Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sorotan dari berbagai kalangan terkait efektivitas program beasiswa yang dikelolanya. Banyak penerima beasiswa yang mengeluhkan kurangnya follow-up dari LPDP setelah mereka menyelesaikan studi, meskipun mereka telah memberikan kontribusi besar setelah kembali ke Tanah Air.

Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Ia menilai LPDP perlu meningkatkan sistem tracking untuk memantau progres alumni dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia.

“Banyak alumni yang sudah membuktikan diri dengan membangun lapangan pekerjaan atau menjadi dosen, namun kontribusi mereka tidak terpantau dengan baik oleh LPDP. Hal ini membuat masyarakat kurang memahami bahwa banyak alumni LPDP yang sebenarnya memberikan kontribusi besar,” ujar Arpi.
Menurutnya, LPDP harus memperketat kontrak dan menentukan bidang studi mana yang harus kembali ke Indonesia serta bidang mana yang perlu pengalaman tambahan di luar negeri. Selain itu, Arpi juga mengimbau LPDP agar terus melakukan evaluasi bersama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pendanaan.

Dengan adanya perbaikan ini, LPDP diharapkan dapat lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga alumni yang pulang bisa memberikan dampak positif dan memenuhi kebutuhan tenaga ahli di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang ke Indonesia Tuai Respons Positif

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri.

Influencer pendidikan sekaligus Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi, menyambut baik langkah menteri baru bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ini. Dalam wawancaranya dengan Medcom.id, ia menilai evaluasi kebijakan sebagai hal penting untuk menyesuaikan program beasiswa dengan perkembangan zaman.

“Dengan dinamika industri yang berbeda-beda, terutama untuk sektor deeptech dan nanotech yang belum matang di Indonesia, tidak semua penerima LPDP harus pulang. Ada bidang yang justru lebih baik dikembangkan di luar negeri,” ujarnya.
Arpi menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih fleksibel, terutama terkait bidang studi yang boleh berkarya di luar negeri untuk menambah pengalaman. “Namun, ada juga bidang yang sebaiknya segera pulang, seperti pendidikan atau medis, agar bisa langsung diaplikasikan di Indonesia. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri di dalam negeri,” tambahnya.

Di sisi lain, evaluasi dan perbaikan dalam sistem tracking para alumni dianggap perlu dilakukan. Menurut Arpi, LPDP perlu melacak progres setiap alumninya untuk mengetahui kontribusi mereka setelah studi. "Dengan dana yang besar, seharusnya LPDP mampu melakukan tracking alumni agar bisa dievaluasi lebih komprehensif," tutupnya. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Beasiswa LPDP Investasi Pendidikan, Jangan Hitung Untung-Rugi Perkara Tidak Pulang ke Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengusulkan kelonggaran kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak diwajibkan kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Alasan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan hal itu supaya memberi kesempatan bagi para alumnus penerima LPDP buat berkarya di manapun mereka berada.

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) Merah Putih," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kebijakan ini mengundang berbagai pandangan di kalangan pengamat pendidikan, salah satunya adalah Darmaningtyas.

Dia menilai langkah tersebut memiliki sisi positif, tapi tetap membutuhkan pengaturan yang jelas.

Seperti disampaikan Satryo, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas dan terbuka bagi para penerima beasiswa LPDP yang berada di luar negeri.

Dalam situasi tertentu, kembalinya para penerima beasiswa ke Indonesia sering kali menjadi problem tersendiri, terutama ketika kesempatan pekerjaan yang tersedia di Indonesia belum sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Selain itu, dengan adanya diaspora yang tersebar di berbagai negara, diharapkan muncul jejaring global yang bisa membantu pembangunan bangsa dari luar negeri.

Akan tetapi, jika usulan itu disahkan menjadi kebijakan maka diharap bukan berarti tanpa syarat.

