Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, ekosistem keuangan makin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," ucapnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Friderica menerangkan POJK pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan itu juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Adapun sejumlah substansi pengaturan yang tertuang dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai

dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain.

e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Dia bilang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan POJK itu diundangkan, Friderica menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga.

“Dengan kehadiran POJK itu, peran Satgas PASTI akan makin optimal untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Sinergi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas adalah kunci,” kata Friderica.

Bisnis.com, JAKARTA -- Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari para petinggi smelter swasta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (4/11/2024).

Harvey menjelaskan dana yang dialokasikan dalam program CSR perusahaan smelter tersebut untuk membeli peralatan medis saat pandemi Covid-19.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Mendengar alasan Harvey tersebut, Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Suami Sandra Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa terdapat salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan alkes Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main pengusaha alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan. Dia mengatakan alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," imbuh Harvey.

Dia menuturkan alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"Dikirim oleh Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," terangnya.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito mengatakan bahwa Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengklaim pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis hingga sanksi denda kepada total 218 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut pemberian sanksi itu dalam hal penegakkan hukum ketentuan perlindungan konsumen.

Secara rinci, Friderica menyebut OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK per Oktober 2024.

"Selain itu, memberikan 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Friderica juga menyampaikan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan. Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan terdapat 2.719 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri.

Adapun OJK mewajibkan PUJK menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk Laporan Penilaian Sendiri tahun 2024 sampai 28 Oktober 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sebanyak 2.620 PUJK atau 96,36% telah menyampaikan laporan tepat waktu.

"Lebih lanjut, sebanyak 60 PUJK atau 2,21% terlambat dan sebanyak 39 PUJK atau 1,43% belum menyampaikan laporan," kata dia dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Terhadap Laporan Penilaian Sendiri tahun 2024, Friderica menyebut PUJK belum dikenakan sanksi mengingat masih dalam batas waktu pelaporan hingga akhir Oktober 2024.

Untuk Laporan Penilaian Sendiri tahun 2023, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK.

Sanksi tersebut terdiri dari sanksi administratif berupa denda kepada 55 PUJK dan Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 16 PUJK.

Jakarta: Setelah lebih dari 13 tahun berkecimpung di dunia grafologi, Global Expert Graphologist Gusti Aju Dewi terus berkontribusi bagi Tanah Air. Melalui keahliannya dalam grafologi, ia mendukung penegakan hukum di Indonesia dan aktif mengharumkan nama Bangsa di tingkat internasional.

Sebagai Warga Negara Indonesia, Gusti Aju, demikian sapaannya, menerima perannya dengan penuh rasa syukur. Pembekalan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI telah memperluas wawasannya tentang potensi luar biasa Indonesia.

Pada Sabtu, 2 November 2024, ia berkontribusi sebagai salah satu pengajar dalam kuliah umum di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polwan Polri di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, 800 polwan diperkenalkan dengan ilmu grafologi, keterampilan yang diharapkan dapat mendukung tugas mereka sebagai aparat penegak hukum.
"Dengan memahami grafologi, para polwan dapat lebih efektif dalam menganalisis tulisan tangan, yang berguna dalam berbagai aspek penyelidikan dan pengembangan profil individu," ujarnya.

Gusti Aju telah menganalisis ribuan tulisan tangan dari berbagai kalangan, termasuk figur publik seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi, hingga beberapa selebritas nasional termasuk Kiky Saputri.

Pengalamannya ini membawanya pada pemahaman bahwa setiap manusia memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan dan analisis grafologi telah membantu menghapus ilusi inferioritas. Ini menunjukkan, Bangsa Indonesia memiliki kemampuan setara dengan bangsa lain jika potensi tersebut diasah dengan baik.

Mengembangkan Grafologi untuk Pemberdayaan Bangsa

Perjalanan profesionalnya membawanya menjadi salah satu pembicara internasional pada Konferensi Forensik dan Grafologi di Kampus La Universidad Interamericana para el Desarrollo, Meksiko, pada 23–26 September 2024.

Di sana, Gusti Aju yang saat ini juga sedang menempuh studi Magister Informatika (Master AI) di School of Computer Science Universitas Nusa Putra, membahas relevansi grafologi di era kecerdasan buatan (AI). Partisipasinya membuktikan bahwa Indonesia mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat internasional.

