Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tak sampai 5%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% pada kuartal III-2024.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan kuartal II-2024 sebesar 5,05%.

"Kuartal III dari perekonomian kita growth 4,95%. Kalau kita lihat komposisi pengeluaran dan agregat demand dan dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga 4,91%, ini masih comparable dengan situasi Q II-2024," kata dia dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari sisi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,15%.

"Konsumsi rumah tangga PMTB sudah lebih 80% dari GDP. Jadi underlying masih kuat. Konsumsi pemerintah 4,62%, ekspor mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 9,09%," terangnya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 bila dibandingkan triwulan III-2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing tumbuh 5,11% dan 5,05% (year on year).

(ada/ara)

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di bawah 5% disebut-sebut hanya akan terjadi di kuartal III 2024. Pada periode berikutnya, yakni kuartal IV, Oktober-Desember, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 dapat didorong sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru.

Kemudian di akhir tahun biasanya pemerintah juga akan menghabiskan sisa anggaran belanja yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan siklus perekonomian RI dari tahun ke tahun.

"(Pertumbuhan ekonomi) masih bisa (di atas 5%). Kan biasanya di akhir tahun itu memang ada kenaikan ya, biasanya siklus pertumbuhan ekonomi memang biasa begitu," ucap Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Di akhir tahun itu kan biasanya pemerintah genjot belanja, menghabiskan anggaran. Kedua di akhir tahun itu kan ada libur panjang dan perayaan keagamaan, ada natal dan tahun baru. Jadi konsumsi akan naik pada periode itu," terangnya lagi.

Belum lagi sepanjang kuartal IV ini ada agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Di mana peningkatan dari konsumsi masyarakat ini akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada lagi faktor ketiga yang di tahun ini kan ada pilkada pada akhir November. Berarti harusnya ada dongkrakan (pertumbuhan ekonomi) untuk di akhir tahun," jelas Piter.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga berpendapat laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV akan kembali mengalami peningkatan karena sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru tadi.

Dalam hal ini, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode terakhir 2024 ini dapat mencapai 5,01-5,02%. Sehingga rata-rata pertumbuhan RI sepanjang tahun ini berada di kisaran 5%

"Biasanya sih (laju pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV) naik sih ya, tapi nggak besar ya. Paling perkiraan saya sekitar 5,01-5,02%. Nah secara agregat (sepanjang 2024) ya 5% lah," ucapnya.

Kemudian ada juga Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 ini akan kembali ke atas 5%. Proyeksi ini didukung oleh kemungkinan peningkatan belanja pemerintah dan Pilkada jelang akhir tahun.

"Proyeksi untuk akhir tahun menunjukkan kemungkinan pertumbuhan tahunan sekitar 5,04%, dengan dukungan dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan belanja terkait pemilihan daerah pada kuartal IV," jelas Josua.

Kemudian ada juga perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi faktor lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi RI di akhir tahun.

"Peningkatan konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terjadi seiring dengan pengendalian inflasi yang relatif rendah, terutama menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung mendorong permintaan domestik," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta (ANTARA) - Ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016, banyak yang meramalkan bakal terjadi perubahan besar dalam kebijakan ekonomi, baik di dalam negeri AS maupun di luar negeri, termasuk di Indonesia.

Begitupun dalam Pemilu 2024, ketika Trump unggul atas rivalnya Kamala Harris dengan meraih sekitar 50,9 persen suara.

Kebijakan-kebijakan Trump, terutama yang mengutamakan pendekatan proteksionisme, tampak sebagai tantangan awal bagi banyak negara berkembang.

Trump seperti sebelumnya juga diperkirakan bakal membawa arah baru bagi kebijakan ekonomi dunia.

Dengan pendekatan proteksionisme yang diusung dalam kampanye "America First," Trump mengutamakan kepentingan ekonomi domestik AS dan mendorong kebijakan yang menekan ketergantungan pada negara-negara lain.

