Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mendorong percepatan pembangunan dan penataan jaringan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Bandung Raya sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi umum yang modern, nyaman, dan terintegrasi.

Proyek BRT Bandung dijadwalkan selesai bertahap hingga 2027. Setelah perencanaan dan perizinan rampung, pembangunan jalur dan stasiun BRT diharapkan dimulai pada awal 2025. Proyek ini juga mencakup 21 rute dengan total 34 stasiun BRT dan 768 halte di luar koridor utama dengan 579 unit Bus.

Pj Wali Kota Bandung A Koswara mengusulkan agar setiap stasiun BRT dilengkapi dengan fasilitas parkir motor guna mempermudah perpindahan moda bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau bisa di setiap stasiun ada disiapkan tempat parkir motor. Ini sangat membantu masyarakat dalam beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya saat memimpin Rapat Persiapan Konstruksi dan Penataan Feeder BRT di Balai Kota Bandung, Selasa (5/11/2024).

Ia mengatakan, jalur khusus untuk BRT harus didesain secara berbeda dari jalan lainnya, baik dalam material maupun estetika. Hal itu untuk menandai jalur tersebut sebagai prioritas bagi bus BRT.

“Dengan perbedaan ini, secara psikologis pengguna jalan akan paham bahwa jalur tersebut adalah khusus untuk bus dan bukan untuk umum,” ujarnya.

Koswara mengatakan, masalah sosial yang berkaitan dengan pembangunan BRT ini salah satunya PKL dan parkir liar merupakan tantangan berat, namun hal ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kota Bandung.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), penertiban ini akan dilakukan dengan solusi yang terencana, seperti relokasi dan pendekatan yang lebih manusiawi untuk meminimalkan dampak sosial.

Lebih lanjut, kata dia nantinya secara detail persiapan Konstruksi dan Penataan Feeder BRT di Kota Bandung akan dibahas antara OPD bersama tim konsultan PMC World Bank dan kementerian terkait.

"Untuk waktu pembahasan makin cepat semakin baik. Semoga satu dua Minggu kedepan bisa selesai," ungkapnya.

Sementara itu, Deputy Team Leader dari PMC World Bank, Pandit Pranggana, menjelaskan, proyek BRT merupakan bagian dari Indonesia Mass Transit Project (Mastran) yang didukung oleh Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD). Proyek ini dirancang untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik di Bandung Raya.

Saat ini pihaknya bersama Pemkot Bandung tengah membahas terkait beberapa hal dalam persiapan konstruksi dan penataan feeder BRT, di antaranya:

1. Detailed Engineering Design (DED)
2. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Rencana Konstruksi
3. Strategi Manajemen Parkir
4. Mitigasi Sosial dan Lingkungan
5. Perizinan Pembangunan
6. Layout Depo dan End Station
7. Rencana Rute BRT dan Feeder

Sebelumnya, Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat Bey Machmudin dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota Bandung Raya melakukan uji coba bus kota Alun-alun Bandung-Kota Baru Parahyangan dalam rangka mematangkan rencana pembangunan sistem transportasi BRT Bandung Raya.

Bey mengatakan infrastruktur untuk BRT Bandung Raya akan mulai dibangun pada awal tahun 2025, termasuk pusat komando operasi untuk pengaturan unit bus, perlengkapan CCTV dalam bus untuk keamanan.

"Serta, akan dibuat sistem pembayaran terintegrasi dengan sekali bayar untuk seluruh koridor dengan dibuat titik-titik persinggungan. Anggarannya untuk infrastruktur dari Bank Dunia. Jadi tentu diharapkan masyarakat Bandung Raya berpindah kepada transportasi bus," ujarnya.

BRT Bandung Raya akan mulai dibangun pada awal 2025, kemudian dilanjutkan tahap II pada 2026. Sedangkan perasional seluruhnya pada 2027 yang koridornya akan mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta tim akselerasi proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya membuat progres harian.

