Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

“Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

“Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) sudah empat tahun tidak menyetorkan surplus ke pemerintah. BI terakhir menyumbang surplus pada 2019 sebesar Rp 30,1 triliun.

Adapun mengutip Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2023, berdasarkan UU BI diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI di atas 10%, maka BI menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian pemerintah.

Akan tetapi, karena rasio modal terhadap kewajiban moneter BI dalam 4 tahun terakhir masih dibawah 10%, maka BI tidak dapat menyetorkan sisa surplus BI ke pemerintah.

Pada 2021 rasio modal terhadap kewajiban moneter BI mencapai 8,20%, 2019 mencapai 8,03%, dan 2023 mencapai 9,10%.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan, rasio modal terhadap kewajiban moneter BI tahun ini bisa mencapai 10%, sehingga BI bisa menyerahkan suplusnya kepada pemerintah.

“Dari tahun 2020 sampai tahun 2023, (belum menyetorkan surplus) karena memang dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi BI saat ini banyak support untuk perekonomian Indonesia,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Rasio modal terhadap kewajiban moneter BI diperkirakan mencapai 10% tahun ini karena, kondisi dari aspek pengelolaan moneter BI yang cukup baik.

Myrdal menyebut, BI terbilang sukses dalam mengelola kebijakan pendalaman pasar keuangan atau financial market.

“Mereka juga sukses merilis SRBI, SVBI, SUVBI, dan cadangan devisa kita juga pada tahun ini juga sempat mencapai rekor tertinggi,” ungkapnya.

Berbanding terbalik, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman justru menilai, kecil kemungkinan rasio modal BI akan mencapai 10% pada tahun ini, meskipun ada peningkatan tercapai dari tahun ke tahun.

Penyebabnya adalah, pertumbuhan rasio modal BI yang lambat, Seperti pada 2023 yang hanya mencapai 9,01%, naik tipis dari 2022 sebesar 8,03%,.

“Artinya, BI hanya mampu menaikkan rasio modal sekitar 1% dalam satu tahun. Kenaikan ini sangat lambat dan jauh dari agresif jika targetnya adalah 10%. Tanpa intervensi atau lonjakan luar biasa dalam keuntungan operasional, sulit membayangkan BI mampu mencapai 10% dalam waktu dekat,” kata Rizal.

Faktor lainnya, Rizal melihat adanya ketergantungan BI pada kondisi ekonomi eksternal. Menurutnya, seharusnya BI tidak beroperasi dalam ruang hampa.

Menurutnya, dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian, termasuk inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral besar, dan potensi resesi, BI sangat mungkin harus melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.

“Setiap langkah ini memiliki dampak langsung terhadap cadangan dan rasio modal BI. Harapan untuk mencapai rasio modal 10% menjadi semakin tidak realistis jika BI terus terbebani oleh faktor eksternal yang memaksanya menggunakan cadangan devisa atau kebijakan lainnya yang memakan modal,” tambahnya.

Penyebab lainnya, adanya keterbatasan BI dengan kebijakan fiskal dan koordinasi Pemerintah. Sebenarnya, bisa saja pemerintah mendukung penguatan rasio modal BI, seperti melalui pelonggaran kebijakan fiskal atau subsidi. Hanya saja, kata Rizal dukungan tersebut memerlukan waktu, koordinasi, dan langkah-langkah konkret yang tidak mudah atau cepat diterapkan.

Meski begitu, Rizal memperkirakan, masih ada harapan rasio modal BI bisa mencapai 10% pada tahun depan. dengan syarat ada perubahan besar dalam kondisi ekonomi dan kebijakan. Terutama indikator ekonomi yang langsung berdampak menaikkan rasio modal.

Lebih lanjut, ia membeberkan, hal yang bisa mendorong rasio modal BI di antaranya, kenaikan pendapatan operasional BI, kebijakan moneter yang efisien, manajemen beban BI yang lebih ketat, stabilitas ekonomi dan minimnya intervensi market, dukungan fiskal pemerintah, dan penguatan cadangan devisa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Membaca odometer dengan teliti adalah langkah penting bagi calon pembeli mobil bekas untuk memahami seberapa jauh kendaraan telah digunakan. Odometer yang menunjukkan jarak tempuh asli bisa menjadi indikator kondisi mobil.

