JAKARTA - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina siap mendukung Holding Migas dalam penyediaan infrastruktur energi, baik pembangunan maupun pengoperasian infrastruktur penyaluran energi gas, LNG, Crude, BBM dan energi baru terbarukan. Hal ini ditunjang oleh kompetensi dan portofolio Sub Holding Gas yang tidak hanya terbatas dalam pengelolaan infrastruktur gas bumi, namun juga infrastruktur energi lainnya.

Anak Perusahaan PGN berperan besar dalam portofolio ini, yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT PGN Solutions (Pgasol). Kompetensi yang dimiliki mendukung Sub Holding Gas dalam memberikan layanan yang end to end dalam penyaluran energi yang mengedepankan keamanan dan keselamatan kerja.

Layanan yang diberikan meliputi Penyediaan dan Pengoperasian Infrastruktur dan penyediaan layanan Engineering, Procurement & Conctruction (EPC). Sebagai informasi, EPC merupakan tahapan kontruksi suatu proyek yang meliputi tahap perencanaan sistem, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kontruksi.

Pertagas telah membangun dan mengoperasikan Pipa Minyak mentah sepanjang lebih dari 605 KM. di antaranya adalah Pipa Minyak Tempino-Plaju yang berada di Operation Central Sumatera Area dan Pipa Minyak Rokan yang berada di Operation Rokan Area. Selain itu, Pertagas juga dipercaya menjadi operator pipa gas Cirebon-Semarang Tahap 1 (Cisem 1) yang dibangun oleh Kementerian ESDM.

Sedangkan proyek infrastruktur berjalan ke depannya adalah pembangunan pipa penyaluran BBM Cikampek- Plumpang sepanjang 96 KM dan direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun kerjasama dengan Pertamina Patra Niaga untuk menyalurkan 4,6 juta KL per tahun.

Komitmen Pertagas adalah mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki dalam bidang operasional dan pemeliharaan pipa serta fasilitas pendukungnya, serta sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi. Sampai akhir September 2024, Pertagas mencatatkan jam kerja selamat mencapai 105.142.028 jam.

Selain Pertagas, melalui PGN Solution, anak perusahaan PGN yang berfokus pada penyediaan layanan EPC, Subholding Gas telah menyelesaikan Proyek EPC Pipa Minyak Rokan, Pipa Gas Senipah Balikpapan, Sumatera Operation Construction Service Work Unit Rate (WUR) Earthwork Package Paket 1 dan 4 yang berlokasi di Rokan.

Selain itu, PGN Solution juga memiliki portofolio pembangunan infrastruktur perpipaan di luar bidang migas yaitu proyek Pipa Air Minum SPAM Umbulan. Dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut, PGN Solution menghadapi berbagai macam tantangan seperti sulitnya akses menuju area pembangunan, pemenuhan perizinan, dan lain sebagainya.

Saat ini, Pgasol dalam proses pengerjaan proyek pipanisasi penyaluran BBM Pengapon- Boyolali bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang telah dimulai sejak Juni 2023. Kontruksi pipa telah mencapai 57,33 km dari rencana sepanjang 69 Km sampai dengan TW I 2025.

PGN Solution juga mengerjakan berbagai pembangunan dan pemeliharaan objek vital energi nasional berskala besar. Beberapa diantaranya yakni pengerjaan Proyek EPC Terminal LNG di Teluk Lamong Jawa Timur dan Revitalisasi Tangki LNG yang berlokasi di Arun. Sampai dengan saat ini, PGN Solution telah meraih 100.388.415 jam kerja aman.

Sedangkan di sektor energi baru dan tebarukan PGN memiliki beberapa prospek project penyaluran gas biomethane di wilayah Sumatera

?Portofolio dalam pembangunan proyek energi oleh Subholding Gas Group senantiasa mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Efektivitas pengerjaan proyek juga diutamakan agar dapat menciptakan hasil kerja yang optimal, sehingga dapat mencapai target waktu dan biaya, baik itu untuk ketahanan energi maupun efisiensi penyaluran energi di berbagai daerah,? ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta, (20/10/2024).

