Pemerintah tengah mendorong hilirisasi, terutama terkait ekosistem baterai kendaraan listrik. Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri nanti, upaya untuk mendorong investasi Ford Motor dan Volkswagen akan dilakukan.

"Dengan rencana kunjungan Pak Presiden, kemarin kita sudah masukan ke Pak Menteri Luar Negeri juga, untuk mulai mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia. Kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV battery dunia, dan juga Volkswagen," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (4/11/2024).

Salah satu contohnya kerja sama yang akan berjalan antara CATL dan MIND ID selah menghasilkan investasi US$ 5,5 miliar. Menurut Erick pada 2026 investasi tersebut telah menghasil produk baterai.

"Karena kita sendiri untuk kerjasama CATL dan MIND ID yang total investasinya US$ 5,5 miliar. ini 2026 ini sudah keluar baterainya," katanya.

"Dan beberapa consumer mobil dunia sudah saya lihat kemarin sudah mulai kontrak, artinya ini sebuah kenyataan yang kita harus jaga hilirisasi ini," sambung Erick.

Dalam materi yang Erick paparkan pada rapat dengan Komisi VI DPR, PT Vale Indonesia Tbk telah menjalin kerja sama dengan Ford Motor dan Volkswagen untuk berinvestasi sebesar US$ 6,5 miliar dalam mendukung hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Dikutip dari detikNews, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara selama kurang lebih 2 pekan.

"Iya beliau rencananya kurang lebih. Berapa ya tadi 15 atau 16 hari," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/) lalu.

Muzani mengatakan Prabowo akan ke China lau Amerika Serikat. Prabowo juga akan menghadiri undangan KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brasil serta ke London, Inggris.

"Rutenya, beliau akan berkunjung ke beberapa negara ada China, Amerika, kemudian APEC, G20 sampai ke London," terang Muzani.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan mobil Maung pabrikan PT Pindad bakal jadi mobil dinas jajaran Kabinet Merah Putih. Pemerintah ingin agar Indonesia punya mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," tegas Prasetyo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Soal siapa saja yang akan menggunakan mobil Pindad sebagai kendaraan dinas, Prasetyo mengatakan masih akan dibahas terlebih dahulu.

Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah sedang menghitung-hitung sebesar apa kapasitas produksi dari Pindad. Yang jelas, semangatnya Presiden Prabowo Subianto ingin agar industri dalam negeri bisa berdaya.

"Ya dilihat dulu toh kemampuan produksinya, kalau rencananya semua kan belum tentu kita sudah mampu. Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti," ungkap Prasetyo.

Ketika ditanya skema seperti apa yang akan dilakukan pada pengadaan Maung untuk mobil dinas, Prasetyo menegaskan pemerintah akan membelinya.

"Ya kita beli, kita berinvestasi," sebut Prasetyo.

Sementara itu untuk mobil-mobil dinas pemerintah yang sudah ada sejak era presiden sebelumnya akan ditentukan lebih lanjut peruntukannya.

"Ya nanti, kan nanti begitu ada (Maung). Itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa," kata Prasetyo.

Lihat Video: Gerindra Respons soal Rencana Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua Komisi VII sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Sarasvati Djojohadikusumo, ikut rapat Komisi III dengan Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga. Rapat ini membahas pemecatan Ipda Rudy Soik.

Rahayu duduk bersuara sebagai bagian dari Jaringan Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia juga didampingi Romo C Paschalis Pr.

Di awal, Rahayu mengungkap mengapa ia bersuara dan turut membela Ipda Rudy Soik.

"Kenapa urusan Ipda Rudy Soik ini yang secara pribadi saya angkat karena penting untuk umum. Yang pertama saya izin juga yang saya hormati jajaran Polda NTT. Izin Pak Kapolda dan bapak bapak. Mungkin Bapak tidak begitu mengenal Ipda Soik, saya mengenal bertahun-tahun," tutur Rahayu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/10).

Ia menambahkan, Ipda Rudi Soik bertahun-tahun ikut mengawal kasus perdagangan orang di NTT. Menurutnya, ada yang janggal dengan pemecatan Ipda Rudi Soik.

Rahayu sempat menduga ini terkait dengan kiprah Ipda Rudi Soik mengawal kasus mafia BBM.

"Setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir tiap tahun ratusan jenazah WNI, warga NTT mereka terima. Mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian kapan pun bapak ibu perlukan," tutur dia.

Kata dia, pemecatan Ipda Rudi Soik tidak memiliki bukti kuat. Apalagi bila disebut melanggar etik.

"Pada saat demosi ke Papua saya belum bersuara. Tapi ketika ada penjatuhan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan landasan landasan yang kami siap memberi penjelasan, saya menyayangkan hal seperti ini diangkat di level DPR RI," tutupnya.

Kata Polda NTT

Ipda Rudy dijatuhi sanksi Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang komisi kode etik profesi Polri (KKEP). Sanksi tersebut diberikan lantaran Ipda Rudy terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas.

"Ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dengan cara memasang police line pada drum dan jeriken kosong di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar tanpa didukung administrasi penyelidikan," jelas Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, Sabtu (12/10).

"Yang mana tempat tersebut tidak terdapat barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana," sambungnya.

Selain itu, vonis PTDH tersebut juga diberikan karena Ipda Rudy sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," kata Ariasandy.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai kritik terhadap Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak tepat. Kritikus menuding bahwa kabinet terlalu mengakomodasi partai politik di luar Gerindra, namun Hardjuno menekankan bahwa pandangan ini mengabaikan fakta penting: banyak tokoh Gerindra memegang posisi kunci dalam kabinet, dan kabinet juga melibatkan kalangan profesional yang berkompeten.

"Jika kita lihat dari internal Gerindra, beberapa tokoh utama seperti Prasetyo Hadi yang menjadi Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan menunjukkan bahwa peran Gerindra sangat signifikan," kata Hardjuno.

Lebih jauh, Hardjuno menjelaskan bahwa keseimbangan antara peran partai politik dan profesional sangat terlihat dalam komposisi kabinet ini. Nama-nama seperti Dody Hanggodo (Menteri PUPR) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mencerminkan upaya Prabowo untuk memastikan kementerian dikelola oleh mereka yang memiliki keahlian teknis. "Ini membuktikan bahwa kabinet Prabowo mengedepankan kompetensi, tidak hanya akomodasi politik," tambahnya.

Selain itu, tokoh profesional lain seperti Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN) juga dipercaya untuk memimpin sektor-sektor penting dalam pemerintahan, menegaskan bahwa kabinet ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga profesionalisme.

Hardjuno juga menyebut bahwa kritik yang menyatakan kabinet ini hanya mementingkan partai politik kurang tepat. "Kabinet ini mencerminkan keseimbangan antara partai, terutama Gerindra, dengan profesional yang berpengalaman di bidangnya masing-masing," jelasnya.

Di akhir, Hardjuno menyarankan publik agar tidak terburu-buru menghakimi. "Mari kita lihat kinerja mereka dalam 100 hari ke depan. Saya berharap kabinet ini menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama," tutupnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memiliki empat pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029.

Pimpinan DPRD DIY 2024-2029 terdiri dari Nuryadi dari PDIP sebagai Ketua DPRD DIY. Sementara 3 lainnya yakni Budi Waljiman dari Gerindra sebagai Wakil Ketua 1, Imam Taufik dari PKS sebagai Wakil Ketua 2, dan Umaruddin Masdar dari PKB sebagai Wakil Ketua 3.

Acara pengucapan sumpah keempat pimpinan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY, hari ini, Rabu (23/10). Prosesi pengucapan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; perwakilan Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta perwakilan partai politik di DIY.

Dalam sambutannya, Sultan HB X, berharap DPRD DIY dapat terus menjalankan fungsi legislatifnya dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam pengawasan kebijakan daerah dan penganggaran untuk kemajuan DIY.

“Masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus kita kedepankan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karenanya diharapkan agar pimpinan dan anggota dewan dapat mendukung dengan bekerja bersama Pemerintah Daerah DIY menerjemahkan konsep otonomi ke dalam berbagai perangkat hukum dan peraturan daerah yang diperlukan bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat DIY,” kata Sultan dikutip dari website DPRD DIY, Rabu (23/10).

Ketua DPRD DIY terpilih, Nuryadi, dalam pidatonya menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi DPRD. Para pimpinan maupun anggota diharapkan mampu menyamakan gerak untuk kepentingan masyarakat.

