Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemanfaatan energi terbarukan yang masif akan berdampak pada pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, termasuk mendukung ekosistem hidrogen hijau yang lebih efisien.

Oleh karena itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah meningkatkan bauran energi terbarukan dan memperkuat rantai pasoknya guna mencapai kemandirian energi national.

IESR melihat potensi energi terbarukan Indonesia bisa mencapai 3.687 G. Namun, untuk memanfaatkan potensi itu, diperlukan pengembangan rantai pasok manufaktur energi terbarukan agar energi terbarukan dapat diakses dengan biaya kompetitif dan terjangkau serta menjamin ketahanan energi berkelanjutan.

Selain itu, energi terbarukan dibutuhkan sebagai upaya penurunan emisi dalam menghasilkan energi bersih dan produksi hidrogen hijau.

Farid Wijaya, Analis Senior Bahan dan Energi Terbarukan IESR, mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan potensi mineral kritis Indonesia sebagai bagian program Hilirisasi sebagai upaya awal.

“Melalui program tersebut, pemerintah dapat mengembangkan industri manufaktur PLTS, turbin angin dan baterai sebagai media penyimpanan energi listrik yang sangat bergantung dengan ketersediaan mineral kritis.,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Menurutnya, hal itu penting untuk dapat memenuhi kebutuhan PLTS dan PLTB domestik dan menjadikan pasar domestik sebagai pasar utama dan prioritas.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Muhamad Alhaqurahman Isa mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan hidrogen yang direncanakan terbit pada awal 2025.

Ia bilang, peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan berbasis permintaan. Proyeksi kebutuhan hidrogen pada 2060 mencapai 9,2 juta ton untuk kebutuhan domestik, sementara proyeksi produksi bisa mencapai 17 juta ton dengan ekspektasi sebagian produksi untuk pemenuhan kebutuhan ekspor.

“Tahap inisiasi antara 2025 hingga 2034 akan difokuskan pada persiapan, seperti peta jalan, studi kelayakan,FGD, dan perancangan insentif,” kata Alhaqurahman dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024

Pada peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi Kementerian ESDM, pemerintah memproyeksikan kapasitas PLTS sebesar 115 GW pada 2060 yang diperkirakan membutuhkan estimasi investasi sekitar US$ 110,6 miliar.

Farid bilang, Indonesia berpeluang memastikan investasi dipenuhi dari industri dan jasa domestik terutama untuk komponen modul surya, sistem dan komponen penyeimbangan pembangkit listrik, biaya pengembangan dan tenaga kerja yang terpusat di pasar domestik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan kesiapan industri dan jasa yang baik, Indonesia berpotensi memanfaatkan sekitar 90% nilai investasi tersebut untuk pertumbuhan pasar PLTS domestik.

Menurutnya, rantai pasok untuk PLTS di Indonesia sudah berkembang dibanding PLTB dan baterai. Program hilirisasi barang tambang, khususnya yang sudah diklasifikasikan sebagai mineral kritis, juga berpotensi mempercepat pengembangan industri manufaktur energi terbarukan.

“Hal ini dapat mendorong akselerasi adopsi energi terbarukan dan keamanan rantai pasok dalam menjamin adopsi itu terjadi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional dan kemandirian rantai pasok teknologi energi terbarukan,” jelas Farid.

IESR menekankan pentingnya pembentukan ekosistem energi terbarukan mulai dari kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pasar energi terbarukan di Indonesia. Keberadaan kebijakan ini akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi.

Untuk itu, langkah penting yang diperlukan antara lain menyusun peta jalan untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta industri manufaktur terkait sebagai bagian dari program hilirisasi. “Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk pembiayaan, insentif, dan subsidi bagi industri energi terbarukan,” pungkas Farid.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Delta Electronics, mengumumkan ekspansi bisnisnya di Indonesia.

Lewat kolaborasi dengan distributor lokal dan integrator sistem, PT Delta Electronics Indonesia akan terus berkolaborasi dengan para mitra ini sambil memperluas keterlibatannya dengan lembaga pemerintahan dan mitra bisnis.

Delta bertujuan untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri utama Indonesia, termasuk Pusat Data, Manufaktur, dan Energi Terbarukan, dengan fokus pada mendorong inovasi berkelanjutan.

”Di PT Delta Electronics Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi dan solusi elektronika daya yang inovatif.” ujar Johnny Tam, Country Manager, PT Delta Electronics Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (7/11).

