Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim gabungan Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri), Bea Cukai Batam, Direktorat P2 Bea Cukai, serta Bareskrim Polri, Lantamal IV dan Bakamla RI berhasil dua kali gagalkan penyelundupan ratusan ribu benih bening lobster ke luar perairan Indonesia.

Kepala Subbagian Humas dan Rumah Tangga Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri, Robby Candra menjelaskan kedua penindakan dilakukan pihaknya terhadap high speed craft (HSC).

Penindakan pertama berlokasi di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan dengan hasil penindakan berupa 46 boks berisi 237.000 ekor benih bening lobster.

"Kemudian penindakan kedua berlokasi di Perairan Tandur dengan hasil penindakan berupa 42 boks berisi kurang lebih 189.000 ekor benih bening lobster," ungkap Robby dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Robby mengungkapkan nilai barang pada penindakan pertama sebesar Rp 23,8 miliar. Sementara penindakan kedua bernilai Rp 19,2 miliar. Sehingga total seluruhnya mencapai Rp 43 miliar.

Kemudian, untuk menjaga kelestariannya kini seluruh benih bening lobster telah dilepasliarkan di dua Lokasi berbeda.

Hasil penindakan pertama telah dilepasliarkan di Perairan Anak Kenipan Batu, Karimun. Sedangkan hasil penindakan kedua telah dilepasliarkan di Perairan Karimun.

"Penggagalan penyelundupan ini merupakan komitmen dan sinergi Bea Cukai dengan instansi terkait untuk menjaga perairan Indonesia serta sumber daya alam di dalamnya," ujarnya.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguak modus baru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan sebanyak 88.200 ekor penyelundupan benih lobster di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal cepat.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan pihaknya sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Namun, pelaku berhasil meloloskan diri dan meninggalkan kapalnya.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp 13, 2 miliar," ujar Ipunk dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menambahkan barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," terang Ipunk dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Sebelum dikemas ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian dikemas lagi secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

Simak Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada modus terbaru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan penyelundupan benur lobster sebanyak 88.200 ekor di Batam Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal yang tidak biasa atau menggunakan kapal cepat.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp13.2 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjelaskan dari penindakan tersebut, pelaku berhasil melarikan diri. Sementara itu, barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepas liarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," ungkapnya dalam konferesi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Dalam paparannya, sebelum dipacking ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian direpacking ulang secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian koperman-koperman akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

(rrd/rrd)

Palembang: Ratusan ribu benih bening lobster atau BBL senilai Rp22 miliar yang akan diselundupkan ke luar negeri digagalkan petugas Bea Cukai Palembang, Sumatra Selatan. Untuk mengelabui petugas BBL dikemas dalam 27 kotak sterofoam yang dilapisi lakban hitam.

Penangkapan aktifitas penyelundupanbenih lobster yang melibatkan tim gabungan Kanwil Bea Cukai Sumatera bagian timur dan Kantor Bea Cukai Palembang ini setelah adanya informasi dari masyarakat.

Selanjutnya petugas melakukan pengintaian di Jalan Soekarno Hatta Palembang dan mendapati mobil berplat nomor B 7382 UDA yang mengangkut BBL tersebut sedang melintas.

Setelah mobil diberhentikan, petugas bea cukai mendapati sebanyak 27 kotak sterofoam berisikan 148.091 ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp22,2 miliar.

Petugas Bea Cukai mengamankan dua pelaku berinisial inisial AW, 29, dan U, 43, yang membawa benur lobster tersebut lantaran mereka tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutan resmi ke petugas.

Menurut Pelaksana Harian Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, M Lukman, hasil introgasi terhadap kedua pelaku, mereka berdua hanya diberikan upah Rp1 juta untuk mengangkut benur lobster tersebut dari Provinsi Lampung menuju ke daerah perbatasan Provinsi Riau .

Mereka mau mengangkut benur tersebut lantaran diinformasikan bahwa barang tersebut adalah rokok.

Rencana nya bibit benur lobster tersebut akan diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut dengan menggunakan pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di perbatasan provinsi Riau, Sumut, dan Jambi.

