Korban dugaan tindakan asusila dan pornografi yang dilakukan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, buka suara.

Korban mengakui bahwa pernah menjalani hubungan pacaran dengan Agil. Hubungan itu berjalan sekitar satu tahun lebih.

"Kalau awal ketemu dia awal itu 2019. Tapi kalau kalau berhubungan (pacaran) itu 2021 akhir," ujar Korban saat ditemui, Sabtu (12/10).

"Mulai berhubungan itu sudah lama juga, itu enggak detail. Tapi yang aku laporkan (ke DKPP) sesuai yang aku punya buktinya. Jadi saudara Agil itu beberapa kali ketemu kan memang suka hapus-hapus chat. Jadi enggak tahu sampai mana (hubungannya). Cuma kemarin mengklarifikasi ada hubungan sebelum 2022. Tapi yang saya laporkan ya 2022 itu. Kalau terakhir berhubungan sama dia itu ya 27 November 2023. Itu masih ngontak saya," tambahnya.

Selama berpacaran dengan Agil, Korban beberapa kali mendapatkan perlakuan tindakan asusila dan pornografi. Hal itulah yang membuat Korban mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perbuatan Agil.

"Ya memang ada hubungan itu. Maksudnya asusila pada saat berhubungan seringkali beliau mengajak saya untuk berhubungan badan. Terus pornografi itu juga sering ngirim-ngirim vitalnya. Hal-hal sensitif terus berbicaranya ke hal-hal yang seksual," ungkapnya.

Korban mengungkapkan, selama ia menjalani pacaran, Agil mengaku merupakan seorang duda yang sudah bercerai.

"Waktu itu mengaku sudah bercerai dengan istrinya. Dibuktikan dengan bukti-bukti foto yang sudah tidak ada. Waktu itu sempat ada kan, ya saya tanyai, katanya sudah tidak sama dia. Yaudah saya disuruh login IG nya dia. Saya diberikan akses langsung di HP nya untuk menghapus fotonya (sama istrinya). Ya dibebaskan kayak diberi kepercayaan. Supaya saya percaya bahwa dia sudah enggak ada (hubungan) sama istrinya itu tadi," ungkapnya.

Terkait dengan pernyataan Agil yang menyebut Korban menghubungi pada bulan Desember 2023 untuk meminta "jatah kamar", ia membantahnya.

"Saya membantah, supaya dia tidak terlihat salah aja. Karena saya tidak pernah minta dan sudah putus komunikasi dan block. Agil ke rumah saya marah-marah. Enggak ada komunikasi sejak 2 Desember (2023) di rumah," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Agil sempat mengancam dirinya untuk mencabut aduannya ke DKPP.

"Ancaman 2 Desember, orang tua saya diancam 'Yugane jenengan kalau ngelawan aku telindes' (anak anda melawan saya lindas). Ortu enggak tahu apa-apa histeris, takut, dan sedih. Terus yang 21 Agustus (2024) juga sempet ke rumah dan mengancam ortu sebelum dia umrah. Kalau saya enggak cabut laporan saya dilaporkan ke polisi. Dia datang sama istrinya," bebernya.

Akhirnya, Agil pun melayangkan aduan terkait dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan oleh Korban ke Polrestabes Surabaya pada Selasa (8/10). Pihak Agil menyebut bahwa Korban telah memeras dengan total kurang lebih Rp 31,9 juta.

Terkait hal itu, Korban juga membantah adanya tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

"Enggak bener sih (tuduhan pemerasan), soalnya aku sama dia kan waktu itu pacaran, enggak ada pemerasan. Karena kalau pacaran punya hubungan sudah biasa, memberi dan menerima. Ya enggak ada sih itu yang namanya pemerasan," ucapnya.

Korban juga berencana akan melaporkan Agil ke polisi dalam waktu dekat. "Saya akan melaporkan balik langsung secepatnya. Belum tau pastinya, secepatnya," ungkapnya.

"Laporan baliknya itu mengenai pornografi sama ITE. Karena kan secara jelas memang dia juga memang benar dia itu sering ngirim-ngirim gitu," lanjutnya.