Investasi yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan telah memungkinkan Delta Electronics secara konsisten memperkenalkan produk-produk canggih yang meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan jejak karbon.

Evolusi ini mencerminkan dedikasi Delta Electronics untuk tidak hanya menyediakan solusi tetapi juga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mendorong keberlanjutan di Indonesia

Sejak pertama kali masuk ke pasar lebih dari dua puluh tahun yang lalu Delta Electronics telah bertransformasi secara signifikan di Indonesia seebagai pemasok Telekomunikasi menjadi pemain penting di bidang Data Center, Otomasi dan Infrastruktur Energi.

"Transisi ini mencerminkan visi inovasi dan komitmen kami terhadap pasar lokal, dengan tetap mempertahankan penekanan yang kuat pada efisiensi energi dan teknologi yang berkelanjutan.” kata David Leal, Vice-President, SEA Business, Delta Electronics.

Berfokus pada Solusi Inovatif di bidang Daya Elektronik, Otomasi, dan Infrastruktur Energi

Dengan mendirikan PT Delta Electronics Indonesia, perusahaan ini memperkuat kehadirannya di Indonesia dan keterlibatannya dengan industri di Indonesia, memberikan solusi yang lebih cepat dan sesuai untuk memenuhi tantangan unik industrialisasi dan urbanisasi.

Delta juga telah membangun ekosistem EV di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan para pemain lokal. Sebelumnya, PT Delta Electronics telah mendukung mobilitas elektronik bagi para pemimpin dunia dengan mengimplementasikan pengisi daya kendaraan listrik (EV) pada KTT G20 Bali 2022.

Pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Delta Electronics juga menggunakan pengisi daya untuk memfasilitasi transportasi bagi para pemimpin negara Asia Tenggara.

Selain itu, PT Delta Indonesia menandatangani MoU dengan pabrik elektronik dari Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas solusi Delta yang andal dan hemat energi kepada pelanggan Indonesia.

Selanjutnya, PT Delta Electronics Indonesia akan mendorong keberlanjutan di smart city, data center, otomasi, dan infrastruktur energi; bekerjasama erat dengan sektor swasta dan pemerintah.

Di luar solusi teknologi, perusahaan tetap berkomitmen pada keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia, menegaskan dedikasinya untuk masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

JAKARTA, investor.id- Sub Holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo  mendukung mandatory B35 yang diterapkan pemerintah. Bahkan perusahaan  perkebunan sawit terluas di dunia ini juga menyiapkan berbagai strategi agar mampu  berkontribusi saat kedepannya pemerintah mewujudkan rencana B40 atau bahkan  B50. 

Bentuk dukungan yang diberikan PTPN terhadap pemanfaatan biodiesel yang mampu  menghemat penggunaan bahan bakar fosil tersebut ditunjukkan melalui rencana  pembangunan pabrik biodiesel dan mendorong produksi CPO nasional melalui  peningkatan produktivitas sawit rakyat.  

“Sebagai proyek strategis nasional dan sesuai arahan Pemegang Saham, PTPN  diminta untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional. Sehingga,  dalam 3 program strategis yang disusun, salah satunya adalah dengan  mengakselerasi pengembangan energi terbarukan,” kata Direktur Utama PTPN IV  PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

Menurutnya, saat ini PTPN IV sedang mengkaji rencana pembangunan Pabrik  Biodiesel di KEK Sei Mangkei Sumatera Utara dengan kapasitas 450 ribu ton  RBDPO/tahun. “Kita sedang melaksanakan kajian. Rencananya pabrik Biodiesel  tersebut akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PTPN,"  sebutnya. 

Disamping itu, masih menurut Jatmiko, pihaknya dalam beberapa tahun ke depan  juga merencanakan pembangunan beberapa pembangkit biogas dengan total  kapasitas 3 juta mmBTU dan Bio CNG berkapasitas sekitar 1,3 juta MMBTU.

"Ini  semua diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan renewable energy  yang tentu berdampak baik pada lingkungan,” sebutnya lagi. 

Lebih jauh Jatmiko mengungkapkan peran serta PTPN dalam program B35 dan  rencana program B40 bahkan B50 yang dicanangkan pemerintah, PTPN memiliki  anak Perusahaan yakni PT Riset Perkebunan Nusantara, yang bersama unit kerjanya,  Pusat Penelitian Kelapa Sawit, telah berhasil melalukan road test atau uji coba B50  pada kendaraan.

