Bisnis.com, SEMARANG - Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyebut sejumlah indikator sosial-ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif. Angka kemiskinan pada 2024 berada di posisi 10,47%, turun dibanding 2023 yang mencapai 10,77%.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 berada di angka 4,39% atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

"Pengentasan kemiskinan berjalan baik, khususnya kemiskinan ekstrem. Angka pengangguran dalam satu tahun juga menurun. Ini sesuatu yang sangat positif bagi masyarakat Jawa Tengah, dalam upaya kami terus menekan angka kemiskinan sampai sekecil mungkin," ucap Nana saat ditemui wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada Senin (30/9/2024).

Ucapan tersebut memang terdengar manis. Sayangnya, klaim tersebut berbanding terbalik dengan data Kementerian Ketenagakerjaan. Sepanjang periode Januari-Agustus 2024, tercatat ada 14.712 pekerja di Jawa Tengah yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tren kenaikan jumlah pekerja yang ter-PHK. Ada puluhan orang yang setiap bulannya mesti kehilangan pekerjaan pada periode Januari-Maret.

Gelombang PHK berangsur membengkak pada April dimana jumlah pekerja yang ter-PHK berkisar di angka ratusan.Pada Juli 2024, tercatat 9.447 pekerja di Jawa Tengah kehilangan pekerjaan.

Periode tersebut menciptakan peningkatan terbesar gelombang PHK di Jawa Tengah sepanjang tahun ini.Aulia Hakim, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, menyebut fenomena tersebut sebagai bukti gagalnya iming-iming upah murah dalam menjamin penyerapan tenaga kerja.

Kepada Bisnis, Aulia menyebut bahwa PHK masih terjadi pada sektor industri manufaktur, utamanya Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)."PHK massal di Jawa Tengah membuktikan bahwa kebijakan upah murah adalah solusi yang keliru. Meskipun upah di provinsi ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, ternyata tidak ada jaminan bahwa pekerja di sini akan terlindungi dari gelombang PHK," ucap Aulia saat dihubungi beberapa waktu lalu.Gelombang PHK juga ikut menyisakan persoalan lain.

Seperti nasib buruh yang terkatung-katung lantaran perusahaan kerap menunda pembayaran pesangon maupun gaji. Bahkan, tak sedikit pula pekerja yang ter-PHK itu mesti menunggu kepastian pesangon hingga bertahun-tahun.

SEMARANG, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana mengklarifikasi terkait video viral yang menampilkan dia bersama Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Dalam video itu tampak dia dan Irjen Ribut Hari Wibowo menolak berjabat tangan dengan calon gubernur Jateng Andika Perkasa pada acara deklarasi kampanye pemilu damai di kantor KPU Jateng.

Nana menjelaskan, saat itu dia sudah bertemu dan berjabat tangan dengan Andika Perkasa di ruang transit sebelum acara dimulai. “Video viral tersebut diambil saat saya menghadiri acara deklarasi kampanye pemilu damai di Kantor KPU Jateng, Selasa lalu,” ujar Nana usai menghadiri seminar nasional di Hotel Patra Semarang, Selasa (26/9/2024).

Dalam video yang beredar, kata dia tidak mencerminkan kejadian sebenarnya. “Dalam video tersebut, terlihat saya dan Kapolda Jawa Tengah menolak berjabat tangan, padahal sebelumnya kami sudah berbincang dan berjabat tangan dengan Andika Perkasa di ruang transit,” ucapnya.

Bahkan, dia bingung saat melihat video viral tersebut. “Saat itu, saya akan pamit pulang dan berjalan putar arah. Bahkan saat berpapasan dengan Andika Perkasa, saya sudah menunjukkan postur pamit serta menundukkan kepala,” katanya.

Dia menjelaskan, hubungan antara dirinya dengan Andika Perkasa dan calon gubernur lain berjalan dengan baik. “Usai kejadian, kami berdua juga mengaku tidak mempermasalahkannya,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

SEMARANG, iNews.id - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika perkasa menanggapi santai viralnya video ajakan bersalaman yang tidak direspons Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. 

Peristiwa itu terjadi saat Andika menghadiri acara deklarasi kampanye damai di KPU Jateng, Selasa (24/9/2024).

Saat dikonfirmasi terkait insiden itu, Andika Perkasa menanggapinya dengan santai. Menurut Andika, hal tersebut terjadi karena baik Kapolda Jateng maupun Pj Gubernur Jateng tidak melihat uluran tangannya.

