Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan soal rencana penerapan asuransi bagi kendaraan bermotor tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi tersebut nantinya berbentuk Third Party Liabilities (TPL).

"Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebut, produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti Total Loss Only (TLO) atau all-risk (comprehensive). Produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk.

Manfaat Asuransi

Ogi juga menjelaskan manfaat produk asuransi TPL bagi masyarakat, salah satunya memberi perlindungan finansial bila terjadi kecelakaan dan tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan.

"Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan," bebernya.

Ia menegaskan, saat ini asuransi TPL masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dari data yang diterbitkan oleh Kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar, sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas," tutur Ogi.

Lalu dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6-10 juta per kejadian.

Sementara dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut," bebernya.

"Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis Law of Large Number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap bahwa program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL) untuk kendaraan motor dan mobil belum mendesak.

Terlebih menurut Anggota DPR Komisi XI Martinus Gea mengatakan bahwa substansi dari program asuransi wajib tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

“Kami melihat bahwa substansinya belum cukup bagus ya untuk dilakukan sampai saat ini,” kata Martinus ditemui usai kegiatan edukasi keuangan pelajar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten pada Jumat (26/7/2024).

Martinus mengatakan bahwa nanti pihaknya akan membahas lebih detail terkait dengan wacana asuransi wajib tersebut. Pihaknya ingin menegaskan bahwa program asuransi wajib tersebut belum mendesak.

Menurutnya justru lebih baik menyelesaikan masalah-masalah perusahaan asuransi lebih dahulu. Diketahui beberapa perusahaan asuransi yang sedang diterpa kasus gagal bayar di antaranya yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wanaartha Life.

“Sebagai anggota DPR, saya malah lebih fokus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan asuransi-asuransi pemerintah yang sudah ada dulu ya sebelum membuat menerapkan asuransi-asuransi baru gitu ya. Jangan menambah daftar masalah, daftar persoalan yang akan muncul nanti,” tandasnya.

Pemerintah diketahui tengah menggodok aturan untuk asuransi wajib kendaraan bermotor TPL. Ini merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Nantinya akan ada turunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan program asuransi wajib tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan dalam persiapan program asuransi wajib diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/7/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI memberikan bocoran PP sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) menyambut baik rencana program wajib asuransi third party liability (TPL) untuk mobil dan mobil mulai Januari 2025.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan regulasi yang sedang digodok. Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi peraturan pelaksana dari asuransi TPL.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan peluang ini," kata kata Wahyudi kepada Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Sebagai anggota dari Asosiasi Asurasi Syariah Indonesia (AASI), Jasindo Syariah turut aktif menyuarakan adanya free fight competition antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Pada semester I/2024 Jasindo Syariah mencatat pertumbuhan pendapatan kontribusi 49,18% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp154,46 miiliar.

Pertumbuhan di semester I/2024 tersebut didorong oleh pemasukan kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang berkontribusi lebih dari setengah capaian di semester I/2024.

Dia mengatakan Jasindo Syariah akan meluncurkan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah dan manfaat dari memiliki asuransi TPL untuk Kendaraan Bermotor (KBM).

"[Asuransi ini] menjadi salah satu primadona di Jasindo Syariah," imbuhnya.

Selain kampanye edukasi, pihaknya juga mempersiapan infrastruktur. Menurutnya, Jasindo Syariah juga melakukan perluasan jaringan, pengembangan kerja sama dengan rekanan atau provider, serta optimalisasi teknologi dan automasi.

Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% terhadap realisasi tahun 2023. Jasindo Syariah memandang asuransi wajib TPL nantinya akan menjadi harapan baru industri asuransi syariah untuk turut mengambil peran dalam meramaikan pasar yang punya peluang akan semakin gemuk.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan potensi pasar asuransi syariah secara efektif," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Sinar Mas (ASM) mendukung pemerintah yang tengah menggodok aturan terkait dengan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor menggunakan asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third party liability (TPL).

Menurut Direktur Asuransi Sinar Mas, Dumasi Marisina M. Samosir, Indonesia sejatinya sudah ketinggalan dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mewajibkan asuransi kendaraan TPL. Selain itu, Dumasi menyebut bahwa dengan adanya TPL yang diwajibkan tersebut dapat membantu meringankan masyarakat ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga.

“Jadi kalau di luar negeri, orang nabrak, kita enggak pusing karena ada yang ngurusin [asuransi], jangan jadi kita berantem di jalan,” kata Dumasi dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dumasi mengatakan bahwa asuransi TPL sejatinya murah dan hanya dibayarkan sekali dalam setahun. Dengan demikian, tidak bisa dibandingkan dengan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibayarkan setiap bulan.