“Sejak April 2019 hingga Juli 2024, Mobil B50 kita telah menempuh lebih dari 170 ribu  kilo meter tanpa kerusakan yang berarti. Artinya, jangankan B40, mempergunakan  B50 di kendaraan bukanlah suatu kemustahilan,” tukas Jatmiko. 

Namun disampaikannya tantangan mendasar yang dihadapi dalam perluasan  Biodiesel adalah terkait kecukupan produksi minyak sawit dalam negeri. Setiap  kenaikan 5% blending biodiesel, membutuhkan supply CPO sekitar 2,81 juta KL.  Secara nasional, B40 membutuhkan 16,08 juta Kilo liter, sedangkan B50  membutuhkan 20,11 juta KL RBDPO (Produk turunan dari CPO). 

“Nah, tentu kita percaya Kebijakan B40 ataupun B50 oleh Pemerintah akan tetap  memperhatikan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, khusunya industry oleokimia  dan minyak goreng. Sehingga Supply CPO untuk pangan tidak terganggu dan tetap  tumbuh,” bebernya. 

PalmCo meyakini untuk memenuhi kebutuhan dua sektor tersebut, maka sawit rakyat  yang memiliki porsi 40% dari luas sawit nasional, tapi rata-rata produktivitasnya masih  rendah berkisar di 3,4 ton CPO/Ha/Tahun, perlu ditingkatkan agar supply CPO  nasional terhadap pangan maupun energy tetap tercukupi . 

“Kita semua paham bahwa rendahnya produktivitas petani disebabkan oleh umur  tanaman sawit rakyat yang sudah tua bahkan renta. Maka percepatan Peremajaan  Sawit Rakyat yang ditetapkan pemerintah, menjadi solusi terbaik dalam mengatasi hal  tersebut. Dan bagi PTPN, sejalan dengan arahan pemegang saham, hingga 2026  nanti kita mencoba membantu 60 ribu Ha lahan sawit rakyat untuk dapat ditingkatkan  produktivitasnya melalui peremajaan,” sebut Jatmiko. 

Dirinya berharap dengan dua strategi tersebut PTPN mampu berkontribusi maksimal  dalam mendukung program Biodiesel yang dicanangkan pemerintah dan berdampak  pada penghematan bahan bakar fosil.  

Sebagaimana diketahui kebijakan biodiesel pemerintah dimulai dengan B 2.5 yang  diatur oleh UU No. 30 tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan, dimana sejak  Februari lalu Pemerintah telah mewajibkan B35. Adapun sesuai data yang direlease  oleh Kementerian ESDM dan analisa Dirjenbun Kementerian Pertanian RI,  perhitungan kebutuhan Bahan Bakar Nabati (BBN) nasional untuk penerapan B35  mencapai 13,4 juta kilo liter sedangkan produksi nasional sendiri diperkirakan hanya  14,13 juta kilo liter. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) meresmikan pabrik Kernel Crushing Plant (KCP) dan Biogas Power Plant (BPP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Pabrik tersebut dibangun TLDN menggunakan dana hasil IPO.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana mengatakan KCP dan BPP merupakan sebuah langkah ekspansi bisnis TLDN untuk meningkatkan daya saing perusahaan di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Dia juga menuturkan KCP dan BPP merupakan upaya TLDN dalam mengimplementasikan praktik circular economy dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rantai produksi.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan dan menjalankan nilai-nilai keberlanjutan. Melalui KCP dan BPP, kami berhadap dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, sekaligus langkah perusahaan dalam menjaga lingkungan,” kata Wishnu dalam keterangan resminya, Rabu (5/11/2024).

Dia melanjutkan KCP memproduksi palm kernel oil (PKO) dan palm kernel expeller (PKE) sebagai produk turunan dari palm kernel (PK). Pembangunan KCP dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rantai produksi. Hal tersebut karena KCP tidak hanya karena mengekstraksi PK, tetapi juga pasokan energinya akan menggunakan energi yang diproduksi dari BPP.

Keberadaan BPP tersebut tidak hanya akan memperkuat segmen usaha energi terbarukan, melainkan juga dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah Palm Oil Mill Effluent (POME). POME tersebut digunakan sebagai prime mover turbin gas untuk menghasilkan listrik dan mengurangi ketergantungan pada penggunaan energi fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). Adapun KCP TLDN memiliki kapasitas produksi mencapai 100 ton PK/hari.

