Jakarta -

Emiten yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan, PT TBS Energi Utama Tbk (TBS), melalui anak usahanya SBT Investment 2 Pte Ltd (SBT Investment) menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Sembcorp Industries Ltd (Sembcorp).

Melalui perjanjian tersebut SBT Investment secara resmi akan mengakuisisi 100% alias semua saham Sembcorp Environment Pte Ltd (SembEnviro), sebuah perusahaan pengelola limbah terpadu di Singapura. Di mana SembEnviro bersama anak-anak perusahaannya menyediakan layanan pengolahan, pengumpulan, dan daur ulang limbah padat industri, komersial, dan domestik.

Co-CEO TBS Pandu Sjahrir menjelaskan transaksi strategis ini melanjutkan upaya ekspansi TBS untuk memperkuat posisinya di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan regional, yang mana sebelumnya perusahaan juga sempat mengakuisisi Asia Medical Enviro Services Pte Ltd di Singapura dan ARAH Environmental group di Indonesia pada 2023 lalu.

Sehingga dengan adanya akuisisi ini, TBS dapat membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura. Sebab perusahaan memiliki komitmen berkelanjutan untuk beralih ke bisnis yang hijau dan berkelanjutan sesuai dengan target netralitas karbon TBS 2030.

"Kami sangat gembira mengakuisisi bisnis dari organisasi yang terkenal dengan keunggulan operasionalnya. Rekam jejak SembEnviro dalam pengelolaan limbah sejalan dengan tujuan keberlanjutan kami," kata Pandu dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11/2024).

"Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa standar tinggi layanan SembEnviro terus terjaga dan semakin kuat saat kami mengintegrasikan operasi kami," sambungnya lagi.

Di sisi lain Direktur SBT Investment, Lim Hwee Hua menyampaikan bagaimana akuisisi ini merupakan tonggak penting dalam memperluas jejak pengelolaan limbah berkelanjutan perusahaan di Singapura.

"Kami berkomitmen untuk membangun fondasi dan reputasi kuat SembEnviro, dengan menyediakan solusi pengelolaan limbah yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunitas dan industri di Singapura yang terus berkembang," terang Lim.

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berkomitmen melakukan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu, pada Februari 2023, LPKR telah memulai kegiatan operasional daur ulang air limbah, ditandai dengan peluncuran fasilitas daur ulang air limbah baru di Lippo Village.

Fasilitas ini menggunakan proses ultrafiltrasi canggih untuk mengolah air limbah yang diproses oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah ada. Mengubahnya menjadi air bersih yang sesuai standar.

Group CEO LPKR John Riady mengatakan, perusahaan meyakini bahwa keberlanjutan adalah strategi yang sangat penting yang dapat menggerakkan penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi. Oleh karena itu, LPKR menekankan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis utama, pekerjaan, dan manajemen risiko .

Tujuannnya memastikan organisasi menerapkan pendekatan menyeluruh yang menyertakan berbagai aspek ESG dari bisnis. ?Sekaligus memaksimalkan potensi dari peningkatan efisiensi dan peluang-peluang baru,? katanya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Air daur ulang ini, meskipun tidak layak untuk diminum, berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi pelanggan komersial. Mereka memanfaatkannya sebagai sumber air alternatif untuk kegiatan seperti membilas toilet dan pengoperasian menara pendingin.

Ke depannya, Lippo Village memiliki rencana untuk meningkatkan volume air yang diolah dari penampungan air hujan dan air limbah daur ulang. Saat ini, fasilitas daur ulang air limbah beroperasi dengan kapasitas 25 liter per detik (lps) pada tahap awal, dengan target mencapai kapasitas akhir 100 lps untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta

(aid/hns)

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang. Komposisi itu berasal dari 215,37 juta penduduk usia kerja dan 152,11 juta angkatan kerja yang tidak terserap.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah pengangguran itu turun 390 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/224).

Dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

"Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," jelas Amalia.

Amalia memaparkan jumlah orang bekerja saat ini mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terdiri dari pekerja penuh 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang.

