TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan budget atau anggaran.

Persoalan budget ini sebelumnya telah diwanti-wanti ekonom senior, Faisal Basri, yang menyebut ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan IKN.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

Sebelumnya, Faisal Basri telah mengingatkan pemerintah ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 466 triliun untuk IKN, dengan porsi 20 persen pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 80 persen dari non-APBN. "Minimal itu dua kali lipatnya. Bahkan, tiga kali karena hitungannya nggak benar," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menyampaikan, anggaran untuk IKN tidak bisa hanya dihitung dari rencana pembangunan infrastruktur. Ada anggaran lain yang mesti disiapkan, misalnya untuk mitigasi bencana. "Ingat, di sana itu banyak sumur gas dangkal. Jika suatu saat muncul api, bisa diselesaikan. Tapi teknologinya mahal," ujar Faisal. "Itu belum dihitung."

Sebelumnya, potensi gas dangkal di IKN memang ditemukan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM periode saat itu, Rita Susilawati, mengatakan gas ditemukan saat tim mengecek kondisi bawah permukaan di IKN.

Tentang Faisal Basri

Faisal Basri lahir di Bandung, 6 November 1959, dia menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 1985. Kemudian, ia meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika pada 1988.

Dinukil dari situs Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Faisal memulai karir sebagai akademisi dari pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi sejak 1981.

Selain itu, Faisal juga mengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 1988.

Lebih lanjut, Faisal juga pernah diamanatkan menjadi Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI pada rentang waktu 1995-1998. Ia juga merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta selama tahun 1999-2003. Faisal juga turut mendirikan Institute for Development of Economics & Finance (INDEF).

Adapun dia juga pernah ambil peran di bidang pemerintahan, Faisal pernah menjadi anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN selama 1985-1987. Ia juga merupakan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI pada 2000.

Ekonom dan politikus senior dariUniversitas Indonesia,Faisal Basri, wafat pada pukul 3.50 WIB, Kamis, 5 September 2024 di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, sempat mengungkapkan beberapa faktor kejatuhan industri tekstil.

Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Adapun, kondisi Sritex pailit itu terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Menurut Haruno keputusan inilah yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara. Dalam putusan pengadilan itu, ditunjuk juga kurator dan hakim pengawas yang akan mengatur rapat dengan para debut.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan (Wawan) Kurniawan Lukminto, mengungkapkan alasan industri tekstil pailit atau sedang terpuruk, yaitu faktor internal (dampak pandemi dan daya beli masyarakat menurun) serta eksternal (peperangan, perlambatan ekonomi global, barang masuk dari Cina atau impor, dan regulasi pemerintah).

Sejalan dengan yang dikatakan Iwan, sebelum wafat, Faisal Basri, antara lain dikutip dari laman indotextiles.com, sempat mengungkapkan beberapa faktor penyebab utama yang membuat sektor ini terpuruk.

Kendala Pendanaan dan Teknologi

Pertama, Faisal Basri menyebut salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh industri tekstil adalah pendanaan. Terutama untuk pengadaan teknologi baru yang semakin mahal. Selain itu, restrukturisasi mesin-mesin tekstil juga memerlukan biaya yang tinggi dan terkena pajak, membuat banyak pengusaha enggan melakukannya.

"Kita harus melakukan improvement teknologi, karena teknologi makin bagus. Tapi tidak ada dana. Ditambah lagi, pasar Indonesia kebanjiran produk impor murah dari Cina. Misalnya, saya bikin dasi seharga Rp 100 ribu, sementara dasi impor hanya Rp 50 ribu. Ini membuat industri dalam negeri mati," kata Faisal di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Produk Impor Murah

Kemudian, banyaknya produk-produk tekstil impor murah, terutama dari Cina, telah menjadi tantangan besar bagi produsen lokal. Sebab harga yang ditawarkan jauh lebih rendah, yang membuat produk lokal kalah bersaing di pasaran. Akibatnya, banyak perusahaan besar, terutama di Jawa Barat, enggan melakukan restrukturisasi mesin yang mahal dan harus membayar PPN serta bunga yang tinggi.

Investasi ke Sektor Lain

Selain itu, Faisal juga menyoroti bahwa banyak pengusaha mulai mengalihkan investasinya ke sektor lain, seperti hotel dan properti. Hanya sedikit pengusaha yang masih bertahan di industri tekstil, itupun dengan mengandalkan skema maklon, di mana mereka hanya memproduksi barang atas permintaan pemilik merek tertentu dan mengandalkan pasar ekspor. "99% produknya ekspor, maklon saja. Mereka memesan bahan baku dari luar negeri dan menghasilkan produk dengan merek terkenal," tambahnya.