Sejak beroperasi pada Maret 2024, sampai dengan akhir September 2024 realisasi produksi PKO sebesar 2.422 ton serta PKE sebanyak 3.174 ton. Ke depan, jumlah realisasi PKO akan terus bertambah dengan memaksimalkan rantai pasok PK dari perkebunan kelapa sawit perusahaan yang tersebar di daerah Kalimantan Timur.

“Dengan adanya PKO dan PKE sebagai produk turunan telah meningkatkan nilai ekonomis hasil perkebunan kelapa sawit TPA. Dengan demikian, margin TPA juga akan tumbuh. Selain itu, KCP juga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi palm kernel hingga 200%,” ujar Wishnu.

Sementara itu, BPP menghasilkan listrik sekitar 1,5 -2 MW yang berasal dari POME atau limbah pemrosesan tandan buah segar (TBS) di Muara Bengkal Mill yang merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit TLDN.

“Listrik yang dihasilkan BPP dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di KCP, pabrik pengolahan kelapa sawit dan perumahan karyawan. Ini adalah salah satu upaya perusahaan memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit sebagai komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik sustainability,” ucapnya.

Sebagai informasi, dana pembangunan KCP dan BPP berasal dari dana hasil initial public offering (IPO) TLDN yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari total dana IPO yang dihimpun, sebesar 15% dialokasikan untuk pembangunan KCP melalui anak usaha TLDN yaitu PT Telen Prima Sawit. Kemudian, sebesar 14% untuk mendirikan BPP melalui entitas anak perusahaan yakni PT Daya Lestari.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cucu usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) di bawah naungan anak usaha PT Chandra DayaInvestasi (CDI) yaitu PT Krakatau Chandra Energi (KCE) yang bergerak di sektor penyedia tenaga listrik, jasa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) hingga saat ini mencatatkan kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 2,067MegaWatt peak(MWp).

Kepemilikan ini terdiri dari berbagai jenis PLTS, di antaranya jenisground-mounted,rooftop, danfloating.

Adapun, dalam kampanye“Energizing Growth with Renewable Energy”yang diluncurkan hari ini, Selasa (04/11), KCE mendorong kolaborasi strategis dalam energi baru terbarukan melalui adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atausolar panel.

Dengan solusi energi bersih ini, KCE siap berperan aktif dalam mendukung sektor industri dan perumahan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Krakatau Chandra Energi, Erri Dewi Riani menyampaikan peluncuran kampanye ini mencerminkan komitmen KCE dalam mempromosikan transisi energi nasional.

Kampanye ini diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat untuk turut mempercepat bauran energi bersih dan turut serta mendukung keberlanjutan.

“Dengan produk EBT yang kami tawarkan, industri dapat mengoptimalkan produksi serta operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan emisi karbon,” ujar Erri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Selasa (05/11).

Ia menambahkan, produksi tenaga listrik ke depannya diproyeksikan didominasi oleh tenaga surya, air, angin, bio energi, panas bumi, nuklir dan lainnya. Pada 2060 diasumsikan pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia mencapai 1.800 TWh.

Angka tersebut diakumulasi berasal dari kebutuhan sektor Industri, sektor rumah tangga, komersial, dan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi sektor industri untuk melakukan pengembangan teknologi terbaru dalam pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin dan bio energi guna mengurangi emisi karbon dan peluang mendukung target NZE 2060.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Krakatau Chandra Energi, Ari Azhar,menjelaskan, KCE saat ini telah menyediakan layanan penyediaan tenaga listrik di Kawasan Industri Krakatau di Kota Cilegon dan sekitarnya dengan keandalan tinggi dengan menggunakan topologiring pada sistem distribusi ke pelanggan.

"Selain itu KCE juga menyediakan jasa kelistrikan yang meliputioperationdanmaintenanceperalatan ketenagalistrikan, workshop untuk mendukungmaintenancealat ketenagalistrikan dan kemampuanengineering, procurement dan constructiondi bidang ketenagalistrikan," ungkapnya.

Ari menambahkan, saat ini pihaknya sudah bermitra dengan berbagai partner, seperti PT SEI, PT MAB, Summit Solar, Huawei maupun mitra strategis lainnya.

"Ke depan, KCE berencana untuk terus mengembangkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui beberapa inisiatif, melalui investasi dalam proyek baru dengan membangun lebih banyak fasilitas PLTS, termasuk proyek PLTS Terapung," tutupnya.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus mengimplementasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di seluruh aspek bisnis dan operasional perseroan. Bank bersandi saham BMRI ini juga terus mendorong pengembangan energi bersih pada 2024. 