Para penerima beasiswa yang memilih tidak kembali ke Indonesia diharapkan tetap diwajibkan untuk berkontribusi dalam bentuk lain, baik melalui pendanaan, jejaring, maupun riset yang mendukung kemajuan Indonesia.

Darmaningtyas menekankan bahwa meskipun prinsip kebijakan ini bagus, penerima beasiswa harus tetap berperan aktif dalam membangun bangsa, sekalipun dari jauh.

"Memang debatable, tapi kalau meniru India, itu orang-orang yang berpendidikan di luar negeri itu tidak harus pulang, tetapi mereka berkontribusi pendanaan maupun jaringan investor, dan lain-lain," kata Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Darmaningtyas mencontohkan bagaimana diaspora India bisa membantu negara mereka dari jarak jauh.

Warga India yang disekolahkan ke luar negeri diminta berkontribusi membuka beragam akses buat adik kelasnya kelak.

Akses itu mulai dari jejaring, ilmu pengetahuan, industri, riset, dan lain-lain.

Menurut Darmaningtyas, diaspora Indonesia yang menerima beasiswa LPDP juga bisa meniru kebijakan yang diterapkan India.

Jika diwajibkan oleh pemerintah, maka diaspora Indonesia yang menjadi penerima beasiswa LPDP bisa saja diwajibkan memberikan beragam kontribusi seperti bantuan pendanaan, terutama bagi penerima beasiswa LPDP berikutnya.

Contoh lain, kata Darmaningtyas, para diaspora Indonesia yang memiliki gaji tinggi di luar negeri bisa saja membuka akses beasiswa bagi calon-calon penerima beasiswa baru dari Tanah Air.

Selain itu, lanjut Darmaningtyas, para diaspora penerima beasiswa LPDP bisa membantu penggalangan dana buat kegiatan sosial, riset ilmiah, atau berpartisipasi dalam program-program prioritas nasional lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah tetapi tidak harus meninggalkan pekerjaan utama mereka di luar negeri.

"Prinsipnya bagus tapi tetap harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dari luar," ucap Darmaningtyas.

Menurutnya, hal ini bisa lebih bermanfaat dibandingkan dengan kondisi di mana para penerima beasiswa pulang tetapi tidak bisa bekerja di bidang yang sesuai, sehingga potensi kontribusi mereka terhambat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dia menyebut ke depannya pemberian beasiswa LPDP akan difokuskan pada ilmu Sains dan Teknologi (Saintek), karena dianggap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Soal swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Satryo turut mengatakan tak menutup kemungkinan sasaran penerima LPDP juga akan diberikan pada bidang lain seperti sosial dan humaniora (Soshum).

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa memang penerima beasiswa LPDP diutamakan pada bidang Saintek.

“Yang utama itu [Saintek], kemudian yang bidang lain. Kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai ya,” pungkasnya.

Lebih jauh, Satryo berharap bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP di masa berikutnya bisa terus bertambah per tahunnya.

Di sisi lain, Satryo turut menegaskan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

“Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri, atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dikutip dari Antara Rabu (6/11/2024).

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan lima tantangan dan target yang akan dicapai di masa kepemimpinannya. Kelima hal tersebut disampaikan saat rapat kerja (raker) antara mendikdasmen, mendiktisaintek, menteri kebudayaan dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.

Kelima tantangan tersebut, kata Satryo, sebenarnya bukan hal baru. Namun diharapkan akan ada percepatan yang dilakukan untuk menaklukkan tantangan tersebut.

5 Tantangan Pendidikan Tinggi

1. Rendahnya daya serap lulusan perguruan tinggi di industri

Pertama, kata Satryo, adalah kebekerjaan lulusan perguruan tinggi yang relatif masih sangat rendah. Menurutnya, masih terdapat lulusan pegruruan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah, serta keterserapan di pasar kerja belum optimal akibat kurangnya kualitas erta taut suai pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Ini bisa terjadi bukan hanya karena tidak relevannya pendidikan tinggi, namun juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," kata Satryo.