Kebijakan Pemerintah

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada pengusaha lokal yang sedang kesulitan. "Anda bisa pesan dengan gadget Anda, satu tangan, satu biji, impor baju seragam seharga Rp 50.000 untuk tiga setel. Kita punya lembaga anti dumping tapi diam saja. Malah solusinya mengundang Cina untuk masuk ke sini, bukan membantu pengusaha lokal yang sedang kesulitan," pungkas Faisal.

Mundur lebih jauh, pada 2019, Faisal juga sempat menyinggung ihwal produk tekstil dari Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya Cina diduga melakukan underinvoicing dalam mengekspor produk tekstilnya.

Untuk diketahui, praktik underinvoicing merujuk pada praktik pengurangan harga suatu barang pada faktur dari harga yang sebenarnya dibayarkan. Underinvoicing dilakukan oleh pembeli atau penjual yang ingin membayar pajak lebih sedikit dari semestinya dengan merekayasa laba.

Praktik yang dikenal dengan pengurangan faktur ini menyebabkan persaingan dagang tekstil dan produk tekstil atau TPT tidak sehat. “Untuk kode HS 6111 (pakaian bayi dan aksesoris pakaian serta rajutan) misalnya, dari sisi Indonesia tercatat nilai impor dari Cina hanya 35,4 persen dari data produk serupa yang dicacat dari sisi Cina sebagai ekspor ke Indonesia,” ujar Faisal dalam diskusi online Indef, Selasa, 12 November 2019.

Pada 2018, industri TPT mengalami pertumbuhan hampir 10 persen. Kemudian melompat menjadi 20 persen pada 2019. Faisal menyebutkan, komponen yang mendongkrak pertumbuhan industri ini adalah tingginya perdagangan produk pakaian jadi. Industri pakaian jadi, kata dia, banyak menggunakan bahan baku impor dari Cina.

“Karena pemerintah membuka lebar-lebar keran impor dan berdirinya Pusat Logistik Berikat,” tuturnya.

Faisal Basri menyebut, pemerintah mesti segera mengambil sikap atas adanya indikasi praktik persaingan tidak sehat Cina sekaligus menekan impor bahan baku pakaian jadi. Pertama ialah memprioritaskan impor bahan dengan under value yang paling besar.

Kedua, ia meminta pemerintah mulai menertibkan praktik dagang di PLB. Ketiga, Faisal menilai intelijen dagang perlu mencermati proses impor barang tekstil dan produk tekstil, mulai pengapalan hingga barang masuk ke Bea Cukai. Keempat, ia menyarankan ada pembenahan sistem Bea Cukai.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR RACHEL FARAHDIBA |SEPTIA RYANTHIE | ADIL AL HASAN

Mendiang Faisal Basri pernah 'meramalkan' kebangkrutan pabrik tekstil Cs, jauh sebelum PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex dinyatakan pailit.

Prediksi ekonom senior itu bukan tanpa dasar. Faisal menyoroti kinerja Kementerian Perindustrian yang dianggap tak berdampak ke sektor industri, termasuk untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Banyak perusahaan bangkrut, bukan hanya keramik. Banyak yang bangkrut, tekstil bangkrut. Belum bisa pulih dari covid-19, program restrukturisasinya sudah selesai, yang ndak bisa restrukturisasi ya sudah dia bangkrut, dijual," kata Faisal dalam Diskusi Publik di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Orang menterinya (Menperin Agus Gumiwang) sibuk kampanye, petinggi Golkar, mana ngurusin (nasib industri)? Anda pernah dengar menteri perindustrian bikin pernyataan? Jarang dia, mungkin enggak semua Anda tahu nama menteri perindustrian siapa," tegasnya.

Saat itu, Faisal menyebut industri tanah air sedang limbung alias goyah. Ia menegaskan nasib buruk tersebut bahkan dialami hampir seluruh sektor industri di Indonesia.

Sang ekonom senior itu juga melihat industri di Indonesia tidak terdiversifikasi. Ini tercermin dari sumbangsih sejumlah sektor terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-migas, di mana terkonsentrasi pada makanan dan minuman serta kimia dan farmasi.

'Ramalan' Faisal menjadi kenyataan. Putusan perkara pengadilan negeri nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang pada Senin (21/10) menjadi bukti sahih raksasa tekstil Sritex pailit.

Sritex melawan. Mereka mengajukan kasasi dan menegaskan operasional perusahaan masih tetap berjalan.