Hal ini tercermin dari peningkatan portofolio Bank Mandiri di sektor energi terbarukan. Per posisi September 2024, portofolio Bank Mandiri di sektor energi terbarukan telah mencapai Rp 10 triliun, atau peningkatan sebesar 6,1% secara year on year (yoy). Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, Bank Mandiri secara konsisten meningkatkan pembiayaan untuk energi terbarukan.

“Langkah ini sejalan dengan rencana jangka panjang yang tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Rencana tersebut mencakup pencapaian sebesar 25% dari campuran energi terbarukan pada tahun 2030 dan mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2060,” kata Alexandra, Senin (4/11/2024).

Di sisi lain, Bank Mandiri juga terus membidik proyek-proyek energi terbarukan lain yang sangat potensial seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Bank berlogo pita emas ini juga menyalurkan pinjaman untuk mendongkrak perkembangan kendaraan rendah emisi. Di bidang korporasi, Bank Mandiri memberikan kredit untuk transportasi ramah lingkungan sebesar Rp 7,2 triliun atau meningkat sebanyak 94,6% (yoy).

Lalu, tercatat penyaluran kredit retail untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga September 2024 telah mencapai Rp 673 miliar atau meningkat sebesar 129,9% (yoy). Menurut Alexandra, hal ini selaras dengan minat kendaraan listrik yang semakin besar serta awareness masyarakat yang mulai meningkat terkait dengan energi bersih.

Selain menyediakan kredit kepemilikan kendaraan listrik secara retail, Bank Mandiri secara penuh mendukung pengembangan ekosistem mobil listrik dari hulu ke hilir dengan memberikan pembiayaan beberapa sektor terkait, seperti sektor otomotif dan sektor energi terbarukan.

“Pembiayaan ekosistem mobil listrik mendorong penciptaan mobilitas rendah karbon dan membangun kemampuan manufaktur lokal untuk membangun kendaraan Listrik dan sarana penunjangnya,” terang Alexandra.

Pembiayaan listrik dari energi terbarukan merupakan salah satu langkah Bank Mandiri untuk mewujudkan visi untuk menjadi Indonesia’s Sustainability Champion. Langkah ini sejalan dengan salah satu pilar keberlanjutan dalam ESG Framework Bank Mandiri, yakni Sustainable Banking.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dalam menyalurkan kredit ke sektor energi terbarukan semakin digalakkan. Ini tercermin dari kredit Bank Mandiri ke sektor tersebut yang secara konsisten terus meningkat.

Per September 2024, portofolio bank berlogo pita emas di sektor energi terbarukan telah mencapai Rp 10 triliun. Capaian tersebut meningkat 6,1% secara tahunan (yoy).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan rencana jangka panjang yang tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

“Rencana tersebut mencakup pencapaian sebesar 25% dari campuran energi terbarukan pada tahun 2030 dan mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2060,” kata Alexandra, Senin (4/11).

Di sisi lain, ia menyebut Bank Mandiri juga terus membidik proyek-proyek energi terbarukan lain yang sangat potensial seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Bank plat merah ini juga menyalurkan pinjaman untuk mendongkrak perkembangan kendaraan rendah emisi. Di bidang korporasi, Bank Mandiri memberikan kredit untuk Transportasi Ramah Lingkungan sebesar Rp 7,2 triliun atau meningkat sebanyak 94,6% yoy.

Lalu, tercatat penyaluran kredit retail untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga September 2024 telah mencapai Rp673 miliar atau meningkat sebesar 129,9%yoy.

Menurut Alexandra, hal ini selaras dengan minat kendaraan listrik yang semakin besar serta awareness masyarakat yang mulai meningkat terkait dengan energi bersih.

Selain menyediakan kredit kepemilikan kendaraan listrik secara retail, Bank Mandiri secara penuh mendukung pengembangan ekosistem mobil listrik dari hulu ke hilir dengan memberikan pembiayaan beberapa sektor terkait, seperti sektor otomotif dan sektor energi terbarukan.

“Pembiayaan ekosistem mobil listrik mendorong penciptaan mobilitas rendah karbon dan membangun kemampuan manufaktur lokal untuk membangun kendaraan Listrik dan sarana penunjangnya,” tandas Alexandra.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat menyatakan Danau Singkarak bakal dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung dengan potensi listrik 90 Megawatt (MW).