“Kami mencoba menyamakan gerak menyamakan langkah walaupun beda partai politik kan bagaimana wilayah ini maju dengan wakil rakyat ini kita ciptakan itu,” kata Nuryadi.

“Setelah ini kami akan rapat untuk membuat rencana berikutnya karena belum ada alat kelengkapan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti pesatnya pertumbuhan orang kaya di Indonesia. Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang di Tanah Air.

Hashim lantas mengakui bahwa keluarganya dan Prabowo masuk 50 besar daftar orang terkaya Indonesia. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemerataan dan mensejahterakan masyarakat.

"Yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan gambar 10 keluarga terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia. 50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin, kita akui," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, masalah ketimpangan menjadi salah satu isu yang disorot Prabowo. Meski ada pertumbuhan ekonomi 5% namun terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9%.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

Simak: 4 Mega Proyek Hashim Djojohadikusumo di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengkonfirmasi, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, ditetapkan menjadi Ketua Komisi IV DPR RI 2024-2029.

Penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV Gedung DPR/DPD/MPR RI yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV hingga pimpinan DPR RI Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).

"Komisi IV sudah tadi ketuanya Ibu Siti Hediati ya. Jadi Bu Titiek ya dari Gerindra tadi sudah ditetapkan juga," kata Saan saat dikonfirmasi.

Berikut susunan struktural pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2024-2029:

Mitra kerja:

Sabtu malam, 12 Oktober 2024, sejumlah tokoh berdatangan ke satu tempat di Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka hendak menandatangani pakta integritas sebagai salah satu syarat masuk ke dalam jajaran menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo.

Malam minggu itu, yang sepekan jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, Dasco menanyakan kesediaan para tokoh yang ia panggil: apakah mau membantu Prabowo menjalankan pemerintahan periode 2024–2029?

Dasco lantas memberi tahu secara eksplisit kepada mereka tentang tugas yang akan diberikan Prabowo. Mereka juga diminta mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses selanjutnya, yakni wawancara langsung oleh Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Senin dan Selasa, 15–16 Oktober.

“Di situlah menjadi jelas bahwa saya masuk nominasi; diusulkan menjadi salah satu wakil menteri,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor dua periode yang juga Ketua DPP PAN, kepada kumparan, Jumat (18/10).

Bima kini menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia ditugasi membantu Mendagri Tito Karnavian untuk menyinergikan seluruh kepala daerah, dan mengkaji sistem pemilu berbiaya tinggi di Indonesia yang dinilai Prabowo boros dan tidak efisien.

Menurut Bima, dalam pakta integritas yang ia tanda tangani saat bertemu Dasco, ada pernyataan kesediaan dan komitmen untuk tidak korupsi, menerapkan pemerintah yang bersih dan melayani rakyat, serta bersetia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal senada disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang kini ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Prabowo. Sebelum dipanggil Prabowo, Mu’ti juga disodori pakta integritas oleh Dasco. Ada dua pakta yang ia teken: 1) Kesediaan untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo; 2) Kesetiaan kepada NKRI dan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan.

Setelah meneken pakta integritas Sabtu malam, keesokannya, Minggu pagi (13/10), Bima Arya dihubungi Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo yang kini menjadi Sekretaris Kabinet, yang berpesan agar ia standby di Jakarta, tidak ke luar kota.

Dua hari kemudian, Selasa siang (15/10) pukul 12.55 WIB, Bima kembali ditelepon Mayor Teddy yang memintanya segera menghadap Prabowo pukul 14.00 WIB di Kertanegara. Bima segera kembali ke rumahnya untuk berganti pakaian sebelum mengebut ke kediaman Prabowo di Jakarta.

“Karena diminta pakai baju batik cokelat, saya harus pulang dulu ke rumah untuk salin,” tutur Bima, yang kemudian dipesani untuk memperbanyak batik cokelat untuk berbagai agenda ke depan.

Batik coklat tak hanya dipakai ketika para calon menteri dan wakil menteri dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi juga saat pembekalan di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Kamis (17/10).

Selasa itu, saat pertama kali dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Bima Arya yang berangkat dari Bogor merasa berdebar-debar karena khawatir telat. Mendekati pukul 14.00, jadwal yang ditentukan baginya untuk bertemu Prabowo, Mayor Teddy kembali menelepon untuk mengecek keberadaannya. Untung saja Bima tiba tepat waktu.

