JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik keras mewarnai dugaan kebocoran data pribadi 6 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasalnya, kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Belum lama ini, kebocoran data juga terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) yang memicu desakan mundur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Adapun kabar kebocoran data 6 juta penduduk dari NPWP diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang diduga menjual 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300).

Tak tanggung-tanggung, ada data Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diduga turut bocor. Ada pula data milik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah buka suara mengenai hal ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/9/2024).

Minta dimitigasi

Dugaan kebocoran data ini turut dikritisi Presiden Jokowi. Kepala Negara meminta jajarannya segera memitigasi insiden tersebut.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ia berharap, mitigasi ini mampu mencegah terulangnya kebocoran data.

"Saya sudah menyampaikan segera dimitigasi semuanya. Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, dikutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).

Jokowi pun menyampaikan, banyak negara di dunia mengalami kebocoran data ini.

Kepala Negara menduga, kebocoran itu disebabkan karena penyimpanan data yang terlalu banyak.

"Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Pemerintah bebal

Kritik atas kebocoran ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta mengaku sudah bosan memberikan imbauan kepada pemerintah terkait kebocoran data.

Sukamta menyebut, pemerintah terlalu bebal meski sudah diberikan imbauan berulang kali.

"Bosan imbaunya. Pemerintah bebal banget. Data bocor terus, sudah bosan imbaunya," ujar Sukamta saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah Komisi I DPR akan memanggil pihak pemerintah atau tidak, Sukamta justru mengungkit menteri yang pasti akan berkilah lagi.

"Semau-maunya saja menteri mau ngapain tuh. Sudah diingetin berbagai cara kan," sambung Sukamta.

Kemampuan dipertanyakan

Akibat kebocoran data pribadi yang terus berulang, kemampuan pemerintah mengamankan data penduduk pun dipertanyakan.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa Noorha mengatakan, kejadian itu harusnya menjadi peringatan bagi publik terkait kompetensi pemerintah dalam mengelola data pribadi.

Sekaligus, alarm terkait kesiapan sektor publik untuk menjalankan seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi yang dikendalikan pemerintah.

"Berulangnya kasus kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah ini, kian menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi sektor publik," tuturnya.

Mengutip Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data NPWP termasuk sebagai data keuangan pribadi yang merupakan bagian dari data spesifik atau sensitif.

Data keuangan pribadi, kata Annisa, termasuk kategori berisiko tinggi karena terdapat risiko moneter yang dapat berdampak pada kerugian finansial.

Oleh karenanya, menurut dia, pengelolaan data keuangan pribadi seperti NPWP membutuhkan tingkat pengamanan yang lebih tinggi.

"Dengan risiko tersebut, apabila terjadi kebocoran data sensitif, maka risiko kerugian yang mungkin dialami oleh subjek data juga lebih besar," ucap Annisa.

Sadarkan pejabat

Sementara itu, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya berharap, kebocoran data pribadi bisa menyadarkan pejabat tentang pentingnya keamanan data digital.

"Sebenarnya hal ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada pejabat publik bagaimana rasanya menjadi masyarakat jika data pribadinya bocor dan dieksploitasi," sebutnya.

Meski melanggar hukum, Alfons menganggap Bjorka jeli dalam melakukan aksi peretasan dengan mengambil data para petinggi negara.

Bahkan, setelah Alfons memeriksa sampel data dibagikan oleh Bjorka, ternyata data tersebut valid.

Berdasarkan sampel data diberikan Bjorka, informasi yang tertera dalam data itu selain NPWP adalah data Kantor Pajak Pratama, data Kantor Wilayah DJP, data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, dan jenis WP (wajib pajak).

"Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," ucap Alfons.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas aksi dari peretas Bjorka yang kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar segera memitigasi kebocoran data tersebut.

“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Kendati demikian, Jokowi mengaku bahwa kasus kebocoran data memang tengah terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya.

Menurutnya, ada banyak faktor peretas melakukan aksinya untuk mendapatkan data-data pribadi masyarakat. Salah satunya, informasi yang tersebar di banyak titik atau server sehingga memudahkan aksi peretasan terjadi.

“Peristiwa ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” pungkas Jokowi.

Untuk diketahui, nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat hingga pejabat negara.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya beserta jajaran kantor pajak akan melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, dugaan kebocoran data yang muncul di media sosial X tersebut mencantumkan NPWP pejabat negara mulai dari Jokowi, Kaesang, Gibran, hingga nama Sri Mulyani sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo justru irit berbicara dan cenderung menghindari pertanyaan wartawan.

Suryo hanya menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, meski wartawan menyampaikan pertanyaan berbeda seputar kebocoran data tersebut.

"Kami teliti dulu, nanti kami update. Nanti aku cek ya," tuturnya.

Mirisnya, isu kebocoran data tersebut muncul di tengah rencana pemerintah untuk meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP.

Data-data yang bocor termasuk nama, NIK, NPWP, alamat, email, jenis Wajib Pajak (WP), telepon, hingga fax.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Perbesar

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data tersebut dirinya sudah meminta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekan dengan tim IT Ditjen Pajak (DJP).

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ujar Sri Mulyani saat ditemui usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Seperti diketahui, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X @secgron, Rabu (18/9/2024) lalu.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Daftar kebocoran data selain petinggi negara adalah sejumlah Menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal adanya isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar di media sosial X, oleh Bjorka.

Tidak tanggung-tanggung, NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi masuk dalam daftar tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menegaskan otoritas pajak tersebut tengah melakukan pendalaman.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ungkapnya, Rabu (18/9/2024).

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi dan anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Pada Maret lalu, lebih dari 49.000 credential user bocor yang digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh DJP, kebocoran data diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware, yang kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. DJP menyimpulkan, kebocoran yang terjadi dari sisi pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Bjorka kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Ada pula menteri-menteri lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis telah menghubungi pihak Kemenkeu tetapi belum terdapat penjelasan lebih lanjut. Dikabarkan bahwa Ditjen Pajak akan segera menyampaikan keterangan terkait dugaan kebocoran data itu.