Menurut Harry, sebagai Subholding Gas pihaknya juga menekankan tentang pentingnya keterbukaan dan transparansi segala proses pembangunan dan pengoperasian infrastruktur penyaluran energi yang sedang berjalan.

"Kami akan selalu mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjalin kolaboarsi yang lebih luas dalam penyediaan layanan infrastruktur penyaluran energi yang aman, selamat, serta memberikan nilai tambah pada seluruh stakeholder,? kata Harry.

Harry meyakini bahwa PGN Group mempunyai portofolio yang baik dalam membangun infrastruktur energi, sehingga telah siap untuk mengerjakan proyek energi lainnya yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk di dalamnya, terbuka untuk menjalin partnership yang strategis dalam rangka akselerasi penyediaan energi bagi Masyarakat dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Energi di Indonesia.

JAKARTA - Pemanfaatan energi baru terbarukan ( EBT ) di Indonesia masih belum optimal. Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, pemerintah belum memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Akibatnya, pemanfaatan EBT di Indonesia masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan bauran energi nasional mencapai 19,49% dan optimis akan mencapai 23% pada 2025.

"Pemanfaatan EBT masih jauh dibandingkan target, apalagi dibandingkan dengan potensi besar EBT di Indonesia seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan lainnya," ungkap Faisal, saat dihubungi, Senin (10/7/2024).

Ia menekankan bahwa percepatan pemanfaatan EBT membutuhkan kemauan politik yang kuat serta strategi serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Faisal juga menyoroti bahwa meski pemanfaatan EBT memerlukan investasi besar di awal, biaya produksi jangka panjang bisa jauh lebih murah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya insentif investasi untuk membantu menutupi biaya awal yang tinggi.

"Dana untuk investasi EBT sebenarnya bisa didapat dari berbagai sumber, jangan hanya mengandalkan APBN," tambahnya. Faisal menyarankan konsolidasi dana seperti CSR, dana internasional, karbon trading, dan lainnya untuk mendanai proyek-proyek EBT yang membutuhkan investasi besar di tahap awal.

Di sisi lain, Star Energy Geothermal, anak perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), secara signifikan akan meningkatkan kapasitas terpasangnya dalam energi hijau.

CEO Barito Renewables, Hendra Tan, mengatakan, perseroan akan meningkatkan kapasitas terpasang melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru untuk mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target net zero emission. "Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas pembangkit yang ada, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di negara ini," kata Hendra.

Ia menyampaikan, secara total diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas terpasang Star Energy Geothermal sebesar 102,6 MW dengan investasi diperkirakan mencapai USD346 juta. Adapun langkah dalam meningkatkan kapasitas tersebut yaitu penambahan pembangkit baru seperti ekspansi Salak Unit 7 dengan penambahan 40 MW dan Wayang Windu Unit 3 yang dapat menambah 30 MW. Kemudian, peningkatan kapasitas di unit yang ada seperti retrofit Wayang Windu Unit 1 & 2 dengan peningkatan 18,4 MW, retrofit Salak Unit 4, 5, dan 6 yang dapat mengalami peningkatan 7,2 MW, retrofit Darajat Unit 3 dengan peningkatan 7 MW.

Lalu kolaborasi layanan laboratorium dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, yang berfokus pada pengambilan sampel dan analisis fluida geothermal untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang naik. Pengembangan proyek-proyek di atas akan meningkatkan kapasitas dari 230,5 MW menjadi 278,9 MW di Wayang Windu, dari 381 MW menjadi 428,2 MW di Salak, dan dari 274,5 MW menjadi 281,5 MW di Darajat.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal menggenjot listrik dari energi baru terbarukan (EBT),

Saat ini, pemerintah tengah menggodok Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 dengan minimal 60% pembangkit listrik berasal dari EBT dari total sumber listrik di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama PT PLN (Persero) tengah meninjau untuk segera memasukkan besaran porsi megawatt untuk EBT dalam RUPTL.