Bey mengatakan sejak dibentuk dua pekan lalu, tim yang dipimpin Plh Kepala Dinas Perhubungan Jabar Ade Afriandi sudah menunjukan kemajuan yang positif. Dia menunjuk sejumlah detil sudah dikerjakan oleh tim.

“Saya berterima kasih pada tim sudah detail. Tapi saya bilang jangan hanya dipaparkan tapi dilaksanakan juga,” katanya usai memimpin rapat BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Senin (21/10/2024).

Menurutnya salah satu urusan yang sudah dipersiapkan tim adalah pembenahan parkir yang akan menunjang operasional BRT. Bey meminta agar urusan perapihan parkir ini jalan terus tanpa perlu menunggu proyek berjalan.

“Kalau perapihan parkir kan bisa dari sekarang, tidak perlu menunggu bus jalan, yang mana yang harus seperti itu. Dan juga kantong parkir, mau dimana dan sebagainya,” ujarnya.

Pihaknya memastikan akan terus mengelar rapat terkait BRT setiap dua minggu sekali guna mengupdate proyek tersebut. Pada hari ini, pihaknya turut mengundang Ketua DPRD Jabar Bucky Wikagoe, dan Pj Wali Kota Bandung Koswara.

“Kami rapatnya itu paling lama 2 minggu sekali, mungkin dalam ini ada lagi, ada lagi. Kamu juga harus rapat koordinasi dengan kota kabupaten yang dilalui BRT ini,” tuturnya.

Dari hasil paparan tim akselerasi, Bey menilai proyek ini bisa dimulai pada Akhir Desember atau Januari awal mengingat sudah ada persiapan awal. “Tapi untuk perjalanan [bus] kan memang sudah ada, tapi terintegrasi dan bagaimana itu perlu kajian lebih dalam,” ujarnya.

Kajian yang ia maksud adalah penataan beragam infrastruktur penunjang BRT seperti pedestrian, halte, dan penertiban rute angkutan umum hingga pengalihan Terminal Cicaheum.

“Saya ingatkan betul sosialisasi masyarakat jangan ditinggalkan, dan juga dihitung betul penghasilan dari supir angkot dan pedagang UMKM yang ada di terminal-terminal itu seperti apa nantinya kalau kena pergeran dan perubahan fungsi dari terminal,” ujarnya.

Bey juga mengaku dalam rapat kali ini melibatkan pihak DPRD agar turut mengawal jalannya proyek. DPRD juga dipersilahkan untuk memberikan masukan dan kritik untuk perbaikan. “Kalau perlu kritik kami, apa yang perlu kami lakukan,” katanya.

Karena itu Bey meminta tim akselerasi untuk bekerja serius dan memperhitungkan semua aspek proyek tersebut. “Tapi kami juga minta kepada tim jangan terlalu lama. Jadi semuanya harus berjalan, tiap hari ada progres,” tuturnya.

Ketua DPRD Jabar Bucky Wikagoe mengatakan pihaknya menyambut baik adanya program BRT Bandung Raya. Namun pihaknya juga mengingatkan agar setiap program apalagi yang menyangkut irisannya dengan masyarakat untuk dikaji.

“Yang terdampak juga pasti ada seperti PKL, sopir angkot, juru parkir dan sebagainya, Nah ini juga harus betul-betul dihitung. Sehingga nanti diminimalisir kerugian terhadap masyarakat yang terdampak itu. Dan saya juga tadi meminta supaya bagaimana masyarakat bisa beralih dari budaya naik kendaraan sendiri ke budaya naik kendaraan umum,” paparnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Fungsional Perencana Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Akhmad Fais Fauzi, menyebutkan Bappenas berencana menyiapkan 20 kota prioritas untuk pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT). Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah menetapkan 6 kota prioritas, yaitu Batam, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Ia mengatakan Bappenas sudah menyusun RPJMN untuk tahun 2025 hingga 2029 dengan menganalisis kriteria-kriteria kota yang akan menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta harus bersinergi dalam memberikan dukungan untuk pembangunan angkutan massal tersebut.

