REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta banyak menerima laporan terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah. Hal itu terjadi karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah sehingga hal itu ini harus menjadi perhatian pemerintah.

"Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/7/2024).

Menurut dia, banyak orang tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah karena biaya pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar. Jhonny mengatakan, dari laporan yang masuk, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah di sekolah bahkan mencapai Rp 800 juta lebih.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasalnya, hal itu juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak memberikan akses pendidikan secara merata.

"Itu yang mengadu kepada saya, belum lagi yang ke lainnya dan pasti masih banyak lagi masyarakat yang tidak bisa mengadu. Jadi banyak sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, di bawahnya masih sangat banyak," kata Jhonny.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya Merry Hotma khawatir masa depan anak-anak bangsa di Jakarta, apabila ijazah tertahan. Hal itu karena otomatis siswa-siswi tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau pun mencari pekerjaan.

"Masa depan orang-orang yang ijazahnya tertahan bagaimana? Tidak bisa kerja, tidak bisa meneruskan sekolah," kata Merry.

Dia berharap program tebus ijazah menjadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.

Merry juga mendesak Disdik DKI segera menuntaskan ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah swasta. Salah satu caranya, yakni melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran.

"Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90," kata Merry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mampu untuk mengangkat 4.127 guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).

Khoirudin menuturkan, APBD Jakarta sudah dihitung legislatif bersama eksekutif. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan guru honorer yang diputus kontraknya karena persoalan biaya.

"Kami menghitung bahwa keuangan di Jakarta untuk mengangkat 4.100 lebih guru honorer yang kemarin bermasalah itu, bisa (diangkat jadi KKI). Dari sisi keuangan kita mampu," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

"Tinggal political will (kemauan politik) para pembuat kebijakan agar mereka diterima atau bisa beralih menjadi KKI," tambahnya.

Khoirudin menyayangkan banyak guru honorer yang mengajar di Jakarta, tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah.

"Sebagian guru honorer itu bahkan mendapatkan upah yang tidak layak, padahal mereka bertugas secara totalitas mengajar anak-anak atau siswa dengan baik," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu lalu menyinggung upah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) minimal UMP.

Sementara guru honorer di Jakarta ada yang hanya mendapatkan Rp 1 juta, bahkan cuma ratusan ribu rupiah.

"Teman-teman pejuang lingkungan berbaju oranye yang ada ke kelurahan itu kami apresiasi dan mereka diberi upah sesuai UMP. Mereka jauh lebih baik upahnya. Sementara guru-guru upahnya jauh dari mereka," tutur Khoirudin.

Oleh karena itu, kata Khoirudin, tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing.

Sebab, DKI Jakarta masih sangat mampu untuk membiayai pembangunan ataupun memberi upah yang layak kepada para guru, minimal sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Dari kondisi keuangan kita ini, kita bisa mengangkat mereka (guru honorer) menjadi kontrak KKI dengan upah yang layak standar UMP," tandas Khoirudin.

Untuk diketahui, DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.

Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"Dengan telah disetujuinya Raperda APBD DKI Jakarta 2024 akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan rapat paripurna, Selasa.

Prasetyo berharap Heru Budi dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD DKI Jakarta dalam membahas lebih lanjut Raperda APBD DKI 2024 bersama jajaran eksekutif.

"Harapannya, kiranya saudara Penjabat Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," kata Edi.

Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 01 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur tetap berjalan usai insiden kebakaran yang terjadi pada Selasa (23/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut bahwa tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, untuk sementara, KBM dipindahkan ke SDN Pondok Bambu 07.

“Dengan mempertimbangkan tidak ada korban jiwa dan luka-luka, maka mulai hari ini kegiatan belajar siswa yang terdampak kebakaran dialihkan ke SDN Pondok Bambu 07,” katanya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, jam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut itu disesuaikan pada pukul 12.30 hingga 17.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan bahwa proses pemadaman tersebut memerlukan waktu sekitar satu jam.

Mulanya, Disgulkarmat menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 12.20 WIB kemarin. Pihaknya lantas mengerahkan 18 unit pemadam dan 90 personel.

“Proses pemadaman dimulai pada pukul 12.22 WIB. Pukul 12.55 WIB, petugas berhasil melokalisir api untuk memastikan tidak terjadi perambatan ke bangunan sekitar. Operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pukul 13.20 WIB," jelasnya dalam keterangan, Rabu (24/7).

Dia menjelaskan, terdapat 18 ruangan kelas yang terdampak kebakaran tersebut. Titik api disebutnya pertama kali terlihat dari gudang tempat penyimpanan peralatan musik sekolah.

Sejauh ini, pihaknya menduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, sembari kembali melakukan investigasi lebih lanjut.