“Sejak diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan Presiden (terpilih) Prabowo, untuk mendetailkan kita konversi RUPTL 2025 sampai dengan 2035, 10 tahun RUPTL itu, minimum saya katakan 60% itu harus energi baru terbarukan,” kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference di Jakarta, Rabu (25/9).

Untuk mencapai 60% pembangkit dari EBT sesuai RUPTL 2025-2035, Bahlil menyoroti beberapa masalah besar. Antara lain, transisi jaringan atau infrastruktur yang belum memadai.

Bahlil mengakui sumber energi bersih di Indonesia melimpah seperti geothermal, angin hingga air. Bahkan, untuk panas bumi Indonesia memiliki total cadangan 40%. Namun, memang ketersedian jaringan yang belum memadai menjadi kendalanya.

“Sumbernya ada, tetapi jadingannya belum ada,” ujar Bahlil.

Untuk menangani masalah ini, Bahlil meminta ke PLN untuk segera mengidentifikasi sumber-sumber energi baru terbarukan dan kemudian diintervensi dengan kebijakan pemerintah untuk membangun jaringan.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti mahalnya investasi membangun infrastruktur EBT. Untuk menghubungkan sumber-sumber energi baru terbarukan diperlukan investasi mencapai ratusan triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Adapun, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

JAKARTA - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut saat ini hanya 0,3 persen pemanfaatan EBT yang dilakukan dari total potensi energi yang ada.

"EBT kita saat ini baru dipakai 0,3 persen diantara 3,4 TeraWatt potensinya," kata Eniya dikutip, Rabu (25/9/2024).

Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia belum sepenuhnya dieksekusi. Potensi EBT yang besar ini menurut Eniya seharusnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta memenuhi target pencapaian bauran EBT.

"Potensi dan pemanfaatan EBT menjadi perhatian dari pak Menteri ESDM yang selalu menanyakan berapa banyak EBT kita," ujar Eniya.

Baca Juga: Dukung Transisi Energi, BNI Salurkan Kredit Hijau SLL Rp5,9 Triliun

Agar pemanfaatan EBT ini dapat direalisasikan secara lebih baik, perlu adanya investasi yang berkualitas. Menurut Eniya investasi di sektor energi terbarukan masih banyak ketinggalan dibanding sektor-sektor lainnya. Padahal hingga tahun 2030 saja, Eniya mengklaim membutuhkan investasi hingga US$ 15,9 miliar.

"Tentu saja saat ini untuk investasi kita memerlukan investasi USD15,9 miliar (setara Rp240 triliun) sampai dengan tahun 2030, ini yang masih banyak ketinggalan," ujar Eniya.

Komitmen Barito Renewables Mengembangkan Energi Terbarukan di Indonesia
Salah satu perusahaan pengembang EBT yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melalui anak usahanya Star Energy Geothermal menegaskan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan EBT dengan meningkatkan kapasitas terpasang yang diumumkan di acara International Geothermal Conference and Exhibition 2024 (IIGCE) di Jakarta, minggu lalu.

Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Star Energy Geothermal melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru, yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas berbagai unit geothermal yang dioperasikan oleh Star Energy, tetapi juga mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

CEO BREN Hendra Tan mengatakan, "Ini adalah momen penting bagi kami untuk memajukan infrastruktur energi terbarukan Indonesia. Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas pembangkit eksisting, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di negara ini."

Secara total, kapasitas terpasang Star Energy Geothermal akan meningkat sebesar 102,6 MW, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan energi geothermal di dunia. Total investasi diperkirakan mencapai USD346 juta.

Baca Juga: Pertamina NRE Perkuat Kolaborasi Ambil Peluang dalam Transisi Energi

Selain penambahan kapasitas terpasang pada Star Energy Geothermal, BREN juga telah mengumumkan kemitraan strategis dengan ACEN, perusahaan energi yang terdaftar secara publik dari grup Ayala. Kemitraan ini akan dilaksanakan melalui anak perusahaan ACEN, ACEN Indonesia Investment Holdings Pte. Ltd., dan anak perusahaan Barito Renewables, PT Barito Wind Energy.

