Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris lantaran ikut berdemo ojek online di Patung Kuda, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Dua WNA asal Inggris yang dideportasi itu diketahui bernama Benjamin James Lovell dan Benjamin Thomas Sloan. Keduanya dinilai telah melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena melakukan orasi pada demonstrasi ojek online.

“Mereka terpantau telah melakukan orasi di tengah demonstrasi pengemudi ojek dan kurir online di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat Kamis 29 Aguatus 2024 lalu. Saya perintahkan tim untuk bergerak dan mengamankan, selanjutnya mereka dibawa ke kantor dan kami periksa,” tutur Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengemukakan bahwa area demonstrasi merupakan area yang dilarang bagi orang asing untuk mendekat, apalagi melakukan orasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Silmy mengatakan Lovell dan Sloan datang ke Indonesia dengan tujuan berlibur.

“Pada dasarnya mereka tamu di Indonesia, visa mereka untuk berlibur, tapi mereka malah ikut orasi. Ini jelas, ada pelanggaran terhadap aturan keimigrasian," katanya.

Atas pelanggaran tersebut, Silmi menyebut bahwa petugas imigrasi telah memberikan tindakan berupa pendeportasian dan pencekalan terhadap kedua warga negara asing tersebut.

Lovell dan Sloan sempat ditahan selama enam hari sebelum kemudian diterbangkan kembali ke negara asal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (04/09) dengan biaya mandiri.

“Saya mengapresiasi kinerja Kanim Jakarta Pusat karena telah bertindak responsif terhadap potensi gangguan asing yang muncul. Untuk memberi efek jera dan menjaga murwah pemerintah Indonesia, petugas imigrasi di seluruh Indonesia melakukan pengawasan, baik di perkotaan maupun di perbatasan, di mana ada WNA melanggar aturan, akan kami tindak,“ ujar Silmy.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online mengancam bakal menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika pemerintah tidak menggubris tuntutan yang diajukan pada demo Kamis (29/8/2024) kemarin.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksana, mengonfirmasi bahwa demo lanjutan akan dilakukan sampai pihak pemerintah dan DPR RI merespons dengan konkret terkait legalitas status pengemudi ojek online di Indonesia.

"Maka kami akan terus melakukan aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai komunitas dan aliansi aksi lokal di setiap provinsi maupun nasional," ujar Igun kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan aksi lanjutan itu akan digelar. "Masih sedang didiskusikan serentak secara nasional," katanya.

Perlu diketahui, polemik antara aplikator dan pengemudi ojol terjadi karena status hubungan kerja bukan sebagai karyawan, melainkan kemitraan. Oleh sebab itu, perlindungan pengemudi ojol sebagai tenaga kerja belum ada aturan yang mendasarinya.

Sebelumnya, pada aksi demo yang digelar Kamis (29/8) kemarin, terdapat enam tuntutan yang disuarakan oleh para pengemudi ojol kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tuntutan pertama, yaitu revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kedua, yakni Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Selanjutnya, tuntutan ketiga yakni menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Terakhir, tuntutan keenam yaitu melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapi aspirasi yang disampaikan para driver ojek online (ojol) soal ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online. Kemenkominfo berjanji akan mencari solusi terbaik atas aksi ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa perwakilan delapan orang dari driver ojek online (ojol) diterima oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

“Perwakilan [pengemudi ojol] berkesempatan menyampaikan aspirasinya,” kata Wayan kepadaBisnis.com, Kamis (29/8/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, kata Wayan, Wamenkominfo memberikan tiga tanggapan kepada perwakilan driver ojol.

Pertama, Kemenkominfo mendengarkan dan mempertimbangkan dengan serius aspirasi rekan-rekan ojol.

Kedua, Kemenkominfo menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan driver ojol berkaitan dengan otoritas beberapa Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi. Menurut Angga, aspirasi tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pihak.

“[Ketiga] kami berkomitmen untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, manajemen Grab memperkirakan sekitar 99,9% mitra pengemudi Grab tetap berupaya membantu mobilitas dan pengantaran masyarakat di Jakarta.

“Terima kasih dan penghormatan kami pada seluruh mitra yang hari ini terus berjuang dan bekerja. Baik di jalanan maupun di ruang kantor, sebagai keluarga besar bersama-sama kita bermitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas,” kata Director of Central Operations Grab Indonesia Iki Sari Dewi.