Namun, sayangnya, beberapa oknum terkadang memanipulasi angka pada odometer guna meningkatkan harga jual mobil bekas.

Agus, pemilik bengkel Auto Haus di Jakarta, menjelaskan, bahwa manipulasi angka odometer kerap digunakan untuk mengelabui calon pembeli.

Menurutnya, ada beberapa cara sederhana untuk mencurigai apakah angka kilometer pada odometer tersebut asli atau tidak.

“Salah satu cara mengecek keaslian kilometer adalah dengan melihat kesesuaian kondisi fisik interior, seperti setir dan pedal, dengan jarak tempuh," kata Agus kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

"Misalnya, jika mobil menunjukkan 30.000 km tetapi setir dan pedal tampak aus, ini bisa jadi indikasi adanya pengurangan kilometer,” ujarnya.

Pixabay Ilustrasi mobil bekas taksi.

Agus juga merekomendasikan untuk memeriksa riwayat servis kendaraan. Menurutnya, buku servis rutin bisa menjadi acuan apakah kilometer asli atau tidak. Mobil yang rutin servis biasanya memiliki catatan kilometer yang konsisten setiap tahunnya.

Selain itu, pengecekan komputerisasi pada odometer digital sangat disarankan, terutama pada mobil keluaran terbaru.

“Meski diubah, rekam jejak kilometer biasanya tersimpan di sistem komputer mobil. Pengecekan ini sebaiknya dilakukan di bengkel terpercaya yang mampu memindai data tersebut,” ujar Agus.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto berencana memutihkan utang yang membebani enam juta petani dan nelayan sejak krisis moneter 1998. Hal ini diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden untuk pemutihan utang petani dan nelayan tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan akan segera ditandatangani.

Hashim menjelaskan bahwa para petani dan nelayan yang terlilit utang kini kesulitan mengakses pinjaman bank, karena data mereka selalu ditolak di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun utang mereka telah lama dihapus dan dibekukan oleh bank, hak penagihan dari pihak bank tetap ada, membuat mereka tidak memiliki akses ke kredit formal. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya beralih ke rentenir atau pinjaman online.

Rencana ini disambut baik oleh para petani dan nelayan. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyampaikan bahwa kegagalan pelunasan utang oleh petani tidak sepenuhnya merupakan kesalahan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh krisis moneter pada era Orde Baru. Henry menegaskan bahwa pemutihan utang menjadi langkah yang tepat karena utang-utang tersebut memang sulit dilunasi akibat kondisi ekonomi saat itu.

Namun, Henry menambahkan bahwa perlu dipastikan apakah pemutihan ini akan mencakup semua utang petani atau hanya yang timbul sekitar tahun 1998. Bagi petani yang ingin mengajukan pinjaman baru setelah pemutihan ini, ia mengusulkan agar diberikan semacam catatan khusus untuk mencegah persepsi bahwa utang baru juga dapat dihapuskan seperti sebelumnya.

Sebelumnya, dalam kampanye, calon presiden Ganjar Pranowo juga menyampaikan gagasan serupa dengan mengusulkan penghapusan utang macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang totalnya mencapai Rp 600 miliar.

"Catat ini semua petani, nelayan, akan dibebaskan kalau selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan, akan diputihkan," kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis, 25 Januari 2024.

Mahfud mengatakan nilai kredit macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan kredit macet tersebut tidak akan membebani keuangan negara.

"Kami sudah menghitung jumlah kredit petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya Rp 688 miliar," ujarnya.

Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), Ade Cahyo Nugroho, merespons positif rencana Presiden untuk memutihkan utang sekitar enam juta petani dan nelayan. Ade melihat langkah ini sebagai peluang perbankan untuk memperluas basis nasabah, terutama karena beberapa nasabah dengan riwayat kredit bermasalah di masa lalu mungkin kini telah mengalami peningkatan kondisi finansial.

Ade mengungkapkan bahwa nasabah yang pernah mengalami kesulitan pembayaran biasanya masuk ke daftar hitam, yang menghalangi akses mereka ke layanan perbankan untuk selamanya. Rencana ini dianggap sebagai langkah Presiden untuk memberikan kesempatan baru bagi mereka.