“Kata [aplikasi navigasi] Waze, saya jam 14.10 baru akan sampai di Kertanegara, tapi karena ngebut, Waze pun kalah. Jam 13.57 Mas Teddy telepon tanya posisi saya di mana, jam 13.58 saya sampai. Betul-betul on time,” ujar Bima.

Bukan cuma Bima yang berburu waktu ke Kertanegara. Meutya Hafid pun sama. Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR periode 2019–2024 itu menjadi calon menteri terakhir yang dihubungi Teddy pada hari Senin (14/10) untuk menghadap Prabowo.

Lewat akun IG-nya, Meutya bercerita dihubungi Mayor Teddy pukul 20.12 WIB. Ia diminta datang ke Kertanegara pukul 20.30 WIB. Artinya, hanya dalam waktu 18 menit ia sudah harus tiba di kediaman Prabowo.

Meutya yang malam itu hanya mengenakan kaus dan celana jeans santai karena tengah makan malam bersama teman-teman dekatnya, segera berpamitan dan berganti baju.

“Ganti baju, touch up, make up, semua di mobil. Dan saya orang paling terakhir yang dipanggil hari itu (artinya nggak bisa telat karena paling terakhir),” kata Meutya yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya adalah salah satu dari 8 menteri asal Golkar di kabinet Prabowo. Golkar memang mendapat jatah pos terbanyak di Kabinet Merah Putih. Selain Meutya, menteri asal Golkar yang lain ialah Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Nusron Wahid (Menteri Agraria), Dito Ariotedjo (Menpora), Wihaji (Menteri Kependudukan), dan Maman Abdurrahman (Menteri UMKM).

Maman mengatakan, prosesnya masuk kabinet tidak ujug-ujug, melainkan melalui komunikasi yang dilakukan sejak lama antara Prabowo dan Bahlil selaku Ketua Umum Golkar. Partai beringin mengajukan daftar panjang ke Prabowo berisi nama-nama kader Golkar yang dinilai kompeten sebagai menteri. Daftar itu kemudian disortir oleh Prabowo, dan nama Maman ikut lolos.

Cerita agak berbeda datang dari Abdul Kadir Karding, politisi PKB dan anggota DPR tiga periode yang kini ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karding mengatakan, meski ia kader PKB, ia direkrut sebagai profesional.

Kadir tak menyangka dipercaya Prabowo sebagai menteri. Sebelum dipanggil ke Kertanegara Senin sore, ia tak pernah berkomunikasi dengan pihak Prabowo. Ia juga tak berkomunikasi dengan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

“Jadi saya perlu tegaskan, saya memang kader PKB, tapi dalam konteks menteri ini, saya tidak di-endorse atau tidak direkomendasikan oleh PKB walaupun saya sampai hari ini adalah kader tulen PKB,” ucap Karding.

Prabowo menghabiskan waktu dua hari penuh untuk memanggil seratus lebih calon-calon menteri dan wakil menterinya. Selama berbicara dengan para kandidat, Prabowo memegang dan melihat-lihat data riwayat hidup atau curriculum vitae (CV) yang tertumpuk di mejanya.

“Pertama, Pak Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena kami sudah mau bergabung. Kedua, beliau memberikan arahan-arahan sambil membuka file yang di dalamnya ada CV kami, juga pakta integritas. Beliau lalu menyampaikan harapan dan memberikan tugas-tugas untuk setiap posisi,” papar Bima Arya.

CV para calon menteri dan wamen disebut sudah diminta Prabowo dari jauh-jauh hari ketika proses penjaringan anggota kabinet dimulai. CV menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan Prabowo dalam memilih menteri dan menentukan pos kementerian mana yang pas untuk kandidat yang lolos.

Dalam sesi “wawancara” di Kertanegara itu, Prabowo berdiskusi dengan tiap calon menteri/wakil menteri terkait topik sesuai jabatan yang bakal mereka emban. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza, misalnya, diajak berbincang soal situasi ekonomi yang berkelindan dengan perindustrian.

Faisol menduga Prabowo melihat riwayatnya yang pernah memimpin Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, BUMN, dan investasi. Itu sebabnya ia “diminta ikut mendiskusikan bagaimana kira-kira agar perekonomian di dalam negeri bisa tumbuh.”