"Namun tentu tantangannya sangat besar. Tapi dengan berbagai strategi, pendekatan dan instrumen banyak masukan dari GIZ serta berbagai mitra pembangunan lain, jadi ini adalah pondasi kuat," ujarnya dalam acara Diseminasi Capaian SUTRI NAMA & INDOBUS di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Selanjutnya, angkutan umum memang harus diseriusi oleh pemerintah karena menjadi layanan bagi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi bagi kemacetan yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, karena masih rencana, Fais belum bisa merinci secara detail 20 kota prioritas tersebut.

Fais berpandangan untuk pembangunan angkutan umum ini kuncinya dipegang oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap komitmen pemerintah daerah. "Kami sangat fokus terhadap hal tersebut," kata Fais.

Untuk mendorong pengembangan angkutan massal ini, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menjalin kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit(GIZ) Indonesia pada 2017 dan selesai akhir 2024.

Adapun kerja sama yang dijalin berupa kesepakatan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).

Lead Advisor GIZ Sutri Nama dan Indobus, Achmad Zacky Ambadar, mengatakan secara garis besar, GIZ mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi di bidang transportasi. Adapun bentuk transformasinya mencakup, teknis, pendanaan dan capacity building.

"Selain menerbitkan beberapa karya dan juga studi yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia, kami juga menyadari pentingnya aspek capacity building," ujarnya.

Menurut Zacky, pengembangan kapasitas sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan program-program yang telah dibangun melalui kerja sama ini. "Dengan begitu, setelah proyek ini selesai, pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia melalui program-program serupa yang kami jalankan," katanya.

IDXChannel - Kebutuhan transportasi massal menjadi kebutuhan di tengah peningkatan emisi dan kemacetan. Lead BRT Expert Gopainfra, Karl Fjellstrom, sistem transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) menjadi solusi yang sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini.

BRT disebut dapat memberikan kenyamanan dan kapasitas angkut yang besar.

Dalam pendekatan teknis, Indonesia sebagai negara pertumbuhan pesat sangat memerlukan BRT. Sistem transportasi massal ini dinilai dapat diimplementasikan dengan jangka waktu yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah.

"Kami melihat kebutuhan di Indonesia ke depan, negara yang cepat berkembang, kota besar, itu butuh BRT dengan kualitas dan kapasitas tinggi. Bukan sekedar bus seperti yang ada sebelumnya, jadi betul-betul sistem yang baru," ujarnya dalam simposium bertajuk 'Diseminasi Capaian SUTRI NAMA & INDOBUS', Selasa (8/10/2024).

Karl mengatakan Indonesia membutuhkan konsep BRT yang bisa keluar dari koridor. Dengan begitu, armada bus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi mobilitasnya untuk bisa menjangkau banyak tempat di dalam kota.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki sistem BRT yang didukung kebijakan Pemerintah. Hal ini guna memberikan dampak positif dari BRT secara maksimal serta mengurangi risiko kegagalan sistem dalam jangka panjang.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar mengembangkan moda dan sistem transportasi modern, terutama mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), dalam 10 tahun pemerintahannya dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Apalagi di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, tempat MRT dan LRT dibangun dan beroperasi, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan serta mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Sebagai kota metropolitan, Jakarta kini memiliki jumlah penduduk bergerak di atas 10 juta orang. Sedangkah bila diperluas ke kota-kota sekitarnya, dari sekitar 29,7 juta penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, (Jabodetabek) yang berusia di atas lima tahun, sekitar 4,46 juta atau 15%-nya berstatus komuter. Hampir setiap hari mereka melakukan perjalanan lintas wilayah di Jabodetabek, baik untuk bekerja maupun bersekolah.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan kabar terkini rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Bandung Raya. Menurut Menhub, proyek tersebut merupakan kerja sama dengan Bank Dunia.