Mengingat BBL merupakan komoditas yang dibatasi ekspornya dan memerlukan izin sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, kedua orang beserta barang bukti dan kendaraan akan diserahterimakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Atas perbuatannya keduanya terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1,5 miliar. Metro TV/Jian Piere Papin

(WWD)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) menggagalkan penyelundupan benur atau Benih Bening Lobster (BBL) di Parung Panjang, Kabupaten Bogor dan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Langkah gabungan itu menghasilkan mengamankan lebih dari 81 ribu ekor BBL senilai Rp 12,15 miliar. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono.

Pria yang biasa disapa Ipunk itu mengatakan penggagalan di Parung Panjang dilakukan bersama TNI AL menyasar lokasi packing house pada 4 September.

"Alhamdulillah, dalam upaya memberantas penyelundupan BBL ini kami berhasil mengungkap dua kasus sekaligus yang pertama packing house di Parung Panjang dan di Bandara Bali. Sekali lagi disampaikan, ini komitmen kami untuk terus berupaya memberantas penyelundup BBL baik secara mandiri dan sinergi dengan APH lainnya," ujar Ipunk dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024).

Tim gabungan menyita 49.701 BBL, terdiri dari 48.031 jenis pasir, 745 lobster mutiara, dan jarong 925 ekor. Dua hari kemudian, penggagalan dilakukan di Bandara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bersama Bea Cukai. Dari penggagalan ini, sebanyak 23 kantong berisi 31.850 ekor BBL jenis lobster pasir berhasil diamankan.

Pung menambahkan, selain barang bukti pihaknya mengamankan 6 orang dari lokasi packing house. Selanjutnya para terduga pelaku dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Sedangkan barang bukti puluhan ribu ekor BBL dibawa ke Pangkalan PSDKP Jakarta untuk dilepas liarkan di perairan Kepulauan Seribu.

"Nah untuk yang di Bali, telah dilakukan serah terima perkara dari Karantina ke PSDKP Benoa dan telah dilepasliarkan sebanyak 23 kantong/31.850 ekor BBL di perairan kawasan konservasi maritim teluk Benoa. Jadi total yang diamankan itu lebih dari 81 ribu ekor," terang Ipunk.

Mengenai kronologi penangkapan, Ipunk mengungkapkan mendapat informasi awal dari masyarakat. Kemudian tim PSDKP dan diback-up oleh TNI AL, langsung melakukan pengintaian dan penyergapan sekitar pukul 04.00 WIB.

"Para pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan meloncat ke atap rumah milik tetangga, namun dengan bantuan masyarakat di sekitar, para pelaku bisa tertangkap" ungkap Ipunk.

Packing house tersebut merupakan tempat transit atau penyegaran bagi BBL yang berasal dari lokasi penangkapan/pengepulan di luar daerah. BBL yang transit kemudian dikeluarkan dari kantong dan disimpan dalam keranjang-keranjang kecil dengan jumlah yang ditentukan, kemudian disusun dalam bak penampungan air laut yang dilengkapi aerator.

Apabila sudah ada waktu yang ditentukan, para pelaku akan melakukan re-packing dengan jenis packing kering untuk disimpan dalam koper. Selanjutnya koper akan dibawa oleh kurir ke bandara, untuk selanjutnya melalui Koperman-Koperman akan membawa/menyelundupkan menggunakan transportasi udara ke tempat/negara tujuan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta menegaskan komitmen pihaknya membantu pemerintah memerangi praktik penyelundupan BBL. Menurutnya, sinergi memang diperlukan untuk memberantas praktik ilegal tersebut.

"Kami terus berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama menjaga kedaulatan. Untuk target, kita harus bisa petakan dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Namun yang paling penting, adalah peningkatan kapasitas para nelayan supaya tidak lagi ada penyelundupan ke luar. Para nelayan bisa budidaya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Simak Video: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 99 Ribu Benih Lobster Senilai Rp 15 M

[Gambas:Video 20detik]

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk tak gentar menghadapi penyelundup bening bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

Berdasarkan data PMO sepanjang tahun 2024, Ditjen PSDKP bersama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya telah berhasil mengamankan penyelundupan BBL sejumlah Rp 418.208.750.000 atau 3.293.343 ekor BBL, sehingga dengan diamankannya BBL di Parung Panjang-Bali, total yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp 430.358.750.000.

