Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) terus gencar melakukan hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan tersebut rencananya akan dilanjutkan era Presiden Prabowo Subianto lantaran dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi. Hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bahlil menekankan hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi sendiri bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, dia bilang nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang menghasilkan berbagai produk turunan, seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

"Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo menegaskan kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batubara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah. Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara target 100 hari kerjanya di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Target itu akan disesuaikan dengan capaian jangka menengah dan panjang.

"Ya pertama kita nanti menunggu arahan bapak presiden, dan kedua mengenai target-target kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Target jangka menengah dan jangka panjang yang dimaksud yakni mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan investasi, lebih banyak penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan angka kemiskinan.

"Sudah berkali-kali disampaikan terkait target swasembada energi, swasembada pangan, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, kemudian penurunan koefisien gini, penurunan angka kemiskinan," beber Airlangga.

Sebagaimana diketahui, di era Prabowo-Gibran Airlangga mendapatkan tugas tambahan yakni mengkoordinasikan sektor investasi, energi, dan pariwisata.

Sebelumnya sektor-sektor tersebut masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), namun di era Prabowo-Gibran tidak ada nomenklatur tersebut.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat, jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko dan pariwisata. Sehingga pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," ucap Airlangga.

Bahlil Lahadalia kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kali ini di era Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritasnya adalah agar Indonesia bisa swasembada energi.

"Arahan pak presiden adalah kedaulatan energi. Mau tidak mau lifting minyak, lalu konversi B40, B60, B80. Kalau mungkin B100," kata Bahlil ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kemudian, Bahlil mengatakan akan meningkatkan produksi LPG di dalam negeri untuk mengurangi impor. Kemudian membangun jaringan gas untuk memanfaatkan gas alam di dalam negeri yang melimpah.

"Karena kita impor LPG sampai 6 juta ton. Kita bangun jaringan gas terutama bisa dialiri di pulau Jawa dan hilirisasi dan blue energy untuk net zero emission," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo dalam pidato perdana usai dilantik menegaskan akan membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," ucap Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terang Prabowo.

Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Kedelapan Republik Indonesia hari ini, Minggu (20/10/2024). Prabowo sudah berangkat dari rumahnya di Kertanegara, Jakarta, menuju Gedung MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Ini mobil yang mengantarkan Prabowo menuju tempat pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia.

Prabowo tampak masih menggunakan mobil pribadinya saat menuju Gedung MPR/DPR/DPD RI. Berangkat ke Gedung MPR/DPR/DPD RI, Prabowo menunggangi Toyota Alphard berkelir putih yang biasa dia gunakan untuk kegiatan sehari-harinya.

Toyota Alphard ini menjadi mobil andalan Prabowo dalam beraktivitas. Ketika beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan pun Prabowo menggunakan Toyota Alphard berkelir putih ini. Mobil yang mengantarkan Prabowo ke pelantikan presiden juga masih menggunakan pelat nomor Menteri Pertahanan dengan kode 1-00.

Diketahui dari situs Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor, mobil Alphard yang sering dimanfaatkan Prabowo itu merupakan Alphard keluaran tahun 2018.

Toyota Alphard 2018. Foto: Toyota

Ini merupakan salah satu Alphard tipe tertinggi saat itu, yaitu Alphard 3.5 Q AT. Ketika dijual dalam kondisi baru saat itu, Toyota Alphard yang serupa seperti milik Prabowo ini memiliki harga Rp 1 miliaran. Namun saat ini pasaran harga Alphard 3.5 Q AT 2018 dalam kondisi bekas rata-rata di angka Rp 800-900 jutaan.

Toyota Alphard 3.5 Q AT yang dipakai Prabowo ini ditenagai mesin 6 silinder 3.500 cc dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Toyota Alphard milik Prabowo ini punya tenaga maksimal 296 hp pada 6.000 rpm dengan torsi maksimal 361 Nm pada 4.100 rpm. Untuk mendukung kinerja konsumsi bahan bakar, khusus pada varian 3.5 Q ini menggunakan teknologi auto idling.

Sementara itu, setelah pelantikan menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya, Prabowo akan dibekali mobil dinas kepresidenan. Belum diketahui pasti mobil dinas RI-1 apa yang akan digunakan oleh Prabowo. Namun, pada periode sebelumnya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mobil dinas kepresidenan yang digunakan adalah mobil antipeluru Mercedes-Benz S 600 Guard.

Video: Bahlil Bertemu Prabowo H-1 Pelantikan Presiden, Bahas Apa?

Video: Bahlil Bertemu Prabowo H-1 Pelantikan Presiden, Bahas Apa?

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara terkait dengan pemecahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Teten mengatakan, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Apalagi, ia mendengar kalau Prabowo punya perhatian khusus terhadap koperasi.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," sambungnya.

Teten mengatakan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan dua calon menteri. Adapun keduanya antara lain Budi Arie sebagai Menteri Koperasi terpilih dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM terpilih.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," ujarnya.