Nantinya BRT di Bandung Raya akan berbentuk kendaraan listrik. Budi Karya menyebut proyek semacam ini juga ada di Medan, Sumatera Utara.

"Transportasi massal kerja sama sama Bank Dunia. Di mana nanti transportasi masaal itu bukan saja transportasi massal, tapi transportasi yang menggunakan listrik. Di Medan sudah lebih dulu," katanya di Stasiun Bandung, Sabtu (28/9/2024).

Saat ini proyek BRT Bandung Raya sedang tahap finalisasi desain. Budi Karya menyatakan progres tahun ini memang fokus pada finalisasi desain.

"Oleh karena itu sekarang ini sedang difinalisasi desain dan persiapan-persiapan itu. Jadi Bandung menjadi salah satu kota yang akan menggunakan bus listrik selain Medan. Tahun ini finalisasi desain," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka rencana pengembangan BRT di wilayah Bandung Raya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Bandung.

Kota Bandung sendiri telah mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 12 triliun per tahun akibat dari kemacetan. Maka dari itu, Kemenhub ingin agar masyarakat beralih ke transportasi umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin menyatakan pembangunan BRT di Bandung akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang, hingga Sumedang. Totalnya bus kota yang dibangun ini memiliki jaringan sepanjang 21 km.

"Sesuai amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama hadir dalam menyediakan angkutan massal bagi masyarakat. Kami berharap dengan nantinya ada BRT bisa menjadi solusi mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara," jelas Risyapudin dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024)

Risyapudin menyampaikan pengembangan BRT tahap satu akan dimulai di tahun 2025. Kemudian dilanjutkan ke tahap 2 di tahun 2026, dan tahap 3 dilakukan pada tahun 2027. Risyapuddin mengatakan nantinya akan dibuat jalur khusus sehingga membuat kepastian jadwal operasional bus.

Untuk rutenya, direncanakan layanan bus kota ini akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan, bakal menggunakan sebanyak 60 unit bus listrik dalam pembangunan halte percontohan Bus Rapid Transit (BRT) menghubungkan wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).

"Untuk mendukung proyek ini, nanti kami juga akan menggunakan sebanyak 60 bus listrik," ucap Bobby dalam peletakan batu pertama pembangunan halte percontohan BRT Bus Station 13 Lapangan Merdeka di Jalan Balai Kota Medan, Ahad.

Di hadapan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Irjen Pol Risyapudin Nursin, pihaknya mengatakan, proyek ini sekaligus upaya menjaga keramahan lingkungan, dan mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi umum di Kota Medan.

Wali Kota Medan yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengaku bahwa pada bulan Agustus ini, terutama menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 seharusnya terdapat 60 bus listrik bisa digunakan.

Namun oleh karena adanya persoalan di pabrikasi, lanjut dia, maka penggunaannya diundur hingga Oktober 2024, sedangkan bus listrik yang sudah ada sebanyak delapan unit.

Data Dinas Perhubungan Kota Medan menyebutkan, pembangunan halte percontohan BRT bus station 13 Lapangan Merdeka ini menghubungkan wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang resmi dimulai.

Adapun BRT bus station 13 Lapangan Merdeka ini dari total 32 Stasiun BRT yang meliputi BRT01 Flamboyan-Amplas, BRT02 Lau Cih-SPBU Pembangunan, BRT03 Amplas-Pinang Baris, BRT04 Medan Labuhan-Amplas, dan BRT05 Pinang Baris-Cemara.

Kemudian, BRT06 Lapangan Merdeka-Belawan, BRT07 Karya Wisata-Medan Mall, BRT08 Deli Tua-Stasiun KA Bandar Khalifa, BRT09 RS Adam Malik-Citraland Gama City, BRT10 Pancur Batu-Plaza Medan Fair, BRT11 Terminal Lubuk Pakam-Amplas, BRT12 Terminal Ikan Paus-Medan Mall, dan BRT13 Amplas-Pinang Baris (ring road).