Kepala Dinas ESDM Sumbar Herry Martinus mengatakan tujuan dari pembangunan PLTS Terapung Singkarak itu untuk mewujudkan Indonesia zero emission atau green energy, karena peran dari PLTS Terapung tersebut secara bertahap akan menjadi energi transisi dari kini yang masih mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Ombilin ke PLTS Terapung.

"Informasi dari Kementerian ESDM investor dari Arab Saudi yang mengerjakan proyek ini yakni ACWA Power," katanya, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan keberadaan PLTS Terapung Singkarak itu tidak bisa serta merta menggantikan sepenuhnya pengoperasian PLTU Ombilin, karena listrik yang dihasilkan PLTS Terapung Singkarak tidak sebanding dengan PLTU Ombilin.

"PLTU Ombilin itu listrik yang dihasilkannya 200 MW, sementara PLTS Terapung Singkarak itu sekitar 90 MW. Makanya kami menyebutkan transisi energi, dengan demikian pengoperasian PLTU Ombilin secara bertahap akan berkurang," jelasnya.

Herry menjelaskan saat ini tahapan untuk rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak itu berada di tahap perjanjian jual beli tenaga listrik yakni dengan PT PLN (Persero).

"Dari pengembang proyek PLTS Terapung yakni ACWA Power dan PLN yang akan membelinya," ujarnya.

Herry menjelaskan selain tahap perjanjian jual beli tenaga listrik masih berjalan, tim dari Kementerian ESDM bersama pemda terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketika nantinya pengerjaan mulai dilakukan, mendapat dukungan dari semua pihak.

Dia berharap masyarakat dan semua pihak mendukung adanya pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak tersebut. Dengan demikian, akan dapat mengurangi kebutuhan energi dari PLTU Ombilin.

Belum lama ini, Kementerian ESDM mengumumkan ada 2 lokasi akan dibangun PLTS Terapung di Indonesia. Pertama di Danau Singkarak di Sumbar dengan kapasitas 90 MW, dan kedua di Waduk Saguling, Jawa Barat, dengan potensi kapasitas 60 MW.

Untuk diketahui pada tahun 2019 silam WALHI Sumbar telah melayangkan surat Permintaan Penghentian izin PLTU Ombilin ke Gubernur Provinsi Sumbar.

Keberadaan PLTU Ombilin telah menyebabkan hujan abu yang melanda masyarakat di sejumlah desa di kota Sawahlunto.

PLTU tersebut mengeluarkan hujan abu yang berasal dari polusi asap dan abu bekas pembakaran Batubara PLTU Ombilin, kejadian ini mengakibatkan gangguan kesehatan secara langsung di masyarakat seperti sakit mata, tenggorokan.

WALHI melihat persoalan polusi udara dan hujan abu terus berulang tanpa penanganan yang kongkrit dari pihak PLTU, perlu segera ditanggapi pemerintah.

Untuk itu WALHI mendesak Gubernur Sumbar menindak tegas dengan sanksi tegas berupa pencabutan izin lingkungan PLTU Ombilin.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mencapai US$ 120 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun, naik 15,2% dibanding proyeksi akhir 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.

Target ini dinilai cukup moderat mengingat realisasi pertumbuhan investasi tahun 2023 pun mencapai 17,5% serta tahun ini yang diproyeksikan bisa tumbuh 16,4%. Namun sejumlah tantangan dalam menggenjot investasi tahun depan juga cukup besar.

Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Hero Global Investment (HGI), perusahaan pengembang listrik swasta (independent power produducer/IPP) energi baru terbarukan (EBT), mengoperasikan dua unit pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) sejak 2017.

Direktur Utama PT Hero Global Investment Robin Sunyoto, mengungkapkan, keberadaan PLTM Parmonangan-1 berkapasitas 9 megawatt (MW) dan PLTM Parmonangan-2 berkapasitas 10 MW yang berlokasi di Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara tersebut memberikan kontribusi bagi perekonomian dan warga setempat.

HGI melalui anak perusahaannya PT Seluma Clean Energy (SCE) mengelola PLTM Parmonangan-1 dan PT Bina Godang Energi (BGE) yang mengelola PLTM Parmonangan-2. Proses konstruksi PLTM Parmonangan-1 berkapasitas 9 MW mulai awal 2015 dan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada Juli 2017. Sementara itu, konstruksi PLTM Parmonangan-2 berkapasitas 10 MW mulai awal 2019 hingga beroperasi secara komersial pada Mei 2021.

