Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan di desa-desa tertinggal. Hal ini berkaca pada anggaran kementerian yang terbatas.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menilai, kolaborasi dengan pihak luar perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan potensi di desa. Setidaknya, ada 400 perusahaan yang akan dilibatkan dalam mendorong pembangunan desa di Indonesia.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi merupakan salah satu di antara delapan rencana aksi yang menjadi fokusnya dalam beberapa waktu ke depan. Yandri mengatakan, dalam dua pekan ke depan ia bertemu dengan sejumlah mitra strategis.

"Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa," ujarnya.

Yandri mengatakan, saat ini tercatat baru ada 6.000 BUMDes yang mengelola wisata, sedangkan potensinya mencapai 27.000. Menurutnya, pengembangan potensi itu tidak bisa mengandalkan APBN mengingat anggaran yang sangat sedikit.

"Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik," kata dia.

Inisiasi untuk menggeber kerja sama dengan swasta ini juga didukung dengan hasil kunjungannya dua pekan terakhir ke sejumlah daerah dalam rangka belanja masalah. Di sana, ia menemukan banyak desa-desa wisata yang berhasil mengembangkan ekonomi tanpa mengandalkan APBN.

Misalnya saja Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional.

Kemudian ada juga Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah. Bahkan saya sampaikan ke Pak Kades untuk kunjungan ke rumah orang miskin atau panti jompo, katanya nggak ada pak. Rumahnya bagus semua karena desa wisata," ujarnya.

Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa desa punya potensi besar yang bila dikembangkan oleh pihak yang tepat hasilnya luar biasa. Menurutnya, cara-cara seperti di desa-desa tersebut patut untuk direplikasi untuk pengembangan di desa lainnya.

"Saya sedang mapping apa yang bisa direplikasi potensi yang ada Indonesia. Tentu saya mohon bantuan, ayo kita guyub bagaimana memaksimalkan potensi yang terpendam. Saya dalam 2-3 bulan ini akan tidak banyak di Jakarta, besok kami ke Bengkulu, lanjut Lampung, Bangka Belitung, terus ingin kami belanja masalah dulu sehingga ketika ambil keputusan, langkah strategis diikuti politik anggaran, saya kira kita nggak salah," kata Yandri.

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

"Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan)," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa)," ujarnya.

Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

"Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu," terang dia.

Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," ujar Amran.

Simak Video 'Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Infrastruktur telekomunikasi yang dihadirkan pemerintah dan swasta selama 10 tahun terakhir memberi dampak bagi berbagai sektor di desa tertinggal.

Dengan kapasitas yang masih terbatas, internet mampu memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat meski belum optimal. Penambahan kapasitas berpeluang memberi dampak yang lebih besar.

Diketahui, dalam menghadirkan internet di desa tertinggal, terluar dan terdalam (3T) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) melakukan sejumlah inisiatif dalam 1 dekade terakhir.

Kepala Divisi Pengadaan BAKTI Kominfo Gumala Warman mengatakan Bakti telah membangun infrastruktur base transceiver station (BTS) di 1.665 lokasi menggunakan kontribusi Universal Service Obligation (USO), serta di 4.995 lokasi menggunakan bauran pembiayaan. Keseluruhan pemancar sinyal tersebut dibangun di daerah 3T. Mayoritas dari BTS tersebut tersebar di Papua dan Papua Pegunungan.

“Bakti juga membangun jaringan fiber optik juga sepanjang 12.229 km yang dinamakan Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pemerintah pertama yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” kata Gumala Warman beberapa waktu lalu.

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serat optik dan radio link, Bakti mengoptimalkan Satelit High Throughput Satellite (HTS) Satria 1 yang mengangkut kapasitas internet sebesar 150 Gbps. Rencananya satelit tersebut akan menyuntikan internet di 37.000 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada Mei 2024, jumlah titik akses internet (VSAT) mencapai 16.081 titik. Dari jumlah tersebut mayoritas (46,26%) berada di sektor pendidikan, kemudian sektor pemerintahan ada 4.455 titik akses internet (27,72%), sektor kesehatan 2.606 titik (13,94%), pusat kegiatan masyarakat 743 titik (3,97%) hingga sektor pertahanan & keamanan 139 titik (0,74%).