"Mudah-mudahan 60 bus listrik itu bisa kami beroperasi di Kota Medan sekaligus menggantikan BRT yang existing hari ini berjalan," ungkap Bobby.

Wali kota juga menyebutkan, sebagai bentuk permintaan maaf terhitung 19 Agustus lalu Pemkot Medan menggratiskan pelayanan bus Trans Metro Deli dengan tarif menjadi Rp0 bagi pengguna.

"Harusnya masyarakat sudah bisa menggunakan bus listrik sepenuhnya, tapi karena keterlambatan di pabrikasi, maka kita gratiskan sampai nanti bus listrik hadir di Medan," papar Bobby.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Irjen Pol Risyapudin Nursin mengapresiasi atas kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution menggratiskan tarif transportasi umum.

Langkah ini, menurutnya, mendorong masyarakat Kota Medan mengubah kebiasaan penggunaan transportasi pribadi menjadi transportasi umum.

"Apa yang dilakukan pak wali adalah strategi yang tepat dengan menggratiskan tarif bus yang ada," kata dia.

Pihaknya juga menyatakan, pengerjaan proyek halte percontohan BRT Bus Station 13 Lapangan Merdeka yang dimulai titik nol Kota Medan sebagai pekerjaan pertama, dan selanjutnya dilakukan pada 2025.

Pembangunan halte percontohan ditargetkan selesai pada Desember 2024, nantinya diharapkan dapat menambah animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

"Karena apabila tidak didukung masyarakat, pasti pekerjaan kita ini akan sia-sia," pungkas Risyapudin.

TEMPO.CO, Solo - Pemerintah Kota Solo menilai kebutuhan akan angkutan umum berupa bus feeder sebagai penyambung antarkoridor bus rapid transit di Solo, yaitu Batik Solo Trans (BST), dapat menjadi peluang pasar yang bisa digarap oleh perusahaan otomotif.

Hal itu disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solo, Gatot Sutanto saat mewakili Wali Kota Solo, Teguh Prakosa hadir di acara Daihatsu Kumpul Sahabat yang digelar oleh PT Astra Daihatsu Motor di halaman parkir Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 26 Agustus 2024.

Menurut Gatot, arus lalu lintas di Kota Solo saat ini sudah terbilang padat. Sehingga diharapkan masyarakat pada umumnya, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), dapat meningkatkan penggunaan sarana transportasi umum demi mengurai kemacetan.

"Solo kan sekarang sudah padat. Harapannya PNS, masyarakat, pakai transportasi massal. Saat inia sudah ada koridor BST, tapi untuk menyambung antarkoridor kan perlu ada transportasi juga yang memudahkan warga, dari jalan kecil ke besar," ungkap dia.

Ia mengatakan saat ini Solo sudah memiliki angkutan feeder atau penghubung. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada perusahaan otomotif yang ingin ambil bagian pada pengadaan armada untuk feeder, termasuk Daihatsu.

"Apalagi sekarang sudah banyak koridor dan halte ya. Kami ingin Kota Surakarta kalau bisa makin maju tapi tidak makin padat, jadi transportasi makin lancar. Itu salah satu indikator kemajuan kota, lalu lintasnya ramai tapi jangan stuck," katanya.

Ia mengatakan jika terlalu padat kendaraan dan berdampak pada macet maka wisatawan akan enggan berkunjung ke Solo. Oleh karena itu, ia mengatakan keberadaan transportasi publik menjadi alternatif terbaik.

Menanggapi hal itu, Marketing and Corporate Communications Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani menyambut baik pernyataan yang disampaikan oleh Gatot.

"Kami siap dan menunggu bagaimana kami bisa berkontribusi. Ya nanti perlu pembicaraan lagi, karena ini terkait kebijakan pemerintah," ucap dia.

Di sisi lain, Daihatsu Kumpul Sahabat menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat, termasuk komunitas otomotif. Dalam acara itu Daihatsu menghadirkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati, mulai dari bazar yang diikuti berbagai komunitas Daihatsu. Mereka dapat menjajakan jualannya dari bagasi mobil, ragam kuliner nusantara dari food truck, pertunjukan musik dari grup band ternama, senam Zumba bersama, hingga talkshow dengan tema tips bermanfaat.