Hal itu membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat mencapai 70,63% pada Agustus 2024, lebih tinggi jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 69,48%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,66% dibandingkan TPAK perempuan 56,42%.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Selama periode Agustus 2023-Agustus 2024, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ucapnya.

(aid/eds)

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan kuartal III tahun lalu.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ekonomi Indonesia sepanjang 3 bulan terakhir mayoritas ditopang oleh industri pengolahan. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,96%.

"Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha seperti konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,71%, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,45%" kata Amalia di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 3 2024 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

"Total share ke lima lapangan usaha itu adalah sebesar 64,94% terhadap PDB." kata Amalia.

Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain adalah transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh modal angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Kemudian ditambah akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh peningkatan event berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON ke 21.

(eds/eds)

Jakarta -

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

(rrd/rir)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

(shc/kil)

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berkomitmen melakukan pencegahan kebocoran ataupun kehilangan air . Hal ini mengingat air merupakan sumber daya vital yang semakin langka di banyak daerah di Indonesia.

Group CEO LPKR John Riady mengatakan, perusahaan yakin keberlanjutan adalah strategi yang sangat penting yang dapat menggerakkan penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi. Oleh karena itu, LPKR menekankan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis utama, pekerjaan, dan manajemen risiko.

?Hal ini guna memastikan organisasi menerapkan pendekatan menyeluruh yang menyertakan berbagai aspek ESG dari bisnis, sekaligus memaksimalkan potensi dari peningkatan efisiensi dan peluang-peluang baru,? katanya dalam siaran pers, Selasa (29/10/2024).

LPKR meningkatkan upaya untuk mengurangi kehilangan air dalam proses produksi dan distribusi. Perusahaan juga memastikan penggunaan air yang efisien sekaligus mengurangi biaya yang terkait dengan kehilangan air. Di samping itu, pencegahan kebocoran air juga dapat membantu mengurangi dampak kekeringan dan kelangkaan air terhadap masyarakat setempat.

LPKR telah menerapkan beberapa langkah untuk meminimalkan jumlah kehilangan air dalam produksi dan distribusi air. Misalnya, penggantian peralatan dan suku cadang seperti pipa, pengukur tekanan, sistem pompa, dan filter.

Selain itu, menyediakan rencana induk dan studi infrastruktur guna mengoptimalkan kapasitas kolam retensi dan mengidentifikasi area tambahan yang dapat dikembangkan di dalam wilayah operasional perusahaan. Studi neraca air juga dilakukan untuk menilai rasio pasokan air yang bersumber dari berbagai sumber daya air potensial di dalam pengembangan, termasuk kolam retensi, air daur ulang, dan pasokan air lokal (PDAM).

Guna mengurangi kehilangan air, Divisi Pengolahan Air (Water Treatment Division/WTD, yang merupakan bagian dari layanan Town Management Division/TMD perusahaan), juga menerapkan berbagai langkah. Seperti kalibrasi ulang meteran air, penggantian alat pengukur tekanan untuk mengontrol tekanan pipa distribusi, dan penggantian sistem pompa inverter untuk kontrol tekanan yang konstan.

Langkah-langkah ini tidak hanya berfungsi untuk menghemat air akan tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem distribusi air, sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan pemborosan air.

Jakarta -

Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) terus gencar melakukan hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan tersebut rencananya akan dilanjutkan era Presiden Prabowo Subianto lantaran dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi. Hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bahlil menekankan hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi sendiri bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, dia bilang nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang menghasilkan berbagai produk turunan, seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

"Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo menegaskan kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batubara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah. Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah ingin menggenjot ekspor komoditas perikanan ke Uni Eropa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggap pasar perikanan negara tersebut cukup besar.

Namun, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan ekspor produk perikanan Indonesia masih kecil jumlahnya ke Uni Eropa.

"Indonesia baru peringkat ke 20 produknya bisa masuk ke Uni Eropa. Dengan pangsa masih 1%. Tentu ini yang harus digenjot," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Adapun produk perikanan Indonesia yang dinilai berpotensi besar ke pasar Uni Eropa yakni tuna, cakalang, udang, cumi, hingga gurita.