2. Pengembangan talenta sains dan teknologi yang minim

Kedua, kata Satryo, terkait pengembangan talenta sains dan teknologi. Minimnya perhatian terhadap pengembangan talenta sains dan teknologi.
Terbatasnya dukungan terhadap pengembangan karier, jaringan, dan kemajuan profesional penghambat individu-individu berbakat untuk mengejar karier di bidang sains dan teknologi.

"Ini betul-betul dibutuhkan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan talenta-talenta yang mempunyai daya saing global, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen," kata Satryo.

Selain itu, menurut Satryo, ada faktor kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi. "Kita menuju Indonesia Emas 2045, diharapkan PDB kita naik signifikan menjadi negara yang nomor 4 atau 5 besar di dunia, dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi," terangnya.

Itu, kata Satryo, hanya mungkin tercapai jika memang SDM dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, scientific culture dalam penelitian dan pengembangan. Satryo kemudian memberikan ilustrasi, tentang bagaimana budaya ilmiah terbangun di India.

Menurut Satryo, jika melihat undang-undang dasar India, ada satu pasal yang menyatakan masyarakat harus mempunyai scientific temper, scientific culture. Di mana itu merupakan suatu kekuatan untuk berpikir ilmiah.

"Itu sebabnya India sangat maju dalam hal scientific atau ilmiah ini karena memang mereka itu punya kepercayaan, kan dulu Gandhi yang menetapkan itu, kita harus punya mindset scientific.
Nah, kita juga berharap ke depan Indonesia juga akan maju, kita perlu didukung oleh suatu mindset atau attitude yang ke arah ilmiah," terangnya.

3. Efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian

Ketiga, terkait dengan itu, ada juga hal lain yang perlu diupayakan yaitu efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian. Terbatasnya anggaran penelitian, sementara pelaksanaan penelitian perguruan tinggi belum berkualitas dan berdampak.

'Karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," terangnya.

4. Perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat

Keempat, terputusnya hubungan perguruan tinggi dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, institusi pendidikan tinggi tidak selalu menyelaraskan kurikulum dan prioritas penelitiannya dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang ada di komunitas lokalnya.

"Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu yang kalau mendidik itu menurut apa yang dia inginkan, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

5. Regulasi yang berubah-ubah

Kelima, regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat. Ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional.

"Misalnya dalam aspek pendanaan, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi kita ke depan juga kita minimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," paparnya.

Bahkan ke depan, pihaknya juga mengupayakan agar pendidikan tinggi itu diregulasi sedemikian rupa untuk memberikan ruang gerak yang inovatif kepada para pengampunya. Ini supaya pendidikan tinggi ke depan itu memang betul bermanfaat untuk pembangunan nasional Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Tuntaskan Antrean Sertifikasi Guru 40 Tahun

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.

"Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi ini bukan baru, tapi sudah ada, pasti terus ada. Kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai (penyelesaian beragam tantangan dalam pendidikan tinggi)," kata Satryo dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Lebih lanjut, dia menyampaikan sejumlah tantangan dalam pendidikan tinggi Indonesia itu di antaranya kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi yang masih rendah. Menurut Satryo, tantangan itu muncul antara lain karena tidak relevannya pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," ucap dia.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi.

Ia menekankan tantangan tersebut harus diatasi karena bernilai penting untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada tahun 2045.

"(menjadikan Indonesia sebagai negara maju) hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi," kata dia.

Masih terkait kurangnya perhatian dalam pengembangan sains dan teknologi, Satryo menyampaikan pihaknya akan berupaya memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia.

"Itu karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," ujar dia menambahkan.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain dalam perguruan tinggi yang perlu diatasi adalah terkait dengan kebijakan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berubah secara cepat justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

"Regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat selama ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi, kita ke depan juga meminimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," ucap dia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyebut bahwa kelonggaran penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tak langsung pulang ke Tanah Air tidak berlaku bagi penerima LPDP dari ikatan dinas.

