Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) bercerita soal kedekatan dirinya dengan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia sering diajak Basuki turun ke proyek saat masih menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Cerita ini dibagikan AHY lewat Instagram pribadinya, @agusyudhyono, Kamis (31/10/2024). Meski cuma jadi menteri selama 8 bulan di Kabinet Indonesia Maju, kala itu AHY bilang sangat sering sekali diajak Basuki turun ke lapangan.

"Meskipun hanya delapan bulan sebagai Menteri pada periode sebelumnya, saya cukup sering diajak Pak Bas terjun ke lapangan," cerita AHY.

Dia memaparkan dirinya sudah diajak Basuki untuk melakukan peresmian bendungan Lolak, peresmian berbagai jalan Inpres, ruas tol Pekanbaru-Padang, camping di IKN, meninjau embung MBH, juga berbagai rapat bersama anggota kabinet lainnya.

Seperti diketahui, AHY baru saja bertemu dengan Basuki kemarin. Dalam unggahannya itu, AHY juga memanjatkan doa agar Basuki bisa sukses dan sehat dalam mengabdi di jabatan berikutnya.

"Terima kasih Pak Bas atas waktu dan ceritanya! Sehat dan sukses selalu dalam pengabdian berikutnya," sebut AHY.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fokus kerjanya di awal masa jabatan. Paling pertama adalah dirinya ingin belanja masalah terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Dirinya ingin mendengarkan paparan sekaligus masukan dari jajaran kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Hal ini menurutnya harus dilakukan karena instansinya memang baru dibentuk.

"Saya rasa ini waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama saya akan keliling ke kementerian tadi karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan jajaran yang sudah lebih dulu establish karena kalau Kemenko ini benar-benar baru jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu," beber AHY ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Tetapi juga saya tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," ujarnya lagi.

Selanjutnya, AHY mengatakan dirinya akan memetakan dengan rinci proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya strategis nasional, mana proyek yang harus dikawal ketat dalam waktu dekat. Secara bersamaan AHY juga bakal menetapkan roadmap visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam proyek strategis.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan dirinya mau menjaring masukan-masukan dari para mantan-mantan menteri. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang di era sebelumnya mengkoordinasikan urusan infrastruktur di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Mulai hari ini saya juga akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri, menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infrastruktur. Siang ini saya akan ketemu Pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," beber AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan dari negara untuk mantan menteri kabinet yang menjabat pada 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Jokowi meneken asuransi kesehatan yang dibiayai langsung dari APBN itu sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para mantan menteri kabinet.

Selama rentang waktu 2019—2024, lanjutnya, Indonesia dihantam beragam tantangan besar. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi. Alasan itu, kata Ari, membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya sehingga layak untuk diberikan apresiasi.

"Menteri sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam aturan itu telah menuangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dari pembantu presiden itu hanya yang milik negara atau BUMN.

Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup jelas dalam mengakomodir biaya yang dikeluarkan tak akan besar. Meski begitu, dia mengaku bahwa saat ini jumlah anggaran pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa enggak bisa," pungkas Ari.

Sekadar informasi, dalam Perpres 121 tahun 2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

Nantinya, kata dia, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Selain itu, manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024, disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan dari negara untuk mantan menteri kabinet yang menjabat pada 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Jokowi meneken asuransi kesehatan yang dibiayai langsung dari APBN itu sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para mantan menteri kabinet.

Selama rentang waktu 2019—2024, lanjutnya, Indonesia dihantam beragam tantangan besar. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi. Alasan itu, kata Ari, membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya sehingga layak untuk diberikan apresiasi.

"Menteri sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam aturan itu telah menuangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dari pembantu presiden itu hanya yang milik negara atau BUMN.

Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup jelas dalam mengakomodir biaya yang dikeluarkan tak akan besar. Meski begitu, dia mengaku bahwa saat ini jumlah anggaran pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa enggak bisa," pungkas Ari.

Sekadar informasi, dalam Perpres 121 tahun 2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

Nantinya, kata dia, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Selain itu, manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024, disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.