Usai menjalani sidang pemeriksaan etik di Kantor KPU Jatim, Kota Surabaya, Kamis (10/10), Agil membantah adanya tindakan asusila kepada Korban.

"Pengadu mendalilkan, apa, kekerasan seksual dan seterusnya. Ya, masa kekerasan seksual setelah itu masih kontak saya dan minta jatah kamar (hotel), kan enggak masuk akal. Lengkap (buktinya), tapi enggak tahu lah, itu terserah hakim yang menilai," ujar Agil di Kantor KPU Jatim, Kamis (10/10).

Agil menyampaikan, PSH dalam aduannya mengatakan mengalami tindakan asusila pada Oktober dan November 2023. Namun, Agil menyebut PSH sempat menghubungi dirinya pada Desember 2023 untuk meminjam kamar.

Agil mengeklaim bahwa dirinya memiliki bukti-bukti tersebut baik pesan maupun video.

Agil menyebut telah melaporkan perkara ini ke polisi.

"Lah masa Desember dia pinjam kamar. Valid ini. Saya sudah laporan ke polres kok masalah ini. Chat-nya dia (barang bukti), telepon dia ke saya. Video-video juga banyak," ungkapnya.

"Ini chat nomornya dia ini, nomornya pengadu. Saya enggak telepon, dia telepon saya, saya enggak menghubungi dia. Tapi kok framing-nya begitu. Ganggu saya sendiri," tambahnya.

Agil mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pernyataan versinya saat sidang etik oleh DKPP tadi. Ia berharap pemeriksaan ini yang terakhir kalinya.

"Saya enggak tahu, semoga yang terakhir lah. Intinya itu, pengadu mendalilkan November, Oktober, dia mengalami hal-hal itu. Lah kok Desember masih menghubungi saya, kan lucu. Fakta juga itu sudah tak sampaikan," katanya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Kamis (10/10).

Anggota Bawaslu Surabaya itu diperiksa dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), perkara nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024, terkait tindakan asusila.

"Perkara ini diadukan oleh mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2024 dengan inisial PSH," ujar Sekretaris DKPP, David Yama, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10).

David mengatakan, Agil diperiksa karena diduga telah melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota PPK. Ia juga mengiming-imingi korban hingga mengancam.

"Teradu (Agil) didalilkan telah melakukan tindakan asusila terhadap pengadu. Selain itu Agil juga didalilkan mengiming-imingi pengadu dengan sejumlah uang dengan meminta pengadu untuk mengundurkan diri sebagai PPK serta melakukan ancaman kepada pengadu apabila berani melapor," katanya.

David menjelaskan, agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu (Agil), pihak terkait, dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Pemanggilan ini, kata dia, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ungkapnya.

David juga menyampaikan bahwa sidang ini dilakukan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

"Sidang pemeriksaan dengan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup," ucapnya.

Agil Membantah

Sementara itu, Agil membantah melakukan tindak asusila pada PSH. Dia memiliki bukti-bukti. Dia bahkan melaporkan tuduhan itu kepada polisi.

"Pengadu mendalilkan, apa, kekerasan seksual dan seterusnya. Ya, masa kekerasan seksual setelah itu masih kontak saya dan minta jatah kamar (hotel), kan nggak masuk akal. Lengkap (buktinya), tapi nggak tahu lah, itu terserah hakim yang menilai," ujar Agil di Kantor KPU Jatim, Kamis (10/10).

Agil menyampaikan, PSH dalam aduannya mengatakan mengalami tindakan asusila pada Oktober dan November 2023. Namun, Agil menyebut PSH sempat menghubungi dirinya pada Desember 2023 untuk meminjam kamar.

Agil mengeklaim bahwa dirinya memiliki bukti-bukti tersebut baik pesan maupun video.

Agil Sudah Lapor Polisi

Agil menyebut telah melaporkan perkara ini ke polisi.

"Lah masa Desember dia pinjam kamar. Valid ini. Saya sudah laporan ke polres kok masalah ini. Chat-nya dia (barang bukti), telepon dia ke saya. Video-video juga banyak," ungkapnya.