Hal itu menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dani Rodrik, Profesor Ekonomi di Harvard, berpendapat bahwa proteksionisme di negara maju seperti AS sering kali membatasi ruang pertumbuhan bagi negara berkembang.

Meskipun proteksionisme bertujuan untuk melindungi pasar domestik, negara berkembang dapat menghadapi tekanan lebih besar dalam mencari pasar alternatif atau dalam bersaing di sektor-sektor lain.

Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi dinamika perdagangan global dan menekan negara berkembang untuk fokus pada pasar regional atau dalam negeri sebagai alternatif.

Mengacu pula pada pendapat, Joseph Stiglitz, Ekonom dan Pemenang Nobel Ekonomi, yang memperingatkan bahwa proteksionisme AS dapat merugikan rantai pasok global, dan bisa berdampak pada negara berkembang yang menjadi bagian dari rantai tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga keterbukaan ekonomi, karena negara berkembang bergantung pada akses pasar global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka.

Proteksionisme dapat meningkatkan biaya produksi, memengaruhi ekspor, dan memicu ketidakstabilan ekonomi di negara-negara berkembang.

Faktanya memang proteksionisme di AS itu, pada akhirnya dapat mengurangi peluang ekspor bagi negara-negara berkembang.

Namun, di sisi lain, hal itu kian mendorong negara-negara berkembang menemukan strategi alternatif, termasuk diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri atau regional untuk memitigasi dampak tersebut.

Bagi Indonesia, kebijakan-kebijakan ini memunculkan sejumlah tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Termasuk tantangan dan peluang ekspor bagi masyarakat di tanah air.

Trump memperkenalkan tarif impor tinggi untuk melindungi industri AS dan mengurangi defisit perdagangan. Kebijakan ini berdampak langsung pada negara-negara yang bergantung pada ekspor ke AS, termasuk Indonesia.

Sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, dan elektronik menghadapi ketidakpastian, tetapi sekaligus menjadi momentum bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar lebih kompetitif di pasar global.

Dengan memanfaatkan tekanan ini sebagai dorongan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor dan mencari peluang di wilayah lain. Dan ini tentu saja menjadi peluang untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Di bawah tekanan proteksionisme, pelaku usaha di Indonesia didorong untuk mengembangkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, mencakup perbaikan mutu, efisiensi produksi, dan inovasi produk yang dapat menjangkau pasar internasional.

Pemerintah juga harus turut mendukung melalui insentif pajak, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat peralihan Indonesia dari eksportir komoditas mentah menjadi eksportir produk jadi bernilai tambah, yang dapat menguntungkan perekonomian secara keseluruhan.

Kerja Sama Regional

Mengacu pada pendapat Direktur Earth Institute, Columbia University Jeffrey Sachs yang mengemukakan bahwa negara berkembang sebaiknya meningkatkan kerja sama regional dan memperkuat blok perdagangan seperti ASEAN atau Mercosur untuk menciptakan pasar yang lebih stabil dan tangguh.

Mercosur adalah organisasi ekonomi dan politik yang didirikan pada tahun 1991 oleh empat negara di Amerika Selatan, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

Ia juga mendorong negara berkembang untuk memperjuangkan reformasi dalam organisasi perdagangan internasional, seperti WTO, untuk melindungi kepentingan mereka dari kebijakan proteksionis negara maju.

Merespons kebijakan AS itu pula, Paul Krugman, Ekonom dan Pemenang Nobel menyarankan agar negara berkembang meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan beralih ke sektor-sektor yang memiliki rantai pasok lebih kompleks dan sulit dipindahkan oleh kebijakan proteksionisme.

Misalnya, negara-negara berkembang bisa fokus pada industri yang menghasilkan produk dengan teknologi atau layanan khusus yang lebih sulit untuk digantikan oleh negara maju.