Simak Video: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 99 Ribu Benih Lobster Senilai Rp 15 M

[Gambas:Video 20detik]

(ada/hns)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

"(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO," kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

"Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

"Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

"Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

"Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kedua penggagalan yang dilakukan oleh KKP sendiri, pertama di Cilacap mencapai 16.000 ekor benur, kedua di Perairan Pulau Panjang, Kepulauan Riau mencapai 795.000 ekor benur, dan Binuangen, Banten mencapai 20.000 ekor benur. Total jumlahnya 831.000 ekor benur dengan estimasi nilai Rp 90 miliar.

"Selain itu upaya yang sama juga membuahkan hasil di Cilacap, Perairan Pulau Panjang, dan Binuangen, Banten," terangnya.

Dengan begitu jika digabungkan kinerja KKP bersama aparat penegak hukum sebanyak 2 juta benur Rp 278,6 miliar dan KKP sendiri 831.000 ekor Rp 90 miliar, maka benur yang telah diselamatkan mencapai 2,8 juta benur dengan nilai Rp 368 miliar.

Lihat juga Video: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 99 Ribu Benih Lobster Senilai Rp 15 M

[Gambas:Video 20detik]

(ada/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) atau benur di luar wilayah Indonesia mencapai Rp3,60 miliar hingga 18 Juli 2024.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi KKP, Doni Ismanto, menyampaikan, adanya penerimaan PNBP tersebut berkat hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.).

“PNBP sejak Permen KP No.7/2024 dilakukan angkanya sekitar Rp3,60 miliar. Bayangkan jika selama ini banyak orang bilang benih bening lobster terbang ke luar negeri, kita nggak dapat apa-apa,” kata Doni dalam konferensi pers Update Perkembangan Kasus Penyelundupan BBL di Kantor KKP, Kamis (18/7/2024).

Meski tergolong kecil, Doni menyebut bahwa jumlah penerimaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menjaga keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.

Selain itu, jumlah PNBP yang kecil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengincar ekspor benur.

“Jadi kita itu memang tujuannya berbudidaya dan jika memang ada yang ingin melakukan ekspor kita akan fasilitasi di mana itu legal dan barangnya diakui oleh negara tujuan,” jelasnya.

Adapun dalam paparan yang disampaikan Doni, dari total PNBP senilai Rp3,60 miliar, sebanyak Rp2,70 miliar akan dimanfaatkan untuk masyarakat dan Rp901 juta akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan lobster.

Pada Maret 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, resmi menerbitkan Permen KP No.7/2024. Melalui beleid ini, pemerintah membuka peluang ekspor benur yang sempat dilarang pada 2015 dan kemudian dibuka pada 2020, sebelum akhirnya ditutup kembali oleh Trenggono saat pertama kali menduduki posisi Menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo.

Dalam regulasi tersebut, Trenggono mengizinkan penangkapan benur untuk pembudidayaan. Pembudidayaan benur dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

“Pembudidayaan BBL dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau luar wilayah negara Republik Indonesia,” bunyi Pasal 3 ayat 1 beleid itu.

Adapun budidaya benur yang dilakukan di luar wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh investor yang melakukan pembudidayaan benur di Indonesia dengan sejumlah ketentuan.

Diantaranya, pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia dan membuat permohonan tertulis untuk permintaan jumlah kuota benur dari pemerintah negara asal investor.

Selain itu, investor tersebut harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya serta harus memiliki dokumen penunjukkan dari pemerintah asal investor.

“Investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya yang telah menandatangani dokumen perjanjian,” jelas beleid itu.

Lebih lanjut, investor diwajibkan membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investor dalam hal ini juga diwajibkan memiliki tenaga ahli budidaya lobster pada segmentasi usaha pendederan dan pembesaran, serta membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal 50 gram per ekor.

Adapun, pengeluaran benur dari wilayah Indonesia untuk dibudidayakan dilakukan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Harga patokan terendah benur di nelayan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan usulan direktur jenderal yang menjalankan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Sementara, harga patokan penjualan benur untuk kebutuhan pembudidayaan lobster ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penetapan berdasarkan tarif layanan badan layanan umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Nantinya, harga patokan akan dievaluasi secara berkala minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan ada empat titik rawan penyelundupan benih benur lobster atau BBL.

