Bisnis.com, JAKARTA - Investor kawakan Lo Kheng Hong hingga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman diketahui memiliki sektor saham pilihan dalam berinvestasi.

Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam BNI Investor Daily Summit 2024 menuturkan apabila berbicara mengenai saham, maka dirinya adalah orang yang sangat percaya dengan fundamental.

"Yang akan terus hidup adalah financial sector. Jadi banking akan saya hold dalam waktu lama," kata Iman, Selasa (8/10/2024).

Senada dengan Iman, Direktur Wholesale dan International Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga memilih saham sektor perbankan untuk dimiliki dalam waktu yang lama.

Sementara itu, investor kawakan Lo Kheng Hong menuturkan salah satu saham yang akan digenggam selamanya adalah perbankan.

"Karena perbankan [kinerjanya] sangat baik. Labanya begitu besar dan setiap tahun selalu tumbuh sangat besar," ucap Lo Kheng Hong.

Lo Kheng Hong juga menuturkan valuasi saham perbankan masih cukup murah. Dia juga menuturkan dirinya menjadi pemegang saham dua bank swasta terbesar kedua dan ketiga di Indonesia.

Adapun berdasarkan data pemegang saham terbesar CIMB Niaga, nama Lo Kheng Hong menjadi pemegang saham terbesar ke-9 PT CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Lo Kheng Hong tercatat memiliki sejumlah 25,36 juta saham BNGA, atau setara dengan 0,10% per akhir Agustus 2024.

Selain di BNGA, Lo Kheng Hong juga tercatat menggenggam sejumlah 122,09 juta saham PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) yang menjadikannya pemegang saham terbesar ke-8 NISP. Jumlah saham tersebut setara dengan 0,53% kepemilikan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Zein Mahmud turut mengomentari kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi atas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).

Ia mengapresiasi penindakan disiplin terhadap karyawan BEI yang terlibat dalam pelanggaran etika. "[Tindakan disiplin] bagus. Akan tetapi tidak cukup," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, disiplin pegawai menjadi urusan internal BEI. Namun, transparansi menjadi persoalan kualitas suatu bursa.

"Transparansi itu indikator kejujuran. Kenapa tidak diumumkan nama emiten yang menyogok? Berapa besar? Dampaknya bagi kondisi perusahaan? Uang sogok itu dibebankan sebagai biaya emisi atau biaya operasi yang mengurangi laba perusahaan?" ujarnya.

Selain transparansi, menurut Hasan harus ada penegakan hukum atas kasus tersebut dengan tujuan perlindungan investor.

Sebagaimana diketahui, BEI menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Sebelumnya memang beredar surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli - Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. BEI pun senantiasa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

"Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Nyoman dalam jawaban tertulis pada Senin (26/8/2024).

Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawannya, BEI akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal.

Adapun, jika masyarakat mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan oleh karyawan BEI, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut https://wbs.idx.co.id/.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyebut revisi aturan papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode full call auction (FCA) telah mencegah 30 perusahaan masuk ke papan ini.

Dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Iman menjelaskan peraturan papan pemantauan khusus telah diterapkan sejak 2023 dan bukan merupakan barang baru. Pada tahun lalu, papan pemantauan khusus masih menerapkan satu kriteria saja.

Lalu, dalam perjalanannya, Bursa menetapkan 10 kriteria lainnya untuk papan pemantauan khusus ini. Iman menyebut, terdapat lebih dari 250 perusahaan masuk ke papan ini.

"Tapi itu sebelum BREN masuk. ketika BREN masuk, karena BREN marketcap-nya terbesar, jadi masalah. Kami mendengarkan market dan kami melakukan revisi,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Iman menuturkan pihaknya mendengar apa yang diminta oleh pelaku pasar, dan melakukan revisi terhadap empat kriteria. Iman menuturkan Bursa tidak menghapuskan papan ini, tetapi mengubah kriterianya sesuai yang diinginkan pasar.

Dia juga menyebut papan ini memiliki tujuan papan untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil dan bertujuan untuk melindungi investor.

“Jadi, bisa bayangkan selama ini ada sahamnya gocap terus lebih dari enam bulan, bahkan bertahun-tahun, kami beri kesempatan untuk diperdagangkan. Itu pun masih ada sedikit issue, sehingga kami berikan relaksasi," tuturnya.

Adapun, relaksasi yang dimaksud adalah BEI hanya menghitung rata-rata harga saham selama tiga bulan. Jika masih berada pada level Rp50, maka BEI akan melihat likuiditas saham tersebut.