Perbesar

Mengenai infrastruktur internet yang dihadirkan Bakti, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan dalam penelitian terbaru yang dilakukan APJII terhadap lebih dari 1.900 respondent di desa tertinggal, internet Bakti memberi dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat.

Internet Bakti melahirkan jenis kegiatan atau layanan baru di desa tertinggal. Bahkan, sebanyak 33,6% responden mengaku komunikasi mereka dengan keluarga dan teman-teman di kota terbuka setelah infrastruktur telekomunikasi Bakti hadir.

Masyarakat di daerah tertinggal juga makin rajin mengakses informasi lewat internet, meski jumlahnya masih kecil. Sebanyak 14,8% responden membaca berita atau mengakses informasi terbaru secara rutin.

Untuk sektor pariwisata, masyarakat di desa tertinggal mengaku akses internet atau apa yang diberikan oleh Bakti dapat mengangkat nama daerah pariwisata tersebut.

“Sebanyak 48,3% responden mengaku internet telah membantu meningkatkan promosi dan aksesibilitas destinasi pariwisata,” ujarnya.

Lebih lanjut, sebanyak 25,8% responden juga mengaku terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan pelaku bisnis pariwisata. Namun demikian, jumlah tersebut masih perlu dioptimalkan.

Pendidikan

Dalam riset yang berjudul Survey Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII juga mengungkapkan pada sektor pendidikan, internet telah digunakan untuk membantu siswa mengakses sumber pembelajaran tambahan seperti video pembelajaran, ebook, dan materi pembelajaran interaktif.

Namun jumlah siswa yang menggunakan internet untuk mengakses materi pendidikan tambahan belum terlalu banyak hanya 31%. Artinya, baru 3 dari 10 siswa yang benar-benar menggunakan internet untuk mendapat informasi tambahan.

Sementara 22% lainnya disebutkan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset untuk proyek atau tugas mereka. Jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan.

Dari sisi guru, Internet membantu 48,4% guru untuk mengakses informasi dan sumber belajar, sebanyak 19,2% menjadi lebih inovatif dalam pengajaran.

Perbesar

Kendati demikian, masih terdapat 6% di antaranya yang belum memanfaatkan internet secara optimal, serta 1% mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.

Kesehatan

Sebanyak 70,8% fasilitas kesehatan di desa-desa terluar telah memanfaatkan internet untuk melayani masyarakat. Petugas kesehatan menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan melalui email atau aplikasi pesan instan, hingga menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (24,7%).

Tidak hanya itu, faskes juga memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (16,3%); menyediakan layanan pendaftaran online untuk masyarakat (10,8)%; mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara online untuk evaluasi dan perencanaan program kesehatan (8,4%).

Dari sisi pengguna, kehadiran internet membuat 40% masyarakat lebih paham tentang kesehatan dan lebih sering mencari informasi kesehatan online. Lalu, 30% masyarakat mulai mencari informasi kesehatan online, tetapi pengetahuan mereka hanya sedikit bertambah.

Kendati kondisinya relatif baik, bukan berarti pemanfaatan internet di desa sudah terlepas dari masalah. APJII menemukan sebanyak 71,7% surveyor mengatakan koneksi internet sering tidak stabil atau lambat menjadi kendala saat mengakses informasi kesehatan di daerah tertinggal.

Perbesar

E-Commerce & Literasi Digital

Sementara itu, Public Relations Lead Compas Bayu Wardhana mengatakan seller e-commerce pada sektor FMCG tersebar hingga wilayah Timur Indonesia pada semester I/2024. Namun demikian, pada periode tersebut secara total jumlah produk terjual (sales quantity) mengalami penurunan 19,4% dibandingkan semester II/2023.