"Ini chat nomornya dia ini, nomornya pengadu. Saya enggak telepon, dia telepon saya, saya nggak menghubungi dia. Tapi kok framing-nya begitu. Ganggu saya sendiri," tambahnya.

Agil mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pernyataan versinya saat sidang etik oleh DKPP tadi. Ia berharap pemeriksaan ini yang terakhir kalinya.

"Saya enggak tahu, semoga yang terakhir lah. Intinya itu, pengadu mendalilkan November, Oktober, dia mengalami hal-hal itu. Lah kok Desember masih menghubungi saya, kan lucu. Fakta juga itu sudah tak sampaikan," katanya.

Disebut Sempat Ada Hubungan Asmara

Pengacara Agil, Amru Rizal, menyebut bahwa Agil dan PSH sempat ada hubungan asmara. Ketika ketika hubungan mereka berakhir, PSH tak terima dan mengancam akan mengungkap kisah percintaannya hingga ke lingkungan pekerjaan Agil. PSH juga diduga memeras Agil hingga puluhan juta.

Hal itu yang menjadi dasar Agil melaporkan PSH ke polisi.

"Itu ada bedanya, pemerasannya itu ketika antara teradu dengan pengadu sudah tidak ada hubungan, sudah tidak ada kontakan lagi dalam tanda kutip tidak pacaran lagi," katanya.

"Setelah itu tidak terima, yang dilaporkan (PSH) itu tidak terima kalau dia itu diputus. Akhirnya dia mengancam terkait masalah pekerjaan pelapor. Kemarin perkiraan itu Rp 31,9 juta berdasarkan mutasi rekening," ungkapnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, telah melaporkan perempuan yang berinisial PSH.

PSH merupakan orang yang mengadukan Agil atas dugaan tindakan asusila ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengacara Agil, Amru Rizal, mengatakan laporan itu telah dilayangkan ke polisi pada Selasa (8/10).

"Sudah kita laporkan ke polres pada hari Selasa lusa kemarin," kata Amru saat dikonfirmasi, Kamis (10/10).

Amru menyampaikan, laporan itu berkaitan dengan aduan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

"Aduan, karena pemerasan itu kan delik aduan. Dan mungkin nanti kita akan melanjutkan terkait masalah pencemaran nama baiknya kepada istri teradu," ucapnya.

Amru menyebut bahwa Agil dan PSH sempat ada hubungan asmara. Ketika ketika hubungan mereka berakhir, PSH tak terima dan mengancam akan mengungkap kisah percintaannya hingga ke lingkungan pekerjaan Agil. PSH juga diduga memeras Agil hingga puluhan juta.

Hal itu yang menjadi dasar Agil melaporkan PSH ke polisi.

"Itu ada bedanya, pemerasannya itu ketika antara teradu dengan pengadu sudah tidak ada hubungan, sudah tidak ada kontakan lagi dalam tanda kutip tidak pacaran lagi," katanya.

"Setelah itu tidak terima, yang dilaporkan (PSH) itu tidak terima kalau dia itu diputus. Akhirnya dia mengancam terkait masalah pekerjaan pelapor. Kemarin perkiraan itu Rp 31,9 juta berdasarkan mutasi rekening," ungkapnya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya, berinisial MAA, disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Kamis (10/10).

MAA diperiksa dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), perkara nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024, terkait tindakan asusila.

"Perkara ini diadukan oleh mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2024 dengan inisial PSH," ujar Sekretaris DKPP, David Yama, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10).

David mengatakan, MAA diperiksa karena diduga telah melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota PPK. Ia juga mengiming-imingi korban hingga mengancam.

"Teradu (MAA) didalilkan telah melakukan tindakan asusila terhadap pengadu. Selain itu Agul juga didalilkan mengiming-imingi pengadu dengan sejumlah uang dengan meminta pengadu untuk mengundurkan diri sebagai PPK serta melakukan ancaman kepada pengadu apabila berani melapor," katanya.

David menjelaskan, agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu (MAA), pihak terkait, dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Pemanggilan ini, kata dia, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ungkapnya.

David juga menyampaikan bahwa sidang ini dilakukan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

"Sidang pemeriksaan dengan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup," ucapnya.