Di kesempatan yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), Thomas Wahyudi, juga menyambut baik rencana pemutihan utang petani nelayan tersebut. Thomas menilai bahwa kebijakan ini akan mendukung keberlangsungan ekonomi bagi sebagian kalangan masyarakat dan membuka peluang bagi perbankan untuk menjangkau pasar baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah perbank­an meng­­him­­pun dana masyarakat mulai me­­­napaki jalan ter­­­jal sejak akhir ku­­­ar­­tal II/2024. Pada awal tahun ini, kinerja ak­­­ti­­vi­­­tas menghimpun dana pi­­­hak ketiga (DPK) sempat mem­­­berikan asa dengan tumbuh 5,80% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pencapaian itu meningkat ketimbang Desember 2023 yang tum­­buh 3,8% YoY. Setelah per­­­tumbuhan DPK mencapai level tertinggi 8,63% YoY pada Mei 2024, perbankan mulai agak kesulitan da­­­­lam mendapatkan dana ma­­­syarakat.

Kondisi itu terlihat dari perolehan DPK yang hing­­ga Agustus 2024 tumbuh melambat menjadi hanya 7% YoY. Tabungan dan de­­­posito yang mengerek ke ba­­wah pertumbuhan DPK dengan tumbuh masing-ma­­­sing 6,14% dan 5,37% YoY.

Narasi likuiditas perbankan mengetat akhirnya mengemukan. Selain alasan pertum­­­buhan DPK yang terus merosot, justifikasi likuiditas yang mengetat juga berasal dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan DPK kian mahal.

Sebagai gambaran, pada akhir 2023 biaya bunga mencapai 2,46% dari DPK, tetapi hingga Agus­­tus 2024 biaya dana merangkak naik menjadi 2,88%. Kenaikan biaya dana itu lantas dituding menjadi salah satu penyebab pertumbuhan pendapatan bunga bersih menyusut, dan berujung pada pertumbuhan laba perbankan yang lebih rendah ketimbang tahun lalu.

Sementara pada sisi lain, bagian DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit atau di­­­kenal dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) juga meningkat, dari 83,83% pada Desember 2023 menjadi 86,80% pada Agustus 2024. Kenaikan LDR membuat tidak banyak dana yang dialokasikan ke alat likuid. Lalu, apakah kondisi likuiditas bank memang demikian suram?

Sejatinya kondisi likuiditas perbankan tidak seburuk itu dan masih cukup longgar. Memang pertumbuhan DPK terus menurun dan bahkan berada di bawah pertumbuhan kredit, tetapi kesediaan alat likuid masih cukup be­­­sar.

Ini ditandai dari porsi alat likuid yang bisa digunakan untuk memenuhi penarikan DPK (AL/DPK) masih cukup tinggi. Data Bank In­­­do­­nesia menunjukkan rasio AL/DPK tercatat 24,66% pada Agustus 2024. Angka itu jauh di atas ambang batas sebesar 10%. Secara nominal, jumlah alat likuid cukup tinggi mencapai Rp2.100 triliun.

Apabila ditelisik lebih da­­­lam, alat likuid perbankan cu­­­kup banyak dialokasikan dalam surat berharga negara (SBN). Bahkan ada sebagian dana idle ditanamkan dalam instrumen operasi moneter Bank Indonesia yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tidak kurang dari Rp500 triliun dana perbankan di­­belikan SRBI.

Dana di SRBI tersebut me­­rupakan likuiditas perbankan yang tersimpan di Bank Indonesia yang seolah-olah mencerminkan adanya kontraksi. Namun, kebijakan mengeluarkan SRBI itu ti­­­dak sepenuhnya kontraksi. Pasalnya, perbankan dapat dengan mudah mencairkan SRBI dengan cara repo, misalnya.

Repo merupakan transaksi menjual surat berharga dengan janji untuk di­­­beli kembali pada jangka waktu tertentu. Bank juga bisa menjual kembali SRBI secara putus (outright) di pasar keuangan. Berbeda halnya dengan kebijakan Bank Indonesia yang menarik li­­­kui­­ditas perbankan melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM). Dana di GWM tidak bisa ditarik oleh bank.