Menurutnya, kekayaan Indonesia bukan hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi terutama pada sumber daya manusianya. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan angka kelahiran yang terus bertambah setiap hari, Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan dari sisi sumber daya manusia.

"Saya terdorong untuk terus mengembangkan grafologi di Tanah Air agar setiap individu dapat mengenali dan mengasah potensinya. Dengan begitu, kita bisa bergerak maju bersama sebagai bangsa yang kuat," ujarnya dalam siaran pers, yang dikutip di Jakarta, Sabtu, 2 November 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Aju juga mendirikan ISOG (Indonesian School of Graphologist), sebuah institusi yang bertujuan memfasilitasi masyarakat yang berminat mendalami grafologi secara profesional yang didukung oleh beberapa praktisi Grafolog Internasional.

Pengalaman berinteraksi dengan berbagai individu dari dalam dan luar negeri melalui grafologi telah memberinya keyakinan bahwa tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk merasa inferior. "Grafologi menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keunikan dan potensi yang sama. Ilusi bahwa bangsa lain lebih unggul adalah hambatan yang harus kita hilangkan," tuturnya.

"Dengan pengembangan diri yang tepat, kita dapat mencapai prestasi yang sama bahkan lebih baik," imbuhnya.

Partisipasinya dalam forum-forum internasional memperkuat keyakinannya, Indonesia memiliki tempat di panggung dunia. "Dulu, saya merasa negara lain lebih maju, tetapi pengalaman beberapa kali menjadi pembicara di Amerika dan Meksiko membuktikan kita mampu bersaing dan berkontribusi secara setara," katanya.

Aju yang juga juga anggota IKAL Strategic Center ini berharap perjalanannya dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani mengembangkan diri dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. "Sebagai manusia, kita semua memiliki potensi yang sama," tegasnya.

Pada tahun 2023, sosok yang sebelumnya selama 13 tahun dikenal sebagai Deborah Dewi memutuskan untuk kembali menggunakan nama lahirnya, Gusti Aju Dewi, sebagai bentuk pendewasaan diri dan penerimaan utuh atas identitasnya.

"Perjalanan bersama grafologi menyadarkan saya bahwa pencapaian terbesar dalam hidup adalah pengendalian diri yang dimulai dengan penerimaan diri secara utuh," ungkap Aju.

Meski publik telah mengenalnya selama 13 tahun sebagai pionir grafologi di Indonesia dengan nama Deborah Dewi, ia merasa sudah saatnya untuk kembali ke akar identitasnya.

Baca juga: Bangga! Dosen ITS Sri Fatmawati Masuk Top 100 Asian Scientist 2024

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 332.590 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 26.881 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 26.881 pengaduan tersebut, sebanyak 9.412 berasal dari sektor perbankan, 10.215 berasal dari industri financial technology, 5.731 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 1.162 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menambahkan bahwa OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 13.860 sampai 28 Oktober 2024.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 13.020 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 840," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Oktober 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 10.891. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 9.180, disusul investasi ilegal sebanyak 1.460.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan.

"Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menyebut sanksi penggantian kerugian konsumen itu dalam rangka penegakkan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Selain itu, Friderica menyampaikan pada periode Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Surat Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK, 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK, dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK.

Sementara itu, Friderica menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK per September 2024. Secara rinci, Friderica menerangkan dari 71 PUJK, OJK telah memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK dan peringatan tertulis terhadap 16 PUJK.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK Sipelaku).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan RPOJK itu mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola Sipelaku yang memuat data dan informasi rekam jejak pelaku fraud di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

"Dengan adanya akses data dan informasi rekam jejak pelaku melalui Sipelaku, diharapkan dapat meminimalisasi risiko kerugian industri jasa keuangan akibat kejadian fraud," ungkapnya dalam keterangan resmi Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica bilang OJK juga tengah menyusun RPOJK Perintah Tertulis. Adapun RPOJK itu merupakan amandemen ketentuan terkait perintah tertulis sehubungan dengan terbitnya UU P2SK.

"Aturan itu memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dalam POJK," ujarnya.

Dengan diterbitkannya RPOJK Perintah tertulis, OJK berharap dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap SJK, baik pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar (market conduct). Dengan demikian, seluruh kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

KOMPAS.com - PP Perbasi menghelat musyawarah nasional (munas) dengan dua agenda utama adalah perubahan AD/ART serta penetapan ketua umum periode 2024-2028.