Andika juga mengaku mengenal dan berhubungan baik dengan keduanya.

“Kalau hubungan kami baik-baik saja. Kami sering bincang-bincang bareng. Sebelum acara, kita ngobrol bareng di ruang transit, tapi hanya mungkin pas nggak lihat pas saya mengulurkan tangan. Itu masalahnya,” katanya, Rabu (25/9/2024).

Andika juga mengaku tidak menyangka insiden itu terekam video amatir hingga viral di media social. “Saya pikir nggak ada yang lihat,” ucapnya.

Dalam video yang viral di media sosial, tampak andika perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolda Jateng, namun tidak mendapatkan respons. Setelahnya, Pj Gubernur Jateng juga tidak menanggapi uluran tangan mantan Panglima TNI tersebut.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Di media sosial tengah viral video dengan narasi jika Gibran Rakabuming Raka gagal dilantik jadi Wakil Presiden karena Fufufafa.

“GEMP4RR!! GIBRAN G4G4L DIL4NTIK SETELAH KETHU4N HINA PR4BOWO DAN ANAKNYA ~ BREAKING NEWS”, bunyi judul dalam video berdurasi 8 menit tersebut.

Belakangan, isu tentang akun Fufufafa yang diduga Gibran memang ramai di media sosial.

Beberapa netizen mengunggah ulang bagaimana akun Fufufafa ini melontarkan berbagai kalimat kasar kepada beberapa tokoh RI, termasuk Prabowo Subianto.

Netizen yang cermat juga membagikan screen shoot di mana akun twitter Chilli Pari juga pernah menyinggung soal akun Fufufafa ini.

Padahal, Chilli Pari merupakan usaha katering milik Gibran.

Namun benarkah Gibran gagal dilantik gara-gara akun Fufufafa?

Berdasarkan penelusuran, unggahan video tersebut hanya menggabungkan beberapa potongan video Gibran.

Salah satunya video respon Gibran soal isu hubungan Jokowi dan Prabowo yang diisukan merenggang.

Saat Bisnis mencoba kroscek, tak ada informasi valid yang mengatakan jika Gibran gagal dilantik jadi Wapres karena akun Fufufafa.

Meski demikian hingga berita ini diterbitkan, berbagai teori netizen tentang akun Fufufafa masih terus ramai dibahas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta mantan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Komjen Ahmad Luthfi mundur dari Korps Bhayangkara jika jenderal bintang tiga itu akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng).

Pasalnya, nama Ahmad Luthfi masuk dalam bursa Pilkada Jateng.

"Ya ketika menerima (rekomendasi maju Pilkada), ketika menerima dan mau mendaftar harus mengundurkan diri," kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Dedi Prasetyo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sebagaimana diketahui, tahapan pendaftaran pasangan calon pilkada digelar mulai 27-29 Agustus 2024. Lalu, penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menegaskan bahwa anggota Polri dilarang berpolitik praktis. Ketentuan soal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Tetap aturan, tetap mengacu pada regulasi yang ada," ujar Dedi.

Diketahui, salah satu partai yang sudah resmi menyatakan akan mengusung Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur (cagub) Jateng adalah Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, keputusan mengusung Ahmad Luthfi diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, keputusan mengusung Irjen Ahmad Luthfi sebagai bakal cagub pada Pilkada Jawa Tengah ini diambil setelah melakukan komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan akhirnya kita memutuskan ke Ahmad Luthfi,” kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta sebagaimana, dikutip dari program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (22/7/2024).

Dalam pertimbangannya, sosok Kapolda Jawa Tengah (Jateng) tersebut dinilai sebagai sosok yang tepat diusung karena telah berdinas lama di Jateng sehingga diyakini mampu memimpin provinsi tersebut ke depannya.

Namun, dalam kesempatan itu, Gerindra belum mengumumkan dukungan terkait pendamping Ahmad Luthfi untuk maju pada Pilkada Jateng 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan partainya mengusung Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa tengah, diambil setelah melakukan komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan akhirnya kita memutuskan ke Ahmad Luthfi,” kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta sebagaimana dikutip dari program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, Muzani menyebut bahwa keputusan mengusung Ahmad Luthfi diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kemudian untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam pertimbanganya, sosok Kapolda Jawa Tengah (Jateng) tersebut dinilai sebagai sosok yang tepat diusung karena telah berdinas lama di Jateng, sehingga diyakini mampu memimpin provinsi tersebut ke depannya.