Dalam kesempatan itu dipamerkan juga puluhan mobil Daihatsu dari keluaran lawas hingga saat ini. Tersedia juga layanan purnajual seperti pengecekan kendaraan dan uji emisi gratis, sehingga mobil Daihatsu kesayangan pelanggan tetap terawat, memiliki nilai jual kembali tetap tinggi, bahkan setelah beberapa tahun penggunaan.

Daihatsu juga menyediakan berbagai penawaran menarik dari meliputi paket penjualan khusus, didukung fasilitas test drive untuk menikmati sensasi berkendara aman, nyaman, dan menyenangkan bersama mobil Daihatsu bagi calon pembeli mobil.

"Harapannya kegiatan ini memberikan dampak positif dan manfaat bagi para pelanggan kami, pelaku UMKM, komunitas, serta masyarakat di Solo dan sekitarnya," katanya.

Masyarakat Jawa Tengah (Jateng) kini bisa menikmati layanan transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng hanya dengan membayar Rp 79. Asalkan, mereka membayarnya menggunakan QRIS.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra, mengatakan program tersebut sudah mulai dijalankan sejak tanggal 12 hingga 18 Agustus 2024.

"Program ini disebut Ngebis Ngagem QRIS, kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jateng dengan Dinas Perhubungan Provinisi Jateng yang telah memasuki tahun ketiga. Ini untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI," ujar Rahmat melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Rahmat menjelaskan program ini juga digelar untuk memperluas cakupan dan edukasi penggunaan QRIS. Apalagi, rute BRT ini menjangkau hampir seluruh Jateng.

"Program ini juga memberikan kesempatan bagi penumpang untuk mencoba pertama kali bertransaksi menggunakan QRIS yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH)," jelas dia.

Berdasarkan data pada Juni 2024, tercatat hanya ada 5,5 persen dari total transaksi di BRT Trans Jateng dilakukan secara nontunai. Dari jumlah itu 55,9 persen di antaranya menggunakan QRIS.

"Hingga akhir periode program, setidaknya kami memprediksi terdapat 7.900 penumpang yang mendapatkan kuota diskon. Dengan demikian, rata-rata harian penggunaan QRIS di Trans Jateng akan naik 48 persen," kata Rahmat.

a. Semarang-Bawen

b. Purwokerto-Purbalingga

c. Semarang-Kendal

d. Magelang-Purworejo

e. Solo-Sragen

f. Semarang-Grobogan

g. Solo-Wonogiri

Masyarakat Jawa Tengah (Jateng) kini bisa menikmati layanan transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng hanya dengan membayar Rp 79. Asalkan, mereka membayarnya menggunakan QRIS.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra, mengatakan program tersebut sudah mulai dijalankan sejak tanggal 12 hingga 18 Agustus 2024.

"Program ini disebut Ngebis Ngagem QRIS, kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jateng dengan Dinas Perhubungan Provinisi Jateng yang telah memasuki tahun ketiga. Ini untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI," ujar Rahmat melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Rahmat menjelaskan program ini juga digelar untuk memperluas cakupan dan edukasi penggunaan QRIS. Apalagi, rute BRT ini menjangkau hampir seluruh Jateng.

"Program ini juga memberikan kesempatan bagi penumpang untuk mencoba pertama kali bertransaksi menggunakan QRIS yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH)," jelas dia.

Berdasarkan data pada Juni 2024, tercatat hanya ada 5,5 persen dari total transaksi di BRT Trans Jateng dilakukan secara nontunai. Dari jumlah itu 55,9 persen di antaranya menggunakan QRIS.