Sementara itu, peningkatan rasio LDR menjadi 86,80% pada Agustus 2024 masih ter­­­kendali. Porsi tersebut di­­­nilai masih aman karena secara historis LDR perbankan jarang sekali melampaui 90%. Terlebih, dana untuk sumber penyaluran kredit tidak hanya dari DPK, tetapi juga berasal dari utang luar negeri, penerbitan surat berharga, atau pinjaman dari pihak lain.

Kondisi likuiditas yang masih cukup longgar juga tidak lepas dari kebijakan Bank Indonesia. Sejak beberapa tahun belakangan ini, Bank Indonesia memang cukup rajin mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan likuiditas.

Terakhir, Kebijakan Likuiditas Ma­­­kro­­­prudensial (KLM) yang diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu. KLM tersebut memberikan insentif likui­­di­­­tas ke perbankan dalam ben­­tuk pelonggaran GWM. Berdasarkan data Bank In­­­do­­­nesia, otoritas moneter telah mengucurkan likuiditas sebanyak Rp256,5 triliun hingga Agustus 2024.

Ke depan, likuiditas akan kian longgar sejalan renca­­­na Bank Indonesia yang akan merefokus KLM. Li­­­kuiditas akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan refokus tersebut, insentif KLM tidak hanya untuk mengguyur likuiditas, tetapi juga untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama untuk mendorong penciptaan kerja (job creation), termasuk UMKM, ultra mikro dan kredit hijau.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia mulai mengarah pada pelonggaran moneter. Sebagaimana diketahui bah­­­wa Bank Indonesia telah me­­­nurunkan suku bunga acu­­­an sebanyak 25 basis poin menjadi 6% pada September 2024 dan mempertahankan­­­nya pada Oktober 2024. Ke­­­bi­­­­jakan penurunan BI Rate menciptakan keseimbangan antara pro stability dengan pro growth.

Pelonggaran moneter tersebut juga melegakan perbankan sehingga tensi likuiditas menurun. Perbankan pun dapat segera menurunkan suku bunga simpanan sehingga biaya dana menjadi berkurang. Dan pada akhirnya pertumbuhan DPK kembali menanjak.

JAKARTA,investor.id - Bank Indonesia (BI) menyatakan kondisi ekonomi global diperkirakan tetap tumbuh stabil di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian ke depan. Hal tersebut selaras dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh disinflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta fragmentasi geo-ekonomi dan perdagangan yang masih perlu dicermati.

“BI menegaskan  perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. BI menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang,” ucap Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (27/10/2024).

Dengan sejumlah tantangan yang terjadi pada perekonomian global maka diperlukan  upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan  keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral, dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut, dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter serta reformasi struktural. Pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota yang akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Negara-negara G20, termasuk sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).  Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan Bank Pembangunan Multilateral dan Regional dan kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (cross border payment) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kiwoom Sekuritas Indonesia melaporkan hingga September 2024, kinerja secara nilai transaksi turun 17,6% year on year (YoY) atau mencapai Rp 15,95 triliun.

Meski begitu, Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin menyebutkan bahwa sampai dengan September 2024, jumlah investor ritel Kiwoom Sekuritas Indonesia masih bertambah sebanyak 18.870 secara year to date (YTD).

Adapun hingga akhir tahun ini, Kiwoom Sekuritas Indonesia menargetkan jumlah investor ritel bisa mencapai 20.000.

Selain itu, Shin menyebutkan bahwa di kuartal kedua 2024, Kiwoom Sekuritas Indonesia mencatatkan kenaikan nilai transaksi sebesar 12,8% secara YoY, seiring dengan kenaikan jumlah investor ritel.

Dia melihat bahwa aktivitas investor saat ini dipengaruhi volatilitas pasar yang meningkat karena faktor ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan moneter dari bank sentral. Sehingga hal ini menyebabkan penurunan pada nilai transaksi perusahaan.

"Meski demikian kami melihat investor institusi masih akan menjadi backbone di tengah fluktuasi pasar yang mempengaruhi investor ritel," imbuhnya.

Lebih lanjut, Shin menyebutkan, berdasarkan data historikal, setiap kuartal IV menunjukkan terjadinya kenaikan nilai transaksi dari investor, seperti di tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,7% secara QoQ dan tahun 2022 tumbuh 88% QoQ. Untuk itu, ia berpandangan positif terkait pertumbuhan di kuartal IV 2024.