Sebagai mitra, kata Iki, Grab percaya pentingnya saling menjaga dan memahami. “Grab selalu mendengarkan semua aspirasi keluarga besarnya, dan terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas mitra,” ujarnya.

Diketahui, Koalisi Ojol Nasional menuntut enam poin dalam aksi demo ojol pada Kamis (29/8/2024). Salah satu dari tuntutan itu, para driver meminta regulator untuk revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Berikut adalah 6 tuntutan ojol yang dimaksud adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

3. Menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

5. Menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merespons demo ojek online (ojol) dan kurir online dengan mengajak audiensi 8 peserta aksi untuk audiensi.

Wakil Menteri Kominfo II Angga Raka Prabowo akan menerima audiensi kedelapan peserta aksi. Informasi tersebut disampaikan oleh Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi kepada wartawan.

"Kami akan serap aspirasi dari kawan kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan-kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Adapun sampai dengan pukul 16.34 WIB, berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi masih memadati kawasan Patung Kuda. Orasi-orasi masih riuh terdengar dari mobil komando.

Sementara itu, Koalisi Ojol Nasional akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya pada Kamis (29/8/2024) dengan enam tuntutan termasuk layanan tarif serta promosi aplikator.

Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyebutkan enam tuntutan aksi dari unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok. Ratusan hingga ribuan driver ojol akan memenuhi Patung Kuda.

Titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat.

Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa aksi demo ojek online (ojol) dan kurir online menuntut potongan tarif yang sebelumnya 20% diturunkan. Selain itu, massa juga menuntut penghapusan aturan suspensi atau pembekuan akun akibat keluhan pelanggan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (29/8/2024) pukul 14.24 WIB, sejumlah orator mulai menyuarakan beberapa tuntutan seperti tingginya potongan tarif serta mudahnya aplikator melakukan suspensi terhadap akun ojol.

"Lawan aplikator! Potongan 20% kami makan apa? Suspensi akun dari aplikator juga terlalu mudah," teriak orator disambut riuhan massa aksi, Kamis (29/8/2024).

Seperti yang diketahui, dalam aksi demo kali ini terdapat enam tuntutan yang dibawa untuk disuarakan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Enam tuntuan tersebut pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kemudian tuntutan kedua adalah Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar aksi demo menuntut rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada.

Adapun rute aksi demo yakni di Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan aksi akan diikuti sekitar 500-1.000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek, dengan rencana pelaksanaan jam 12.00 WIB.

"Beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak pemerintah," kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono dikutip dari Antara.

Aksi tersebut menyampaikan beberapa tuntutannya kepada perusahaan maupun pemerintah. Rencananya, aksi dari massa ojol dan kurir yang menamakan diri Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia ini diikuti 500-1.000 orang.

Igun menilai pemerintah belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada. Hal tersebut terlihat dari status hukum ojek online ini yang masih ilegal tanpa adanya kedudukan hukum (legal standing) berupa undang-undang.

Menurut Igun, massa yang menuntut adanya legal standing yang jelas bagi para pengemudi ojol ini agar perusahaan tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

"Tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," tegas Igun.

Aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai tanpa adanya provokasi dari manapun. Hal ini demi menjaga ketertiban bersama guna tercapainya tujuan aksi damai.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi," ucap Igun.

Igun berharap perusahaan aplikasi dapat menghormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi daring.

TEMPO.CO, Jakarta - Agenda Presiden Jokowi hari ini, Kamis, 29 Agustus 2024, meresmikan sejumlah proyek infrastruktur jalan, jembatan hingga pelayanan kesehatan di Jawa Barat, ketika ribuan pengemudi ojol dan kurir online berencana menggelar demo di depan Istana Merdeka.

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari kedua pada Kamis dengan bertolak menuju Provinsi Jawa Baratdari Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Yogyakarta dengan menggunakan Pesawat RJ-85 sekitar pukul 07.40 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Banjar dengan menggunakan mobil. Di Kota Banjar, Presiden diagendakan untuk meresmikan sejumlah infrastruktur.

"Presiden akan meresmikan penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH), Jembatan Ciloseh hingga pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provisi Jawa Barat. Peresmian tersebut dipusatkan di Jembatan Citanduy, Kota Banjar," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tasikmalaya. Di sana, Presiden akan meresmikan Bendungan Leuwikeris serta modernisasi dan rehabilitasi Daerah Irigasi Manganti Kabupaten Tasikmalaya.