Terlepas dari kejadian tersebut, Disgulkarmat mengimbau kepada seluruh sekolah agar lebih memperhatikan kembali sarana dan prasarana untuk mengantisipasi insiden serupa.

"Minimal di setiap ruangan atau lantai tersedia Alat Pemadam Api Ringan [APAR],” pungkas Satriadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Ia menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

Untuk sementara, sebanyak 141 guru honorer putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing dan nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan, bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Ia menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

Untuk sementara, sebanyak 141 guru honorer putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing dan nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan, bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengangkat seluruh honorer menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Usulan itu untuk merespons rencana Disdik yang akan merekrut 1.700 guru honorer menjadi KKI pada Agustus mendatang.

Sementara jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini lebih dari 4.000 orang. Maka dari itu, masih ada 2.300 guru yang tidak tertampung.

"Kenapa tidak 4.000 sekian (guru honorer) itu langsung kami terima? (Soal) Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat dengan Disdik di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Jakarta dinilai mempunyai APBD yang besar, sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI.

Jhonny lalu menyamakan dengan kemampuan Pemprov DKI mempekerjakan ribuan pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) dengan gaji Rp 4 juta-an.

"Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp 200.000, Rp 700.000, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kami) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) sesuai dengan aturannya pada Agustus ini.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang. Untuk mengikuti seleksi KKI ini, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah yang melakukan pengangkatan guru honorer tanpa rekomendasi dinas. Pasalnya, pembayaran upah guru honorer yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tanpa mekanisme menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, temuan BPK itu yang menjadi dasar diberlakukannya kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).

Padahal, sejak 2017, Disdik DKI telah memberikan sosialisasi dan instruksi agar kepala sekolah tak lagi mengangkat guru honorer tanpa adanya rekomendasi. "Kenapa kepsek angkat guru honorer? Karena kebutuhan juga. Apakah kita menyalahkan? Ini kebutuhan mereka," kata Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut Budi, Disdik DKI tak bisa serta merta memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk melakukan pengangkatan guru honorer. Di sisi lain, kepala sekolah sebagai pengguna dana BOS diperbolehkan mengangkat guru honorer, asalkan anggaran yang digunakan tak sampai 50 persen.

Budi mengakui, sekolah telah mengajukan ihwal kebutuhan guru kepada suku dinas (sudin). Namun, dinas baru bisa memfasilitasi dengan mekanisme perekrutan tenaga pendidik melalui Kontrak Kerja Individu (KKI), yang tak bisa dilaksanakan setiap waktu.

"Proses ini lah akhirnya agak sedikit buntu. Di satu sisi mereka butuh, tapi yang jadi masalah kebanyakan pengangkatannya yang tidak sesuai aturan. Mereka tidak publish, mungkin sebagian besar ada kedekatan akhinya mereka memasukkan, tidak ada persyaratan lain. Ini yang terjadi kondisinya," ujar Budi.

Dia menjelaskan, guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak pemutusan hubungan kerja. Hal itu karena di satu sekolah ada kondisi kelebihan guru. "Ini yang ramai diperdebatkan," kata Budi.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan terhadap guru honorer. Guru honorer yang sudah tidak mendapatkan jatah jam pelajaran di satu sekolah akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

"Kami sudah rapat sejak Jumat dan Sabtu, Pj Gubernur (Heru Budi) memutuskan untuk mengambil kebijakan. Kami juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam rangka mengantisipasi hal tak diinginkan dan pembinaan yang selama ini agar tidak salah. Kami sampaikan kepsek yang bandel akan kita tertibkan," ujar Budi.

Sementara itu, Kepala SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat guru honorer karena kebutuhan tenaga pengajar. Dia mengeklaim, sebelum mengangkat honorer, lebih dulu mengirimkan surat ke suku dinas (sudin) pendidikan.

Namun, perekrutan guru tak kunjung dilakukan. "Sedangkan untuk sekolah saya, saya gambarkan. Tahun 2023, tiga orang pensiun. 2024 ini sudah empat orang pensiun sampai bulan ini. 2025 nanti lima orang pensiun. Apa yang harus kami lakukan?" kata Mutia di hadapan para anggota dewan.

Guru pensiun...

Menurut Mutia, pensiunnya sejumlah guru itu tak boleh membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) berhenti. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah menugaskan guru dengan bidang linier untuk menggantikan peran guru yang pensiun. Namun, tak semua mata pelajaran yang kosong bisa diisi oleh setiap guru.

Sementara guru PPPK yang didatangkan oleh Disdik DKI tak sesuai dengan kebutuhan "Misalnya, guru ekonomi mengajar agama. Tentu tidak mungkin," ujar Mutia.