Namun, 'sakit' di tubuh raksasa tekstil itu tak bisa ditutupi. Emiten berkode SRIL itu punya utang menggunung, yakni sekitar US$1,6 miliar atau Rp25 triliun (asumsi kurs Rp15.695 per dolar AS) kepada 28 bank.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta empat kementerian untuk bergerak menyelamatkan karyawan Sritex dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengamini banyak kritik menyasar Agus Gumiwang. Ia menegaskan ucapan-ucapan pedas itu bukan tanpa dasar.

Menurut Achmad, Agus menggambarkan betapa lemahnya upaya pemerintah. Ini terutama dalam rangka menyelamatkan sektor yang sangat membutuhkan perhatian.

"Dengan menperin yang sama seperti di era Presiden Joko Widodo, harapan untuk melihat perubahan signifikan dalam penanganan krisis di industri tekstil, termasuk kasus Sritex dan sektor padat karya lainnya tampak minim," ucap Achmad kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/10).

"Sektor tekstil dan padat karya membutuhkan tindakan yang tidak hanya cepat, melainkan juga komprehensif dan inovatif. Tanpa adanya figur yang memiliki keberanian dan visi baru untuk membawa perubahan mendasar, masalah yang dihadapi industri ini hanya akan berlarut-larut," wanti-wanti Achmad.

Sementara itu, Achmad melihat upaya Agus dan jajarannya hanya bersifat reaktif, bukan proaktif. Ia menilai ini justru berpotensi semakin memperburuk kondisi industri dalam jangka panjang.

Ia menegaskan ada efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Achmad menyebut Sritex adalah salah satu ikon kebanggaan industri tekstil nasional yang tak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga dikenal di kancah global.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas," saran Achmad.

"Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi," imbuhnya.

Di lain sisi, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Langkah ini diharapkan bisa merestrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang kesulitan, termasuk Sritex.

Pemerintah juga diminta memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil agar bisa menurunkan biaya produksi. Biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan padat karya ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

"Badai PHK di sektor garmen, terutama dengan kepailitan Sritex adalah sebuah krisis yang tidak bisa dianggap remeh. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mengguncang industri tekstil secara keseluruhan. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk menavigasi Indonesia melalui krisis ini," pesannya kepada Prabowo.

"Industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, namun membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk dapat bertahan serta berkembang di masa depan," tandasnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kepailitan Sritex menambah daftar panjang masalah yang dihadapi industri padat karya. Terlebih, ini adalah permasalahan yang sudah ada bertahun-tahun lamanya.

"Disebabkan karena tidak harmonisnya kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik. Baik kebijakan yang kaitannya dengan akses pasar maupun juga dari sisi biaya produksi," tutur Faisal.

Ia mencontohkan aksi pemerintah yang tidak sinkron. Misalnya, ketika perusahaan ingin memenuhi bahan baku untuk memproduksi orderan.

Faisal melihat pemerintah malah menetapkan tarif impor bahan baku yang mahal dibandingkan mendatangkan pakaian jadi dari luar negeri.

Selain itu, Faisal menyoroti tekanan lain yang dihadapi industri padat karya. Ia mencontohkan bagaimana ada desakan untuk menyejahterakan para buruh, termasuk dari sisi upah.

"Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil. Termasuk di antaranya kontrol terhadap impor, baik yang legal maupun ilegal," kritiknya kepada pemerintah.

"Jadi, masalahnya industri tekstil ini bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tapi juga ilegal. Ini secara kumulatif, apalagi setelah dihantam pandemi jadi makin membuat susah untuk bisa survive," sambung Faisal.

Ia mendesak pemerintah gerak cepat mengatasi masalah ini. Faisal menegaskan masalah yang dihadapi industri padat karya akan berefek ke sejumlah titik, termasuk peningkatan pengangguran dan masalah sosial baru.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan menegaskan industri padat karya Indonesia memang semakin terpuruk. Ini terutama terjadi dalam 10 tahun terakhir alias dua periode kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi.

Ia menyebut TPT, industri kulit serta barang dari kulit, dan alas kaki merupakan sektor yang paling terpukul.

Dwi mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi masih berkontribusi sekitar 0,29 persen pada 2010 lalu. Sebelum merosot ke 0,25 persen pada 2023.

"Padahal, industri tekstil banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah terlalu fokus pada hilirisasi khususnya sektor ekstraktif. Padahal, kontribusi manufaktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menurun. Ini juga menunjukkan gejala deindustrialisasi semakin nampak," jelas Dwi.

Ia lalu menyoroti tergerusnya pasar ekspor akibat persaingan global. Di lain sisi, impor tekstil semakin masif, termasuk indikasi barang ilegal dari China membuat industri TPT Indonesia semakin tergerus.