Ia juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

"Saya kira saya akan coba bantu bagaimana membelah ini, termasuk supaya mereka kedua-duanya begitu menjabat saya kira tetap bisa sinergi," sambungnya.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi RI.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

Simak juga Video 'Menguak Fakta Fenomena 'Tanah Abang' Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi pada triwulan III 2024 mencapai Rp 431,5 triliun. Angka ini meningkat 15,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan 0,72% secara kuartalan (Quartal-on-Quartal/QoQ).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam acara Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan 10 Tahun Capaian Investasi di Era Presiden Jokowi.

"Realisasi investasi pada triwulan III mencapai 431,5 triliun yang di mana ini adalah pencapaian peningkatan sebesar 15,3% YoY," kata Rosan, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Salah satu hal yang paling disorotinya ialah kontribusi investasi tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja. Tercatat penyerapan tenaga kerja di Indonesia mencapai 650.172 orang.

"Tenaga kerja selalu menjadi apa salah satu parameter kita dalam kita meningkatkan investasi yang ada di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosan merinci bahwa realisasi investasi ini di Pulau Jawa mengambil porsi 49,30% atau sebesar Rp 212,70 triliun, dan di luar Pulau Jawa mengambil porsi 50,70% atau sebesar Rp 218,78 triliun.

"Secara average ini peningkatannya juga di Jawa 15,9% dan kalau yang luar Jawa ini 14,6%," imbuhnya.

Sementara dari sisi penanaman modal asing (PMA), pada triwulan III tercatat mengambil porsi 53,92% dari keseluruhan realisasi investasi atau mencapai Rp 232,65 triliun. Sedangkan di sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat mencapai 46,09% atau sebesar Rp 198,83 triliun.

"Memang penanaman modal asing ini peningkatannya justru lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya adalah 18,5%. Sedangkan untuk PMDN peningkatannya juga 11,6%," kata dia.

Secara lebih rinci, Rosan menjabarkan sektor yang memperoleh investasi paling besar baik dari PMA maupun PMDN. Pertama ada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mencakup 13,45% atau sebesar Rp 58,04 triliun. Berikutnya ada sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya ini mengambil porsi dari realisasi sebesar 12,9% atau Rp 55,9 triliun.

Lalu di posisi ketiga, ada sektor pertambangan 10,34% dengan kontribusinya Rp 44,64 triliun. Keempat ada industri kimia dan farmasi dengan kontribusi 7,3% atau Rp 31,6 triliun. Lalu yang kelima industri makanan Rp 31,3 triliun atau 7,26%.

Simak Video: Indonesia-Africa Forum 2024 Diproyeksikan Hasilkan Investasi USD 3,5 M

[Gambas:Video 20detik]

Beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya bakal kembali menjabat di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabar ini makin terang benderang jelang pelantikan Prabowo akhir minggu ini.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pada saat pengumuman kabinet nanti akan ada menteri-menteri yang kembali menjabat. Baik meneruskan jabatannya di kementerian yang sekarang maupun menjabat di kementerian yang lain.

"Nanti dicek saja mana menteri yang sekarang duduk sebagai menteri kemudian duduk lagi sebagai menteri, atau dia duduk sekarang sebagai menteri dan nanti akan duduk lagi sebagai menteri di pos yang sana ataupun berbeda," ungkap Muzani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Pria yang juga baru dilantik sebagai Ketua MPR RI itu mengatakan Prabowo memang melihat beberapa nama cukup layak dan cocok untuk duduk kembali sebagai menteri.

"Ada beberapa nama yang cukup compatible dan cukup bagus untuk duduk kembali sebagai menteri," beber Muzani.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kabinet yang mau dibentuknya bakal banyak diisi menteri dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, dia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) lalu.

Dari informasi yang beredar, nama-nama menteri Jokowi yang akan kembali masuk ke kabinet Prabowo adalah Sri Mulyani Indrawati, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadalia, Rosan P Roeslani, Zulkifli Hasan dan Budi Gunadi Sadikin.

Simak Video 'NasDem soal Tak Minta Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Kami Tahu Diri':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menanggapi isu dirinya yang digadang-gadang jadi menkeu lagi di era Prabowo Subianto. Kabarnya, Prabowo memang akan menunjuk menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju untuk kembali menjabat di kabinetnya.

Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sri Mulyani tak mau bicara sepatah katapun saat dikonfirmasi soal isu jadi menteri lagi. Dia cuma diam dan ekspresinya pun tak berubah.

Setelah ditanya soal isu jadi menteri lagi, Sri Mulyani langsung mempercepat langkahnya masuk ke mobilnya. Kata terakhir yang diungkap olehnya cuma terima kasih.

"Terima kasih ya semua," kata Sri Mulyani sambil bergegas masuk mobil, Kamis (10/10/2024).

Sri Mulyani sendiri sejak Juli 2016 sudah menjadi Menteri Keuangan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Posisinya tak tergantikan sampai hari ini masa jabatan Jokowi hampir habis.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat memberi bocoran tentang kabinetnya. Dia mengaku kabinetnya bakal banyak diisi menteri dari era Jokowi.

Prabowo melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, ia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Sekadar informasi sebelum di kabinet Jokowi, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005-2010. Kemudian pada 2016, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Jokowi pada 2016 untuk menggantikan Bambang Brodjonegoro. Lalu Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan pada periode kedua Presiden Jokowi tahun 2019.