Kemitraan ini dibangun berdasarkan akuisisi penting pada tahun 2024 dari tiga aset pengembangan energi angin yang berada di tahap akhir di Sulawesi Selatan, Sukabumi, dan Lombok. Aset-aset tersebut secara kolektif menawarkan kapasitas potensial sebesar 320 MW energi angin, dilengkapi dengan solusi penyimpanan energi baterai canggih, yang siap meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan di seluruh wilayah.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya energi panas bumi alias geothermal makin dilirik oleh investor. Ada lima perusahaan seperti Sinarmas hingga Medco turut mengamankan aset panas bumi dengan total investasi mencapai Rp 27 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan 5 pemenang menang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) pada 2024.

Secara rinci, ada 320 megawatt (MW) potensi panas bumi yang akan digarap oleh 5 perusahaan dengan total investasi mencapai US$1,82 miliar (setara Rp27,91 triliun asumsi kurs saat ini).

“Bapak Presiden akan menghormati penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada 7 wilayah panas bumi,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (18/9).

Kementerian ESDM juga mengumumkan hasil penawaran 7 Wilayah Kerja Panas Bumi serta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE), yaitu:

• WKP Cisolok-Sukarame 40 MW. Pemenang PT Daya Anugrah Sejati Utama, entitas anak usaha Sinarmas. Investasi US$ 210,5 Juta
• WKP Nage 40 MW. Pemenang PT Daya Anugerah Sejati Utama, entitas anak usaha Sinarmas. Investasi US$ 205,7 Juta
• WKP Hu'u Daha 60 MW. Pemenang PT Sumbawa Timur Mining. Investasi US$ 404,4 Juta
• WKP Toka Tindung 40 MW. Pemenang PT EDC Indonesia. Investasi US$ 228 Juta
• WPSPE Koto Sani Tanjung Bingkung 40 MW. Pemenang PT EDC Indonesia. Investasi 228 Juta
• WPSPE Bora Pulu 40 MW. Pemenang PT Medco Power Indonesia. Investasi US$ 229 Juta
• WPSPE Samosir 40 MW. Pemenang PT Medco Power Indonesia. Investasi US$ 202 Juta

Pangkas Durasi Perizinan

Untuk menggeber investasi di sektor panas bumi, Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi perizinan investasi di sektor panas bumi. Relaksasi perizinan ini akan memberikan angin segar untuk menggencarkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Pemberian relaksasi izin ini untuk mempercepat pengembangan panas bumi dengan mempercepat waktu perizinan yang dinilai jadi salah satu kendala saat ini.

Pemberian relaksasi izin ini disebabkan investasi di sektor geothermal memiliki izin yang berbelit hingga membutuhkan Waktu yang cukup lama sehingga membuat investor di sektor ini kurang tertarik.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, tidak bakal kuat jika harus menjadi investor yang harus menunggu 5—6 tahun untuk bisa memulai konstruksi PLTP di Indonesia.

Jokowi mengaku heran karena selama ini pengembangan panas bumi di Indonesia tidak berjalan secara cepat. Padahal, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, yakni 24 gigawatt (GW). Selain itu, banyak investor yang mulai melirik pengembangan energi baru dan terbarukan

“Bayangkan untuk mulai konstruksi saja 5 tahun - 6 tahun. Tuh kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar, tidak mungkin mau kerjakan, menunggu sampai 6 tahun. Kalau saya tidak kuat. Saya ini, meski banyak yang menyampaikan saya sabar, untuk menunggu 6 tahun tidak kuat,” kata Jokowi dalam agenda IIGCE 2024 di Jakarta, Rabu (18/9).

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia sebesar 40% atau setara dengan 24 Giga Watt (GW). Saat ini, kapasitas PLTP mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor kedua di dunia.