"Kami juga berpandangan beberapa sentimen pendorong kenaikan transaksi di kuartal IV, di antaranya yaitu adanya rebalancing paska rilis kinerja kuartal III-2024, dari beberapa investor institusi dan juga investor ritel, lalu pelonggaran kebijakan moneter yang mendongkrak likuiditas pasar, dan penambahan aktif investor," ungkapnya.

Shin menyebutkan sejumlah strategi yang dilakukan Kiwoom Sekuritas Indonesia untuk kuartal IV 2024, di antaranya yaitu, masih akan berfokus pada peningkatan nilai transaksi dan retention rate,seperti melalui pemberian promo untuk transaksi margin kepada investor lama dan baru serta promo fee transaksi nasabah baru sebesar 0,09%.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan stabil pada tingkat 3,2 persen pada 2024 dan 2025. Namun, IMF memperingatkan risiko penurunan ekonomi global semakin meningkat.

“Pertumbuhan diproyeksikan akan tetap stabil pada 3,2 persen pada tahun 2024 dan 2025, meskipun beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah, telah mengalami revisi pertumbuhan yang cukup besar,” kata IMF dalam laporan Economic Outlook edisi Oktober 2024, dikutip Rabu (23/10).

IMF mengatakan, perjuangan global melawan inflasi telah menunjukkan hasil signifikan. Meski tekanan harga tetap ada di beberapa negara.

Setelah mencapai puncaknya di level 9,4 persen pada kuartal ketiga 2022, IMF memproyeksikan inflasi global akan turun menjadi 3,5 persen pada akhir 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi sebesar 3,6 persen selama periode 2000-2019.

Meskipun kebijakan moneter di seluruh dunia mengalami pengetatan yang tajam dan tersinkronisasi, ekonomi global tetap mampu mempertahankan pertumbuhan yang tangguh selama proses disinflasi. IMF menegaskan bahwa resesi global dapat dihindari berkat kekuatan ini.

Beberapa faktor yang mengancam prospek ekonomi global di antaranya adalah meningkatnya konflik regional, kebijakan moneter yang terlalu ketat dalam waktu lama. Kemudian, potensi volatilitas pasar keuangan yang dapat berdampak buruk pada pasar utang negara, perlambatan lebih dalam di Tiongkok, serta peningkatan kebijakan proteksionis.

Selain itu, IMF mencatat bahwa meskipun ekonomi global secara keseluruhan masih menunjukkan ketahanan, beberapa negara berkembang berpendapatan rendah mengalami penurunan signifikan dalam proyeksi pertumbuhan. Revisi ini sering kali disebabkan oleh meningkatnya konflik dan ketidakstabilan regional.

Dalam Laporan Stabilitas Keuangan Global Oktober 2024, IMF juga menyoroti risiko di sektor keuangan yang dapat mempengaruhi pasar utang negara. Volatilitas di sektor ini dinilai berpotensi memicu ketidakpastian lebih lanjut. Terutama jika tidak ada penyesuaian kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampaknya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten produsen komponen, PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) berusaha memaksimalkan potensi ekspor ke mancanegara hingga akhir tahun nanti.

Presiden Direktur Dharma Polimetal Irianto Santoso mengatakan, relaksasi kebijakan moneter global, termasuk pemangkasan suku bunga acuan The Fed, berpotensi memberi dampak positif terhadap permintaan ekspor otomotif maupun komponennya dari Indonesia meski hal tersebut tidak serta merta langsung terlihat.

“Komponen DRMA yang diekspor secara tidak langsung oleh pelanggan kami, baik dalam bentuk completely knocked down (CKD) dan completely built up (CBU) akan mengikuti permintaan pasar tujuan ekspor,” ungkap dia, Senin (21/10).

DRMA sendiri memiliki perusahaan patungan bernama PT Dharma Kyungshin Indonesia (DKI) yang mengekspor produk komponen. Kegiatan ekspor perdana DKI telah dimulai pada Mei 2024 untuk tujuan Amerika Serikat. Hingga semester I-2024, pendapatan DKI meningkat 61,2% year on year (YoY) sehingga memberi kontribusi besar bagi profitabilitas DRMA secara keseluruhan.