Dwi meyakini masih ada harapan Prabowo dan jajaran memperbaiki keadaan buruk ini. Namun, kementerian terkait perlu bekerja ekstra karena banyak catatan yang perlu diperbaiki.

"Tidak tumpang tindih antar-kementerian, memberantas impor ilegal, dan memperkuat kepabeanan dapat diterapkan untuk menekan arus impor khususnya impor ilegal. Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri, memberikan insentif, dan mempermudah ekspor," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti bangkrutnya perusahaan tekstil lain. Tak cuma Sritex, perusahaan di sektor TPT lainnya sudah banyak yang melakukan PHK dan gulung tikar.

Huda menekankan kondisi ini sudah parah. Sedangkan pemerintah tampak kehabisan ide untuk memberikan stimulus kepada industri TPT, padahal sumbangsihnya ke industri nasional cukup besar.

"Porsi industri TPT terhadap PDB mampu mencapai 5,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun cukup besar dengan basis pekerja paling banyak di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor TPT lebih dari 3,5 juta tenaga kerja," jelas Huda.

[Gambas:Photo CNN]

"Maka, penting bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa menghentikan laju negatif industri tekstil. Aturan yang melonggarkan impor harap ditertibkan untuk memberikan insentif bagi industri TPT lokal. Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi, jangan sampai menimbulkan gejolak lebih panjang," sambungnya.

Ia menyebut pailitnya Sritex bukan hanya berdampak ke industri tekstil, melainkan ada multiplier ke sektor lain. Huda mengatakan ekonomi daerah sangat terancam dan berpotensi merosot cukup jauh, seperti Sukoharjo serta daerah pusat tekstil lainnya.

Oleh karena itu, ia berpandangan penyelamatan Sritex dan industri tekstil lain menjadi krusial. Upaya ini sangat diharapkan karena sumbangan industri TPT yang besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengkritisi neraca transaksi berjalan negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kegiatan ekspor di Indonesia terlalu lemah.

Menurut Didik, kegiatan ekspor di Indonesia sudah kalah saing dengan beberapa negara di Asean maupun di Asia. Ia membeberkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah melewati mediacountertradeatau bentuk perdagangan internasional.

"Defisit neraca transaksi berjalan karena ekspornya stagnan, karena sudah kalah dengan Vietnam sekarang akan disalib nanti oleh Banglades kemudian Malaysia sudah melewati Media countertrade," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan kondisi ekspor di Indonesia dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus pada permasalahan ekspor yang tak kunjung berakhir.

"Indonesia mungkin masih bergelut, jungkir balik dan defisit ini karena ekspornya lemah dan kita tergantung kepada komoditas bahan mentah," jelasnya.

Sementara itu, Didik juga mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan jor-joran pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri tentang pembangunan kereta cepat.

"Pembangunan infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur ngawur. Seperti kata Pak Faisal. Seperti kereta api cepat itu sudah pasti akan lemah dari segi neracanya," kata Didik.

Adanya pembangunan kereta cepat, kata Didik bahwa Faisal Basri juga pernah mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi sama seperti proyek di atas khayangan. Selain itu, ia mengungkapkan banyak pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpijak terhadap realita.

"Ke depan sampai kiamat dia (Faisal Basri) bilang tidak akan bisa lunak, jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak pada realitas, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang tidak senada ya, bahkan yang menjadi utama tol laut itu gagal berantakan sama sekali," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Menurut Didik, Faisal Basri sudah lama mengetahui kesalahan pemerintah pemerintah tersebut dan selanjutnya melontarkan kritik untuk perbaikan. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Industri di era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI. "Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengkritisi neraca transaksi berjalan negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kegiatan ekspor di Indonesia terlalu lemah.

Menurut Didik, kegiatan ekspor di Indonesia sudah kalah saing dengan beberapa negara di Asean maupun di Asia. Ia membeberkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah melewati mediacountertradeatau bentuk perdagangan internasional.

"Defisit neraca transaksi berjalan karena ekspornya stagnan, karena sudah kalah dengan Vietnam sekarang akan disalib nanti oleh Banglades kemudian Malaysia sudah melewati Media countertrade," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan kondisi ekspor di Indonesia dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus pada permasalahan ekspor yang tak kunjung berakhir.

"Indonesia mungkin masih bergelut, jungkir balik dan defisit ini karena ekspornya lemah dan kita tergantung kepada komoditas bahan mentah," jelasnya.

Sementara itu, Didik juga mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan jor-joran pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri tentang pembangunan kereta cepat.

"Pembangunan infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur ngawur. Seperti kata Pak Faisal. Seperti kereta api cepat itu sudah pasti akan lemah dari segi neracanya," kata Didik.