Adapun, kapasitas listrik PLTP mencapai 18,5% dari total listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nasional. Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900 ribu dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar Rp 16 triliun. PLPN terus tumbuh dengan naik 10% potensi yang dimanfaatkan Indonesia.

Di sisi lain, kata Bahlil, masih ada beberapa isu yang menjadikan tantangan utama penggunaan energi panas bumi. Bahlil mengungkapkan persyaratan dan perizinan di sektor EBT rumit dan memakan waktu lama sehingga menimbulkan keraguan bagi investor.

"Kami akan memangkas baik dari sisi syarat dan waktu untuk mendorong investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi investor tidak perlu ragu saya sudah lapor Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terpilih akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam percepatan," kata Bahlil.

Bahlil menuturkan, waktu eksplorasi lapangan panas bumi membutuhkan waktu 2-3 tahun, pembangunan konstruksi baru dapat dilakukan pada tahun ke-6, ini menimbulkan kendala bagi Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.

JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pasal power wheeling dalam RUU EBET harus dihapus dalam RUU EBET karena melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

"Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," kata dia di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: MTQ 2024 Inovatif, Kontingen Harus Adaptif Terhadap Teknologi Digital

Menurut dia power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90% penjualan listrik berasal dari pelanggan industri. Selain itu, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.

Baca Juga: Festival Harmoni Budaya Nusantara Hidupkan Budaya Lokal di IKN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan).

Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Catatan Kontan, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dalam RUPTL 2021-2030 yang masih berlaku saat ini, rencana penambahan pembangkit EBT hanya sebesar 20,9 GW atau 51,6% dari total bauran energi primer.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM mengungkapkan, pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target Net Zero Emission (NZE) di 2060 memerlukan investasi setidaknya sekitar USD14,2 miliar atau setara Rp217,8 triliun untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).

"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga USD14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (5/9/2024).

Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana investasi yang sangat besar. "Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," tutur Eniya.

Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan anas Bumi (23 GW).

Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.

"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11%) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," terang Eniya.

Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan Cubadak - Panti (+-30 MW) dan 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (+-85 MW) dan Wapsalit (+-46 MW).

"Kami berharap 5 lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," pungkas Eniya.

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui sub holding PLN Indonesia Power terus berkomitmen melakukan pengelolaan pembangkit listrik ramah lingkungan secara berkelanjutan yang salah satunya diwujudkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya memproduksi listrik bersih, PLTP Kamojang juga menjadi produsen hidrogen hijau melalui Green Hydrogen Plant (GHP).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, bahwa PLN terus berinovasi untuk mengembangkan energi ramah lingkungan sejalan dengan pencapaian target net zero emissions (NZE) pada tahun 2060. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan pengembangan proyek strategis seperti Green Hydrogen Plant yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi energi berkelanjutan di masa depan.

?Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pencapaian net zero emissions pada 2060, PLN fokus pada pengembangan inisiatif energi hijau, termasuk proyek Green Hydrogen Plant yang bertujuan memperkuat transisi menuju energi berkelanjutan,? ungkap Darmawan di PLTP Kamojang di Garut, Jawa Barat, Rabu (4/9/2024).

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, PLN IP terus berinovasi dalam memanfaatkan energi baru terbarukan. GHP ini merupakan yang ke-22 yang dibangun oleh PLN dan akan memasok hidrogen hijau ke Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan.

Hidrogen hijau yang diproduksi di GHP Kamojang dihasilkan dari air kondensasi dalam proses produksi listrik di PLTP Kamojang. Beroperasi sejak tahun 1982, PLTP Kamojang memanfaatkan potensi alam berupa uap panas bumi terbaik di dunia untuk menghasilkan listrik bersih.

Prestasi ini menjadikan PLTP Kamojang sebagai pembangkit listrik pertama milik PLN Group yang mendapatkan sertifikasi Renewable Energy Certificate (REC) sejak tahun 2021.

