JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pemerintah untuk membuat Indonesia tetap terbuka dan menjalin komunikasi dengan semua pihak di dunia karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hal itu disampaikan Dave sebagai respons atas rencana Indonesia untuk bergabung dengan dengan aliansi ekonomi BRICS Plus.

“Ya kita kan menganut politik bebas aktif, jadi kita akan bersahabat dengan semuanya,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Dave mengingatkan bahwa kerja sama dengan negara-negara di dunia tetap harus dilanjutkan dalam rangka mendorong kemajuan Indonesia.

“Satu musuh itu terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Jadi kita harus terus terbuka untuk komunikasi dengan siapapun, selama itu untuk mengawal dan menggiring kemajuan Indonesia,” kata politikus Partai Golkar itu.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam BRICS Plus tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.

Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.

Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.

“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.

JAKARTA, ID – Indonesia terus memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain, dengan berperan aktif dalam forum-forum global dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS dan OECD. Dengan memegang sikap politik bebas aktif maka Indonesia harus bisa menjalin kerja sama ekonomi dengan banyak negara.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, Indonesia perlu segera memutuskan langkah ke depan. Bila terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung akan sangat terlambat dan tidak dilibatkan dalam penyusunan garis kebijakan keduanya. 

KAZAN, investor.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyampaikan keinginan Pemerintah RI untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS. Pernyataan yang diungkapkan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia itu sekaligus mengumumkan bahwa proses Indonesia untuk bergabung telah dimulai.

Menurut Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Ini juga tidak berarti ikut kubu tertentu, melainkan sebagai wujud partisipasi aktif di semua forum.

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” demikian penjelasan Sugiono, dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (24/10/2024)

Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Mengutip dari laman X, BRICS telah secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi ini sebagai negara mitra (bukan anggota penuh), yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Sugiono resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI periode 2024-2029. Usai dilantik, Sugiono menyampaikan bahwa politik luar negeri (polugri) Indonesia tetap berpegang teguh pada tradisi dan konstitusi, yaitu Bebas Aktif.

"Kita punya politik luar negeri yang bebas aktif, dan kemarin, dalam pidato beliau menyampaikan, kita ingin menjadi teman dan tetangga yang baik dengan semua teman-teman kita di dunia," ucap Sugiono kepada awak media di lingkungan Istana, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto.

Sugiono menegaskan, Indonesia juga akan terus menjalin kedekatan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Ia menginginkan Indonesia bisa menjadi jembatan bagi hubungan baik kedua negara tersebut.
Meski bukan seorang diplomat karier, Sugiono mengaku akan dibantu banyak tenaga yang memiliki kapasitas luar biasa.

"Arahan Presiden adalah untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan semua tetangga kita dan tentu saja upaya upaya untuk membantu sodara kita," ucap Sugiono.

Saat ditanya mengenai pembagian wakil menteri luar negeri, Sugiono mengatakan, akan mempelajarinya setelah masuk ke Kementerian Luar Negeri.

Sebagai Menlu RI, Sugiono diberikan tiga pembantu atau wakil menteri luar negeri, yakni Anis Matta, Arif Havas Oegroseno, dan Arrmanatha Nasir.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Soegiono sebagai Menteri Luar Negeri RI


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Ia menekankan, Indonesia tidak akan terlibat dalam pakta militer mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna MPR yang merupakan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik bagi negara lain.

"We want to be a good neighbor," tambahnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin menjalin persahabatan dengan semua negara berdasarkan prinsip anti-penjajahan, anti-rasialisme, dan anti-apartheid.

Hal ini diungkapkan Prabowo mengingat pengalaman pahit Indonesia yang pernah mengalami penjajahan.

"Saya masih lihat prasasti di kolam berenang Manggarai tahun '78 yang berbunyi 'Honden en inlander verboden'. Karena itu, kita punya prinsip untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini," ujarnya.

Pelantikan Prabowo dan Gibran selaku presiden dan wakil presiden digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Banyak tokoh baik dalam dan luar negeri yang menghadiri acara pelantikan.

Pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024 ini memperoleh suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.

Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024).

Jakarta: Kebijakan politik luar negeri Indonesia tak bisa lepas dari sejarah dan perkembangan nasional ataupun internasionalnya. Politik bebas aktif dalam hubungan internasional mengacu pada diplomasi yang menjaga kedaulatan negaranya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara.

Keperluan kerja sama hubungan internasional terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya karena adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup, misalnya melalui kudeta ataupun intervensi dari negara lain, sedangkan faktor eksternalnya dengan ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri.

Maka dari itu, suatu negara perlu bantuan kerja sama dengan negara lain dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Berikut Medcom.id rangkum penjelasan mengenai politik bebas aktif dalam hubungan internasional.

Pengertian

Dikutip dari e-Modul yang disusun oleh Ujang Suherman dan SMA Negeri 1 Jakarta, hubungan internasional mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan luar negeri merupakan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Menurut beberapa ahli, konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek internasional, seperti organisasi, hukum, dan politik internasional termasuk diplomasi. Berdasarkan sifatnya, hubungan internasional terbagi menjadi:

1. Hubungan bilateral (melibatkan dua negara)
2. Hubungan multilateral (melibatkan banyak negara)
3. Hubungan regional (dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan)
4. Hubungan internasional (melibatkan dua negara dan tidak terikat pada suatu kawasan)

Tujuan politik luar negeri Indonesia

Menurut Mohammad Hatta, tujuan politik luar negeri sebagai berikut:

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara
2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang tersebut tidak atau belum dihasilkan sendiri
3. Meningkatkan perdamaian internasional
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa

Kebijakan politik luar negeri Indonesia

Pokok-pokok politik luar negeri bebas aktif

1. Negara Indonesia menggunakan politik damai
2. RI bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghormati
3. Memperkuat sendi-sendi hukum dan organisasi internasional
4. Usaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional
5. Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan pedoman piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dasar hukum

Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia berdasarkan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Dengan demikian, politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan perdamaian yang abadi dan berkeadilan, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan negara.

Faktor penentu politik luar negeri Indonesia

1. Posisi geografis antara dua samudra dan dua benua, serta adanya posisi silang
2. Jumlah penduduk yang besar dan potensial
3. Kekayaan alam dikelola dengan baik
4. Militer dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditingkatkan profesionalitasnya
5. Perkembangan situasi internasional, misalnya adanya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang
6. Kualitas diplomasi yang dapat melindungi kepentingan nasional dan dapat mewakili negara Indonesia di forum internasional

Nah, sekarang Sobat Medcom sudah tahu makna politik bebas aktif. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Wajib Tahu! Ini Peran Indonesia dalam ASEAN

(REN)