Adanya pembangunan kereta cepat, kata Didik bahwa Faisal Basri juga pernah mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi sama seperti proyek di atas khayangan. Selain itu, ia mengungkapkan banyak pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpijak terhadap realita.

"Ke depan sampai kiamat dia (Faisal Basri) bilang tidak akan bisa lunak, jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak pada realitas, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang tidak senada ya, bahkan yang menjadi utama tol laut itu gagal berantakan sama sekali," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Menurut Didik, Faisal Basri sudah lama mengetahui kesalahan pemerintah pemerintah tersebut dan selanjutnya melontarkan kritik untuk perbaikan. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Industri di era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI. "Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyampaikan pesan Faisal Basri tentang kebijakan fiskal negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan kebijakan fiskal mengalami defisit disebabkan pemerintah era Presiden Jokowi terlalu banyak mengambil utang luar negeri yang terlalu banyak.

"Kebijakan fiskal yang defisit ini, dia (Faisal Basri) menilai bahwa fiskal defisit dalam batas tertentu tidak diterima ya, terutama dalam situasi krisis justru dijadikan kesempatan untuk mengeruk hutang sebanyak-banyaknya," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengkritisi perbuatan Presiden Jokowi terhadap kebijakan fiskal yang mengalami defisit. Ia mengatakan defisit semakin besar dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sehingga defisit itu semakin besar dan penggunaan untuk proyek-proyek besar juga tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Sementara itu, Didik juga menyampaikan kritik yang pernah diungkapkan Faisal Basri terhadap pemerintah. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Selain itu, Didik juga menjelaskan kritik yang pernah disampaikan Faisal Basri terkait industrialisasi. Ia mengungkapkan bahwa industri era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI.

"Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Saya kira itu yang di apa yang dijadikan isu paling penting, selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat politik Faisal Basri, meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Berita duka ini diterima Tempo melalui pesan dari keluarga yang sampai ke redaksi pada pagi hari.

Faisal Basri meninggalkan istri, Syafitrie Nasution, serta tiga anaknya, yaitu Anwar Ibrahim Basri, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Muhammad Attar Basri. Rumah duka berada di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

Faisal Basri pernah menjabat sebagai Ketua STIE Perbanas Jakarta pada 1999 hingga 2003, dan ia juga mendirikan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 1995.

Didik J Rachbini, ekonom senior dari INDEF, mengenang Faisal Basri sebagai seorang yang idealis dan berintegritas, memperjuangkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan di bidang ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik, dilansir dari Antara.

Profil INDEF

Dilansir dari indef.or.id, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah sebuah lembaga riset independen yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta. Kegiatan utama INDEF meliputi riset dan kajian terkait kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian yang dilakukan INDEF bertujuan untuk mendorong perdebatan kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyadarkan masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga berkontribusi dalam mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah menjadi lembaga riset terdepan dalam bidang ekonomi dan keuangan, dengan menyediakan analisis yang akurat dan objektif serta informasi penting terkait isu-isu pembangunan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.

Misi INDEF adalah melakukan penelitian dan studi kebijakan terkait masalah ekonomi dan keuangan dengan tujuan memfasilitasi debat publik, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan implementasi kebijakan publik.

Yayasan LPEK-INDEF bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, yayasan ini juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di sektor-sektor tersebut di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEK-INDEF melakukan berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan penelitian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain. INDEF juga aktif dalam diskusi kebijakan publik melalui berbagai media, termasuk artikel, opini, talkshow, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Selain itu, INDEF juga mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik untuk mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum.

INDEF mempublikasikan hasil analisis kebijakan dalam berbagai format dan kegiatan, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yayasan LPEK-INDEF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, seperti Asia Foundation dan Ford Foundation, serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

SUKMA KANTHI NURANI | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat politik Faisal Basri, meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Berita duka ini diterima Tempo melalui pesan dari keluarga yang sampai ke redaksi pada pagi hari.

Faisal Basri meninggalkan istri, Syafitrie Nasution, serta tiga anaknya, yaitu Anwar Ibrahim Basri, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Muhammad Attar Basri. Rumah duka berada di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

Faisal Basri pernah menjabat sebagai Ketua STIE Perbanas Jakarta pada 1999 hingga 2003, dan ia juga mendirikan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 1995.

Didik J Rachbini, ekonom senior dari INDEF, mengenang Faisal Basri sebagai seorang yang idealis dan berintegritas, memperjuangkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan di bidang ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik, dilansir dari Antara.

