BOGOR, KOMPAS.com – Badan Intelijen Negara (BIN) mengidentifikasi sejumlah ancaman potensial yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala BIN Muhammad Herindra, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11), memaparkan ancaman tersebut mencakup radikalisme, terorisme, sampai gangguan siber dan penyebaran berita hoaks.

Herindra menekankan, meskipun tingkat ancaman terorisme saat ini menurun, aspek radikalisme tetap mengkhawatirkan.

"Kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu pelaksanaan Pilkada," kata Herindra.

Herindra juga menyoroti meningkatnya tantangan dalam bentuk serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan data, serta penyebaran hoaks dan berita bohong di tengah masyarakat.

Dari segi tantangan alam, masuknya musim hujan di beberapa daerah berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pendistribusian logistik pemilu, yang bisa terhambat akibat kondisi tersebut.

"Saat ini mau memasuki musim hujan, tentunya ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujar Herindra.

Selain itu, tantangan ekonomi dan geografis di beberapa daerah dapat mempersulit pelaksanaan pilkada yang lancar.

Masalah lain seperti kerusakan logistik, koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta validasi data pemilih juga disebut sebagai hambatan yang mungkin mengganggu proses Pilkada 2024.

"Masih ada hambatan logistik, kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data," ucap Herindra.

Di masyarakat, Herindara memaparkan ancaman seperti kampanye hitam, jual beli suara, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu yang terus dipantau.

"Gangguan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi," ucap Herindra.

Dia juga memaparkan potensi praktik politik uang (money politic), penggelembungan suara, dan potensi bentrokan antarpendukung sebagai ancaman yang perlu diwaspadai.

Dalam pemetaan BIN, hampir semua wilayah di Indonesia dinilai rawan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun, Herindra optimistis.

"Pilkada ini sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik," kata mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan prediksi ancaman keamanan seputar pelaksanaan Pilkada 2024.

Salah satu perhatian utamanya tertuju pada minggu tenang, fase terakhir sebelum hari pencoblosan. Dalam pandangannya, pada masa itu justru harus diwaspadai karena rentan operasi senyap.

Herindra menyebutkan, dalam minggu tenang rentan terjadi mobilisasi tak terlihat atau aktivitas tertutup yang berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada.

Ia mengungkapkan, selama masa tenang, berbagai upaya tersembunyi sering terjadi, mulai dari intimidasi sampai politik uang.

"Minggu tenang, namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang," kata Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

BIN, kata Herindra, telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi dalam fase krusial Pilkada ini.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," lanjut Herindra.

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Herindra menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu sering kali menyebar lebih intensif.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut judi online (judol) sebagai salah satu ancaman besar bagi Indonesia. Dia meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan dukungan penuh.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam agenda sidang perdana Kabinet Merah Putih. Prabowo memaparkan sederet tantangan yang perlu menjadi fokus Jaksa Agung, Kepolisian RI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ini harus ditopang oleh pertahanan kuat, penegakan hukum yang tidak ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP BIN fokus ancaman berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, ancaman-ancaman berat itu baru bisa diberantas tuntas dengan langkah tegas dari para aparat penegak hukum, serta dukungan dari intelijen.

"Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen baik, bukti kuat bisa kita mitigasi semua," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun.

Jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa. Rata-rata usia pemain judi online umumnya di kisaran 30-50 tahun. Meskipun ada juga kategori anak-anak berusia 11-19 tahun yang sudah mendepositkan hingga Rp 293 miliar.

"Data dari PPATK menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun. Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didorong besi oleh kelompok usia 30-50 tahun," kata Budi Arie Setiadi yang dulu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Budi Arie mengingatkan judi online dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, contohnya perceraian hingga menggerus potensi ekonomi formal. Ia juga menegaskan tidak ada potensi menang dalam judi online.

Pasalnya judi online sudah diatur oleh algoritma tertentu untuk membuat pemainnya kalah. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan dalam memberantas judi online, salah satunya bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

Simak Video: Menko Polkam Budi Gunawan Soroti Kebocoran Devisa-Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta: Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai penunjukan Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah tepat. Qodari membeberkan empat alasan, pertama, Herindra memiliki pengalaman militer yang cukup sehingga dinilai sosok yang tepat untuk mengembangkan BIN ke depan.

“Saya meyakini bahwa penunjukan Pak Herindra itu sudah sangat tepat, ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, beliau ini adalah dulu taruna terbaik dari Akademi Militer, beliau dulu Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama. Jadi, dia lulusan terbaik Akademi Militer pada tahun 1987,” ujar Qodari, Kamis, 17 Oktober 2024.

Kedua, kata Qodari, Herindra memiliki pengalaman kepemimpinan, khususnya di bidang militer yang sangat lengkap. Hal itu menjadi fondasi bagi Herindra dalam membaca situasi masyarakat di lapangan dan merespons perkembangan lingkungan, baik secara global, regional, maupun nasional.