Maka, Faisol menyampaikan situasi terkini yang menjadi temuan Komisi VI DPR dan PKB, misalnya menurunnya investasi dan industri manufaktur; rendahnya daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi deflasi; dan diperparah dengan maraknya peredaran barang-barang impor di tengah terpuruknya industri dalam negeri.

Faisol tak ingat berapa lama ia berdiskusi dengan Prabowo. Yang ia ingat, sepanjang pembicaraan, mereka hanya fokus pada tema ekonomi dan industri. Benar saja, ia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perindustrian.

“Yang penting kami bisa bantu beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke [target] 8%. Beliau juga concern dengan hilirisasi. Itu harus dilakukan sesegera mungkin karena akan berdampak luas terhadap perekonomian kita,” kata aktivis ‘98 itu.

Prabowo disebut menyeleksi CV para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan bersama orang-orang di lingkaran terdekatnya seperti Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin—yang kini menjadi Menteri Pertahanan.

Minggu malam (20/10), saat Prabowo mengumumkan 109 anggota kabinetnya yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pimpinan lembaga setingkat menteri, ia juga didampingi Dasco selain Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dasco dan Gibran sama-sama berdiri sejajar di belakang Prabowo.

Tiga–empat hari sebelum diumumkan, para calon menteri dan wakil menteri dikumpulkan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, untuk diberi pembekalan. “Hambalang Retreat” tersebut digelar selama dua hari, yakni Rabu (16/10) untuk calon menteri dan kepala badan, serta Kamis (17/10) untuk calon wakil menteri.

Melalui pembekalan yang menghadirkan para pakar internasional yang ahli di berbagai bidang, mulai geopolitik, ekonomi, hukum, sampai teknologi AI. Menurut Bima Arya dan Karding, materi yang disampaikan sangat menarik karena terkait kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang perlu diantisipasi ke depan.

Karding mengatakan, Prabowo juga memberikan garis batas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan para anggota kabinetnya, misalnya “Jangan pernah main-main dengan APBN, jangan main korupsi.”

“Beliau ingin pemerintahan ini birokrasinya efektif sekaligus bersih, dan para pembantunya juga bersih… [menerapkan] perilaku antikorupsi,” tegas Karding.

Hambalang Retreat ialah bagian dari keinginan Prabowo agar transisi pemerintahan dari Jokowi ke dirinya berjalan mulus, agar anggota kabinetnya saling kenal sebelum mulai bekerja sama, dan agar kabinetnya bisa langsung tancap gas bekerja maksimal.

Bima Arya menyatakan, pembekalan semacam itu bisa jadi akan berlangsung rutin sepanjang masa bakti mereka di pemerintahan.

“Pak Prabowo menyampaikan ilustrasi, ketika ia bertanya kepada seorang tokoh tentang kunci kesuksesannya, dijawab ada tiga: 1) training; 2) training; dan 3) training. Artinya, pelatihan dan pembekalan yang selama ini menjadi ciri khas beliau di militer dan parpol kemungkinan akan ditularkan ke pemerintahan,” tutur Bima.

Hal tersebut dinilai positif oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin. Menurutnya, itu merupakan “bagian dari strategi dan kreativitas Pak Prabowo, sekaligus terobosan dalam sejarah pembentukan kabinet di Indonesia.”

Tak semua peserta pembekalan dipanggil lebih dulu ke Kertanegara, misalnya Budi Gunawan, Kepala BIN era Jokowi yang kini ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan di kabinet Prabowo.

Sebelumnya, Budi Gunawan memang santer disebut akan masuk ke kabinet sebagai representasi dari PDIP, sebab ia dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati. Budi Gunawan merupakan ajudan Megawati saat putri Soekarno itu menjadi Presiden RI periode 2001–2004.

Selain Budi Gunawan, ada dua kader PDIP yang semula digadang bergabung ke kabinet, yakni Abdullah Azwar Anas dan Olly Dondokambey. Namun, Megawati disebut belum merestui Anas, Olly, maupun kader PDIP lain untuk menjadi menteri Prabowo. Sementara Budi Gunawan, meski disebut dekat dengan Mega, bukanlah kader PDIP.