"Kalau yang berangkat (dari) ikatan dinas, orang departemen misalnya, disekolahkan di sana, dia harus pulang segera," sebut Satryo usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (6/11/2024).

"Tapi kalau dia bebas, tidak ada instansinya, mau mengajar atau bekerja, memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang tidak punya kerjaan juga tidak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit, kita kasih waktu mereka (tidak langsung pulang)," jelasnya.

Ia berulang kali menegaskan bahwa hal tersebut tidak masalah. Ia mempersilakan para penerima LPDP yang bukan dari ikatan dinas atau bukan pegawai instansi untuk meneruskan kehidupan di sana, mencari pekerjaan, pengalaman, hingga memperdalam ilmu.

Satryo meyakini, mereka pasti akan pulang ke Tanah Air suatu hari. Data yang ia pegang juga menunjukkan bahwa mayoritas penerima LPDP tergerak untuk pulang ke Indonesia.

"Kalau yang mau menetap terus di sana itu harus seizin dari Indonesia, izinnya mau dia bekerja di lembaga internasional, atau jadi perwakilan kita di lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan internasional, itu atas seizin kita. Kita beri izin, selama mereka memang masih membawa manfaatnya untuk Indonesia dalam berbagai cara," ungkap Satryo.

"Anda di luar negeri masuk ke lembaga internasional, membawa nama Indonesia di sana, buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," kata dia.

Satryo juga menyebut bahwa kelonggaran agar penerima beasiswa LPDP tak perlu buru-buru pulang ke Tanah Air tak perlu dikaji kembali, sepanjang ia bukan penerima beasiswa yang berasal ikatan dinas.

"Yang dikaji ulang itunya, bagaimana kita memastikan yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah, Kabinet Merah Putih," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut bahwa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai menyelesaikan kuliahnya.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun. Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordiantor Bidang Penbangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Dia lantas menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.

Satryo pun memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.

Dalam pandangannya, bekerja bisa di negara mana saja. Sebab, yang terpenting tetap mencintai Tanah Air.

"Suatu hari siapa tahu ada peraih nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa kan? Itu yang positif. Berkarya bisa dimana-mana. Untuk merah putih," ujar Satryo.

Dia juga mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air. Mengingat, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

Jokowi sebut harus pulang

Pernyataan Satryo tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2023, Jokowi meminta penerima beasiswa LPDP agar pulang ke Indonesia, sehingga bisa berkontribusi untuk negara.

"Saya titip pulang, pulang, pulang ke Indonesia, setelah pulang atau studi berkarya lah, inilah kesempatan untuk saudara semua," kata Jokowi dalam acara LPDP Fest di Jakarta secara daring di YouTube LPDP, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 3 Agustus 2023.

Saat itu, Jokowi berharap, meski gaji di Indonesia lebih rendah daripada negara lain, tetapi penerima beasiswa LPDP harus pulang ke Indonesia.

Menurut Jokowi, penerima beasiswa LPDP harus pulang ke Tanah Air karenaIndonesia membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran dan visi ke depan lebih baik.

"Karena kita memang kurang sumber daya manusia (SDM) seperti itu," ujar Jokowi.

Harus kembali ke Indonesia

Terkait aturan penerima LPDP harus pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya diungkap oleh Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Badan Layanan Umum LPDP Mohammad Lukmanul Hakim.

Pria yang akrab disapa Lukman ini menyebut, akan ada sanksi tegas bagi penerima beasiswa LPDP yang tidak pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kita suruh ganti rugi semua yang diberikan LPDP ketika hidup dan kuliah di luar negeri. Ada hitungannya,” kata Lukman sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 2 Agustus 2023.

Lukman juga mengungkapkan, saat interview dalam proses memperoleh beasiswa LPDP sudah ada perjanjian untuk balik ke Indonesia.