"Presiden kemudian diagendakan untuk menuju Kota Bandung dengan menggunakan Pesawat RJ-85 melalui Bandara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya. Di Kota Bandung, Presiden akan melakukan peresmian Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebelum bertolak kembali ke Jakarta," ucap Yusuf .

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Tasikmalaya, yaitu Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Asosiasi Pengemudi: Jangan Pesan Ojol di Sekitar Istana

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia Igun Wicaksono mengimbau pengguna ojek online (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi ojol dan kurir se-Jabodetabek yang akan digelar Kamis siang ini.

"Pelaksanaan aksi sekitar jam 12.00 WIB hingga selesai atau jam 17.00 WIB, mohon para pengguna layanan ojol dan kurir sekitar lokasi aksi di daerah Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya sementara tidak lakukan pemesanan dahulu," katanya dihubungi di Jakarta, Kamis.

Igun mengatakan imbauan itu disampaikan guna menghindari hal yang tidak diinginkan, baik bagi pengemudi maupun pelanggan.

Ia menambahkan, aksi yang akan dilakukan di tiga titik yaitu Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan, kemungkinan akan membuat pengguna layanan kesulitan melakukan pesanan (order). Terlebih saat aksi dimulai Kamis siang di Istana Merdeka.

Oleh karena itu, Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan dua jam sebelum aksi atau maksimal pukul 10.00 WIB.

"Mohon apabila ingin ada pesanan menggunakan jasa ojol agar dilakukan dua jam sebelum aksi yaitu maksimal jam 10.00 WIB," katanya.

Adapun lokasi aksi lain di sekitaran Jakarta, pemesanan layanan diprediksi bisa tetap berjalan normal seperti biasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Seruan aksi unjuk rasa atau demo mitra driver ojek online (ojol) menggema beberapa hari terakhir yang rencanya digelar pada hari ini, Kamis (29/8/2024).

Kabar yang berembus, demo ojol hari ini yang akan dihadiri oleh ribuan driver ini, akan menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait tarif jasa.

Para driver meminta regulator untuk revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Lantas bagaimana respons perusahaan aplikasi penyedia jasa ojol?

Lini bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Gojek buka suara terkait dengan rencana aksi demo para pengemudi ojol hari ini. Gojek mengklaim layanan Gojek akan tetap beroperasi.

Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina, menjelaskan pihaknya selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek.

“Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki,” kata Rosel kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Rosel menjelaskan pihaknya juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan Gojek dikarenakan rencana aksi demonstrasi.

Dia menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa.

“Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami,” jelasnya.

Sementara itu, PT Grab Teknologi Indonesia merespons rencana demo ojol dengan memastikan tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyampaikan, seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif.

“Grab berpegang teguh pada praktik bisnis yang baik dan selalu berupaya untuk memberikan akses perlindungan dan manfaat kerja bagi Mitra Pengemudi,” ujarnya.

Tirza menjelaskan besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara seksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

Dia mengklaim tarif layanan Grab telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Grab tidak memotong pendapatan mitra sebagai diskon potongan konsumen.

Meskipun demikian, Tirza menyampaikan bahwa Grab Indonesia menghormati hak para pengemudi ojol untuk menyampaikan asipirasinya lewat aksi demo.

“Grab senantiasa menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Tirza.

Tirza mengatakan Grab juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, termasuk melalui layanan Grab Support maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

6 Tuntutan Ojol

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan melakukan aksi demo pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Jumlah massa 500 orang. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang ditujukan untuk kemenkominfo,” kata Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (28/8/2024).

Dia menuturkan, titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat. Selain driver dari Jabodetabek, Andi mengatakan akan ada perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

“Terdapat enam tuntutan yang akan disuarakan saat aksi besok,” ujarnya.

6 tuntutan ojol yang dimaksud adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

3. Menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

5. Menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Hari Ini Jasa Ojol Lumpuh?

Pengemudi ojol bakal menggelar aksi demo serentak se-Indonesia pada hari ini, Kamis (29/8/2024). Lantas, bagaimana nasib layanan order online?

Berdasarkan keterangan resmi Presidium Koalisi Ojol Nasional mengatakan dikarenakan akan diadakannya aksi demonstrasi, maka driver ojol se-Indonesia tidak akan menerima pesanan.

Koalisi Ojol Nasional menyebut aksi demo dilakukan untuk menyuarakan ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online.