Dumasi mengatakan premi TPL hanya sekitar 0,01% dari klaim yang diterima. Misalnya saja klaim yang didapatkan mencapai Rp10 juta, masyarakat hanya membayar premi sebanyak Rp100.000 per tahun. Apalagi apabila diwajibkan, Dumasi menyebut preminya bisa lebih murah lagi.

“Jadi enggak akan sampai Rp100.000,” kata Dumasi.

Namun demikian, Dumasi menekankan bahwa memang harus ditekankan literasi terkait dengan pentingnya asuransi kepada seluruh lapisan masyarakat. Terlebih masih ada pro dan kontra terkait dengan aturan tersebut.

Dumasi juga menyarankan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor menggunakan konsorsium. Menurunya konsorsiumnya jangan hanya ada satu, tetapi bisa tiga hingga empat.

“Harus konsorsium untuk supaya semua bersaing memberikan pelayanan terbaik. Kita di asuransi itu sudah terbiasa dengan konsorsium,” katanya.

Namun dia menekankan yang masuk ke dalam konsorsium tersebut merupakan perusahaan asuransi yang sehat. Termasuk modalnya cukup, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menetapkan batas modal pemain yang bisa masuk dalam konsorsium tersebut.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa aturan tersebut harus digodok dengan baik, supaya perusahaan asuransi umum juga tidak justru merugi lantaran aturan ini.

“Tapi, memang ini bukan jalan untuk mengambil profit yang tinggi-tinggi banget buat perusahaan asuransi. Ini adalah bagian untuk mengedukasi masyarakat, bahwa kita membutuhkan perlindungan asuransi,” katanya.

Asuransi Sinar Mas sendiri memiliki produk TPL, tetapi porsinya masih belum besar. Dari sekitar premi kendaraan bermotor yang mencapai Rp770 miliar pada semester I/2024, porsinya kemungkinan di bawah 1%. Saat ini asuransi TPL memang masih belum diwajibkan.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) terkait aturan pelaksana asuransi wajib TPL kemungkinan akan disetujui setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

“Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Asuransi wajib TPL tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan agar pembayaran iuran asuransi wajib bagi mobil dan motor untuk produk third party liability (TPL) dimasukkan ke dalam komponen pajak kendaraan bermotor. Ketua AAUI, Budi Herawan, mengungkapkan hal ini dalam wawancara di kantornya pada Senin (22/07/2024).

"Skemanya nanti kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor. Lebih memudahkan. Skemanya begitu," ujar Budi.

Budi tidak bisa memperkirakan tingkat penetrasi asuransi saat TPL diwajibkan pada tahun 2025, tetapi ia melihat potensi besar dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Menurutnya, terdapat sekitar 120 juta kendaraan roda dua dan 90 hingga 110 juta kendaraan roda empat di Indonesia. Namun, Budi mencatat bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih rendah, dengan hanya kurang dari 60% kendaraan yang membayar pajak.

"Jika ada kenaikan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, masyarakat mau tidak mau harus membayarnya. Jika tidak, mereka tidak bisa menjalankan kendaraannya dan akan ditilang," kata Budi.

Kewajiban asuransi TPL yang mulai berlaku pada tahun 2025 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi turunannya untuk menjadi landasan hukum asuransi wajib TPL.

Besaran iuran premi dan manfaat dari asuransi TPL belum diputuskan. Budi menegaskan bahwa pihaknya akan segera mensosialisasikan jika sudah ada keputusan mengenai hal ini.

Budi juga menekankan bahwa usulan memasukkan iuran premi asuransi wajib TPL ke dalam komponen pajak kendaraan masih merupakan usulan dari AAUI. "Belum pasti. Kami berpikir untuk mengusulkan skema seperti itu supaya lebih memudahkan, karena nantinya sebagai ekosistem semuanya bisa bekerja," ujarnya.

Pemerintah mendorong kendaraan bermotor di Indonesia wajib asuransi. Pelaksanaan program ini menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui instagram @ojkindonesia menjelaskan penyiapan PP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di mana pemerintah bisa membuat program wajib asuransi sesuai kebutuhan. Wajib asuransi yang dimaksud tidak hanya terkait kendaraan bermotor saja, tapi juga rumah atau tempat tinggal.

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan setiap amanat harus diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak aturan itu ditetapkan. Setelah PP diterbitkan, barulah OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

"Dalam UU P2SK mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, diantaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability - TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana," tulis OJK dalam salah satu unggahannya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

OJK menyebut program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya secara finansial, jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Kemudian aturan ini juga dinilai dapat membentuk perilaku berkendara masyarakat menjadi lebih baik.

"Program asuransi wajib terkait kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan, dan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," terang mereka.