Munas PP Perbasi berlangsung dari 28-30 Oktober 2024.

PP Perbasi menghelat munas dengan tema "Basketball For All" yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Senin (28/10/2024).

Munas di Kemayoran ini dihadiri oleh FIBA Central Board member, Erick Thohir, Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029, Hetifah Sjaifudian, Sekjen KONI, Lukman Djajadikusuma, hingga calon tunggal ketum Perbasi 2024-2028, Gerardus Budisatrio Djiwandono.

Sebanyak lebih dari 400 orang dari pengurus provinsi, kota, kabupaten Perbasi hadir secara langsung di munas ini.

Munas dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" serta pemutaran video mengenang almarhum Danny Kosasih yang merupakan Ketum Perbasi 2015-2019 dan 2019-2023.

"Hanya satu calon tunggal. Mudah-mudahan semua sidangnya berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan ketua umum terpilih yang punya cita-cita juga baik sama Perbasi," kata Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi, kepada awak media sebelum munas dimulai.

Penetapan ketum Perbasi yang baru dijadwalkan akan bergulir pada Selasa (29/10/2024).

"Penetapan ketum rasanya di agenda itu sekitar jam 2-4 (sore)," ucap Nirmala.

Tidak hanya mengubah AD/ART beserta penetapan ketum periode 2024-2028, ada juga pengesahan Mars Perbasi serta logo yang baru.

"Pertama kami mau usulkan perubahan logo, seperti yang udah tahu juga ada perubahan logo Perbasi yang dulu. Kami mau ubah dengan logo yang sudah sering kami sosialisasikan di contoh ini. Ada berubah sedikit," kata Nirmala.

"Logo juga ada ketok palu. Mars Perbasi yang baru, yang pernah kami launching, ini kan tetap harus diketok di munas sama-sama supaya bisa digunakan serentak," katanya.

Jakarta -

Seorang petugas keamanan Stasiun Bojong Gede belakangan viral di akun Tiktok berkat aksi menolong penyandang disabilitas tunanetra di Stasiun Bojong Gede, Depok, Jawa Barat.

Mengutip keterangan resmi KAI, Jumat (25/10/24), dalam video berdurasi 22 detik tersebut seorang petugas keamanan mendorong kursi roda diikuti dengan 3 orang penyandang disabilitas tunanetra di belakangnya dan berjalan menuju pintu keluar stasiun.

Aksi kemanusiaan dari petugas satuan keamanan stasiun ini mendapat banyak pujian dan apresiasi dari netizen. Banyak netizen yang mengomentari dan menyukai postingan yang diupload di akun @acarbakwan ini.

"Pak hari ini bapak nunjukin jalan buat mereka, kelak di akhirat mereka yang gantian gandeng tangan bapak buat ke surga. Terima kasih pak." tulis akun @uwilmbul.

Akun lain @Simun960 menuliskan komentar "Aku punya anak tunanetra, semoga ketika anakku sulit untuk melangkah, banyak orang yang baik seperti bapak satpam stasiun tersebut. Akun lain @Dewi menulis, Security KAI is the best, pas di stasiun Manggarai dibawain koper saya dari pintu depan sampai masuk kereta." tulisnya.

Dari awal postingan ini tanggal 20 Oktober hingga hari ini sudah mendapatkan like dari netizen di Tiktok sebanyak 223,4 ribu dan komentar sebanyak 4348 komentar serta telah dibagikan sebanyak 11,1 ribu kali.

"Kita sebagai perusahaan pengelola satuan keamanan yang bertugas di stasiun menanamkan kepada setiap petugas satuan keamanan untuk menjadi tegas namun tetap humanis serta memberikan pelayanan dengan hati kepada setiap penumpang KRL." kata Vice President Corporate Secretary KAI Services, Rachman Firhan.

"Saya mengapresiasi petugas satuan keamanan KAI Services yang menjalankan tugas dengan baik dan membantu penyandang disabilitas tuna netra untuk mengantarkan dan menunjukkan jalan menuju pintu keluar Stasiun Bojong Gede, Depok, Jawa Barat," lanjutnya.