Pantauan kumparan, pemeriksaan itu dilaksanakan di Kantor KPU Jatim bagian belakang. Nampak sejumlah pegawai Bawaslu Surabaya berada di kantor tersebut.

Sekitar pukul 12.00 WIB, salah satu petugas DKPP keluar dari Kantor KPU Jatim dan memanggil dua orang saksi untuk masuk ke dalam.

Di luar Kantor KPU Jatim juga terpasang sejumlah poster dengan menampilkan foto MAA dengan kalimat "Urusi Moralmu Dulu Baru Urus Pemilu", "Pecat Predator Seksual Dangerous".

LEBAK, iNews.id – Polisi menangkap pria berinsial WL (24), pemeran sekaligus pembuat video asusila di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi pelaku yang juga memerankan aksi cabul itu viral di media sosial.

Kanit PPA Polres Lebak, Ipda Limbong mengatakan, tersangka WL telah memperdaya puluhan wanita dengan dalih pembuatan film yang bertemakan seorang wanita yang dianiaya dengan kondisi tubuh dan mata ditutup lakban.

“Setelah adegan wanita mengerang dan meronta itu, tersangka malah melakukan masturbasi di hadapan korban dan videonya disebar ke situs video dewasa,” katanya, Senin (23/9/2024). 

Menurut Limbong, motif pelaku meminta kepada korbannya untuk berakting seperti seorang wanita yang teraniaya dengan tubuh yang diikat lakban. Para korban diiming-imingi akan membagi hasil jika videonya menghasilkan uang. 

Namun ada juga korban yang mengaku dimintai bantuan tersangka untuk pembuatan video pendek untuk kepentingan tugas kuliah tersangka.

Aksi bejat tersebut dilakukan di rumah tersangka di daerah Warung Gunung, Lebak. Selain untuk konsumsi pribadi, video tersebut diketahui dijual oleh pelaku di situs dewasa dengan harga Rp20.000-50.000 per video. 

Kepada penyidik, WL mengakui semua perbuatannya. Tersangka juga mengaku mendapatkan perintah dari seseorang untuk membuatkan video seorang wanita yang dilakban di wajah dan seluruh badannya.

“Saya kenal seluruh korban. Sejak tahun 2018 lalu. Rata-rata korban masih berusia belasan tahun,” ucapnya. 

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 27 Undang-Undang (UU) ITE dan UU Nomor 44  tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Editor: Kastolani Marzuki

SIDOARJO, iNews.id - Empat pelajarSMK di Sidoarjo, Jawa Timur tepergok mesum di gedung Wisma Atlet yang mangkrak di kawasan Desa Sidokumpul, Sidoarjo. Ironisnya, sebelum melakukan tindakan tersebut, keempat pelajar ini terlebih dahulu pesta minuman keras (miras) di lokasi yang sama.

Aksi mesum ini sempat terekam oleh kamera handphone (HP) warga yang tidak sengaja datang ke gedung kosong itu. Dalam video yang beredar, terlihat dua pelajar pria dan dua pelajar wanita sedang melakukan tindakan tidak senonoh di dalam gedung.

 Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkannya kepada pengurus RT. Keempat pelajar itu kemudian diamankan dan dibawa ke rumah pengurus RT untuk diperiksa dan diinterogasi.

"Anak-anak pelajar ini sebelum ke sini membawa minuman tanpa sepengetahuan warga saya. Anak-anak pelajar ini memasukkan ke dalam tas. Minumnya saat di lokasi dan yang diminum arak," ujar Ketua RT setempat, Fajar Susanto di lokasi, Sabtu (7/9/2024).

Setelah diinterogasi dan didatangkan kedua orang tua mereka, para pelajar ini dikembalikan untuk dibina lebih lanjut. Sebelum dipulangkan, mereka diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan membayar denda administratif yang ditetapkan oleh pengurus RT.

Tindakan tegas ini diambil untuk memberikan efek jera kepada para pelajar dan mencegah kejadian serupa terulang.