"Kami bersyukur keberadaan dua PLTM ini memberikan dampak positif terhadap warga. Hal ini sejalan dengan semangat HGI yakni dari mengelola aliran sungai menjadi energi hijau juga menghadirkan nilai tambah dengan penciptaan green job. Mayoritas karyawan PLTM kami, 70% adalah warga setempat, dari sejak proses konstruksi hingga telah beroperasi saat ini," kata Robin.

Lebih lanjut, Robin menyampaikan keberadaan PLTM Parmonangan-1 dan PLTM Parmonangan-2 memastikan dampak positif yang konkret dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang kami jalankan. Operasional PLTM adalah lebih dari sekadar tentang listrik, melainkan lebih jauh dari itu, beyond electricity, yaitu manfaat bagi ekonomi dan warga setempat.

Robin memandang bahwa pembangkit listrik minihidro menjadi pilihan karena mampu memberikan biaya pokok produksi (BPP) per kWh yang kompetitif dan memproduksi listrik yang andal sepanjang tahun.

Pembangkit minihidro yang dikembangkan oleh HGI, kata dia, memanfaatkan sumber daya alam berupa aliran sungai dengan skema run-off river sehingga menghasilkan energi bersih untuk peningkatan kualitas kehidupan warga yang dijangkau oleh aliran listrik yang dihasilkan.

Potensi EBT dari hidro di Indonesia berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai 95 Gigawatt (GW), tetapi baru dimanfaatkan sekitar 6,7 GW atau 7,1%.

Kata dia, komitmen HGI dalam pengembangan energi bersih bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dan mencapai target net zero emission pada 2060.

Untuk itu, kata dia, HGI akan terus melakukan pengembangan bisnis EBT. Menurutnya, HGI akan mencari lokasi-lokasi potensial untuk pengembangan energi bersih seperti air, biomassa, biogas, dan surya (solar cell).

"Kami telah mengoperasikan dua unit pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Ke depan HGI akan terus mencari lokasi-lokasi potensial aliran sungai di berbagai wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan menjadi PLTM/PLTA dan sumber energi bersih lainnya," ujar Robin, Jumat (1/11).

HGI memasukkan beberapa proyek dalam pipeline energi baru terbarukan (EBT) yang akan dikembangkan ke depan, yaitu air, biomassa, biogas, dan surya. Portofolio proyek pipeline EBT HGI yang akan dikembangkan ke depan adalah air (58 MW), biomassa (8 MW), biogas (6 MW), dan surya (10 MW).

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), per 2022 total kapasitas pembangkit EBT 12.925 MW atau 13,36% dari total kapasitas pembangkit. Sementara komposisi pembangkit EBT terdiri atas air sebesar 7,35%, panas bumi sebesar 5,48%, dan EBT lain sebesar 0,48%.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangkit hidro masih menjadi yang terbesar dan penopang pembangkit EBT pada saat ini. Robin menambahkan, HGI akan terus mencari lokasi-lokasi potensial aliran air atau sungai di berbagai wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan menjadi PLTM/PLTA.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan Indonesia bisa mengantongi investasi senilai US$120 miliar atau sekitar Rp1.884 triliun (kurs Rp15.757 per dolar AS) pada 2025 baik dari asing maupun lokal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa investasi jumbo itu akan digunakan untuk menggenjot energi terbarukan.

“Target untuk tahun depan sebenarnya adalah sekitar US$120 miliar investasi asing dan lokal dan kami ingin memiliki lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan, yang berorientasi pada ekspor,” ujarnya dalam acara Gala Dinner Kadin Indonesia dengan Duta Besar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Rosan mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.700 gigawatt (GW). Sebagian besar potensi ini berasal dari panel surya, hidro, biomassa, dan panas bumi.

“Jadi, terutama di panas bumi, Indonesia, kita memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, terutama di wilayah Jawa,” ujarnya.

Terlebih, dia menyebut Indonesia ingin mendorong energi bersih, terutama di panas bumi. Dengan begitu, kata dia, Indonesia bisa memenuhi komitmen menuju emisi karbon nol bersih (net zero carbon emission) pada 2060.

“Jadi, kami memiliki potensi yang besar, tetapi dari potensi ini kami ingin menerjemahkan ke dalam implementasi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, dan pastinya kita perlu bekerja sama,” jelasnya.

