KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Kulonprogo, Rabu (6/11/2024). Sidak ini untuk melihat layanan kependudukan kepada masyarakat guna mencari masukan dalam membuat inovasi pelayanan.

“Saya lihat di sini sudah bagus, tempatnya nyaman dan pelayanan cepat. Saya lihat warga juga puas,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya dia sudah banyak mengecek layanan Dukcapil di Indonesia. Sebagian besar permasalahan hampir sama, terkait dengan dokumen kependudukan khususnya warga yang meninggal.

“Perlu ada inovatif baru lagi karena kalau manual updatenya lama. Ada daerah yang melaporkan kematian bisa dapat santunan,” katanya.

Dinas perlu melakukan upaya jemput bola untuk menerbitkan akta kematian. Warga enggan melapor karena masih dalam suasana duka. Hal ini berbeda dengan kabar gembira seperti kelahiran atau pernikahan.

“Mereka akan melapor, kecuali karena kebutuhan seperti asuransi,” katanya.

Bima mendorong dinas membuat inovasi. Jika memungkinkan melakukan jemput bola, berkoordinasi dengan institusi di bawahnya sampai ke desa.

Dalam sidak ini, Bima melihat langsung pelayanan di Disdukcapil Kulonprogo, dari proses kedatangan sampai layanan. Bima juga berbincang untuk mendengarkan tanggapan dari warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Sebelumnya, Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kulonprogo. Bima mendorong kepada Disdukcapil untuk melakukan upaya jemput bola di sekolah, panti asuhan dan pondok pesantren. Mereka memiliki data kependudukan.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya.

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapatkan KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valik terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” ucapnya.

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan era pelayanan publik lambat akan segera tertinggal.

Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.

"Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).

“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.

Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.

Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.

“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.

Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

PANDEGLANG, iNews.id- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang menghentikan sementara layanan cetak e-KTP. Penghentian tersebut karena kehabisan cleaning kit, film dan tinta ribbon. 

Bahan cetak itu habis karena tidak adanya anggaran untuk penyediaan administrasi kependudukan di Kota Badak. Disdukcapil membutuh Rp1,5 miliar dalam setahun untuk layanan tersebut, namun hanya 50 persen atau Rp750 juta yang terealisasi. 

"Anggaran untuk pembelian ketiga item itu di 2024 yang seharusnya diterima Rp1,5 miliar, hanya direalisasikan Rp750 juta dari Pemkab Pandeglang makanya jadi hambatan layanan e-KTP," ujar Kasi Administrator Database Kependudukan pada Disdukcapil Pandeglang, Samsudin, Rabu (14/8/2024).

Dia menuturkan, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait mengenai stok ketiga item tersebut, namun hasilnya nihil. Kondisi ini, kata dia berpengaruh terhadap layanan e-KTP belum bisa dilakukan. 

"Sejak awal pekan lalu layanan e-KTP ini dihentikan sementara, kemarin kami sudah coba mengajukan ke pihak perusahaan, namun sampai hari ini belum ada realisasi," katanya.

Menurutnya, pihak perusahaan juga enggan memberikan pinjaman tinta ribbon, cleaning kit dan film karena Disdukcapil masih memiliki tunggakan ke pihak perusahaan.

“Memang Disdukcapil juga masih punya tunggakan kepada pihak perusahaan, dan pihak perusahaan juga menanyakan untuk jaminannya pinjaman, karena sudah yang ke tiga kalinya kami pinjam,” katanya.

Dia menyampaikan, jumlah anggaran yang dikurangi tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan ketersediaan ribbon, cleaning kit dan film untuk satu tahun ke depan.

Apalagi, lanjut dia anggaran sebesar Rp750 juta itu juga dibayarkan untuk pembelian tinta ribbon 2023 karena di tahun tersebut sudah mempunyai utang kepada penyedia.

“Anggaran yang dikurangi tahun ini tidak cukup memenuhi kebutuhan layanan e-KTP. Terlebih dipakai juga untuk pembayaran tunggakan di tahun lalu. Jadi gak bakalan cukup,” ucapnya.

Selain itu dia menjelaskan, piutang untuk pengadaan tinta ribbon dari Oktober, November dan Desember pada 2023. Meski anggaran tahun lalu untuk pengadaan tinta ribbon dan sebagainya full, namun ada kebijakan lain untuk dialihkan kepada kegiatan fisik, berupa rehabilitasi kantor atau gedung.