“Pak Budi Gunawan tidak punya KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP sehingga beliau bukan anggota PDIP,” jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Batalnya PDIP masuk kabinet ditandai dengan kandasnya rencana pertemuan Megawati-Prabowo. Padahal, utusan PDIP maupun Gerindra sudah cukup intens merencanakan pertemuan yang awalnya ditargetkan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober itu.

Menurut beberapa sumber, Megawati rupanya belum bersedia bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Bujukan Puan Maharani, putri Mega yang juga Ketua DPP PDIP dan komunikator ke kubu Prabowo, pun belum berhasil meluluhkan hati Megawati.

Meski demikian, Puan—yang didukung Gerindra tetap menjadi Ketua DPR—menegaskan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak menempatkan kader di kabinet. Di luar kabinet, PDIP bakal menjadi rekan yang konstruktif dan tidak asal mengkritik keras pemerintahan.

PDIP dan Gerindra mengatakan, Megawati dan Prabowo akan tetap bertemu meski waktu dan tempatnya belum ditentukan. Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Mega sudah mengagendakan silaturahmi dengan Prabowo sebagai pertemuan dua tokoh bangsa yang bersahabat.

Kans PDIP masuk pemerintahan Prabowo juga bukannya tertutup. Sumber di parpol menyebut, ada kemungkinan PDIP masuk kabinet melalui reshuffle setelah satu tahun Prabowo menjabat. Penundaan ini karena Megawati ingin sikap politik partai ditetapkan resmi melalui Kongres PDIP yang bakal digelar tahun depan, April 2025.

Sebetulnya, parpol yang tidak menempatkan kadernya di kabinet bukan cuma PDIP, tapi juga NasDem yang notabene mitra koalisi Prabowo di KIM Plus. Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh, partainya sengaja tidak mengambil jatah kursi kabinet karena tidak ingin bersikap pragmatis.

“Ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo. Beliau mengatakan, ‘Tolong Bung Surya jelaskan kepada masyarakat bahwa telah saya sediakan kursi kabinet untuk NasDem.’ Tetapi [memang] NasDem menolak,” ujar Paloh di sela pelantikan Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Minggu (20/10).

Ada 16 menteri Jokowi di kabinet Prabowo. Mereka antara lain Pratikno (sebelumnya Mensesneg, kini Menko PMK), Zulkifli Hasan (sebelumnya Mendag, kini Menko Pangan); AHY (sebelumnya Menteri ATR/BPN, kini Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Budi Arie Setiadi (sebelumnya Menkominfo, kini Menteri Koperasi)

Ada pula Tito Karnavian yang tetap menjadi Mendagri, Supratman Andi Agtas tetap Menkumham, Budi Gunadi Sadikin tetap Menkes, Sakti Wahyu Trenggono tetap Menteri Kelautan dan Perikanan, Amran Sulaiman tetap Menteri Pertanian, Saifullah Yusuf tetap Mensos, Dito Ariotedjo tetap Menpora, Airlangga Hartarto tetap Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia tetap Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita tetap Menteri Perindustrian, Erick Thohir tetap Menteri BUMN, Rosan Roeslani tetap Menteri Investasi (yang kementeriannya kini menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi), dan Sri Mulyani tetap Menkeu.

Selusin lebih menteri Jokowi yang diboyong ke pemerintahan Prabowo, menurut Firman, adalah wajar, sebab Prabowo sejak awal mengusung tema keberlanjutan. Selain itu, Jokowi ikut berkontribusi dalam kemenangannya di Pilpres.

Bila dicermati, jabatan menteri-menteri Jokowi sebagian besar tidak bergeser, utamanya yang menempati pos ekonomi. Hal ini disebut sudah menjadi salah satu kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo untuk mewujudkan masa transisi yang mulus, dengan sektor ekonomi menjadi prioritas.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan status dari Anggota DPR Gerindra yang dilantik jadi menteri di Kabinet Merah Putih.

Dasco mengatakan, para Anggota DPR Gerindra yang jadi menteri dan wakil menteri sudah mengundurkan diri sebagai anggota dewan.

"Sudah mengundurkan diri," ucap Dasco ketika dikonfirmasi, Senin (21/10).

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah melantik menteri dan wamen di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.

Berikut daftar menteri Prabowo yang juga anggota DPR periode 2024-2029 dari Gerindra:

Meski begitu, Dasco belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait siapa yang akan menggantikan mereka di DPR nanti.