Dampak kebijakan proteksionisme AS juga mestinya bisa mendorong Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mengurangi ketergantungan pada AS sebagai pasar utama.

Kerja sama regional, termasuk melalui ASEAN dan perjanjian dengan negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, membuka akses terhadap pasar yang lebih stabil serta transfer teknologi dan investasi.

Langkah ini menjadikan sistem ekonomi Indonesia lebih beragam dan tangguh, dengan peluang bagi UKM untuk tumbuh dalam pasar internasional. Termasuk untuk menggarap peluang investasi dalam infrastruktur dan konektivitas nasional.

Pemerintah Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat infrastruktur, mengikuti jejak AS yang di bawah Trump dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur untuk merangsang ekonomi.

Dengan investasi besar di jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, pemerintah bisa mendorong kian lancarnya distribusi dan akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Infrastruktur yang kuat juga mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan yang penting untuk peningkatan ekonomi daerah.

Kebijakan ekonomi Trump yang lebih selektif terhadap impor juga mendorong UKM Indonesia untuk bereksplorasi mencari pasar baru dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan internasional.

Dengan bantuan teknologi digital, UKM dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan produk mereka ke seluruh dunia.

Pemerintah juga penting untuk mendukung transformasi ini dengan menyediakan pelatihan digital untuk pelaku UKM, mendorong mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam memperluas pasar.

Meskipun Trump menarik AS dari Perjanjian Paris dan kerap dianggap mengabaikan isu lingkungan, Indonesia justru melihat kesempatan untuk menjadi pelopor dalam bidang keberlanjutan.

Dengan mempromosikan produk ramah lingkungan dan memprioritaskan energi terbarukan serta pelestarian hutan, Indonesia menarik investor yang peduli lingkungan.

Komitmen ini diharapkan menjadikan Indonesia lebih unggul dalam aspek keberlanjutan, sekaligus menarik minat dunia terhadap produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan.

Maka, terpilihnya Donald Trump memang menimbulkan beragam tantangan bagi Indonesia, terutama terkait proteksionisme dan tekanan di sektor perdagangan.

Namun, dari tantangan ini muncul peluang besar bagi Indonesia untuk beradaptasi, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan daya saing global.

Melalui kebijakan peningkatan kualitas produk, perluasan kerja sama regional, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UKM, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.

Menyangkut hal ini, Arvind Subramanian, Mantan Kepala Penasihat Ekonomi India, juga menyarankan agar negara berkembang berinvestasi dalam sektor-sektor yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur yang lebih berkelanjutan.

Ia juga merekomendasikan agar ditingkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara berkembang untuk menciptakan rantai pasok yang lebih memiliki ketahanan terhadap kebijakan proteksionisme AS.

Secara umum, beberapa langkah yang penting untuk segera dilakukan oleh Indonesia di antaranya memperkuat pasar domestik dan regional, meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS, dan fokus pada peningkatan kualitas dan nilai tambah produk.

Selain juga mendorong reformasi di organisasi perdagangan internasional untuk menciptakan aturan yang lebih adil bagi negara berkembang.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk membantu negara berkembang khususnya Indonesia agar mampu menghadapi ketidakpastian dalam perdagangan internasional akibat kebijakan proteksionisme AS sekaligus untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Selasa, 5 November 2024 waktu setempat, Amerika Serikat (AS) mulai menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terdapat dua kandidat calon presiden AS, Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Proses penghitungan suara sendiri dilakukan selama berbulan-bulan, hingga pada awal Januari 2025 nanti. Kongres AS akan mengumumkan hasil akhir pemungutan suara. Penantian ini menjadi momen paling ditunggu di dunia.