Profil INDEF

Dilansir dari indef.or.id, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah sebuah lembaga riset independen yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta. Kegiatan utama INDEF meliputi riset dan kajian terkait kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian yang dilakukan INDEF bertujuan untuk mendorong perdebatan kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyadarkan masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga berkontribusi dalam mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah menjadi lembaga riset terdepan dalam bidang ekonomi dan keuangan, dengan menyediakan analisis yang akurat dan objektif serta informasi penting terkait isu-isu pembangunan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.

Misi INDEF adalah melakukan penelitian dan studi kebijakan terkait masalah ekonomi dan keuangan dengan tujuan memfasilitasi debat publik, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan implementasi kebijakan publik.

Yayasan LPEK-INDEF bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, yayasan ini juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di sektor-sektor tersebut di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEK-INDEF melakukan berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan penelitian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain. INDEF juga aktif dalam diskusi kebijakan publik melalui berbagai media, termasuk artikel, opini, talkshow, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Selain itu, INDEF juga mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik untuk mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum.

INDEF mempublikasikan hasil analisis kebijakan dalam berbagai format dan kegiatan, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yayasan LPEK-INDEF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, seperti Asia Foundation dan Ford Foundation, serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

SUKMA KANTHI NURANI | MELYNDA DWI PUSPITA

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9) lalu. Faisal Basri dikenal sebagai ekonom yang kritis dan berani.

Sahabat Faisal Basri, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini memandang Faisal Basri bukan hanya seorang berani dalam mengkritisi, tetapi juga sosok yang sederhana.

"Faisal Basri sosok yang amat sederhana memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di dunia ekonomi dan politik Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Kepergian Faisal Basri menjadi kehilangan mendalam bagi Didik. Faisal Basri yang juga sebagai pendiri Indef juga dikenal sebagai seorang yang idealis dan sangat berintegritas.

"Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," terangnya.

Didik mengatakan, Faisal Basri adalah sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam ekonomi dan politik Indonesia.

"Meskipun tidak menduduki jabatan formal di partai atau pemerintahan, Kiprahnya baik sebagai akademisi maupun aktivis ekonomi-politik telah memberikan dampak besar dalam mendorong reformasi dan perbaikan kebijakan dan demokrasi secara luas di Indonesia.

Didik mengatakan dirinya bersama Faisal Basri, Fadhil Hasan, Didin Damanhuri, dan Nawir Messi terlibat dalam membangun Indef, institusi bereputasi, kritis dan progresif dalam menilai kebijakan ekonomi Indonesia.

"Pandangan Faisal dengan saya tidak berbeda, kesamaan pandangan dalam hal kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro-rakyat," ungkapnya.

Didik mengaku pernah berdiskusi dengan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tujuh tahun lalu. Dalam diskusi itu, menurut Didik, Cak Imin menilai hanya sosok Faisal Basri yang berani bersuara lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Faisal lebih berani, gamblang dan terus terang sehingga tidak aneh seperti politisi kancil Muhaimin yang berada di dalam koalisi pada periode 1 pemerintahan Jokowi menyesalkan demokrasi yang absen oposisi," ucap dia.

Lebih lanjut, Didik menyebut Faisal Basri selalu mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan adil dalam hal reformasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah.

"Yang lebih mengesankan lagi dari pribadi Faisal Basri adalah independen dan anti-korupsi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi pandangan dan ketegasan dalam pemikirannya," tuturnya.

Faisal Basri selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak segan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, meskipun itu tidak populer.

"Dia sering menunjukkan sikap independen dalam analisisnya dan tidak terikat dengan kepentingan partai politik tertentu. Juga menyesalkan KPK diberangus pemerintah dan parlemen," ungkapnya.

Didik mengatakan, sebagai salah satu pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Faisal Basri sering berbicara lantang tentang pentingnya memberantas korupsi di Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan pemerintahan.

"Di bidang akademik, Faisal Basri juga dihormati sebagai dosen ekonomi di Universitas Indonesia (UI), dan mendirikan lembaga Think Tank Indef dengan kegiatan mengajar dan meneliti isu-isu ekonomi dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kebijakan publik," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 7 September 2024 dimulai dari Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Berapa biaya carter pesawatnya?

Disusul, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyetujui Injourney mengambilalih seluruh kepemilikan saham PT Angkasa Pura Indonesia (Persero).

Selanjutnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, ekstensifikasi atau perluasan program dana pensiun dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akumulasi dana pensiun agar mencapai 20 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Berikutnya, ekonom senior Faisal Basri wafat dalam usia 65 tahun pada Kamis dini hari, 5 September 2024, karena serangan jantung. Pengajar di Universitas Indonesia ini, selain aktif menyorot kebijakan ekonomi pemerintah, juga terkenal kritis menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil.
Salah satunya terlihat dalam unggahan terakhirnya di media sosial X.

Terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut market cap (kapitalisasi pasar) pasar modal Indonesia terbesar se-ASEAN. BEI mencatat ada 936 perusahaan yang saat ini mencantumkan sahamnya dengan nilai kapitalisasi pasar hingga Agustus 2024 menembus angka Rp 12,7 triliun.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Segini Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus....

<!--more-->

1. Segini Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini

Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Pemimpin Gereja Katolik Sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan itu lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 6 September 2024.

Paus Fransiskus melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat berbadan lebar Airbus A330-900neo yang mampu membawa hingga 301 penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan GA-770 itu mendarat di Jackson International Airport, Port Moresby pada pukul 18.50 LT. Lantas, berapa biaya sewa pesawat Garuda Indonesia?

Melansir laman agen penyewaan jet pribadi asal Amerika Serikat, Paramount Business Jets, biaya sewa pesawat komersial kelas ekonomi Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Jackson International Airport, Papua Nugini sekitar US$ 1.116.000 sampai US$ 1.482.000 atau Rp 16,7 miliar hingga Rp 22,2 miliar (kurs Rp 15 ribu per dolar AS).

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Erick Thohir Sepakati Peralihan Saham PT Angkasa Pura Indonesia ke Injourney

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyetujui Injourney mengambilalih seluruh kepemilikan saham PT Angkasa Pura Indonesia (Persero).

“Menyetujui Injourney mengambilalih seluruh kepemilikan saham PT Angkasa Pura Indonesia (semula AP II) pada PT Integrasi Aviasi Solusi atau IAS secara bertahap paling lama dalam kurun waktu lima tahun, dengan sumber pendanaan dari perolehan dividen Injourney pada PT Angkasa Pura Indonesia,” kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna pada PT Angkasa Pura Indonesia, Erick Thohir menyetujui pelepasan seluruh kepemilikan saham PT Angkasa Pura Indonesia pada IAS kepada Injourney. “Secara bertahap, paling lama lima tahun, dengan sumber pendanaan dari pembayaran dividen PT Angkasa Pura Indonesia kepada Injourney,” kata Erick Thohir.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. OJK akan Tambah Iuran Program Pensiun, Ini 6 Daftar Potongan Gaji....

<!--more-->

3. OJK akan Tambah Iuran Program Pensiun, Ini 6 Daftar Potongan Gaji yang Harus Dibayar Karyawan

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, ekstensifikasi atau perluasan program dana pensiun dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akumulasi dana pensiun agar mencapai 20 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Melansir Antara, Ogi menyebutkan salah satu upaya ekstensifikasi tersebut adalah dengan adanya tambahan iuran peserta program pensiun bagi masyarakat berpendapatan tertentu. Selain itu, ada juga intensifikasi dengan menambah iuran pensiun masyarakat.

“Jadi bersama-sama intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga akumulasi dana pensiun itu akan meningkat,” ujar Ogi, dikutip dari Antara, Jumat, 6 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Unggahan Terakhir Faisal Basri di X: Rakyat Dairi Bertekad Melawan Tambang

Ekonom senior Faisal Basri wafat dalam usia 65 tahun pada Kamis dini hari, 5 September 2024, karena serangan jantung. Pengajar di Universitas Indonesia ini, selain aktif menyorot kebijakan ekonomi pemerintah, juga terkenal kritis menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil.
Salah satunya terlihat dalam unggahan terakhirnya di media sosial X.

Akun pribadinya, @FaisalBasri, terakhir mengunggah pada 30 Agustus 2024 tentang masyarakat di Dairi yang sedang merayakan festival durian.

Faisal Basri juga mengunggah foto masyarakat membawa durian dan setumpuk durian. Empat unggahannya, ditutup dengan "Rakyat Dairi bertekad bulat melawan kehadiran tambang."

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. BEI Sebut Market Cap Pasar Modal Indonesia Terbesar se-ASEAN....

<!--more-->

5. BEI Sebut Market Cap Pasar Modal Indonesia Terbesar se-ASEAN, Angkanya Tembus Rp 12,7 Triliun

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut market cap (kapitalisasi pasar) pasar modal Indonesia terbesar se-ASEAN. BEI mencatat ada 936 perusahaan yang saat ini mencantumkan sahamnya dengan nilai kapitalisasi pasar hingga Agustus 2024 menembus angka Rp 12,7 triliun.

Direktur BEI Jeffrey Hendrik mengemukakan hal itu saat rangkaian acara Guyub Rukun Media se-Jawa Tengah & DIY di Jakarta yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan yang diikuti para jurnalis dari wilayah Jawa Tengah dan DIY itu berlangsung selama 2 hari, Kamis-Jumat, 5-6 September 2024.