“Pengalamannya dalam jabatan di militer sudah sangat lengkap, termasuk menjadi Pangdam Siliwangi. Jadi, Pangdam itu membuat seorang pemimpin harus memahami berbagai situasi dan kondisi di suatu daerah, termasuk aspek-aspek sosial dan politik yang diperoleh dari intelijen,” bebernya.
Ketiga, Herindra merupakan orang kepercayaan Presiden Terpilih Prabowo Subianto lantaran telah bersama-sama memimpin Kementerian Pertahanan. Qodari menilai posisi Kepala BIN sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, harus diisi oleh seseorang yang terpercaya dan loyal.

“Beliau adalah orang kepercayaan dari Pak Prabowo, terbukti di antaranya sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan ini penting sekali karena Kepala BIN itu harus loyal kepada presiden," ungkap Qodari.

"User utama dari BIN adalah presiden, dan untuk itu semua informasi yang diberikan oleh BIN kepada Bapak Presiden harus akurat dan terpercaya. Syaratnya, kepala BIN harus loyal kepada presiden,” tambahnya.

Keempat, Qodari menilai Herindra sebagai tokoh militer senior yang berpengalaman, disegani dan memiliki jaringan serta komunikasi yang luas dengan berbagai pihak.

“Pak Herindra adalah sosok senior di dunia militer dan keamanan, dan ini akan membuat beliau juga berwibawa dalam mengambil keputusan serta dalam membangun jaringan dan komunikasi dengan berbagai pihak,” ucapnya.

Lanjut Qodari, dengan jaringannya yang luas, hal tersebut memudahkan tugas Herindra sebagai Kepala BIN dan diyakini mampu mengemban tugasnya dengan baik serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Memang Pak Herindra temannya juga banyak, jaringannya luas, dan itu membantu beliau dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BIN nanti," jelas Qodari.

"Saya optimistis bahwa Pak Herindra akan sukses menjalankan tugas sebagai Kepala BIN dan akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk presiden maupun negara,” tukas Qodari.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Jakarta: DPR sepakat Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. Kesepakatan ini disetujui pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Apakah laporan Tim DPR yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga telah menyampaikan laporan mengenai pertimbangan usulan pemerintah terkait calon Kepala BIN atas nama Muhammad Herindra.

Baca juga: Proses Seleksi Capim dan Cadewas KPK Mandek di DPR, Ini Alasannya

Sebelumnya, Herindra telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi I DPR pada Rabu, 16 Oktober 2024. Uji itu dilakukan secara tertutup.

Herindra disepakati menjadi Kepala BIN oleh perwakilan dari delapan fraksi di DPR. Dia bakal dilantik langsung oleh presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Letjen (Purn) TNI Muhammad Herindra menjelaskan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto usai disetujui menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Herindra mengungkapkan pesan Prabowo, yakni harus berkolaborasi dengan seluruh pihak.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 itu tak banyak berkata-kata usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR hari ini.

"Ya intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara, Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu aja," kata Herindra di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Letjen (Purn) TNI Herindra menjadi calon Kepala BIN.

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

"Hasil dari tim menyatakan Muhammad Herindra kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Puan menjelaskan, menurut rencana, pihaknya akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis (17/10/2024).

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI menyetujui Letjen (Purn) TNI Muhammad Herindra menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta pada hari ini sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

"Hasil dari tim menyatakan Muhammad Herindra kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan menjelaskan, rencana pihaknya akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis (17/10/2024).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Herindra akan dilantik menjadi Kepala BIN berbarengan dengan menteri Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 mendatang.

"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober 2024)," kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Menurut rencana, pihak DPR akan menggelar Rapat Paripurna pengesahan Herindra sebagai Kepala BIN pada Kamis besok.

"Ya kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden," kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan mengangkat Wakil Menteri Pertahanan M Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

Keputusan pemberhentian Budi Gunawan diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

"Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, Surpres Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra," jelas Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Puan kemudian mengungkapkan, bahwa pelaksanaan fit and proper atau pertimbangan dari DPR akan dilaksanakan pada besok pagi, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Puan mengungkapkan bahwa DPR RI telah menerima Surat dari Presiden Jokowi tersebut, perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala badan intelijen negara atau BIN.

Kemudian, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 14 Oktober 2024.

Namun, menimbang AKD belum terbentuk, berdasarkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Nantinya, tim tersebut memiliki tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon kepala BIN, untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI membentuk tim khusus persiapan uji kepatuhan dan kelayakan atau fit and propert test untuk pemilihan bakal calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pembentukan tim khusus ini untuk menindaklanjuti Surat Presiden No R51 Tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN untuk segera dibahas dalam rapat fraksi DPR RI.

"Mengingat alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR," kata Puan dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/10).

Puan mengatakan tim ini bertugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan Calon Kepala BIN yang hasilnya kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna selanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun nama Kepala BIN, Budi Gunawan, santer dilaporkan menjadi salah satu menteri yang ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertugas membantu kabinet pemerintahannya kelak.

BG, sapaan akrabnya, dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hingga 49 nama calon pembantu Prabowo dipanggil ke kediamannya kemarin, belum tampak satu pun representasi PDI-P.

Akan tetapi, pemanggilan calon menteri masih akan dilakukan Prabowo hari ini.