Terletak di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, PLTP Kamojang mampu menghasilkan daya listrik sebesar 140 MW, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Region 2 Jawa Barat.

Senior Manager UBP Kamojang, Ibnu Agus Santosa mengatakan, bahwa langkah ini menandai komitmen PLN untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan guna mendukung kelestarian lingkungan dan mencapai target NZE.

?Dengan adanya GHP di PLTP Kamojang ini kami berharap bisa menjadi inovasi yang terus berkembang dalam menghasilkan produk ramah lingkungan dan menjadi salah satu Beyond kWh dari PLN Group, From Green to Greener,? ujar Ibnu.

BANDUNG - PT PLN (Persero) terus mampu menjaga kinerja salah satu Pembangkit listrik Tenaga Air ( PLTA ) tertua di Indonesia yaitu PLTA Bengkok yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Hal ini menjadi bukti komitmen dan kemampuan PLN dalam memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) .

Eksis sejak 1923, PLTA Bengkok dioperasikan oleh melalui subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) dan menjadi salah satu sumber listrik bersih bagi area Bandung dan sekitarnya. Pembangkit ini juga telah diakui sebagai bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Demi menjaga orisinalitasnya, hingga sekarang pengoperasian masih menggunakan mesin dan peralatan asli yang dioperasikan secara manual.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, eksistensi PLTA Bengkok dalam memproduksi listrik merupakan bukti perjalanan panjang kemampuan PLN dalam memanfaatkan EBT.

"Kami telah memiliki pengalaman panjang mengelola pembangkit EBT. Sejak Indonesia merdeka, kami telah mampu mengelola PLTA Bengkok. Kendati berusia lebih dari satu abad masih tetap beroperasi secara maksimal," kata Darmawan di PLTA Bengkok, Bandung, Selasa (3/9/2024).

Darmawan menambahkan, kesuksesan PLN mengelola PLTA Bengkok juga merefleksikan semangat PLN dalam melakukan transisi energi. "Pembangkit ini merefleksikan semangat PLN sebagai tulang punggung transisi energi optimis, kita pasti bisa mencapai NZE seperti yang kita cita-citakan," tutur Darmawan.

Senior Manager PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling, Doni Bakar menjelaskan, PLTA Bengkok memiliki empat unit pembangkit di dua lokasi berbeda.

Di lokasi utama PLTA Bengkok, lanjut Doni, terdapat tiga unit pembangkit dengan kapasitas total 3 x 1.050 kilowatt (kW), sementara satu unit lainnya adalah PLTA Dago yang memiliki kapasitas 700 KW. Sehingga, total pembangkit ini mampu menghasilkan listrik bersih sebesar 3,85 Megawatt (MW).

"Daerah yang mendapat suplai listrik dari PLTA Bengkok meliputi Sukaresmi, Dago dan Bengkok sendiri. Tapi seiring semakin besarnya kebutuhan listrik, PLTA Bengkok kini menjadi penyuplai listrik pendukung untuk Kota Bandung," ungkap Doni.

Menurut Doni, untuk menjaga keandalan operasional PLTA Bengkok, PLN terus melakukan berbagai upaya pemeliharaan rutin. Ada dua tipe pemeliharaan berkala yang dilakukan, yaitu preventive maintenance dan periodic maintenance.

Selain itu, inspeksi umum juga dilakukan untuk PLTA Bengkok setelah 24.000 hingga 30.000 jam operasi. Lalu, setiap 40.000 hingga 45.000 jam operasi atau setiap 6-7 tahun, dilakukan pula overhaul untuk seluruh komponen PLTA Bengkok.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLTA Bengkok mampu tetap prima meski telah lebih dari 100 tahun beroperasi. "Kami berkomitmen untuk menjaga PLTA Bengkok terus eksis menjadi pembangkit energi hijau yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari sejaran panjang pemanfaatan energi ramah lingkungan di Indonesia," tutup Doni.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten sektor bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) telah merilis laporan keuangan semester I-2024. Mayoritas emiten mampu menumbuhkan laba, meski secara pendapatan mengalami penurunan.