Karena alasan itulah, Mutia mengungkapkan, sekolahnya melakukan pengangkatan guru honorer secara mandiri. Meski tahu langkah itu melanggar aturan, sambung dia, hanya hal itu yang bisa dilakukan sekolah untuk mengisi kebutuhan.

"Itu biarlah menjadi kesalahan kami. Dilakukan peminaan, kami terima. Dimarah-marahi, kami terima. Karena masalah kami, tapi itu meminimalisir resiko," kata Mutia.

Dia pun menolak apabila pengangkatan guru honorer itu dilakukan atas dasar kedekatan. Ihwal proses rekrutmen yang tidak terbuka, Mutia menilai, langkah itu sengaja dilakukan karena tak mendapat izin dari dinas.

"Jadi saya infokan di grup MGMP. MGMP itu adalah Musawarah Kerja Guru Mata Pelajaran. Di sana ada tidak yang mau? Ada jam? Ada beberapa? Di sana kami seleksi," kata Mutia menjelaskan.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalkan. Kami mohon maaf untuk itu. Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah, tetapi untuk hal-hal tujuannya yang Ada Tanda kutipnya, insya Allah kami tidak," ujar Mutia menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin bakal menertibkan kepala sekolah yang tetap merekrut guru honorer meski sudah ada larangan.

Tindakan kepala sekolah ini membuat tata kelola tenaga honorer di Jakarta tidak sesuai aturan sehingga berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami telah sampaikan kepala sekolah yang bandel (tetap merekrut guru honorer) akan kami tertibkan," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Budi menjelaskan, alasan kepala sekolah merekrut guru honorer lantaran kebutuhan pendidikan. Namun seharusnya, guru honorer direkomendasi oleh Disdik.

"Kepala sekolah sebagai pengguna dana BOS dan diperbolehkan, asalkan tidak boleh lebih dari 50 persen penggunaannya untuk tenaga honorer," jelasnya.

Penggunaan dana BOS untuk guru honorer diperbolehkan jika memenuhi empat syarat sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022.

Empat syarat tersebut yakni bukan berstatus PNS, tercatat Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Namun yang terjadi di lapangan, banyak guru honorer yang tidak memenuhi syarat tersebut sehingga proses perekrutan guru honorer sedikit mengalami kebuntuan.

"Di satu sisi kami tidak berikan rekomendasi, akhirnya tidak keluar data Dapodik dan NUPTK. Ini yang kami lakukan penataan, verifikasi, identifikasi, kami redistribusi mereka ke sekolah yang membutuhkan," ucap Budi.

Budi mengatakan, guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak cleansing.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMAN 112 Jakarta Mutia selaku perwakilan kepala sekolah di Jakarta menyampaikan permohonan maaf lantaran sudah merekrut tenaga honorer tak sesuai aturan.

"Kami mohon maaf atas nama kepala sekolah kami sudah melakukan pelanggaran tapi pelanggaran tersebut tentu meminimalisir. Kami bersedia disalahakan karena memang kami salah," tutur Mutia.

Sebelumnya diberitakan, jumlah guru honorer yang terkena cleansing di Jakarta mencapai 141 orang.

Guru-guru tersebut telah dipanggil untuk dilakukan penataan administrasi saat pertemuan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (20/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- SDN 01 Pondok Bambu di Jakarta Timur dilaporkan mengalami kebakaran pada Selasa (23/7/2024) siang WIB. Akibat kebakaran itu, seluruh ruang kelas dilaporkan hangus.

Peristiwa itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI. Ketika sedang mendengarkan pendapat anggota dewan, Budi tampak tak tenang karena mendapat laporan kebakaran tersebut.

Budi pun meminta izin untuk mengangkat telepon karena dari tadi ia dihubungi oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta. "Mohon izin pak, saya angkat telepon dulu," kata Budi kepada pemimpin rapat Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak.

Usai menerima telepon, Budi memberikan informasi bahwa kebakaran itu terjadi di SDN 01 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Menurut dia, kebakaran itu berdampak ke seluruh ruang kelas.

"Damkar dan Pak Kadis menyatakan seluruh kelasnya kena semua, dari kantin. Semoga enggak ada korban jiwa," ujar Budi.

Berdasarkan laporan Dinas Gulkarmat, kebakaran itu terjadi pada sekitar pukul 12.04 WIB. Setidaknya, sebanyak 12 unit pemadam kebakaran beserta 60 personel dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan si jago merah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai kebijakan cleansing terhadap guru honorer di Jakarta membuat banyak sekolah saat ini menjadi kekurangan guru.

"Menurut saya, kondisi sekarang sebenarnya sekolah-sekolah itu PNS-nya banyak yang pensiun maka sebenarnya mereka kekurangan. Kita bisa bilang mereka kekurangan guru," kata Retno kepada Kompas.com baru-baru ini.