"Kebetulan ada yang merekam di lubang lantai tiga. Jadi asusila ini terjadi pukul 15.30 WIB. Ini bukan yang pertama kali, satu bulan lalu sempat ada tapi kita kelolosan dan kedua orang tuanya saya fasilitasi untuk dinikahkan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

AGP (37), pria asal Jakarta Selatan ini memang tak tahu diri. Jadi dahulu dia pernah berhubungan dengan ibu kosnya, dan merekam dengan video.

Kini, ketika ibu kosnya meninggal, video yang dia simpan dijadikan bahan ancaman ke keluarga korban.

Bila anak korban tidak menyetor uang Rp 1 juta, video asusila pelaku dengan almarhumah akan disebar.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban menerima kiriman pesan WhatsApp dari pelaku berisi ancaman.

"Terlapor atau tersangka melakukan pengancaman akan menyebarluaskan foto dan video yang bermuatan asusila tersebut, jika tidak diberikan uang sebesar Rp 1 juta," kata dia kepada wartawan pada Kamis (5/9).

Korban yang merasa terancam kemudian mengirimkan uang dengan total Rp 400 ribu kepada pelaku. Namun begitu, pelaku tetap mengancam korban agar memberi uang Rp 1 juta.

Apabila tak dapat membayar uang itu, pelaku meminta agar korban yang seorang perempuan itu bersedia bersetubuh dengan pelaku.

"Atas ancaman tersebut, selanjutnya korban melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi ke SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ucap dia.

Pelaku ditangkap oleh polisi setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelaku pun ditetapkan jadi tersangka.

Dari pendalaman yang dilakukan, ibunda korban yang telah meninggal dunia memang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

"Jadi, saat masa hidupnya, ibu korban ini mempunyai kos atau kontrakan, tersangka merupakan salah satu penghuni kos atau kontrakan tersebut. Tersangka dan almarhum ibu korban atau pelapor diduga mempunyai hubungan khusus," kelas dia.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 29 juncto Pasal 45B UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

"Saat ini untuk tersangka AGP telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," kata dia.

Seorang oknum pegawai Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang bernama Karimin (49 tahun) ditetapkan tersangka oleh polisi karena terbukti melakukan asusila sesama jenis terhadap mahasiswa baru UIN berinisial AF (17 tahun). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo mengatakan dari hasil pemeriksaan mendalam terhadap pelaku terungkap perbuatan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korban sudah dilakukan dua kali. "Dari pemeriksaan terhadap pelaku jika perbuatannya sudah dilakukan dua kali, "kata dia, dalam Konferensi Pers di Polda Sumsel pada Rabu, 28 Agustus 2024. Anwar menjelaskan modus yang digunakan Karimin ini dengan cara menghubungi korban melalui grup Telegram Mahasiswa Baru. "Pelaku menyampaikan keinginannya bertemu dengan korban dan main ke kos-kosan korban. Sehingga pada 19 Agustus pelaku datang ke kosan korban, lalu melakukan pelecehan kepada korban," kata dia. Namun korban meminta pelaku untuk pulang dari kosannya dengan alasan dia besok akan kuliah. Namun, sebelum pelaku pulang, korban kembali mendapatkan pelecehan. Tak sampai di situ pada Ahad, 25 Agustus 2024, pelaku kembali mendatangi tempat kos korban yang berada tak jauh dari Kampus UIN Raden Fatah Palembang. "Pelaku awalnya melakukan pelecehan lagi terhadap korban dan melanjutkannya dengan mencabuli korban. Diketahui, korban merupakan laki-laki dengan umur di bawah 17 tahun," kata dia. Atas kecurigaan korban terhadap pelaku, Kombes Anwar mengatakan, pada saat kejadian kedua, korban meminta teman-temannya untuk mengintai keberadaan pelaku di kosan. "Teman-teman korban lalu merekam kejadian tersebut dari jendela yang saat ini kita gunakan sebagai bukti, " kata dia. Polisi juga sudah meminta keterangan dari lima teman korban tersebut. Video rekaman itu viral di media sosial. Para saksi dan warga sekitar menggerebek pelaku dan korban di dalam kosan. Korban membuat laporan tentang pencabulan anak ke Polda Sumsel. Polisi mengatakan pelaku Karimin merupakan seorang suami dengan empat orang anak. "Saat ini, pelaku sudah kita amankan dan kita naikkan statusnya menjadi tersangka," kata dia. Tersangka kasus pencabulan anak itu dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 E dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun hingga 15 tahun dengan denda Rp5 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT --

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berupaya membantu pemulihan psikis terhadap 10 anak korban asusila gurunya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Upaya pemulihan ini bertujuan agar para korban tidak trauma berkepanjangan sehingga bisa kembali beraktivitas dan tumbuh seperti anak pada umumnya.