Tengok saja PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), emiten EBT dengan kapitalisasi pasar (market cap) terbesar. Pendapatan BREN turun 2,32% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari US$ 296,98 juta menjadi US$ 290,07 juta dalam enam bulan pertama 2024.

Emiten dari grup konglomerasi milik Prajogo Pangestu ini mampu mengerek keuntungan meski dengan level yang minimalis. Laba bersih BREN tumbuh tipis 0,53% (YoY) dari US$ 57,64 juta jadi US$ 57,95 juta.

Penurunan pendapatan juga dialami oleh entitas usaha Grup BUMN, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Pendapatan PGEO melandai 1,43% (YoY) dari US$ 206,73 juta menjadi US$ 203,76 juta.

Namun PGEO juga mampu mendongkrak laba bersih dengan kenaikan 3,77% (YoY), dari US$ 92,77 juta ke level US$ 96,27 juta. Nasib serupa dialami oleh PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) pada pertengahan tahun ini.

Pendapatan KEEN menurun 7,86% (YoY) dari US$ 24,55 juta menjadi US$ 22,62 juta. Tapi laba bersih KEEN menanjak sebanyak 3,02% (YoY) dari sebelumnya US$ 9,58 juta menjadi US$ 9,87 juta.

Beda cerita dengan PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) yang kompak tergerus pendapatan maupun laba bersihnya. Entitas usaha Grup Astra melalui PT United Tractors Tbk (UNTR) ini meraup pendapatan sebesar Rp 100,33 miliar atau turun 8,69% (YoY) dari sebelumnya Rp 109,88 miliar.

Secara bottom line, laba bersih ARKO tergerus 7,19% (YoY) dari Rp 33,10 miliar menjadi Rp 30,72 miliar. Kendati kinerja merosot, tapi dari sisi pergerakan saham ARKO melaju paling kencang, dengan mengakumulasi kenaikan 56,03% secara year to date.

Harga saham ARKO bahkan melejit 14,58% ke level Rp 1.100 pada awal pekan ini, Senin (12/8). Sementara untuk emiten EBT lainnya, jika diakumulasi sejak awal tahun 2024, harga saham BREN mencatatkan kenaikan 12,71%, PGEO meningkat 5,13%, sedangkan KEEN mengalami penurunan 8,39%.

Analyst Stocknow.id, Dinda Resty Angira menilai kinerja emiten EBT pada separuh pertama tahun ini sesuai ekspektasi. Kinerja emiten EBT juga tak terlepas dari pengaruh makro ekonomi dan tantangan global.

Dinda mengamati penurunan pendapatan emiten EBT terjadi akibat harga jual dan volume penjualan yang melandai. Di sisi lain, peningkatan laba bersih menunjukkan sebagian emiten mampu melakukan efisiensi operasional.

Memasuki semester kedua ini, prospek kinerja emiten EBT berpotensi tumbuh, sejalan dengan potensi meningkatnya permintaan energi ramah lingkungan. Hanya saja, volatilitas harga energi dan tekanan margin masih menjadi risiko.

"Peluang pertumbuhan kinerja emiten EBT terbuka, terutama bagi yang mampu memperluas proyek dan meningkatkan efisiensi. Emiten dengan strategi ekspansi dan manajemen risiko yang baik memiliki prospek yang lebih kuat," kata Dinda kepada Kontan.co.id, Senin (12/8).

Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga turut melihat emiten EBT masih punya ruang yang besar untuk bertumbuh. Terutama untuk jangka yang lebih panjang, dengan dorongan dari komitmen pemerintah menggenjot bauran EBT dalam pembangkit listrik nasional.

Salah satu segmen EBT yang memiliki potensi pengembangan besar adalah panas bumi. "Pemerintah juga telah menetapkan target ambisius guna membantu mencapai tujuan Nol Emisi pada tahun 2060. Hal ini juga sejalan dengan komitmen global mengatasi perubahan iklim," ungkap Aditya.