Selain melirik pasar ekspor, DRMA juga mengandalkan penjualan komponen ke pasar sepeda motor pada 2024. Selama tahun ini berjalan, pasar sepeda motor nasional memiliki daya tahan yang lebih baik ketimbang pasar mobil. Hal ini terlihat dari penjualan sepeda motor nasional yang naik 3,19% YoY menjadi 4,87 juta unit hingga September 2024.

Dengan kondisi industri otomotif terkini, DRMA fokus pada aspek kualitas, biaya, dan pengiriman komponen yang telah diproduksi. Alhasil, DRMA berpeluang memperkuat posisi pangsa pasar untuk produk yang ada sekaligus memungkinkan adanya ekspansi perluasan pangsa pasar melalui peluncuran produk baru pada masa depan.

DRMA juga berkomitmen mengembangkan kemampuan engineering agar dapat menghasilkan produk yang belum dilokalisasi di Indonesia. “Dengan adanya persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), kami melihat ini sebagai peluang besar untuk pertumbuhan bisnis pada masa mendatang,” imbuh Irianto.

Lebih lanjut, DRMA juga melakukan diversifikasi sumber pemasok untuk mengurangi risiko disrupsi rantai pasok. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan pemasok strategis yang dapat memberikan pasokan bahan baku komponen yang stabil dan berkualitas.

Upaya ini untuk mengantisipasi risiko fluktuasi harga bahan baku di pasar global sekaligus volatilitas kurs rupiah terhadap dolar AS.

Dalam situasi perubahan harga bahan baku yang ekstrem, DRMA memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan harga produk kepada pelanggan. Dengan demikian, dampak fluktuasi harga bahan baku terhadap kinerja DRMA bisa diminimalisasi.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Produsen ban global Hankook Tire menyediakan kontrak Cost Per-Kilometer (CPK), yakni kontrak penyewaan ban sesuai jumlah kilometer jarak tempuh kendaraan.

Dengan skema ini, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan modal besar sekaligus untuk pengadaan ban sebagai komponen pendukung kendaraan operasional, karena ada proyeksi pengeluaran yang lebih terukur.

President Director PT Hankook Tire Sales Indonesia Yoonsoo Shin menjelaskan, Hankook sangat memahami tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis armada truk dan bus, terutama dalam hal pengelolaan biaya operasional. Untuk itu, Hankook selalu berkomitmen menghadirkan solusi yang inovatif dan efisien, salah satunya seperti kontrak CPK.

"Solusi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas, tanpa harus khawatir tentang biaya tak terduga terkait pengadaan dan perawatan ban," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (21/10).

Ahmad Juweni, National Sales Manager TBR Hankook Tire Sales Indonesia menjelaskan, kontrak CPK memberikan banyak manfaat, terutama bagi perusahaan yang mengelola armada truk maupun bus. Skema ini memberikan kepastian biaya melalui struktur yang lebih jelas dan terukur sehingga membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran jangka panjang, sekaligus meminimalkan risiko biaya tambahan yang tidak terduga.

"Dengan begitu, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pertumbuhan bisnis inti mereka, sementara kebutuhan perawatan ban ditangani secara profesional oleh Hankook,” jelasnya.

Selain itu, kontrak CPK juga mencakup layanan perawatan ban seperti inspeksi rutin, pengecekan tekanan, serta penyetelan keseimbangan ban. Hal ini memastikan ban selalu dalam kondisi optimal yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi keausan, dan meningkatkan performa kendaraan secara keseluruhan.

Dengan perawatan rutin, risiko kecelakaan akibat ban, seperti ledakan atau kerusakan tapak dapat diminimalisir, sehingga keamanan operasional armada lebih terjamin.

PT Balina Agung Perkasa, salah satu distributor air mineral kemasan terbesar di area Jabodetabek, telah menjadi pelanggan kontrak Cost Per-Kilometer (CPK) yang ditawarkan oleh Hankook Tire Indonesia sejak tahun 2022.