Pilpres AS tahun ini bukan hanya jadi ajang kontestasi dua kandidat dalam memperebutkan kursi Gedung Putih, melainkan juga menjadi momentum yang mendebarkan bagi para pelaku usaha mengingat kebijakan ekonomi AS, baik dalam perdagangan, moneter, maupun fiskal, berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Dampak perubahan perekonomian yang timbul dari hasil pilpres nanti tak hanya akan terasa di Amerika, namun juga di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Untung rugi bagi Indonesia

Selama periode Pilpres AS, kebijakan perdagangan selalu menjadi satu isu krusial yang tidak hanya berdampak pada ekonomi domestik AS sendiri, melainkan juga punya pengaruh signifikan terhadap negara-negara lain.

Selama menjadi presiden pada periode 2017–2021, Donald Trump dikenal dengan kebijakan proteksionismenya. Kebijakan proteksionisme sendiri merupakan arah kebijakan yang bertujuan melindungi industri domestik AS dari persaingan luar negeri.

Dalam praktiknya kala itu, pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk tarif impor tinggi untuk produk-produk asing. Trump menerapkan tarif impor lebih tinggi 10 persen sampai dengan 20 persen untuk semua produk impor. Bahkan, ia menerapkan 60 persen tarif impor untuk beberapa produk tertentu dari China.

Meski diharapkan bisa memperkuat sektor industri AS, regulasi semacam ini dinilai mengakibatkan biaya tambahan bagi konsumen di Amerika sekaligus menjadi buntut panjang perang dagang AS-China. Jika Trump terpilih kembali, besar kemungkinan kebijakan proteksionisme akan dilanjutkan.

Dari perspektif Indonesia, kebijakan proteksionisme Trump dapat menciptakan hambatan bagi produk-produk Indonesia di pasar AS. Dengan peningkatan tarif impor, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di AS, yang bisa mengurangi volume ekspor Indonesia ke sana. Apalagi AS menjadi salah satu mitra dagang andalan bagi ekspor Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, per April 2024 ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar 19,62 miliar dolar AS dengan produk utama seperti minyak kelapa sawit, ban karet, dan alas kaki.

Maka dari itu tak ayal jika Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa kebijakan Trump akan mempersulit ekspor, dan pemerintah Indonesia harus siap mengantisipasi arus impor produk asing ke dalam negeri.

Di sisi lain, Kamala Harris dari Partai Demokrat memiliki pendekatan berbeda. Ia lebih cenderung mempertahankan ‘status quo’. Ia menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang membuka akses pasar bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Stabilitas kebijakan yang diusung Harris berpotensi meningkatkan akses produk Indonesia di pasar AS, menciptakan peluang ekspor yang lebih besar, dan menjaga hubungan perdagangan bilateral yang selama ini terjalin.

Ini tentu merupakan kabar baik bagi pelaku ekspor Indonesia yang mengandalkan akses pasar internasional untuk pertumbuhan ekonominya.

Kemudian, Wijayanto turut menyoroti soal pengelolaan inflasi. Trump mengusulkan peningkatan produksi minyak domestik guna menurunkan harga minyak internasional. Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi angin segar. Harga minyak yang lebih rendah dapat menurunkan biaya subsidi energi dan membantu mengurangi defisit anggaran.

Kebijakan Trump terkait peningkatan produksi minyak dan penurunan suku bunga jelas akan menguntungkan Indonesia. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bisa semakin menurun, karena setiap harga minyak naik 1 dolar AS per barel, defisit APBN Indonesia bakal naik Rp5 triliun sampai dengan Rp6 triliun.

Begitu juga dengan langkah penurunan suku bunga dari Trump yang bagus untuk fiskal Indonesia, yang mana masih sangat tergantung pada utang luar negeri.

Di sisi lain, Harris lebih mendukung kebijakan lingkungan dan energi terbarukan yang akan membatasi produksi minyak dan gas fosil. Meski kebijakan ini mungkin akan membuat harga minyak tetap tinggi, pendekatan ini sejalan dengan inisiatif Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kebijakan Harris dalam isu energi terbarukan membuka peluang bagi investasi hijau di Indonesia, yang mendukung agenda transisi energi nasional.