Di samping itu, Rosan juga menyinggung bahwa Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, untuk saat ini Indonesia berada di negara berpenghasilan menengah.

Untuk itu, pihaknya menyebut bahwa untuk menuju menjadi negara berpenghasilan maju membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak, meski ada tantangan hingga ketegangan geopolitik.

“Tetapi jika kita bekerja sama, pasti kita dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi,” tandasnya.

Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong implementasi efisiensi energi dan energi terbarukan untuk properti milik pemerintah daerah (pemda) dan korporasi menuju bangunan gedung hijau.

Implementasi tersebut penting untuk mendukung upaya pemerintah bertransisi ke energi terbarukan, sekaligus menguntungkan bagi pemilik properti karena bangunan gedung hijau bisa menghemat energi juga biaya dan memangkas emisi karbon.

Devi Laksmi, Koordinator Pengembangan Usaha Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan, pemerintah telah memiliki Peta Jalan untuk Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Gedung Hijau yang menargetkan penurunan emisi di gedung pemerintah, gedung komersial, dan rumah tinggal.

"Per Juni 2024, sebanyak 12 gedung komersial telah melaporkan implementasi manajemen energi secara voluntary karena mengikuti Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN)," katanya dalam webinar Kementerian ESDM dan Pemerintah Jerman melalui proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), Rabu (30/10).

Total penghematan energinya mencapai 6.334 MWh dan 1.380 tCO2e penurunan emisi.

Sebagai perbandingan, jumlah bangunan yang sudah melaporkan juga secara voluntary karena mengikuti PEEN tahun 2023 sebanyak 38 gedung komersial dan 41 gedung pemerintah.

Konsumsi energinya 292.000 setara barel minyak (SBM), penghematan energi 17.000 SBM, dan penurunan emisi 23.000 tCO2e.

Implementasi efisiensi energi dan energi terbarukan di sektor bangunan sudah dilakukan oleh beberapa instansi.

Di antaranya PT Fedung Bank Exim, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan Rumahsakit Islam Surabaya Jemursari. Ketiganya merupakan pemenang Subroto Awards kini PEEN kategori bangunan pada 2023 dan 2024.

PT Gedung Bank Exim melalui bangunan Plaza Mandiri menghemat energi 11.735.360 kWh. Pada 2023, Gedung Plaza Mandiri berkontribusi mengurangi emisi karbon sebanyak 10.327,12 tCO2e.

Gedung Menara Wijaya yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menghemat energi 28.822 kWH pada 2023, setara dengan penghematan biaya Rp 60,84 juta. Penurunan emisi sebanyak 25,07 tCO2e di tahun yang sama.

Implementasi energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di RSI Surabaya Jemursari menghasilkan penghematan energi sebanyak 918.964 kWh atau setara Rp 1.378.446.000 pada 2019.

Selanjutnya, berdasarkan hasil studi Climate Policy Initiative (CPI), ada temuan kunci.

Pertama, regulasi bangunan gedung hijau belum mewajibkan bangunan residensial yang sebenarnya memiliki luasan lantai terbanyak di Indonesia.

Kedua, pemerintah daerah kurang mengimplementasikan regulasi bangunan gedung hijau.

Ketiga, instrumen khusus untuk mendanai bangunan gedung hijau terbatas.

Keempat, pada bangunan gedung di Indonesia, pendinginan merupakan faktor konsumsi energi tertinggi.

"Temuan kelima, berdasarkan referensi dari contoh eksisting, bangunan gedung hijau baru bisa memiliki biaya investasi 10%-15% lebih tinggi daripada bangunan konvensional," ungkap Ira Purnomo, Analis CPI.

Namun, studi kasus kami di Semarang menunjukkan, biaya operasional 32%-44% lebih rendah, sehingga menghasilkan penghematan yang signifikan dari tagihan listrik.

"Dan, membuat investasi bangunan gedung hijau lebih hemat biaya dalam jangka panjang," imbuh dia.

Hanya, implementasi efisiensi energi dan energi terbarukan pada bangunan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski begitu, potensi implementasi bangunan gedung hijau oleh pemerintah daerah dan korporasi saat ini mulai terbuka.

"SETI mendukung replikasi langkah ini yang terbukti mendatangkan keuntungan penghematan energi, finansial, dan pengurangan emisi," ucap Malindo Wardana, perwakilan Konsorsium SETI.