Penurunan jumlah produk terjual paling tinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, dengan jumlah produk terjualnya turun 42,9% atau menurun dari 3.554 ke 2.031 produk. Sementara itu peningkatan tertinggi terjadi di Maluku, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

“Peningkatan tertinggi terjadi di provinsi Maluku yang tumbuh 34% atau sejumlah 5.592 ke 7.491 produk,” kata Bayu.

Di Papua, hampir seluruh provinsinya mencatatkan pertumbuhan jumlah produk terjual. Papua dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 81,8% untuk produk vitamin dan 195,7% untuk produk kopi. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk-produk FMCG di wilayah Papua.

Satu-satunya provinsi Papua yang mencatatkan penurunan produk terjual hanya Papua Barat Daya, dimana jenis produk vitamin menurun sejumlah 0.4%

Bayu memperkirakan pertumbuhan transaksi di wilayah Indonesia Timur, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur digital.

“Kami berharap dengan dibangun dan mulai meratanya infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan penjualan e-commerce di wilayah timur Indonesia,” kata Bayu.

Perbesar

Seiring dengan hadirnya internet di berbagai sektor desa tertinggal, kebutuhan terhadap literasi digital makin tinggi. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 hanya 43,34 dari 100. Naik sekitar 18 bps dalam 1 tahun, di tengah penetrasi internet yang meningkat tajam ke daerah tertinggal.

Survei APJII menyebutkan dari 8,1 juta jiwa pengguna internet di wilayah tertinggal, hanya 18,3% yang pernah merasakan pelatihan digital. Sisanya sebanyak 81,7% belum pernah merasakan pelatihan.

Warga di desa mengaku pelatihan digital pernah diikuti di antaranya seputar pelatihan dasar penggunaan komputer (32,5%), pelatihan keterampilan digital untuk UMKM (20%) pelatihan dasar penggunaan internet (17,5%) pelatihan e-commerce (12,5%) dan program literasi digital untuk pelajar dan guru 7,5%.

Mengenai efektivitas program literasi digital, mayoritas responden (63,6%) mengaku bahwa hadirnya program-program tersebut cukup berdampak pada peningkatan keterampilan digital masyarakat di desa.

Kemudian, 45,5% cukup sering mengikuti pelatihan digelar oleh pemerintah dan pihak swasta.

Riset APJII juga mengungkapkan meski masyarakat desa tertinggal antusias untuk ikut pelatihan, tetapi mereka dihadapkan sejumlah kendala seperti sinyal internet yang tidak stabil (33,2%), biaya internet tinggi (14,4%), kurangnya perangkat memadai (18,8%), hingga kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet (11,2%).

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten di 17 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 899 responden (46%) berada di wilayah Papua, kemudian 414 responden (21%) berada di Nusa Tenggara Timur, dan 181 responden (9%) berada di Maluku.

Lebih lanjut mayoritas sampel responden (60%) berusia 12-43 tahun, dengan tiga pekerjaan teratas adalah Petani (18,8%), Ibu Rumah Tangga (19,5%) Pelajar/Mahasiswa (15%), Wiraswasta (8,3%) dan lain sebagainya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan internet untuk sektor pendidikan di desa tertinggal belum optimal. Terkedala oleh beberapa hal.

Riset teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah surveyor berstatus siswa yang sudah mengakses sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran, ebook, dan materi pembelajaran interaktif melalui internet baru 31%.

Sementara 22% lainnya disebutkan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset untuk proyek atau tugas mereka. Jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan.

Penelitian berjudul Survey Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 itu juga menyebut sebanyak 18,5% tenaga didik di desa yang mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara online.

Kemudian, 16% siswa dan pendidik dapat mengeksplorasi dan menggunakan berbagai alat dan teknologi digital; serta, 12,5% siswa dan tenaga pendidik di desa belum memanfaatkan akses internet untuk kebutuhan pendidikan/pembelajaran.

