tersebut melalui layanan satu pintu Samsat Korlantas Polri.

“Kalau kami pungut (premi asuransinya) secara perorangan atau individu kan susah, kalau ini terkoordinasi di Samsat, kan selama ini juga (SWDKLLJ) Jasa Raharja terkoordinasi di Samsat, jadi kami coba belajar dari mereka bahwa dengan Samsat ini bisa satu pintu,” ujar Budi.

Budi Bilang, meski dapat dipungut dalam satu saluran, asuransi TPL dan iuran SWDKLLJ merupakan hal yang berbeda namun tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Lantaran asuransi wajib TPL menanggung kerugian akibat kerusakan harta benda (material damage) seperti kendaraan atau rumah, sementara iuran SWDKLLJ menanggung biaya perawatan maupun santunan korban jiwa.

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan yang dapat menghambat implementasi asuransi wajib tersebut secara optimal, seperti rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Sebagai gambaran, terdapat sebanyak 120 juta kendaraan roda dua serta 90-110 juta kendaraan roda empat di Indonesia, tetapi hanya 60% dari jumlah tersebut yang membayar pajak.

Jika program ini bergulir, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan informasi terkait besaran premi serta keuntungan yang bisa didapatkan dari asuransi wajib tersebut secara optimal supaya masyarakat tidak semakin menghindari kewajiban pembayaran tersebut. Apalagi implementasi asuransi wajib tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan mitigasi risiko jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Misalnya, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada warung di pinggir jalan, maka dengan asuransi TPL tersebut, pemilik kendaraan dapat membayar ganti rugi kepada pengelola warung, sehingga pedagang tersebut dapat melanjutkan usahanya kembali. “Ketika ada yang menjadi korban atau kalau terjadi kerusakan (harta benda), ya tentunya mereka harus dapat kembali menjalankan usaha mereka. Jadi, lihat sisi positifnya,” pungkas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana untuk membentuk asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL) yang diantaranya untuk kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memastikan industri tak boleh mengambil keuntungan karena ini merupakan program pemerintah dan amanat dari Undang-Undang (UU).

Ketua Budi Herawan menyampaikan bahwa penerapan asuransi wajib TPL bagi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal bersifat nirlaba. Sehingga nantinya, premi atau tarif asuransi akan disesuaikan agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, pihaknya juga perlu memastikan perusahaan asuransi umum atau asuransi kerugian jangan sampai merugi karena program pemerintah ini. Oleh karena itu, AAUI dalam merumuskan usulan besaran premi setidaknya berharap tak hanya dapat menutupi biaya klaim, namun nilainya mesti juga layak sebagai bentuk ganti rugi yang diterima masyarakat.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” kata Budi di Kantor AAUI, Jakarta, pada Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian, AAUI bersama para anggotanya bakal mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara industri dan kemampuan finansial masyarakat. “Ya paling tidak kita harus bisa menjaga break even point (BEP/titik impas) agar biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup,” ucap dia.

“Karena kami di sini berupaya menyukseskan program-program pemerintah yang diamanatkan dalam UU P2SK, jadi tidak boleh mengambil keuntungan, misalnya dengan premi yang mahal dan benefit yang kecil,” imbuh Budi.

Ia menambahkan, skema pengelolaan maupun pembayaran asuransi wajib TPL tersebut kini belum ditetapkan karena masih menunggu perumusan berbagai aturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sehingga operator yang ditunjuk mengelola asuransi tersebut juga belum diputuskan.

Semua Dilibatkan

Meski begitu, Budi memastikan bahwa semua asuransi umum yang berizin OJK mesti dilibatkan, sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga belum dapat memastikan bentuk pengelolaan asuransi wajib TPL yang dimaksud, baik nantinya berupa konsorsium maupun bentuk lainnya.

Budi menegaskan, AAUI beserta seluruh anggota asosiasi akan terus menyiapkan berbagai infrastruktur dan usulan yang sekiranya diperlukan serta siap bergotong royong untuk mengantisipasi risiko dari implementasi asuransi nirlaba tersebut agar tidak terjadi kerugian yang signifikan terhadap industri.

Asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga merupakan produk perlindungan yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung terkena dampak dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Sesuai UU PPSK, pemerintah dapat mewajibkan segmen masyarakat tertentu untuk mengasuransikan kendaraan bermotor hingga rumah tinggal di masa mendatang. Dikatakan dalam UU tersebut bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Program Asuransi Wajib diantaranya dapat mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Program Asuransi Wajib yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh pemerintah. UU PPSK mengamanatkan agar aturan pelaksana mesti rampung dua tahun kemudian, atau maksimal pada 12 Januari 2025 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyambut baik rencana pemerintah terkait kewajiban pemilik motor dan mobil memiliki tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) atau asuransi kendaraan mulai 2025.

Wakil Direktur Utama ZAI Heriyanto Agung Putra mengungkap bahwa dengan rencana tersebut tentunya baik untuk industri asuransi.

“Hal seperti ini menurut Zurich adalah kesempatan yang baik. Artinya untuk perkembangan bisnis dan juga eksistensi kita di dunia asuransi ya. Karena penting sekali bahwa bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi khususnya untuk kendaraan bermotor,” kata Heriyanto ditemui usai Media Briefing Kolaborasi Zurich Indonesia dan LiveWell di Graha Zurich, Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024).

Heriyanto pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Terlebih pihaknya juga melihat potensi nasabah baru khususnya bisnis TPL dapat meningkat, karena semua pemilik kendaraan akan diwajibkan menggunakan asuransi tersebut.

Dalam mempersiapkan diri, Heriyanto mengatakan selain Sumber Daya Manusia (SDM), perusahaan juga harus meningkatkan infrastruktur.

“Itu adalah salah satu yang menjadi concern kita, jangan sampai nanti kita tidak siap. Zurich adalah perusahaan yang punya komitmen kuat untuk itu. Bahwa kita tentunya waktu masuk sudah ready,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL bagi pemilik kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengatakan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam pernyataan tertulis, Kamis (18/7).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.UU P2SK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan."Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.