Hanya saja, pelaku pasar mesti tetap selektif dalam mencermati indikator valuasi maupun momentum teknikal, jika ingin mengoleksi saham emiten EBT. Merujuk RTI Business, secara valuasi saat ini BREN memiliki Price to Earning Ratio (PER) sebesar 589,73 kali.

Sedangkan PGEO mempunyai PER 16,17 kali, ARKO 52,43 kali dan KEEN 8,02 kali. Kalkukasi Dinda, rata-rata PER pada industri dan sektor energi terbarukan berada di level 74,44 kali. Dus, secara valuasi saham BREN tergolong overvalued.

Dinda menyarankan agar investor mencermati posisi valuasi emiten sembari mempertimbangkan potensi pertumbuhan bisnis jangka panjangnya. Dinda pun menilai saham PGEO dan ARKO layak untuk dikoleksi.

Target harga PGEO bisa dipertimbangkan pada level Rp 1.285 - Rp 1.335, dan stoploss di Rp 1.195. Sedangkan target harga ARKO ada di level Rp 1.175 - Rp 1.250, dengan stoploss di Rp 1.010.

Aditya menyarankan buy on support saham PGEO dan BREN. Koleksi PGEO pada area harga Rp 1.210 - Rp 1.220 untuk target di Rp 1.280 dan stoploss pada Rp 1.195. Untuk saham BREN, masuk pada area Rp 8.100 - Rp 8.250 untuk target Rp 8.825, dan stoploss jika anjlok ke bawah Rp 7.925.

Secara teknikal, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana turut merekomendasikan saham PGEO, BREN dan ARKO. Sedangkan saham KEEN masih cenderung sideways.

Saran Herditya, cermati peluang buy on weakness saham PGEO dengan support di Rp 1.195, resistance Rp 1.265 untuk target harga Rp 1.285 - Rp 1.325. Kemudian, trading buy BREN dan ARKO.

Support untuk BREN ada di Rp 8.075, resistance pada Rp 8.500 untuk target harga Rp 8.750 - Rp 9.175. Sementara untuk support ARKO ada di Rp 1.035, resistance Rp 1.120, dengan target harga Rp 1.140 - Rp 1.180 per saham.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia memangkas persyaratan konten lokal minimum untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi 20% dari sekitar 40% sebelumnya. Tujuannya ingin membuka investasi dalam proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) yang mendapatkan setidaknya setengah dari pendanaan dari pemberi pinjaman multilateral atau bilateral asing.

"Kami mengevaluasi aturan tersebut, sehingga pembangkit listrik energi terbarukan, terutama hidro, angin, dan surya dapat segera dipasang di sistem kami ... dan selanjutnya menurunkan emisi kami," ujar Jisman Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti dikutip Reuters, Senin (12/8).

Aturan baru ini memperbolehkan proyek pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel impor hingga Juni 2025, dengan syarat operator proyek memperoleh persetujuan menteri, menandatangani perjanjian pembelian listrik sebelum akhir tahun 2024, dan pembangkit beroperasi pada paruh pertama tahun 2026.

Indonesia telah berjanji untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energinya dan pemberi pinjaman asing telah berjanji untuk menyediakan pendanaan. Namun, investasi masih terbatas, yang menurut para analis sebagian disebabkan oleh aturan konten lokal.

Aturan baru ini juga menetapkan persyaratan konten lokal untuk pembangkit listrik tenaga air dalam kisaran 23% hingga 45%, tergantung pada kapasitas terpasangnya, dibandingkan dengan kisaran sebelumnya sebesar 47,6% hingga 70,76%. Untuk pembangkit listrik tenaga angin, persyaratan ditetapkan sebesar 15%.

Energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi menyumbang sekitar 13,1% dari bauran energi Indonesia tahun lalu, kurang dari target 17,87%, dengan sebagian besar kebutuhan energi negara dipenuhi oleh batu bara dan minyak.