"Kalau masih mengira Singapura itu punya market cap paling besar di ASEAN, itu ternyata salah. Yang punya market terbesar adalah Bursa Efek Indonesia," ujar dia kepada wartawan saat sesi kunjungan ke kantor BEI Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri wafat dalam usia 65 tahun pada Kamis dini hari, 5 September 2024, karena serangan jantung. Pengajar di Universitas Indonesia ini, selain aktif menyorot kebijakan ekonomi pemerintah, juga terkenal kritis menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil.

Salah satunya terlihat dalam unggahan terakhirnya di media sosial X. Akun pribadinya, @FaisalBasri, terakhir mengunggah pada 30 Agustus 2024 tentang masyarakat di Dairi yang sedang merayakan festival durian.

Ia juga mengunggah foto masyarakat membawa durian dan setumpuk durian. Empat unggahannya, ditutup dengan "Rakyat Dairi bertekad bulat melawan kehadiran tambang."

Kabupaten Dairi adalah wilayah di Sumatera Utara. Faisal Basri, menurut penuturan seorang wartawan senior di Medan Ahmady Meuraxa, pada 29-30 Agustus 2024 datang ke Dairi.

Dalam unggahan di akun Facebook-nya, Ahmady mengungkapkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, ia bertemu Faisal Basri di sebuah hotel di Medan.

Menurut Ahmady, Faisal yang siang itu akan kembali ke Jakarta, terlihat pucat dan berjalan sempoyongan. “Mata saya agak kabur. Saya malah sempat kehilangan orientasi saat turun dari lift tadi. Saya kira hari sudah malam, tak taunya masih siang,” kata Faisal seperti ditirukan Ahmady dalam unggahannya.

Faisal Basri, seperti dikatakan Ahmady, menceritakan kondisi kesehatannya yang menurun. “Kesehatanku agak menurun sejak dua bulan terakhir ini. Ada yang mengatakan kalau aku terkena guna-guna karena terlalu sering mengkritik penguasa,” katanya.

Menurut Ahmady, Faisal Basri tiba di Medan pada 29 Agustus 2024 untuk melakukan peninjauan ke wilayah Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ada aktivitas tambang yang ingin dipantaunya di kawasan itu. Selama tiga tahun terakhir Faisal mengaku lebih aktif bergelut dalam isu ekonomi dan lingkungan. Perjalanan ke Dairi itu yang sempat ia keluhkan kepada Ahmady.

.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri wafat dalam usia 65 tahun pada Kamis dini hari, 5 September 2024, karena serangan jantung. Pengajar di Universitas Indonesia ini, selain aktif menyorot kebijakan ekonomi pemerintah, juga terkenal kritis menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil.

Salah satunya terlihat dalam unggahan terakhirnya di media sosial X. Akun pribadinya, @FaisalBasri, terakhir mengunggah pada 30 Agustus 2024 tentang masyarakat di Dairi yang sedang merayakan festival durian.

Ia juga mengunggah foto masyarakat membawa durian dan setumpuk durian. Empat unggahannya, ditutup dengan "Rakyat Dairi bertekad bulat melawan kehadiran tambang."

Kabupaten Dairi adalah wilayah di Sumatera Utara. Faisal Basri, menurut penuturan seorang wartawan senior di Medan Ahmady Meuraxa, pada 29-30 Agustus 2024 datang ke Dairi.

Dalam unggahan di akun Facebook-nya, Ahmady mengungkapkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, ia bertemu Faisal Basri di sebuah hotel di Medan.

Menurut Ahmady, Faisal yang siang itu akan kembali ke Jakarta, terlihat pucat dan berjalan sempoyongan. “Mata saya agak kabur. Saya malah sempat kehilangan orientasi saat turun dari lift tadi. Saya kira hari sudah malam, tak taunya masih siang,” kata Faisal seperti ditirukan Ahmady dalam unggahannya.

Faisal Basri, seperti dikatakan Ahmady, menceritakan kondisi kesehatannya yang menurun. “Kesehatanku agak menurun sejak dua bulan terakhir ini. Ada yang mengatakan kalau aku terkena guna-guna karena terlalu sering mengkritik penguasa,” katanya.

Menurut Ahmady, Faisal Basri tiba di Medan pada 29 Agustus 2024 untuk melakukan peninjauan ke wilayah Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ada aktivitas tambang yang ingin dipantaunya di kawasan itu. Selama tiga tahun terakhir Faisal mengaku lebih aktif bergelut dalam isu ekonomi dan lingkungan. Perjalanan ke Dairi itu yang sempat ia keluhkan kepada Ahmady.

.