Meski begitu, dalam persiapannya OJK perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan, terlebih mengingat kebijakan ini akan tertuang dalam bentuk PP. Namun PP ini juga memerlukan persetujuan DPR RI agar bisa terlaksana.

"Saat ini, penerapan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program," papar lembaga itu.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR," jelas OJK lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asuransi Astra buka suara terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan pemilik mobil dan motor memiliki asuransiThird Party Liability (TPL) mulai Januari 2025.

Asuransi Astra menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Head of PR Marcomm dan Event, Asuransi Astra Laurentius Iwan Pranoto menilai kebijakan ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi pengendara, perusahaan asuransi, serta industri otomotif secara keseluruhan.

Regulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara lain.

"Dengan adanya kewajiban asuransi TPL, pihak ketiga yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil dapat memperoleh kompensasi yang layak," kata Iwan kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Menurutnya, regulasi ini juga akan mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial pengendara untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas guna mengurangi risiko kecelakaan.

"Simplenya, jangan karena kecelakaan lalu membuat hidup orang lain susah. Dan seperti prinsip asuransi, memastikan jika ada apa-apa, pengelolaan keuanganmu tidak terganggu," ujarnya.

Wajib asuransi TPL ini amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum asuransi wajib TPL.

"Jadi kami percaya setiap kebijakan yang dibuat OJK pasti berdasar studi yang dipikirkan dengan matang serta demi kepentingan hari ini dan masa depan yang lebih baik," kata Iwan.

Saat ini, asuransi TPL sifatnya sukarela bagi pemilik mobil dan motor. Asuransi TPL menjadi pilhan perluasan jaminan dari Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Dikutip dari laman OJK, perluasan jaminan asuransi ini diperluas dengan risiko-risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3, kecelakaan diri terhadap penumpang dan atau pengemudi.

Kemudian kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat serta penjarahan yang terjadi selama kerusuhan, huru hara, tetoris dan sabotase. Terakhir adalah becana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merespons kewajiban pemilik motor dan mobil memiliki asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) mulai 2025.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwyanto menjelaskan asuransi wajib bagi pemilik kendaraan ini dapat memberikan tanggung jawab berupa biaya pengobatan untuk korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, maupun penggantian kerugian material akibat kecelakaan yang disebabkannya.

"Bagi pemilik kendaraan akan mendapatkan proteksi dan bantuan. Bagi perusahaan asuransi akan meningkatkan penetrasi asuransi," kata Bern kepada Bisnis, Rabu (17/7/2024).

Untuk diketahui, Omnibus Law Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 2023 mengatur tentang asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah tentang asuransi wajib ini sebetulnya ditargetkan selesai 2024, namun molor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut asuransi wajib ini akan berlaku mulai 2025.

Produk asuransi ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Rencananya, asuransi ini akan menjadi bagian dari seperti yang diwajibkan untuk membayar premi Jasa Raharja.

Pasalnya, selama ini kerugian dari kecelakaan hanya ditanggung korban oleh pihak Jasa Raharja. Sementara itu, kerusakan barang dan lingkungan akibat kecelakaan tidak mendapatkan penggantian.

Saat ini AAUI tengah mempersiapkan pelaku industri asuransi untuk mendukung third part liability sebagai asuransi wajib, serta meningkatkan literasi masyarakat pentingnya proteksi atas berbagai risiko lalu lintas.

"Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, third party liability insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara," kata Bern.

Berbeda dengan pandangan para pelaku industri, kalangan buruh yang dinaungi Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai aturan pemerintah tersebut dapat membenani masyarakat. Apalagi, kendaraan roda dua menjadi transportasi andalan bagi masyarakat menengah bawah menjalani aktivitas sehari-hari.

"Jangan membuat peraturan yang membenani biaya hidup orang. Orang sudah susah sekarang," kata Said kepada media di kawasan Patung Kuda Monas, Rabu (17/7/2024).

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia ikut asuransi mulai Januari 2025. Kebijakan ini dinilai akan membebani pengeluaran masyarakat.

Pengamat Asuransi dan Kupasian, Dedi Kristianto menyebut kebijakan ini akan membebani masyarakat, khususnya lapisan bawah yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kebijakan ini juga akan sangat sulit diterima oleh masyarakat, khususnya lapisan masyarakat bawah yang memakai kendaraan bermotor untuk mencari nafkah dengan pendapatan pas-pasan,” kata Dedi saat dihubungi idx channel, Rabu (17/7).

Dedi menyebut seharusnya prinsip asuransi masih bersifat sukarela. OJK diminta mendorong edukasi dan literasi untuk membangun kesadaran.