“Jadi kami juga belum bisa memastikan kapan pencetakan e-KTP dapat dilakukan, mengingat hingga saat ini belum ada anggaran untuk membeli tinta ribbon, cleaning kit dan film,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi

MANGUPURA, iNews.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung terus berinovasi dalam melakukan perekaman data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik untuk masyarakat. Pihaknya turut menyediakan layanan pada malam hari untuk masyarakat yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik.

Dedikasi tersebut membuat Kabupaten Badung berhasil mencapai predikat pertama dalam melakukan perekaman KTP elektronik di Bali. Kepala Disdukcapil Kabupaten Badung AA Arimbawa mengaku bersyukur Kabupaten Badung mampu meraih peringkat pertama dalam jumlah perekaman KTP elektronik di Bali.

“Kita sebelumnya berada di peringkat tiga, dan dengan sejumlah layanan yang kami lakukan. Akhirnya berhasil meraih peringkat pertama, yakni dengan progress rekaman sebanyak 411.390 atau 99,23 persen,” ujarnya pada Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, mantan Camat Kuta Utara ini menjelaskan, perolehan rangking pertama dalam perekaman KTP elektronik ini tidak terlepas dari tim Disdukcapil yang sudah bekerja keras siang dan malam.

“Dengan motivasi di posisi ketiga, kami merasa terpacu lagi untuk memberikan pelayanan agar bisa di posisi saat ini. Bahkan kami melakukan pelayanan malam, kenapa pelayanan malam kita lakukan, karena pengalaman kita dalam melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah SMA dan SMK yang usianya 16 tahun yang wajib rekam, ternyata banyak alasan di sekolah anak-anak tersebut tidak mau perekaman karena belum siap," tuturnya.

Arimbawa menjelaskan, ketidaksiapan anak sekolah umumnya dari sisi penampilan, yakni karena masih berpakaian sekolah, serta beragam alasan lainnya. Hal ini membuat perekaman KTP elektronik menjadi tidak optimal, sehingga pihaknya memilih untuk membuka pelayanan pada malam hari.

Dari pelayanan malam tersebut, Disdukcapil Badung cukup banyak menjaring masyarakat untuk melakukan perekaman KTP. “Kita lakukan pelayanan malam dari jam empat sore hingga jam sembilan malam. Layanan perekaman data KTP elektronik ini ada di Kecamatan Kuta Utara dan di kantor Disdukcapil Badung di Puspem. Rata-rata per hari yang melakukan pelayanan ini bisa mencapai 20 orang,” ucapnya.

Meski telah membuka layanan malam ini, Arimbawa menegaskan bahwa pelayanan jemput bola juga masih terus dijalankan. “Layanan jemput bola tetap kita lakukan, pelayanan di Dukcapil juga tetap, termasuk di kecamatan. Layanan malam ini cukup antusias dilakukan oleh masyarakat," katanya.

Dia bercerita, saat jam-jam pulang kerja, masyarakat datang untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Hal ini karena untuk mengurus administrasi kependudukan memerlukan waktu khusus bagi masyarakat yang cukup sibuk. "Maka dengan pelayanan malam ini, masyarakat bisa melakukan perekaman,” ucapnya.

Dari data yang dimiliki Disdukcapil Badung, jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP elektronik sebanyak 411.309 orang dan yang belum 3.107. Sementara warga yang wajib KTP sebanyak 414.497 dari 532.500 jumlah penduduk Kabupaten Badung

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta: Pindah alamat merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena berbagai alasan, seperti pekerjaan, pendidikan, atau pernikahan. Proses pindah alamat ini melibatkan perubahan data kependudukan, termasuk pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Perubahan data kependudukan ini penting dilakukan untuk memastikan validitas dokumen kependudukan Anda serta memudahkan akses layanan publik.

Dalam artikel kali ini, Medcom.id akan memberikan informasi lengkap tentang syarat dan langkah-langkah pindah alamat KTP, baik secara offline maupun online. Simak ulasannya berikut ini ya!

Syarat Pindah Alamat KTP 2024

1. Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal.
2. Biodata Penduduk.
3. Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal dari Pemilik Rumah/Pengelola Rusun/Pemilik Penginapan.
4. KK asli dan fotokopi.
5. KTP asli dan fotokopi.
6. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
7. Surat keterangan domisili dari tempat tinggal baru.
8. Surat pernyataan bermaterai dari kepala keluarga bahwa benar-benar pindah alamat.