Menurut Use Naldy, Fleet Manager Balina Agung Perkasa, perusahaan yang mengoperasikan lebih dari 1.000 unit kendaraan ini menghadapi tantangan utama dalam meminimalkan biaya. Dengan menggunakan kontrak CPK, perusahaan ini berhasil mengurangi biaya pemakaian ban dibandingkan sebelumnya.
"Selain itu, ban yang ditawarkan oleh Hankook juga terbukti lebih awet dalam pemakaian," imbuhnya.

Untuk mendukung operasional tersebut, PT Paderona Arthajaya, mitra distributor Hankook selaku distributor ban CPK untuk PT Balina Agung Perkasa, menyediakan berbagai layanan, termasuk perawatan di lokasi (service on site).

Dengan kontrak CPK, pelanggan tidak perlu lagi khawatir mengenai perawatan ban, karena layanan yang disediakan mencakup banyak aspek mulai dari pemasangan hingga perawatan rutin.

"Semua ini dilakukan oleh tenaga ahli yang disediakan khusus oleh distributor Hankook Tire, PT Paderona Arthajaya,” jelas Ahmad Juweni.

Hankook Tire di Indonesia menawarkan rangkaian produk unggulan untuk mendukung. kendaraan operasional dalam kontrak CPK.

Di antaranya adalah ban Hankook AH30 yang dirancang khusus angkutan truk regional dan dapat digunakan untuk semua posisi ban. Memiliki desain 3 alur zig-zag, ban ini mampu meningkatkan traksi dan pengereman secara optimal, sementara sudut alurnya yang asimetris mencegah penumpukan batu pada jalan yang kasar. Tapak ban AH30 juga telah dioptimalkan votuk masa pakai yang lebih lama.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kinerja industri perbankan domestik terjaga stabil, didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%.

“Kinerja intermediasi Agustus 2024 tumbuh positif dengan kredit perbankan yang masih mencatatkan double-digit yakni 11,40% YoY menjadi sebesar Rp7.508 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK IV tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08% year-on-year (YoY), diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 10,83% YoY dan Kredit Modal Kerja sebesar 10,75% YoY.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 7,01% YoY menjadi sebesar Rp8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% YoY.

Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) pada Agustus 2024 masing- masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, terjaga di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) net dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di level 0,78% dan 2,26%.

Pasar Saham Berangsur Menguat

Selanjutnya, kinerja pasar saham domestik pada kuartal III/2024 menguat seiring dengan sentimen positif tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama dunia.

Adapun investor nonresiden membukukan net buy di pasar saham sebesar Rp21,92 triliun qtq atau Rp49,64 triliun YtD. Nilai kapitalisasi pasar tumbuh 7,52% YtD menjadi Rp12.552 triliun.

Sementara itu, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal hingga akhir September 2024 (YtD) dalam tren positif, tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp155,59 triliun dengan 29 emiten baru.

Memasuki pertengahan Oktober 2024, di tengah tekanan di pasar keuangan global yang kembali meningkat, akumulasi aksi beli nonresiden di pasar saham domestik per 15 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp43,35 triliun YtD.

Premi Asuransi Mengalami Peningkatan

Di sektor perasuransian, total aset industri asuransi per Agustus 2024 mencapai Rp1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32% YoY. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat pada Agustus 2024 mencapai Rp218,55 triliun, tumbuh 5,82% YoY.

Permodalan di industri asuransi komersial pada Agustus 2024 masih solid secara agregrat, dengan Risk- Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa tercatat sebesar 457,02% dan asuransi umum/reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Agustus 2024 tumbuh 9,07% YoY dengan nilai sebesar Rp1.485,43 triliun, dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp378,45 triliun atau tumbuh 4,83% YoY.

Adapun pada perusahaan penjaminan, outstanding penjaminan per Agustus 2024 tercatat tumbuh 11,25% YoY dengan nominal mencapai Rp418,13 triliun, dan aset tumbuh sebesar 7,26% YoY dengan nominal sebesar Rp47,90 triliun.

Sejalan dengan intermediasi di perbankan, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan masih tumbuh double-digit di level 10,18% YoY pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan yang tumbuh sebesar 10,76% YoY.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,83% dan NPF gross sebesar 2,66%," ujarnya.

Pada industri fintech peer-to-peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan pada Agustus 2024 tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% YoY atau sebesar Rp72,03 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%.