"Ketika wawancara, mereka harus balik lagi ke Indonesia, dan harus bisa berkontribusi dengan ilmu yang diperoleh dari luar,” ujarnya.

Namun, menurut Lukman, masih banyak penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia. Meskipun, tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya.

(sumber: penulis Dian Ihsan)

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah nama pemodal kakap tetap memborong saham emiten minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) di tengah mendinginnya harga minyak dunia.

Harga minyak anjlok karena para pedagang memantau pemilihan presiden AS dan sebuah laporan industri mengisyaratkan kenaikan persediaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor minyak dan gas, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) merancang panduan produksi migas yang moderat dengan target penjualan listrik yang lebih tinggi pada 2025.

Pada tahun depan, Medco membidik produksi minyak dan gas sebanyak 145—150 mboepd. Target itu hampir sama dengan volume produksi migas yang diincar tahun ini sebesar 145 mboepd.

Merujuk data perseroan, Medco merealisasikan produksi migas sebesar 153 mboepd sepanjang Januari-September 2024. Realisasi itu melampaui panduan yang disampaikan MEDC pada awal tahun ini.

“Produksi sebesar 153 mboepd, lebih rendah dari 2023 karena berkurangnya hak kelola Corridor dan divestasi Vietnam, tapi sebagian diimbangi oleh akuisisi Oman. Produksi terdiri atas 27% minyak dan 73% gas,” jelas manajemen Medco dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Adapun, biaya produksi migas pada 2025 dipatok di bawah US$10/boe. Komponen itu sama dengan panduan MEDC tahun ini yang capaiannya hanya US$7,7/boe sepanjang 9 bulan 2024.

Selanjutnya, MEDC membidik penjualan ketenagalistrikan sebesar 4.500 GWh pada 2025. Target itu lebih tinggi dari panduan 2024 sebesar 4.100 GWh.

Sepanjang 9 bulan 2024, MEDC telah merealisasikan penjualan ketenagalistrikan 2.961 Gwh.

Sementara itu, belanja modal migas dialokasikan MEDC pada 2025 mencapai US$400 juta atau lebih tinggi dari anggaran 2024 sebesar US$350 juta. Namun, capex untuk ketenagalistrikan disiapkan sebesar US$30 juta atau lebih rendah dari US$80 juta pada tahun ini.

BOJONEGORO, iNews.id - Kebakaran hebat melahap dua ruko di Kompleks Pasar Ngraho di Desa Blimbinggede, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (2/11/2024) dini hari. Banyaknya material bahan dagangan membuat api dengan cepat membesar.

Peristiwa kebakaran diperkirakan terjadi pukul 01.15 WIB. Dinas Damkarmat Bojonegoro Pos Ngraho menerima laporan kejadian pukul 01.23 WIB.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkarmat Bojonegoro Zainul Maarif mengatakan, ada dua ruko yang terbakar masing masing milik Agil ukuran  12 x 15 meter serta milik Aripin berukuran 8 x 12 meter.

“Ruko Bapak Agil terbakar 100 persen, sedangkan ruko milik Bapak Arifin terbakar 5 persen,” ujarnya, Sabtu (2/11/2024).

Petugas Damkarmat Bojonegoro mengerahkan empat unit mobil damkar, meliputi satu unit fire brandweer Pos Padangan, satu  unit stainless Pos Padangan, satu unit fire truck Pos Ngraho, satu unit multiguna Pos Ngambon beserta 14 personel untuk memadamkan api.

“Kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek atau korsleting listrik,” katanya.

Kebakaran dapat dipadamkan oleh petugas pukul 04.53 WIB. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp370 juta, perinciannya ruko Agil Rp350 juta serta ruko Arifin Rp20 juta.

Selain melakukan pemadaman, petugas Damkarmat juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait bagaimana cara mencegah kebakaran, penanganan kebakaran dan sosialisasi terkait tupoksi Dinas Damkarmat Bojonegoro Pos Ngaro. 

Editor: Donald Karouw