“Antara aplikator yaitu Grab, Gojek, Maxim, Shopee, dan Lalamove dengan mitra pengemudi ojol, maka kami atas nama driver se Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun baik makanan, paket dan kendaraan pada 29 Agustus 2024,” tulis Koalisi Ojol Nasional dalam keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Koalisi menyebut aksi mogok mengambil orderan tersebut akan berlangsung sampai dengan jam yang belum dapat ditentukan.

Sementara itu, Bisnis mencoba bertanya ke beberapa driver ojol, dua dari tiga driver ojol mengaku akan mematikan aplikasi dan tidak menerima pemesanan besok.

“Saya matikan aplikasi saja, tapi tidak ikut demo. Di rumah saja,” kata salah satu driver ojol.

Seperti diketahui, pengemudi ojol dan kurir akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jumlah massa 500 orang. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang ditujukan untuk kemenkominfo,” kata Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (28/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Wiwit Sudarsono turut berbicara perihal rencana unjuk rasa para pengemudi ojek online (ojol). Ribuan ojol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi bakal melakukan demonstrasi dan aksi off bid pada Kamis (29/8/2024).

Kepada Republika.co.id, Wiwit mengirimkan pesan berupa isi tuntutan. Judulnya tuntutan aksi 298. Ada lima butir yang disuarakan para ojol kepada aplikator dan pemerintah.

Pertama, revisi Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online Indonesia. Kedua, hapus program layanan tarif hemat semua aplikator. Ketiga penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

Keempat, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan driver. Kelima, legalkan ojek online Indonesia dengan membuat SKB beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Isu mengenai penurunan pendapatan mitra pengemudi ojek online (ojol) kembali terdengar. Ada ketidakpuasan terhadap kebijakan aplikator. Itulah mengapa butuh payung hukum yang kuat untuk mengatur semuanya.

Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono menjelaskan, beberapa kelompok ojol dan kurir lokal Jabodetabek siap melakukan aksi damai. Ada tuntutan yang diutarakan kepada perusahaan aplikasi juga terhadap pemerintah.

"Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek. Rencana pelaksanaan pada jam 12.00 dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di Petojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di Cilandak, Jakarta Selatan," kata Ketua Umum Garda Indonesia itu dalam keterangan resminya yang diterima Republika.co.id, pada Rabu (28/8/2024).

Ia menegaskan, Garda Indonesia mendukung dan menghormati aksi tersebut. Terpenting jangan sampai menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas). Menurutnya, apa yang bakal terjadi normal adanya.

Itu sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol. Intinya berangkat dari ketidakpuasan terhadap aplikator dan pemerintah.

"Para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi sedangkan pihak Pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang," ujar Igun.

Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, lanjut dia, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra.

Tak hanya demo, para ojol juga siap melakukan aksi off bid. Itu adalah tindakan tidak menerima pesanan konsumen lewat aplikasi, melingkupi semua orderan, baik itu makanan, antar jemput penumpang, maupun pengiriman paket.

"Harapan kami perusahaan aplikasi juga hormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan Pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi online ini," ujar Igun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno turut merespons rencana unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol). Kabarnya, pada Kamis (29/8/2024) siang WIB, akan ada demonstrasi di Jakarta disertai dengan aksi off bid atau menolak order dari pelanggan yang dilakukan para ojol.

Djoko mengaku sering berkomunikasi dengan pengemudi ojol. Ia mengetahui keresahan mereka. Namun ia menilai berbagai tuntutan yang bakal dilayangkan, tidak terlalu berdampak signifikan pada kenaikan pendapatan.

"Saya ajarkan mereka, kalau demo jangan kayak dulu-dulu. Percuma. Pemerintah juga cuek. Jadi saya bilang, anda demo minta pemerintah buat aplikasi baru," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini kepada Republika.co.id, Rabu (28/8/2024).

Dengan membuat aplikasi baru dari negara, menurut Djoko itu bukti pemerintah melindungi para pengemudi ojol. Namun, saat ini, jika potongannya 20 persen saja itu semakin menyulitkan orang-orang yang mengais rezeki dari aktivitas tersebut.

"Kecuali diambil 10 persen masih oke. Ini kan lebih. Minta bayar pajak, katanya bukti pajaknya nggak pernah dikirim," ujar Djoko.

Saat beroperasi di tahun perdana, aktivitas ojol terlihat menjanjikan. Pendapatan para pengemudi bisa mencapai 8-12 juta per bulan. Beberapa individu sampai meninggalkan pekerjaan lamannya dan mencoba menggeluti dunia ojol.