"Kami dari KPAI akan konsen untuk memulihkan kondisi psikis anak," kata Ketua KPAI Daerah Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut, Ato Rinanto saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Senin (26/8/2024).

Ia mengatakan KPAI sudah mendapatkan laporan adanya sejumlah siswa di Kabupaten Garut yang menjadi korban perbuatan asusila oleh guru lelaki di sekolahnya. Jumlah korban, kata dia, dilaporkan ada 10 anak, kemudian tersangkanya sudah ditangkap dan menjalani proses hukum di Polres Garut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Dalam proses hukum ini kami terus melakukan pendampingan, kerja sama dengan PPA Provinsi bahkan dengan PPA Garut," kata Ato.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya tidak hanya fokus pada penanganan hukum, tapi juga berupaya melakukan proses pemulihan psikis atau trauma healing bagi anak-anak yang menjadi korban guru cabul itu. Upaya yang dilakukan, kata dia, melakukan pendekatan kepada korban, dan juga keluarganya, kemudian sekitar lingkungannya agar persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama sehingga anak-anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

"Anak-anak juga bisa jadi korban bully, kita upayakan untuk pemulihan trauma agar anak-anak bisa kembali bersekolah, atau kembali beraktivitas seperti biasa," kata dia.

Ia mengungkapkan, jika tidak dilakukan pemulihan psikis dengan benar atau tidak berkelanjutan bisa berdampak buruk pada kondisi kejiwaan anak, dan yang dikhawatirkan bisa melakukan perbuatan serupa seperti yang dialaminya itu. Ia menegaskan, pemulihan psikis bagi anak yang menjadi korban asusila itu merupakan hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depannya.

"Buat kami adalah penanganan anak dan pendampingan dan penyelamatan itu jauh lebih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Polres Garut mendapatkan laporan adanya guru SD di Kecamatan Peundeuy, Garut, yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak didiknya, kemudian dilakukan penangkapan pada 25 Juli 2024. Polisi sudah menahan tersangka inisial OM (38) seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengungkap tuntas perbuatannya, dan mencari tahu berapa banyak korbannya.

JAKARTA - Pemeran pria video asusila dengan Audrey Davis sempat mengelak sebagai sosok pria dalam video yang viral. Dia tidak bisa mengelak ketika polisi menemukan video barang bukti.

"Saksi AP awalnya tidak mengakui dan bersikap tidak kooperatif terkait dengan peranannya dalam perekaman, penyimpanan dan penyebaran video bermuatan asusila atau pornografi dimaksud," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Senin (12/8/2024).

Tapi, akhirnya pria berusia 27 tahun itu tidak bisa mengelak. Dalam pemeriksaan digital forensik terhadap ponselnya, penyidik mendapati hal mencengangkan.

"Namun, setelah dilakukan proses digital forensik terhadap handphone milik saksi AP, petugas mendapatkan jejak digital berupa video pornografi yang diduga diperankan AD dalam keadaan masih utuh (belum diedit) dan jejak percakapan saksi dengan pengguna akun medsos X lainnya, yang intinya bahwa AP menawarkan video bermuatan asusila atau pornografi yang diduga diperankan AD kepada pengguna X lainnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, polisi mencokok pemeran pria dalam video syur Audrey Davis yang berinisial AP. Hal itu dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak.

"Memerankan sebagai pemeran pria," katanya.

Pria berusia 27 tahun itu dicokok di kediamannya di kawasan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Penangkapan dilakukan tanggal 10 Agustus 2024. Dalam penangkapan itu polisi menyita satu unit handphone merek Samsung Galaxy S22, sebuah iPhone, sebuah flashdisk yang berisikan konten yang menampilkan konten bermuatan melanggar kesusilaan dan atau pornografi.