Empat titik rawan penyelundupan itu, kata Pung, yakni berada di pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan, pintu keluar bandara, dan jalur laut. "Beberapa daerah kami sudah bisa melakukan operasi terkait dengan penertiban maupun operasi penggagalan penyelundupan benih lobster," kata Pung di KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mencontohkan kasus penangkapan kurir yang melakukan penyelundupan melalui Cilacap, Jawa Tengah; dan Banyuwangi, Jawa Timur. Namun kasus penyelundupan ini, kata Pung, berada di beberapa tempat lain, seperti di Jambi, Palembang, serta Batam. Ada juga Bangka Belitung, Lombok, Banyuwangi, Kepulauan Riau, Yogyakarta, serta Cilacap.

Dalam upaya menggagalkan penyelundupan tersebut, petugas PSDKP perlu bekerja sama dengan aparat dari TNI Angkatan Laut dan kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut. Dia menilai kolaborasi lintas aparat itu untuk menjaga aset negara, yakni BBL. "BBL ini menjadi barang yang seksi. Sumber daya BBL ini luar biasa, nilainya bahkan tidak murah," tutur dia.

Selain harga yang menggiurkan, BBL, bahkan menurut Pung, bibit lobster itu dijuluki sebagai "narkoba hidup". Alasannya harga benih lobster mempunyai harga yang cukup tinggi dan jumlah sumber daya BBL di Indonesia sangat banyak.

"Tahun-tahun sebelumnya kami pernah menangkap itu yang di Batam senilai Rp 31 miliar dalam satu penangkapan," ucap Pung. Artinya, menurut dia, potensi BBL ini menjadi perhatian KKP. Perhatian terhadap BBL ini karena sejauh ini sumber daya itu hilang karena terjadi penyelundupan.

Dalam kasus penyelundupan, dia menjelaskan, manfaat negara hilang karena tak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak. "KKP hadir untuk memanfaatkan tersebut. Ada hasil untuk negara dari BBL. Yang tadinya lolos begitu saja, kita tidak memperoleh manfaat. BBL yang ada langsung dibawa ke luar negeri," ucap dia.

Sebelumnya Tim Satgas Second Fleet Quick Renponse (SFQR) Pangkalan TNI AL Cilacap menggagalkan upaya penyelundupan 16.000 ekor BBL pada Rabu, 12 Juni 2024. Bersama tim PSDKP, mereka menangkap pria berinisial FAS, 31 tahun, asal Tasikmalaya.

FAS ditangkap dengan barang bukti BBL berupa 2.400 ekor BBL jenis mutiara dan 13.600 ekor jenis pasir yang dikemas dalam 16 boks. Saat itu dia mengaku sebagai kurir atas perintah seseorang berinisial O di Pangandaran, Jawa Barat. Dia mendapatkan imbalan senilai Rp 500.000 sampai Rp 1 juta dalam sekali kirim.

Sementara penangkapan di Banyuwangi, Satgas SFQR menangkap HS, 46 tahun dan MS (63). Keduanya akan menyelundupkan BBL sebanyak 9.244 ekor. Keduanya ditangkap setelah dipantau berada di salah satu rumah warga di Grajagan, pada Ahad, 2 Juni lalu. Keduanya ditangkap saat akan membawa BBL ilegal ini dengan mobil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budi daya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan, Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu mengatakan, sebelum 2015, tidak ada peraturan terkait ekspor benur lobster.

Kemudian, aturan pelarangan ekspor benur diterbitkan di era Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016. Hingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) terkait kebijakan ekspor BBL telah berganti sedikitnya enam kali hingga saat ini.

Untuk diketahui, per Mei 2024, pemerintah masih melarang kegiatan ekspor benih bening lobster.

Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah perairan Indonesia.

Terbaru, KKP mengatakan tengah menyusun rancangan kebijakan terkait membuka kembali ekspor benih bening lobster ke luar negeri, seperti Vietnam.

Regulasi ini disebut bertujuan mendorong produktivitas budidaya lobster nasional dengan menggandeng negara yang sudah berhasil melakukan budidaya komoditas tersebut.