"Satpam-satpam pada pindah, nah sekarang dapat Rp 3 juta per bulan aja, alhamdulillah," ujar Djoko.

Pada intinya, ia menilai sebagai langkah solusi, negara perlu membuat aplikasi sendiri. Lalu libatkan seluruh pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pengawasan. Potongan maksimal 10 persen.

"Sehingga pemda itu dia dapat duit, ikut ngawasin. Sekarang, kalau demo siapa yang mau nanggepin? Pernah keluar bosnya? Udah enak-enakan jadi menteri," tutur Djoko.

Ia mengaku sempat menyarankan apa yang menjadi uneg-unegnya kepada jajaran Kementerian Perhubungan, beberapa tahun lalu. Rupanya tidak ditanggapi secara efektif. Ia mencontohkan negara seperti Korea Selatan membuat aplikasi untuk melindungi para supir.

Sebelumnya, beredar kabar bakal adanya demontrasi yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Aksi tersebut berlangsung pada Kamis (29/8/2024) siang WIB. Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono menjelaskan, beberapa kelompok ojol dan kurir lokal Jabodetabek siap melakukan aksi damai. Ada tuntutan yang diutarakan kepada perusahaan aplikasi juga terhadap pemerintah.

"Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek. Rencana pelaksanaan pada jam 12.00 dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di Petojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di Cilandak, Jakarta Selatan," kata Ketua Umum Garda Indonesia itu dalam keterangan resminya yang diterima Republika.co.id, pada Rabu (28/8/2024).

Ia menegaskan, Garda Indonesia mendukung dan menghormati aksi tersebut. Terpenting jangan sampai menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas). Menurutnya, apa yang bakal terjadi normal adanya.

Itu sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol. Intinya berangkat dari ketidakpuasan terhadap aplikator dan pemerintah.

"Para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi sedangkan pihak Pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang," ujar Igun.

Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, lanjut dia, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah. Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra.

Tak hanya demo, para ojol juga siap melakukan aksi off bid. Itu adalah tindakan tidak menerima pesanan konsumen lewat aplikasi, melingkupi semua orderan, baik itu makanan, antarjemput maupun kurir paket.

"Harapan kami perusahaan aplikasi juga hormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan Pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi online ini," ujar Igun.

Bisnis.com, JAKARTA - Lini bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Gojek buka suara terkait dengan rencana aksi demo para pengemudi Ojek Online (Ojol) yang bakal dilakukan pada Kamis (29/8/2024). Gojek mengklaim layanan Gojek akan tetap beroperasi.

Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina, menjelaskan pihaknya selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek.

“Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki,” kata Rosel kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Rosel menjelaskan pihaknya juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan Gojek dikarenakan rencana aksi demonstrasi. Dia menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa.

“Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan melakukan aksi demo pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Jumlah massa 500 orang. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang ditujukan untuk kemenkominfo,” kata Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (28/8/2024).

Tuntutan Demo Ojol

Dia menuturkan, titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat. Selain driver dari Jabodetabek, Andi mengatakan akan ada perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

“Terdapat enam tuntutan yang akan disuarakan saat aksi besok,” ujarnya.

Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kemudian tuntutan kedua adalah Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online. Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional (Garda) Indonesia menyatakan pengemudi ojek online (Ojol) dan kurir lokal di wilayah Jabodetabek akan menggelar aksi demo secara serentak pada Kamis (29/8/2024) besok.

Garda Indonesia menyebut aksi demo dilakukan sebagai imbas dari para mitra yang tertekan perusahaan aplikasi. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menjelaskan rencana Garda Indonesia mendukung beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek melakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah pada Kamis, (29/8/2024).

“Menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi,” kata Igun dalam keterangan resmi, Rabu (28/9/2024).

Igun menyatakan bahwa Garda mendukung aksi damai tanpa adanya pemaksaan kehendak dengan paksaan offbid. Jadi baik pihak pelaksana aksi agar tetap patuhi aturan pelaksanaan aksi dan tidak memaksakan kehendak untuk pihak yang tidak ikut serta aksi agar offbid. "Jika mau offbid silakan. Namun jika masih mau aktifkan aplikasi mencari pelanggan juga silakan, tapi baiknya tidak mendekat ke area yang sedang melakukan aksi," ujarnya.