Dampak kebijakan perpajakan AS

Syahdan, kebijakan pajak juga menjadi fokus penting yang bakal memengaruhi hubungan ekonomi AS-Indonesia.

Tatkala dirinya menjabat, Trump pernah menurunkan tarif pajak korporasi dari 35 persen menjadi 21 persen untuk mendorong investasi domestik. Kendati pemangkasan pajak ini tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan investasi seperti yang diharapkan, efek jangka panjangnya bisa berpotensi menarik perusahaan AS untuk mempertimbangkan diversifikasi modalnya ke luar negeri, termasuk ke Indonesia.

Di sisi lain, Harris berencana meningkatkan pajak bagi perusahaan besar dan individu dengan penghasilan tinggi, terutama yang berpenghasilan lebih dari 400,000 dolar AS per tahun.

Pendekatan Harris, yang cenderung menaikkan pajak keuntungan modal, dapat berdampak pada minat investor AS dalam melakukan diversifikasi investasi.

Namun, kebijakan ini juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak mereka di AS, terutama perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur dan teknologi.

Dari hasil wawancara beberapa pelaku bisnis di Indonesia, ada kecenderungan bahwa Harris dianggap lebih menguntungkan dari sisi bisnis dan investasi. Apalagi bila menimbang hubungan AS-China yang kian renggang saat Trump menjabat. Hal ini dapat menimbulkan dampak rambatan lebih lanjut terhadap iklim investasi Indonesia.

Secara langsung, Pilpres AS memang berpotensi memengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketidakpastian pasar yang dipicu oleh hasil Pilpres AS dapat menyebabkan fluktuasi pasar saham.

Tak terbatas sampai di situ, kebijakan luar negeri kedua kandidat juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di lingkup Asia Pasifik. Harris mendukung keterlibatan AS di kawasan ini dan akan mempertahankan aliansi internasional, termasuk dukungan untuk Ukraina dalam konflik dengan Rusia.

Pendekatan semacam ini bisa memberikan keseimbangan di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam menghadapi dominasi China. Bagi Indonesia, dukungan AS terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan juga dapat memperkuat stabilitas politik dan ekonomi yang kondusif bagi perdagangan bebas.

Namun, yang perlu menjadi catatan yakni konflik berkepanjangan antara Ukraina-Rusia, serta konflik Timur Tengah yang tak kunjung menemukan titik tengahnya akan semakin memperpanjang era ketidakpastian ekonomi global. Ini turut menimbulkan efek domino bagi perekonomian domestik Tanah Air.

Sebaliknya, Trump condong pada kebijakan luar negeri yang lebih isolasionis. Ia telah menegaskan jika terpilih, AS tidak akan banyak terlibat dalam konflik internasional, termasuk di Ukraina.

Menyiapkan langkah strategis

Pilpres AS 2024 menawarkan dua jalan yang berbeda dalam arah kebijakan ekonomi. Bagi Indonesia, pemerintah dan pelaku bisnis harus bersiap menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan AS yang dapat berdampak langsung pada ekonomi domestik.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk melindungi industri lokal dari dampak kebijakan proteksionisme jika Trump terpilih, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan dengan AS bila Harris menang.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat daya saing ekonomi melalui diversifikasi ekspor dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Langkah ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tunggal tertentu dan memperluas peluang di pasar internasional.

Pilpres AS 2024 tidak hanya menentukan masa depan AS, tetapi juga memberi dampak secara tidak langsung pada ekonomi Indonesia. Kebijakan perdagangan, fiskal, dan luar negeri dari masing-masing kandidat menjadi penentu arah hubungan ekonomi Indonesia-AS di masa mendatang.