Dari sisi guru, sebanyak 48,4% yang di survey mengatakan lebih mudah mengakses informasi dan sumber belajar; 25,3% merasa terbantu, tetapi masih ada kendala teknis; 19,2% menjadi lebih inovatif dalam pengajaran.

Kendati demikian, masih terdapat 6% di antaranya yang belum memanfaatkan internet secara optimal, serta 1% mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.

Pemanfaatan akses internet Bakti dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, kelas virtual melalui aplikasi video conference (misalnya, Zoom, Google Meet) serta mengakses dan menggunakan materi pembelajaran digital (misalnya, video pembelajaran) sebanyak 33,3%.

Terkait dengan perkembangan tersebut, penilaian perangkat desa terhadap kontribusi akses internet BAKTI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di desa cukup objektif.

Yakni, sebanyak 39,2% mengatakan kontribusinya sudah terlihat, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki.

Lalu, 22,5% menyebut hanya terlihat sedikit peningkatan kualitas pendidikan di desa setelah adanya akses internet Bakti. Sebanyak 19,2% mengakui terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan setelah adanya.

Namun, 19,2% lainnya masih melihat tidak ada perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan meskipun adanya akses internet Bakti.

Beberapa hal pun dinilai menjadi kendala. Paling banyak, surveyor melihat kurangnya infrastruktur yang memadai dan koneksi internet yang tidak stabil sebagai kendala (59,2%). Kemudian, keterbatasan perangkat keras seperti komputer atau tablet di sekolah (12,5%).

Bisnis.com, JAKARTA - Infrastruktur internet yang telah dibangun perusahaan swasta dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) di daerah tertinggal perlu dibarengi dengan pergelaran literasi digital, yang saat ini belum dirasakan secara maksimal oleh warga.

Masyarakat di daerah tertinggal tertarik untuk mengikuti pelatihan, sayangnya belum banyak instansi yang bersedia menggelar literasi digital di pedalaman.

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, disebutkan bahwa dari 8,1 juta jiwa pengguna internet di wilayah tertinggal, hanya 18,3% yang pernah merasakan pelatihan digital. Sisanya sebanyak 81,7% belum pernah merasakan pelatihan.

Warga di desa mengaku pelatihan digital pernah diikuti di antaranya seputar pelatihan dasar penggunaan komputer (32,5%), pelatihan keterampilan digital untuk UMKM (20%) pelatihan dasar penggunaan internet (17,5%) pelatihan e-commerce (12,5%) dan program literasi digital untuk pelajar dan guru 7,5%.

Mengenai efektivitas program literasi digital, mayoritas responden (63,6%) mengaku bahwa hadirnya program-program tersebut cukup berdampak pada peningkatan keterampilan digital masyarakat di desa.

Kemudian, 45,5% cukup sering mengikuti pelatihan digelar oleh pemerintah dan pihak swasta.

Riset APJII juga mengungkapkan meski masyarakat desa tertinggal antusias untuk ikut pelatihan, mereka memiliki sejumlah kendala seperti sinyal internet yang tidak stabil (33,2%), biaya internet tinggi (14,4%), kurangnya perangkat memadai (18,8%), hingga kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet (11,2%).

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten di 17 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 899 responden (46%) berada di wilayah Papua, kemudian 414 responden (21%) berada di Nusa Tenggara Timur, dan 181 responden (9%) berada di Maluku.

Lebih lanjut mayoritas sampel responden (60%) berusia 12-43 tahun, dengan tiga pekerjaan teratas adalah Petani (18,8%), Ibu Rumah Tangga (19,5%) Pelajar/Mahasiswa (15%), Wiraswasta (8,3%) dan lain sebagainya.

Riset dilaksanakan selama periode Juli hingga September 2024, dengan menggunakan metode probability sampling.