Retno menyampaikan, guru honorer di sejumlah daerah kerap menjadi tulang punggung di sekolah negeri.

Bahkan, pembelajaran di salah satu sekolah negeri bisa tak berjalan apabila tidak ada guru honorer.

"Jadi, bagaimana kualitas pendidikan mau baik misalnya ketika kekurangan guru. Tapi, mungkin ketika kebijakan ini (cleansing) dibuat, berarti di sekolah-sekolah negeri yang tidak boleh lagi (merekrut guru honorer) mungkin kelebihan guru sehingga kebijakan itu dibuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga pengajar, Tono (bukan namanya sebenarnya), mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya menjamin perkembangan karier bagi guru honorer.

“Harusnya menjamin mekanisme yang berkeadilan bagi guru honorer, bagi perkembangan karier guru honorer ini kedepannya,” ujar Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Pasalnya, Tono yang merasakan dampak akibat kebijakan cleansing oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta ini benar-benar sangat memberatkan.

“(Kebijakan cleansing) sangat memutus karier dan tidak ada perkembangan karier bagi kami,” kata dia.

Sementara itu, tenaga pengajar yang lain, Kevin (bukan nama sebenarnya) menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengubah status guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing menjadi Kontrak Kerja Individu (KKI).

“Kalau memang enggak mau ada honorer di Jakarta, ya sudah ubah saja menjadi KKI,” tegas Kevin dalam kesempatan berbeda.

Menurutnya, pekerjaan guru honorer lebih banyak dibandingkan dengan tenaga pengajar yang mempunyai status berbeda.

“Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kami (sebagai) guru honorer, lebih-lebih (banyak). Kalau lagi disuruh-suruh, ya saya sindir, ‘babu nih’. Soalnya pekerjaannya lebih-lebih dari orang (guru berstatus) PNS,” kata Kevin.

“Yang (statusnya) PNS (malah) malas-malasan. Apalagi yang tua-tua, diam doang, duduk, WhatsApp, suruh kerjain. Kenyataannya kayak gitu,” lanjut Kevin.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Kevin menilai Pemprov DKI Jakarta seolah memandang sebelah mata guru honorer.

“Jangan nanti (guru honorer) diibaratkan kayak sampah. Pengabdian kami lebih bagus dibandingkan (guru) PNS. Kalau disuruh, gerak cepat kami. Kalau ditanya kinerja, boleh diadu,” ujar Kevin.

Terbaru, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa kebijakan cleansing terhadap ratusan guru honorer di Jakarta bukan untuk memberhentikan mereka.

"Cleansing ini jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadu padankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat. Untuk apa? Supaya guru-guru honorer (di Jakarta) yang saat ini berjumlah 4.000 dia bekerja dengan baik," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru menyampaikan, 107 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing akan didata dan didistribusikan ke sekolah negeri yang membutuhkan guru mata pelajaran tertentu.

Hal itu dilakukan agar guru-guru tersebut bisa kembali mengajar, tetapi tetap bisa mendapatkan jam mengajar yang sesuai target.

Heru menjelaskan, 107 guru honorer yang dinonaktifkan adalah bagian dari 4.000 guru honorer di Jakarta.

Ratusan guru honorer tersebut akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan data pokok pendidikan (Dapodik).

"Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) merekomendasikan guru ini (107 guru honorer nonaktif) yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data Dapodik," ujarnya.

Setelah itu, lanjut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan kepada 107 guru honorer itu untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru, yakni dalam program Kontrak Kerja Individu (KKI).

"Tahun ini, bulan Agustus ini Pemda DKI akan membuka 1.700 (kuota) untuk guru-guru (honorer) 4.000 ini, termasuk yang 107 (guru honorer nonaktif). Diharapkan (mereka) menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya, untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," jelas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, 107 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing akan kembali ditugaskan ke sekolah negeri yang membutuhkan.

"Terkait dengan 107 guru yang nonaktif, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya ya," jelas Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru menyampaikan, beberapa sekolah negeri di Jakarta sudah kelebihan guru honorer mata pelajaran tertentu.

Hal tersebut memengaruhi jumlah jam mengajar yang menjadi tak sesuai target.

"Di beberapa sekolah, guru (suatu mata pelajaran) itu sudah cukup banyak. Misalnya, guru bahasa Inggris, ada tiga sampai empat guru. Maka guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam belajarnya, kan ada target jam belajarnya," jelas Heru.

"Nah, sehingga ini yang kita distribusikan. Jadi jelas yang 107 akan kita distribusikan ke sekolah. Tentunya kita memperhatikan tidak terlalu jauh juga dari rumah mereka, dari tempat mereka asal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).