Di tengah dinamika politik global yang terus bergejolak, Pemerintahan Prabowo-Gibran menanggung pekerjaan rumah untuk menavigasi arah kebijakan ekonomi Indonesia pasca Pilpres AS agar dapat meraih manfaat maksimal dari peluang yang ada, sekaligus meredam risiko ekonomi yang mungkin timbul.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan kuartal III tahun lalu.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ekonomi Indonesia sepanjang 3 bulan terakhir mayoritas ditopang oleh industri pengolahan. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,96%.

"Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha seperti konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,71%, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,45%" kata Amalia di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 3 2024 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

"Total share ke lima lapangan usaha itu adalah sebesar 64,94% terhadap PDB." kata Amalia.

Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain adalah transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh modal angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Kemudian ditambah akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh peningkatan event berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON ke 21.

(eds/eds)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

(aid/eds)

Jakarta -

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

(ang/ang)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih di 2025. Ini merupakan tahun pertama Prabowo mengelola anggaran secara penuh.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Secara rinci defisit di tahun 2025 akan mencapai Rp 616.186.060.243.000. Defisit tersebut akan ditutup pemenuhannya lewat pembiayaan anggaran oleh APBN.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616.186.060.243.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," bunyi pasal 23 dikutip dari UU 62 tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pembiayaan anggaran sendiri paling besar akan melakukan penarikan utang dengan perkiraan sebesar Rp 775.867.469.094.000. Kemudian ada juga pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 154.501.300.000.000,00

Lalu pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 5.442.108.851.000 dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 262.000.000.000.

Di pasal 24 dijelaskan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, SBN, dan/atau saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 24 ayat 4.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Pengusaha menanggapi terkait kementerian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dalam jumlah besar. Totalnya, sebanyak 136 pejabat negara untuk menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung (CT) mengatakan soal sosok-sosok yang masuk dalam kabinet Prabowo sudah diseleksi.

"Soal kabinet tentu ini sudah melakukan seleksi yang dilakukan oleh Presiden kita bersama timnya," kata CT dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Beberapa orang yang masuk dalam kabinet Prabowo merupakan wajah lama dari kabinet era Joko Widodo. Melihat hal tersebut, dia berharap dapat melanjutkan kebijakan yang dengan menyesuaikan dengan visi misi Prabowo.

"Tentu yang baru masuk dalam kabinet kita berharap waktu belajarnya tidak terlalu panjang. Ya karena kita tahu banyak kementerian baru dan anggaran jadi isu," tambahnya.

CT menjelaskan menteri-menteri yang tidak menjabat kembali lebih banyak menghabiskan anggaran. Melihat hal tersebut, dia memperkirakan tidak melihat adanya pertumbuhan hingga beberapa bulan ke depan karena membutuhkan alokasi anggaran yang baru.

"Saya tahu persis anggaran tau ini banyak menteri-menteri yang tidak menjabat habisin anggaran semua tahun ini. Sampai dengan Maret ke depan perlu alokasi baru. Itu berarti sampai bulan Maret tidak berharap pertumbuhan ekonomi dari pemerintah dari dunia usaha yang bisa mendorong," jelasnya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter International memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan berada di kisaran 5% sampai 2029 mendatang. Demikian tercantum dalam World Economic Outlook yang diterbitkan IMF edisi Oktober 2024.

Adapun secara lebih rinci, IMF memprediksi produk domestik bruto (PDB) RI pada 2024 sebesar 5%, 2025 sebesar 5,1% dan dalam jangka menengah, tepatnya 2029 masih akan tetap tumbuh 5,1%.

Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka menengah masih lebih baik jika dibandingkan dengan proespek ekonomi negara berkembang Asia lainnya yang diproyeksi melambat secara bertahap. Hal itu lantaran adanya gangguan pada produksi dan pengiriman komoditas, seiring dengan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah

"Hal ini telah dikompensasi oleh peningkatan prakiraan untuk negara-negara berkembang Asia, di mana lonjakan permintaan semikonduktor dan elektronik, yang didorong oleh investasi signifikan dalam kecerdasan buatan, telah meningkatkan pertumbuhan, sebuah tren yang didukung oleh investasi publik yang substansial di Tiongkok dan India," terang IMF dalam laporannya tersebut.