Untuk diketahui, pemeriksaan lanjutan terhadap Audrey Davis, sudah rampung pada 7 Agustus 2024. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak, mengungkap hal mengejutkan pasca pemeriksaan.

Kepada penyidik, Audrey mengakui kalau wanita yang ada di dalam video syur mirip dirinya adalah dia. Dalam pemeriksaan lanjutan, Audrey diberondong 27 pertanyaan. Sementara pada pemeriksaan pertama, Audrey baru ditanya enam pertanyaan lalu mengaku sakit.

"Dari hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan terhadap saksi AD, saksi AD mengakui bahwa sosok wanita dalam video tersebut adalah dirinya," ujar Ade Safri, Rabu, 7 Agustus 2024.

Pria bernama Emon Pratama (31 tahun) di Kota Lubuklinggau, Sumsel, ditangkap polisi karena melakukan begal payudara terhadap seorang mahasiswi. Padahal ia baru saja keluar penjara akibat kasus asusila.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Bobby Kusumawardhana, melalui Kasat Reskrim, AKP Hendrawan, mengatakan peristiwa itu terjadi saat korban yang merupakan mahasiswi berinisial GM (24 tahun) sedang lari pagi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Watervang, Selasa, 6 Agustus 2024.

"Saat korban sedang lari pagi tiba-tiba pelaku memeluk korban dari belakang. Ia juga memegang bagian sensitif serta mencium leher korban," katanya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Hal itu membuat korban langsung histeris dan berontak melawan melepaskan pegangan tangan Emon hingga membuatnya terjatuh, korban juga berteriak meminta pertolongan.

"Akibat kejadian ini korban menjadi trauma dan malu," katanya.

Hendrawan bilang, dari keterangan saksi Emon sebelumnya sedang duduk di depan sebuah bengkel di sekitar lokasi dan beraksi saat melihat korban melintas di depannya.

"Petugas langsung datang ke lokasi dibantu warga akhirnya menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Emon diketahui baru saja keluar penjara beberapa waktu lalu akibat kasus asusila. Saat ini yang bersangkutan diamankan di Polres Lubuklinggau guna proses hukum lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Aparat Kepolisian Daerah Sumatra Selatan mengungkap motif pelaku menyebarkan video tak senonoh sang kekasih di Palembang. Menurut polisi, tersangka cemburu pacarnya berkomunikasi dengan sang mantan pacar.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Hadi Saefudin saat konferensi pers di Palembang, Selasa (23/7/2024) mengatakan petugas berhasil mengamankan MMR pelaku penyebaran video tak senonoh kekasihnya pada Februari 2023. "Pada 21 Juli 2024 pelaku berhasil ditangkap di Tanggerang, Banten. Pelaku menyebarkan video tak senonoh tersebut lantaran kesal dan cemburu karena sang kekasih yang masih di bawah umur dekat dengan mantan pacar nya dan juga dekat dengan teman sekelasnya di sekolah," katanya.

Ia menyebutkan polisi berhasil mengamankan alat bukti dan pelaku melakukan kegiatan transmisian konten asusila pada bulan Februari tahun 2023 dengan membuat grup WhatsApp. Kemudian tersangka memasukkan teman-teman korban sekitar delapan orang, setelah itu tersangka langsung mengirimkan screenshot dari video yang yang tak senonoh, dimana dalam foto dan video tersebut korban tanpa sehelai benangpun.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni sebuah handphone yang digunakan tersangka mengirimkan atau memperluaskan video tersebut.

Tersangka dikenakan pasal yang diterapkan merupakan ancaman pidana pasal 27 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Sumsel Edi Hendri mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap korban yang masih di bawah umur dan saat ini korban juga masih duduk di bangku kelas tiga SMA. "Pendampingan secara psikologis akan kami berikan dan harusnya anak-anak merayakan hari anak sedunia hari ini, kami mengapresiasi kepolisian atas ungkap kasus ini," katanya.

Ia menyebutkan hingga periode Juli 2024 ini, KPAD Sumsel telah menangani pendampingan kekerasan pada anak sebanyak 11 kasus.