"Hingga akhir periode program, setidaknya kami memprediksi terdapat 7.900 penumpang yang mendapatkan kuota diskon. Dengan demikian, rata-rata harian penggunaan QRIS di Trans Jateng akan naik 48 persen," kata Rahmat.

a. Semarang-Bawen

b. Purwokerto-Purbalingga

c. Semarang-Kendal

d. Magelang-Purworejo

e. Solo-Sragen

f. Semarang-Grobogan

g. Solo-Wonogiri

Pemerintah akan membangun Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya sebagai upaya untuk menekan kemacetan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Transportasi massal ini rencananya mulai dibangun pada 2025.

Mengutip situs Institute for Transportation & Development Policy, Bus Rapid Transit (BRT) adalah sistem transit berbasis bus berkapasitas tinggi yang memberikan layanan cepat, andal, berkualitas tinggi, aman, dan hemat biaya dengan biaya yang relatif rendah, kapasitas tingkat metro.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin menjelaskan, pembangunan BRT Bandung Raya akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang hingga Sumedang sepanjang 21 km.Pengembangan BRT tahap satu akan dimulai pada 2025, tahap 2 pada 2026 dan tahap 3 pada 2027.

"Nantinya sistem angkutan cepat berbasis bus ini akan ramah lingkungan dan menggunakan energi rendah karbon. Waktu tempuhnya akan lebih cepat dengan jalur khusus serta adanya kepastian jadwal," kata dia.

Ia memastikan, tarif BRT akan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. BRT akan memiliki sistem informasi yang jelas di halte, bus, hingga melalui aplikasi.

Selain itu, menurut dia, layanan ini akan mengedepankan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam desain bus dan infrastruktur yang inklusif.

Layanan BRT ini rencananya akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.

"Pada saat pembangunan BRT nanti kami berharap adanya dukungan dari seluruh stakeholder baik dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak Kepolisian hingga masyarakat. Kami semua perlu kolaborasi dan sinergi," ujarnya.

Dia mengajak masyarakat khususnya di daerah Bandung agar menggunakan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT) demi menekan polusi udara di daerah itu. "Kami berharap dengan nantinya ada BRT bisa menjadi solusi mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara," kata Risyapudin.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya bakal mulai dibangun pada 2025 dan selesai pada 2027.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan pembangunan BRT akan dilaksanakan dalam tiga tahap yang meliputi kawasan Bandung Raya.

Tahap pertama bakal dilakukan pada 2025, tahap kedua pada 2026, dan tahap ketiga pada 2027.

"Di mana pembangunan ini memerlukan suatu koordinasi antara Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun kabupaten dan kota," kata Risyapudin di Bandung, seperti diberitakan Antara, Selasa (30/7).

Dia mengatakan pada pembangunan tahap pertama, BRT Bandung Raya akan mempunyai jalur khusus sepanjang 21 kilometer (km) yang terbentang dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kota Bandung.

"Dalam waktu dekat kita akan membangun angkutan transportasi massal dengan skema BRT di wilayah Jawa Barat dari mulai Cimahi, Padalarang sampai dengan Sumedang kurang lebih 21 kilometer," kata dia.

Risyapudin mengungkapkan Terminal Cicaheum masih akan terus beroperasi saat BRT Bandung Raya dibangun. Dengan kehadiran BRT Bandung Raya, ia berharap permasalahan kemacetan di wilayah Bandung Raya diharapkan dapat diatasi.

"Ini merupakan suatu implementasi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hadir membangun transportasi angkutan publik sesuai dengan keamanan moda-moda melalui transportasi jalan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Koswara mengatakan pembangunan infrastruktur hingga penyediaan sistem BRT Bandung Raya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan wewenang pengoperasiannya akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Dia mengatakan BRT Bandung Raya akan terintegrasi dengan lima koridor Trans Metro Pasundan yang ada saat ini. Layanan lima koridor tersebut berada di Kota Bandung hingga ke Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

"Perencanaan total ada 21 koridor, armada itu sekitar 450-an belum feeder-nya. Total anggaran Rp1,3 triliun untuk infrastruktur," kata Koswara.