Sebagai informasi, proyeksi inipun jauh lebih rendah dibandingkan target yang telah dipatok Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% pada masa kepemimpinannya.

Ramalan IMF ini juga jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar 5,2% pada 2024 dan 2025.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku dirinya kerapkali diejek lantaran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun kedepan. Namun ia mereponnya dengan santai seraya optimis dapat mencapai target yang ditetapkannya tersebut.

"Jadi saya memang sering diejek, Prabowo apa ini, 8 persen pertumbuhan, kita dinyinyir, ya engga apa-apa," jelasnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Ia menilai bahwa kritikan yang tercipta saat menargetkan sesuatu yang ambisius memang sudah menjadi sejarah. Diakuinya, Prabowo belajar dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.

"Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," terang Prabowo.

"Saya canangkan 8 persen, kalau enggak sampai 8 persen, ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 persen, ya 7 persen. Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,3 persen, ya sudahlah," pungkas Prabowo.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8% Pemerintah merupakan target minimal. Ia menyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan bisa tembus hingga 10%.

Akan tetapi Hashim memberikan catatan, perlu dorongan dari sisi peningkatan investasi yang masuk, hingga mendorong ekspor barang dari Indonesia.

"Sebetulnya Pak Prabowo bilang 8% pertumbuhan ekonomi itu minimum target, kita mau 10%, tapi kita sebut 8% sudah di ejek," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dengan mendorong sektor properti atau perumahan. Hashim percaya lewat program 3 juta rumah Prabowo - Gibran akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, paling tidak bisa tumbuh di angka 8%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, saat ini komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terdiri dari konsumsi domestik 53-54%, investasi sekitar 24-25%, belanja pemerintah 7-8%, dan sisanya ekspor-impor.

"Kalau kita lihat pertumbuhan kita hanya bisa ditunjang menuju 8% itu, oleh 2 hal. Satu investasi, kedua adalah dari export," kata Rosan.

Menurutnya, dalam menunjang investasi dan kontribusi ekspor diperlukan peran dari para pelaku usaha. Sebab lewat ekspansi atau investasi yang dilakukan, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan menambah tingkat konsumsi masyarakat pada akhirnya.

"Pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus optimis, dunia usaha harus optimis Kalau misalnya yang optimis hanya pemerintahnya saja, dunia usaha tidak optimis, akademinya tidak optimis kita tidak akan bisa sampai 7-8%," pungkas Rosan.

Jakarta -

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan terhadap rupiah pagi ini. Dolar AS berada pada posisi Rp 15.558 atau naik 3 poin (0,02%) jelang akhir pekan.

Dikutip dari data RTI, Rabu (23/10/2024), dolar AS dibuka pada level Rp 15.555. Kemudian pada pukul 09.10, rupiah sedikit menguat ke Rp 15.558.

Pagi ini nilai tukar dolar AS tertinggi berada di level Rp 15.558 dan terendah Rp 15.555. Secara mingguan dolar AS tercatat melemah 0,16% dan secara bulanan dolar AS menguat 3,07%.

Kemudian secara tiga bulanan dolar AS minus 4,02%. Secara 6 bulanan melemah 3,67%. Lalu secara year to date dolar AS menguat 1,06%. Serta secara tahunan melemah 1,94%.

Sedangkan nilai tukar dolar AS dengan sejumlah mata uang lainnya juga cenderung mengalami penguatan. Contohnya seperti terhadap dolar Australia, dolar AS terpantau stagnan, dan terhadap Euro menguat 0,02%.

Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap poundsterling menguat 0,03%, terhadap Yuan menguat 0,13%, terhadap Yen menguat 0,42%, dan terhadap dolar Singapura terpantau menguat 0,12%.

(kil/kil)