Cara Pindah KTP secara Offline dan Online

Langkah-langkah Pindah Alamat KTP dan KK Secara Offline

1. Datangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
2. Mengisi formulir permohonan pindah alamat.
3. Melampirkan persyaratan yang telah disebutkan di atas.
4. Proses verifikasi dan validasi data oleh petugas Disdukcapil.
5. Pengambilan KTP dan KK baru dengan alamat terbaru.

Langkah-langkah Pindah Alamat KTP dan KK Secara Online

1. Mengakses situs resmi Disdukcapil daerah tujuan.
2. Melakukan registrasi akun.
3. Mengisi formulir permohonan pindah alamat.
4. Mengunggah persyaratan yang telah disebutkan di atas.
5. Proses verifikasi dan validasi data oleh petugas Disdukcapil.
6. Mencetak KTP dan KK baru dengan alamat terbaru melalui anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Tips Penting

• Pastikan semua dokumen persyaratan lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
• Datanglah langsung ke Disdukcapil untuk menghindari kesalahan pengisian formulir.
• Jika pindah ke luar daerah, siapkan surat pengantar dari RT/RW setempat.
• Proses pindah alamat memakan waktu sekitar 7-14 hari kerja.
• Simpan dokumen-dokumen penting terkait pindah alamat dengan baik.

(SUR)

Jakarta -

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang penting untuk dimiliki masyarakat. Sebab kartu ini merupakan salah satu bentuk identitas resmi bagi seseorang di keluarga dalam administrasi kependudukan di Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat perlu cermat dan berhati-hati dalam mengurus dokumen satu ini. Pasalnya, ada beberapa permasalahan yang dapat membuat KK diblokir, salah satunya bila ada ketidakakuratan data.

Seperti halnya yang dilakukan Disdukcapil Kota Surabaya yang baru-baru ini melakukan pendataan KK yang tak sesuai domisili dengan jumlah 97.408 jiwa yang masuk ke dalam 42.804 KK. KK tersebut pun terancam diblokir jika tak melakukan konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.

Bagaimana cara cek KK terblokir atau tidak?

Masyarakat kini sudah bisa melakukan pengecekan KK secara online sehingga tidak perlu repot-repot membawa dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Pertama, masyarakat bisa mengecek KK secara online lewat situs resmi Disdukcapil Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisili wilayahnya. Setiap situs memiliki sistem pengecekan yang berbeda-beda. Misalnya dalam kasus Disdukcapil Surabaya tadi, bisa langsung membukahttps://disdukcapil.surabaya.go.id/data-usulan-blokir/.

Selanjutnya, pilih kecamatan domisili. Setelah memilih maka akan secara otomatis terunduh file dalam bentuk format excel. Lalu buka file excel dan periksa apakah data kamu terdaftar masuk daftar warga usulan blokir atau tidak

Jika masuk ke dalam daftar warga usulan blokir maka klik download Surat Pernyataan RT RW sesuai alamat pada KK. Bawa Surat Pernyataan tersebut dan KK ke Kelurahan sesuai yang tercantum pada KK untuk Konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.

Selain itu, ada banyak cara lainnya untuk memastikan apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun KK terblokir alias non aktif atau masih aktif. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada detikcom, berikut 5 cara mudah cek NIK KTP Terdaftar di Dukcapil atau tidak

1. Email Dukcapil Kemendagri

Cara cek NIK online yang kedua dengan menggunakan email dengan mengirimkan email ke alamat callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id. Dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_Telp#Keluhan. Kalian harus menunggu balasan kurang lebih satu kali 24 jam untuk mengetahui pengecekan NIK.

2. Media Sosial Dukcapil Kemendagri

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan layanan cek NIK mandiri melalui Twitter atau Instagram resminya @ccdukcapil. Dukcapil juga dapat dihubungi melalui media sosial lainnya seperti Facebook.

3. SMS Dukcapil Kemendagri

Cara cek NIK online yang ketiga dapat melalui pesan singkat atau SMS. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan format Cek#KTP#NIK lalu kirimkan ke nomor dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di 0811-8005-373.

4. WhatsApp Dukcapil Kemendagri

Selain melalui SMS, warga juga dapat mengecek NIK KTP secara online melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp Kemendagri. Kalian dapat mengirim pesan ke nomor 0811-8005-373. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengirimkan data seperti nama lengkap yang sesuai dengan KTP, NIK, kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota.

5. Call Center Dukcapil Kemendagri

Walaupun cara terakhir ini bukan termasuk cara yang online, kalian dapat menghubungi call center Halo Dukcapil melalui nomor telpon 1500-537. Apabila ingin mengecek nomor NIK, maka Anda harus menyiapkan data seperti NIK dan nomor KK.

(eds/eds)