"Memang tuna, cakalang yang paling besar 30%, kemudian cumi, gurita, udang, kepiting. Ini komoditas utama yang masuk ke Uni Eropa dari Indonesia, angkanya US$ 335,27 juta (angka 2023 turun 11,2% dari 2022), volumenya 55,88 ribu ton (turun 5,6% dari 2022)," ungkapnya.

Masih kecilnya ekspor perikanan ke Uni Eropa disebabkan oleh berbagai hambatan mulai dari tarif dan non tarif. Ekspor perikanan ke Uni Eropa dikenakan tarif cukup besar yakni 20%.

"Ini teman-teman yang menangani terus melakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEP, untuk bisa mengupayakan tarif, penurunan tarif ke Uni Eropa," jelasnya.

Sementara tantangan non tarif berkaitan dengan syarat mutu komoditas perikanan masuk ke Uni Eropa, seperti pengolahan, sustainable fisheries, fisheries management, hingga syarat bagaimana ikan ditangkap menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem kelautan.

"Itu ada persyaratan-persyaratan yang dipakai di tiap-tiap negara, termasuk persyaratan mengenai mutu ini. Perlengkapan persyaratan mutu ini apa saja, ada kimia, ada fisik, itu ada di setiap negara. Itu yang menjadi tantangan," terangnya.

Saat ini ada 176 perusahaan yang bisa ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Jumlah itu stagnan sejak 2017. Padahal sebelumnya jumlah perusahaan yang bisa ekspor sempat mencapai lebih dari 200 perusahaan.

Tidak bertambahnya perusahaan yang bisa ekspor perikanan ke Uni Eropa ini karena masalah pemenuhan syarat dari UE. Meski begitu, Ishartini mengatakan ada 33 perusahaan yang mengantre untuk bisa mengekspor komoditas perikanan ke UE.

"Step berikutnya adalah bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melakukan penjaminan mutu ini dengan baik dan dengan mudah. Semua regulasi yang diterbitkan oleh Eropa bisa kita ikuti. Target kita ini sekarang sudah mengantre sekitar 33 perusahaan baru yang ingin mengusulkan," tutupnya.

Simak Video: Cuan 'Maut' Ekspor Ikan Hias Laut

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Pertamina East Natuna (PEN) melakukan survei seismik sebagai bagian dari proyek eksplorasi migas lepas pantai di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Survei seismik tiga dimensi (3D) mulai kuartal-IV tahun 2024 dengan mencakup kawasan seluas 1.166 km persegi di Laut Natuna Utara.

Direktur Utama Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Wisnu Hindadari menjelaskan program kerja ini mencakup survei seismik tiga dimensi (3D) Arwana dengan teknik akuisisi 3D marine broadband.

Teknik ini untuk memperoleh data seismik bawah permukaan yang lebih rinci dan komprehensif, serta dapat dipergunakan untuk pengembangan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) East Natuna. Usai survei rampung, aktivitas dilanjutkan dengan pengolahan data seismik yang akan dikerjakan hingga 2025.

"Pertamina East Natuna fokus pada kegiatan eksplorasi migas di WK East Natuna, yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional," kata Wisnu dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi, Pertamina East Natuna merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi yang pengelolaannya diberikan kepada Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa.

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa pun telah mengantongi dukungan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan SKK Migas serta dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Dia menjelaskan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kegiatan sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat telah diselenggarakan awal September lalu di Ranai Kota, Kabupaten Natuna.

Seiring dengan kegiatan survei seismik dan rencana pengembangan eksplorasi ini, dia berharap sektor migas dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terletak di perbatasan tiga negara Asia tenggara. Selain itu, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut gembira rencana kerja Pertamina East Natuna. Pihaknya memberikan dukungan penuh untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap survei hingga proyek pengembangan eksplorasi migas di perairan Natuna.

"Kami pastinya mendukung setiap kegiatan Pertamina untuk keberhasilan proyek ini," kata Rodhial.

(kil/kil)