Apabila likuiditas saham tersebut cukup likuid dengan transaksi di atas Rp5 juta, Bursa tidak akan memasukkan saham tersebut ke FCA. Begitu pula jika emiten tersebut membagikan dividen minimal satu kali dalam tahun tersebut, BEI akan mengeluarkan saham tersebut dari PPK FCA.

“Jadi, ada tiga kriteria exit, sehingga dengan adanya itu, kami telah mengeluarkan hampir 20 perusahaan dengan revisi ini, dan mencegah hampir 30 perusahaan untuk masuk [PPK FCA]," jelasnya.

Iman mencontohkan salah satu saham yang dapat dicegah Bursa untuk masuk ke FCA dengan revisi ini adalah GOTO.

Menurutnya, meskipun misalnya rata-rata perdagangan saham GOTO pada level Rp50 per saham, tetapi transaksi perdagangan sahamnya hampir sebesar Rp100 miliar per hari. Dengan demikian, saham GOTO tidak akan masuk ke FCA.

"Kami akan terus pantau, kami akan lihat bagaimana yang terjadi di market, karena terus terang kami menghindari adanya intervensi," tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018, Tito Sulistio, mengkritik tajam Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disepakati sebesar Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Tito mengatakan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk beasiswa dan bantuan sosial pendidikan yang hanya mencapai Rp28 miliar.

“Saya tidak tahu, sedih atau membanggakan melihat Republik ini secara gagah menyuntik modal puluhan triliun setiap tahunnya hanya untuk membesarkan BUMN,” ujarnya lewat unggahan yang sudah dikonfirmasi Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Anggota Badan Supervisi OJK ini juga menyatakan bahwa suntikan modal negara yang begitu besar kepada BUMN hanya akan memperberat postur APBN 2025, sekaligus menjelma sebagai pesaing bagi para pelaku usaha swasta.

“Sinergi BUMN sepertinya malah menjadi seperti kartel besar yang bersaing langsung dengan swasta. Sebaiknya cari cara lain yang tidak memberatkan APBN, apalagi kalau dibiayai dengan utang. Bisakah ini dibatalkan?” ucapnya.

Dalam unggahan itu dia turut menampilkan data PMN dari tahun ke tahun. Pada 2020 total injeksi negara ke BUMN mencapai Rp31,3 triliun, lalu Rp71,2 triliun per 2021, kemudian 2022 tembus Rp38,5 triliun, sebesar Rp35,3 triliun 2023 dan Rp13,6 triliun per 2024.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Total ada 16 BUMN yang meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PMN yang selama ini tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen perusahaan pelat merah. Dia pun berharap perbaikan tersebut dapat terus berlanjut ke depan.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya.

Kementerian BUMN selama era Erick Thohir tercatat mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mampu memboyong BUMN untuk menggelar initial public offering (IPO) pada 2025.

Iman menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO Bursa. Meski demikian, dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

Pada tahun ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menyatakan bahwa tidak ada perusahaan pelat merah yang akan menggelar pencatatan saham perdana. Kondisi dan minat pasar menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.

“Sementara belum. Kami lagi lihat market tergantung appetite, seperti PHE kemarin ternyata minatnya kurang,” ujar Kartika saat ditemui di Jakarta pada awal 2024.

Kementerian BUMN juga menahan rencana IPO subholding PTPN, PalmCo, pada 2024. Kartika atau akrab disapa Tiko menuturkan hal tersebut dikarenakan kondisi pasar yang kurang menarik. Kemungkinan PalmCo akan melantai di Bursa jika kondisi pasar memungkinkan.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN memang belum memiliki fokus untuk membawa PalmCo ke lantai bursa. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar perusahaan memiliki valuasi yang tinggi.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditempuh saat ini adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit karena lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

“Tadinya kami mau dorong PalmCo, namun kami melihat marketnya seperti apa. Kalau pasarnya oke, kami mungkin dorong tetapi [ternyata] pasarnya kurang. Kami lihat timing juga, tahun depan mungkin PalmCo, tetapi setelah pasar bagus,” kata Tiko.

Apabila tahun ini tak ada IPO dari perusahaan pelat merah, maka kondisi tersebut serupa dengan tahun 2019. Saat itu, dari 33 emiten baru yang melantai, tidak ada satu pun berasal dari BUMN.

Hal tersebut berbanding terbalik dibandingkan 2018. Dari 57 perusahaan yang melantai, tiga di antaranya merupakan anak usaha BUMN yakni PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan PT Phapros Tbk. (PEHA).

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.