Bakti

Dalam perkembangannya, Bakti Kemenkominfo tidak hanya membangun infrastruktur, juga mengadakan pelatihan digital hingga ke desa tertinggal.

Kepala Divisi Perencanaan dan Strategis Bakti Kemenkominfo Gumala Warman mengatakan Bakti memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar melek digital.

Melalui program literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change, Bakti berupaya untuk turut terlibat dalam memberdayakan masyarakat, tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Maka kami menyambut baik kegiatan ini dan yakin bahwa akan banyak manfaat yang bisa dipetik untuk bekal mendapat manfaat dari ruang digital,” tutup Gumala.

Literasi Digital Empowernet, Embrace the Digital age Lead the Change digelar di Auditorium Universitas Pattimura pada Selasa, 17 September 2024 dan di Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Agustus 2024.

EmpowerN3T merupakan sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan, inovasi, dan konektivitas khususnya pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

EmpowerN3T menawarkan pengalaman baru bagi generasi muda untuk dapat merasakan dan menikmati kemudahan akses inovasi teknologi, melalui berbagai rangkaian kegiatan mulai dari Digitalk, Digiclass, Experience Booth, dan Entertainment.

Bakti juga membangun kapabilitas pelajar dan guru bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Ruangguru.

Dilansir dari laman Ruangguru, keduanya mengembangkan program Indonesia Teaching Fellowship (ITF) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, Yayasan Ruangguru bersama Bakti Kemenkominfo memberdayakan para alumni-alumni dari program ITF BAKTI Kominfo periode 2019 – 2022 dalam program terbaru yaitu Program Pemberdayaan Guru Berdampak (PPGB).

PPGB berfokus pada pengembangan kompetensi guru dan menjadi agen perpanjangan dampak program melalui rancangan program pengembangan guru dan proses pembelajaran siswa.

Bandar Lampung: Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan bahwa di Provinsi Lampung saat ini sudah tidak ada desa dengan status sangat tertinggal.

"Desa adalah faktor penunjang ekonomi daerah, dan salah satu fokus utama yang dilakukan dalam strategi pembangunan pedesaan adalah dengan mendorong perkembangan desa secara berkelanjutan," ujar Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung, Senin, 29 Juli 2024.

Ia mengatakan dari total 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung saat ini tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal.

"Sebagian besar desa di sini sudah mengalami kemajuan signifikan, dengan status berkembang, maju, bahkan mandiri," ucap dia.

Samsudin mengatakan pihaknya memahami bahwa desa menjadi tulang punggung perekonomian dan sosial masyarakat di daerahnya. Sehingga, desa akan tetap menjadi fokus pembangunan sekaligus melakukan peningkatan sumber daya yang ada di desa.

Baca juga: Benyamin-Pilar Paparkan Keberlanjutan Pembangunan Tangsel di DPW NasDem Banten

"Untuk mendukung terus perkembangan desa, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan 100 persen desa di Provinsi Lampung menerapkan program smart village atau desa pintar," ucap dia.

Menurut dia, dengan penerapan program smart village sebagai sarana pelayanan publik di desa berbasis elektronik serta digital. Diharapkan bisa menciptakan sumber daya manusia di desa semakin mumpuni.

Perkembangan program smart village pada akhir 2023, sudah mencapai 97 persen dari total jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 2.446 desa yang tersebar di 13 kabupaten, dan hanya tersisa 61 desa yang belum menerapkan smart village.

Desa-desa tersebut ada di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara. Kendala 61 desa belum dapat maksimal menerapkan smart village, karena adanya kendala sinyal internet yang menghambat penerapan pelayanan desa berbasis digital.

Untuk mendukung penerapan smart village pemerintah daerah juga telah memberikan bantuan sebanyak Rp15,9 miliar. Dari bantuan tersebut, setiap desa akan memperoleh dana bantuan pengembangan program smart village sebesar Rp6 juta.

(MEL)