Petugas satuan keamanan KAI Services juga diberikan training hospitality yang berisi materi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Mulai dari senyum menyapa penumpang hingga memberikan pertolongan bila ada penumpang yang membutuhkan bantuan saat berada di dalam KRL maupun saat berada di dalam stasiun,

(eds/eds)

Bisnis.com, JAKARTA - Sandra Dewi mengakui telah menerima transfer dari perusahaan Helena Lim yaitu PT Quantum Skyline Exchange (QSE) sebesar Rp3,1 miliar.

Hal tersebut terungkap di persidangan lanjutan kasus timah dengan terdakwa Harvey Moeis dan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta di PN Tipikor, Senin (21/10/2024).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal pengiriman uang Rp3 miliar kepada Sandra Dewi dari PT QSE. Sandra mengaku bahwa uang itu diterimanya untuk pelunasan rumah.

Jaksa menanyakan Sandra Dewi terkait dengan transfer senilai Rp3,15 miliar. Jaksa menegaskan kepada Sandra Dewi apakah pernah menerima aliran dana tersebut dan dari siapa dana tersebut diterima.

Sandra Dewi membenarkan pertanyaan Jaksa tersebut. Dia menyebut transferan dana tersebut digunakan untuk pelunasan rumah.

"Itu untuk pelunasan rumah, pernah. Suami saya," jawab Sandra.

Kemudian, majelis hakim Eko Aryanto meminta jaksa untuk menjelaskan soal transaksi miliaran tersebut. Jaksa menerangkan bahwa uang itu ditransfer dari PT QSE milik Helena Lim sebanyak tiga kali transaksi pada 2018.

Jaksa mengatakan dana tersebut ditransfer sebanyak tiga kali dengan nominal Rp1,05 miliar, Rp1 miliar, dan Rp1,1 miliar.

"Betul, untuk pelunasan rumah dari suami," jawab Sandra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktris Sandra Dewi menyebutkan, 141 buah perhiasan yang disita penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) diperoleh dari hasil kerjanya sendiri.

Pernyataan ini Sandra Dewi ungkapkan ketika kembali dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Pada persidangan itu, Sandra Dewi mendapatkan kesempatan melakukan pembuktian terbalik bahwa aset-asetnya yang disita penyidik tidak terkait perkara rasuah Harvey Moeis.

Menurut Sandra Dewi, dari ratusan perhiasan itu hanya satu yang berasal dari Harvey Moeis.

"Ada satu, sebelum menikah," kata Sandra Dewi di ruang sidang, Senin (21/10/2024).

Menurut Sandra Dewi, perhiasan tersebut berupa kalung Tiffany yang Harvey berikan pada 2016, sebelum mereka menikah.

"Yang kunci, satu kali saja," kata Sandra Dewi.

Setelah itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Aryanto mengkonfirmasi pembelian kalung tersebut kepada Harvey.

Pengusaha batubara itupun membenarkan ia pernah membeli satu kalung kepada Sandra Dewi pada 2016, tetapi ia mengaku sudah tidak lagi memiliki bukti pembelian kalung tersebut.

Harvey mengaku, saat itu ia dimarahi Sandra Dewi karena membelikan kalung karena perhiasan itu bisa Sandra Dewi dapatkan secara gratis dari endorsement.

"Jadi saya ini belikan terus diomelin Yang Mulia, katanya ngapain beliin dia bisa dapat gratis, jangan buang-buang uang katanya, Yang Mulia," ujar Harvey.

Hakim Eko kemudian menyatakan kepada Harvey bahwa jika memang ingin terbukti kalung itu tidak terkait dugaan pidana korupsinya, ia harus meminta bukti pembelian ke toko perhiasan terkait.

"Benar enggak? Ke tokonya pasti ada datanya di situ, beli di mana. Kalau enggak, tokonya bawa ke sini. Benar enggak? Ini mengenai barang bergerak, pembuktiannya kan seperti itu. Nota," tutur hakim Eko.

Setelah itu, hakim Eko meminta Sandra Dewi menjelaskan asal usul 140 unit perhiasan lainnya yang disita penyidik.

Menurut Sandra Dewi, 71 unit di antaranya berasal dari endorsement dan ia mengantongi kontrak pemberian harta mulia tersebut.

"Ada 71 dari iklan saya, Yang Mulia, Sandra Dewi Gold itu ada di kontrak saya yang selama enam tahun itu. Kemudian, ada felis jewelries saya juga brand ambassador," kata Sandra.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desmeber 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.