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah resmi melantik menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Tentang Pengangkatan Menteri Nomor 133 P/2024 dan Keppres No 135p/2024 sampai Keppres Nomor 141 P/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Setingkat Menteri.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Ia menggantikan Basuki Hadimuljono yang telah 10 tahun menjabat sebagai Menteri PUPR era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Dody, Prabowo Juga melantik Diana Kusumastuti untuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU). Adapun di akhir pemerintahan Jokowi, Kementerian PUPR tidak memiliki wamen.

Lalu, siapa kedua sosok tersebut?

Nama Dody sendiri belum pernah terdengar di pemerintahan maupun politik. Diketahui, Dody merupakan pengusaha asal Surabaya. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh terkait sosoknya.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (21/10/2024), Dody Hanggodo pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada 2017 dan 2018, serta sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada 2019 dan 2020.

PT Pradiksi Gunatama Tbk sendiri merupakan perusahaan di bidang bisnis perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PT Senabangun Anekapertiwi merupakan perusahaan afiliasi PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).

Berdasarkan penelusuran, per 30 September 2024 PGUN dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dengan kepemilikan sebesar 38,44% dan PT Citra Agro Lestari, dengan kepemilikan 38,25%.

Diketahui kedua perusahaan ini merupakan entitas usaha milik anak Haji Isam, yakni Jony Saputra dan Liana Saputri yang duduk di kursi Komisaris Utama PGUN.

Lebih lanjut, Dody sendiri merupakan Aushaf Fajr Herdiansyah yang merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Aushaf juga merupakan seorang Wakil Bupati Nganjuk dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024.

Profil Wakil Menteri PU

Sementara itu, sosok Wamen PU Diana Kusumastuti sendiri merupakan birokrat asal Kementerian PUPR yang dulunya menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dikutip dari laman IKA Undip dan Brantas Abipraya, wanita asal Solo ini merupakan lulusan dari Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro (Undip). Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai konsultan interior di perusahaan kontraktor, barulah masuk ke Kementerian PUPR sebagai ASN pada 1993.

Kemudian pada tahun 2004, ia melanjutkan Pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung. Lalu pada tahun 2019, Diana diangkat menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan. Di tahun ini berbagai tugas penting ia laksanakan, seperti perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, lalu juga menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada Desember 2020, Diana pun akhirnya dilantik menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Lalu di tahun 2023, ia ditunjuk sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya.

MANADO - Sempat batal dilantik sebagai anggota DPRD Kota Manado pada 14 Agustus 2024 lalu, kini Ferdinand Djeki Dumais, resmi menjadi anggota DPRD Kota Manado periode 2024-2029. Pelantikan Ferdinand dilaksanakan Senin (21/10) hari ini.

Pelantikan politisi Partai Gerindra ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Mona Claudya Kloer, yang merupakan rekan satu partainya. Sementara, Ketua DPRD Kota Manado, Altje Dondokambey ikut hadir pada acara pelantikan itu.

Selepas dilantik, Ferdinand mengatakan jika dilantiknya dia sebagai anggota DPRD Kota Manado, adalah kemenangan demokrasi. Untuk itu dia mengatakan jika hal ini harus disyukuri.

Ferdinand juga mengaku sangat bahagia, karena pelantikan dirinya dilakukan sehari setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Ini jadi momen yang spesial untuk saya, karena waktunya jadi mudah diingat, karena sehari sebelumnya ada momen yang sangat spesial untuk saya sebagai Gerindra dan sebagai masyarakat Indonesia, di mana pak Prabowo dan pak Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden," ujar Ferdinand kembali.

Sebelumnya, Ferdinand Djeki Dumais batal dilantik sebagai anggota DPRD Kota Manado, Rabu (14/8). Hal ini disebabkan oleh Surat Keputusan (SK) GubernurSulawesi Utara (Sulut), tertanggal 12 Agustus 2024, yang membatalkan pelantikan terhadap dirinya.

Dalam SK Gubernur dengan nomor 100.1.4/24.5541/SEKR-RO-PEM.OTDA, keputusan pembatalan pelantikan terhadap Ferdinand Djeki Dumais, disebabkan adanya register PTUN terkait Pleno KPU Manado yang menghasilkan SK nomor 487 tahun 2024, yang digugat oleh sesama calon dari Partai Gerindra, Indra William Liempepas.