"Bagaimana mereka harus membayar premi lagi untuk itu. Pada prinsipnya asuransi itu bukan pemaksaan tetapi sukarela karena kesadaran dan kesadaran dalam berasuransi dibarengi dengan kemampuan membayar premi,” ujar Dedi.

Sosialisasi secara masif, katanya, harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana.

“OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang contraproductive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” saran Dedi.

Seperti diketahui, OJK mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi bagi pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis.

"Di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga sudah diatur bahwa asuransi kendaraan bisa menjadi bersifat wajib bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor. Sekarang sedang disiapkan aturan turunannya oleh pemerintah," ujar Ogi dalam Insurance Forum 2024 di Jakarta, Selasa (16/7).

Bahkan, praktik kendaraan bermotor wajib berasuransi tersebut sudah berlaku di berbagai negara, bahkan termasuk ASEAN.

"Jadi diharapkan peraturan pemerintah (PP) terkait asuransi wajib sesuai UU itu paling lambat 2 tahun setelah P2SK, yang artinya nanti per Januari 2025 setiap kendaraan (sudah) ada asuransi TPL," ujar Ogi.

(FAY)

IDXChannel - Rencana peraturan wajib asuransi terhadap kendaraan bermotor mulai Januari 2025 dinilai dapat mendongkrak inklusi dan kesadaran masyarakat terhadap asuransi.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Sebab, tanggungan premi ke masyarakat dapat menjadi beban apabila tidak disertai kesadaran.

“Potensinya sangat besar untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan inklusi asuransi kita yang masih rendah dengan besarnya populasi kendaraan bermotor kita,” kata Irvan kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Asuransi kendaraan, terang Irvan, merupakan penyumbang premi terbesar industri asuransi umum, setelah properti yakni sekitar 20 persen.

Baginya, kewajiban ini dapat menjadi efektif apabila didukung ekosistem regulasi yang baik dari regulator, dan market of conduct dari pelaku asuransi.

“Tentu agar tidak menimbulkan kekecewaaan masyarakat dengan pengalaman gagal bayar dan pelayanan buruk asuransi yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini,” kata dia.

Senada, Pengamat Asuransi Dedi Kristianto menyebutkan, sosialisasi harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Hal ini mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana.

“OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang contra productive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” kata dia.

(YNA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana peraturan asuransi wajib terhadap kendaraan mobil dan motor.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah untuk tidak membuat aturan yang dapat membebani biaya hidup masyarakat. Apalagi, kendaraan roda dua khususnya, menjadi transportasi andalan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

“Jangan membuat aturan yang membebani biaya hidup orang. Orang sudah susah sekarang,” kata Said kepada awak media di kawasan Patung Kuda Monas, Rabu (17/7/2024).

Pada Oktober 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib sedang digodok dan ditargetkan terbit pada 2024.

Untuk diketahui, Omnibus Law Keuangan yang telah disahkan menjadi UU pada 2023 mengatur tentang asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.

“PP ini [asuransi wajib] sedang dalam pembahasan dan ditargetkan terbit pada 2024,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers virtual Hasil RDK Bulanan Oktober 2023, Senin (30/10/2023).

Dia menuturkan, program asuransi wajib ini menyangkut menyangkut third party liability, yang merupakan kewajiban pada pihak ketiga.

Ada beberapa third party liability yang akan dimasukan, yakni asuransi kendaraan yang berpotensi kerugian kepada pihak ketiga dan asuransi terkait kegiatan yang mendatangkan banyak orang seperti kegiatan olahraga hingga konser musik.

Terbaru, rancangan regulasi ini kemungkinan baru terbit pada 2025. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk Bidang Teknik 3 Wayan Pariama mengungkapkan, terlambatnya penerbitan aturan teknis terkait asuransi TPL ini salah satunya dipengaruhi oleh pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2024 hingga pergantian pemerintahan pada Oktober 2024. Akibatnya, rancangan beleid itu urung terbit pada awal 2024.

“Awal tahun ini, saya dapat WA dari BKF [Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI], tahun ini sepertinya nggak bisa, karena belum menjadi agenda pemerintah pada tahun ini. Kenapa? Karena ada pemilu dan kedua DPR-nya baru [dibentuk] di Oktober,” kata Wayan dalam Workshop Asuransi Wajib, Third Party Liability (TPL) Siapkah Kita?, Kamis (16/5/2024).

Menurutnya, aturan ini harus menjadi agenda pemerintah tahun depan. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong agar regulasi ini dapat difinalisasi pada 2025.

AAUI juga membentuk tim guna membahas beberapa detail seperti program hingga tarif asuransi wajib di Indonesia. Dengan begitu, ketika regulasi ini sudah terbit, draft yang terbentuk dapat menjadi usulan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.