Namun, dalam kesempatan itu, Gerindra belum mengumumkan dukungan terkait pendamping Ahmad Luthfi untuk maju pada Pilkada Jateng 2024.

Meskipun, Gerindra mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sebagai salah satu nama calon pendamping Ahmad Luthfi.

“Di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaesang menonjol, ujar Muzani.

Sebagaimana diketahui, nama Ahmad Lutfhi memang banyak didukung oleh partai yang tergabung dalam KIM. Sebut saja, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo-Gibran dan berhasil membawa pasangan tersebut memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai Gerindra juga disebut membuka opsi untuk mendukung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bahwa Gerindra akan mengusung antara Ahmad Luthfi atau Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada Pilkada Jateng.

"Kita tunggu tanggal mainnya (antara Ahmad Luthfi atau Kaesang)," kata Sudaryono usai dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juli 2024.

Dia juga memastikan bahwa KIM akan solid dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Padahal, nama Sudaryono sebelumnya sempat disebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpotensi diusung pada Pilkada Jawa Tengah. Sebab, elektabilitas itu semakin tinggi di sejumlah lembaga survei.

"Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah," kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta pada 22 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengeluarkan keputusan untuk mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024.

“Untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) memutuskan adalah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi calon gubernur Jawa Tengah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Senin (22/7/2024).

Dalam pertimbanganya, Ahmad Luthfi dinilai sebagai sosok yang tepat diusung karena telah berdinas lama di Jateng, sehingga diyakini mampu memimpin provinsi tersebut ke depannya.

Namun, dalam kesempatan itu, Gerindra belum mengumumkan dukungan terkait pendamping Ahmad Luthfi untuk maju pada Pilkada Jateng 2024.

Meskipun, Gerindra mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sebagai salah satu nama calon pendamping Ahmad Luthfi.

“Di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaesang menonjol, ujar Muzani.

Berikut link berita Kompas.id, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/22/gerindra-usung-ahmad-luthfi-di-pilkada-jateng-kaesang-dipertimbangkan-jadi-cawagub

Tukar guling Pilkada Jateng

Sebagaimana diketahui, nama Ahmad Lutfhi memang banyak didukung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebut saja, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar.

Partai Gerindra juga disebut membuka opsi untuk mendukung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bahwa Gerindra akan mengusung antara Ahmad Luthfi atau Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada Pilkada Jateng.

"Kita tunggu tanggal mainnya (antara Ahmad Luthfi atau Kaesang)," kata Sudaryono usai dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juli 2024.

Dia juga memastikan bahwa KIM akan solid dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Padahal, nama Sudaryono sebelumnya sempat disebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpotensi diusung pada Pilkada Jawa Tengah. Sebab, elektabilitas itu semakin tinggi di sejumlah lembaga survei.

"Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah," kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta pada 22 Mei 2024.

Opsi dukungan Gerindra terhadap Ahmad Luthfi sempat dinilai pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin bentuk tukar guling yang saling menguntungkan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Kalau saya sih menilainya memang tukar guling kebijakan ya, barter kepentingan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi, dan itu dilakukan di akhir masa jabatan Jokowi, tiga bulan sebelum lengser,” ujarnya.

Menurut Ujang, nuansa tukar guling itu terlihat dari dilantiknya Sudaryono yang merupakan orang dekat Prabowo, sebagai Wamentan.

Sementara itu, dari sisi Jokowi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfii didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) maju pada Pilkada Jateng.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo-Gibran dan berhasil membawa pasangan tersebut memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita tahu Pak Sudaryono mau maju di Jateng jadi calon gubernur sebagai orang dekatnya Prabowo lalu dilantik jadi wamen dan Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng yang akan maju di Jateng orangnya Jokowi didukung oleh KIM, didukung oleh Prabowo dan didukung pemerintah,” ujarnya Ujang.

"Artinya ini kan barter kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dengan Prabowo,” katanya melanjutkan.

Ujang berpandangan bahwa tukar guling tersebut menguntungkan karena setidaknya Sudaryono menjadi wakil menteri setelah Ahmad Luthfi akan didukung maju pada Pilkada Jateng.

“Kelihatannya ada kesepakatan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi terkait dengan pelantikan wamen dan dukungan Ahmad Luthfi di Jateng,” ujarnya.

Koalisi

Namun, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jateng, Gerindra membutuhkan koalisi karena hanya mendapatkan 17 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jateng.

Jumlah kursi tersebut tidak memenuhi untuk mengajukan calon sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada).

Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Berikut perolehan kursi DPRD Jateng sebagaimana hasil Pileg 2024 dikutip dari Antaranews:

1. PDI-P 33 kursi
2. PKB 20 kursi
3. Partai gerindra 17 kursi
4. Partai Golkar 17 kursi
5. PKS 11 kursi
6. Partai Demokrat 7 kursi
7. PPP 6 kursi
8. PAN 4 kursi
9. Partai Nasdem 3 kursi
10. PSI 2 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan bahwa pelantikan tiga wakil menteri (wamen) jelang tiga bulan pergantian pemerintahan kental dengan nuansa barter kepentingan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga bulan lagi akan lengser dan digantikan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau saya sih menilainya memang tukar guling kebijakan ya, barter kepentingan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi, dan itu dilakukan di akhir masa jabatan Jokowi, tiga bulan sebelum lengser,” kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Menurut Ujang, nuansa tukar guling itu terlihat dari dilantiknya Sudaryono yang merupakan mantan sekretaris pribadi (sespri) Prabowo, sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Sementara itu, dari sisi Jokowi, Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfii didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo-Gibran dan berhasil membawa pasangan tersebut memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita tahu Pak Sudaryono mau maju di Jateng jadi calon gubernur sebagai orang dekatnya Prabowo lalu dilantik jadi wamen dan Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng yang akan maju di Jateng orangnya Jokowi didukung oleh KIM, didukung oleh Prabowo dan didukung pemerintah,” ujarnya Ujang.

"Artinya ini kan barter kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dengan Prabowo,” katanya melanjutkan.

Ujang berpandangan bahwa tukar guling tersebut menguntungkan karena setidaknya Sudaryono menjadi wakil menteri setelah Ahmad Luthfi didukung maju untuk Pilkada Jateng.

“Kelihatannya ada kesepakatan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi terkait dengan pelantikan wamen dan dukungan Ahmad Luthfi di Jateng,” ujarnya

Namun, Ujang juga mengingatkan bahwa menjadi hak prerogatif presiden untuk melantik siapa pun menjadi pembantunya di pemerintahan.

"Saya sih melihat tidak jauh dari itu (tukar guling) analisanya karena memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Tetapi, apa pun itu menambah wamen, me-reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Jadi memang haknya presiden,” kata Ujang.

Sebagaimana diberitakan, Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 18 Juli 2024.

Untuk diketahui, dua dari wamen yang dilantik merupakan orang dekat dari Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono yang diangkat menjadi Wamenkeu merupakan keponakan Prabowo.

Kemudian, Sudaryono yang dilantik menjadi Wamentan adalah mantan sekretaris pribadi (sespri) Prabowo.

Padahal, nama Sudaryono sebelumnya sempat disebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpotensi diusung pada Pilkada Jawa Tengah.

Pasalnya, elektabilitas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah itu semakin tinggi di sejumlah lembaga survei.

"Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah," kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta pada 22 Mei 2024.

Namun, belakangan nama Ahmad Luthfi justru banyak didukung oleh partai yang tergabung di KIM. Sebut saja, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar.

Bahkan, Gerindra juga membuka opsi dukungan untuk Luthfi pada Pilkada Jateng 2024.

Sudaryono sendiri yang menyebutkan bahwa Gerindra akan mengusung antara Ahmad Luthfi atau Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Pilkada Jateng.

"Kita tunggu tanggal mainnya (antara Ahmad Luthfi atau Kaesang)," kata Sudaryono usai dilantik menjadi Wamentan di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juli 2024.

Dia juga memastikan bahwa KIM akan solid dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

SEMARANG, iNews.id - Teguh Prakosa resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mundur karena menjadi Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Pelantikan dipimpin langsung Pj Gubernur JatengNana Sudjana.

Acara pelantikan ini digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Kota Semarang, Jumat (19/7/2024). Teguh Prakosa sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo mendampingi Gibran periode 2020 - 2024

“Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Mas Gibran dan Ibu atas dedikasi terbaik yang sudah berikan untuk masyarakat Surakarta. Saya yakin banyak yang kehilangan dengan berpindahnya beliau ini (Gibran),” ujar Nana Sudjana, Jumat (19/7/2024) malam.

Dalam pelantikan tersebut, Gibran turut datang didampingi istri Selvi Ananda. Pun dengan Teguh Prakosa yang hadir didampingi istri. Pelantikan itu juga sekaligus untuk pergantian Tim Penggerak PKK Solo yang sebelumnya dijabat Selvi.

Nana menitipkan sejumlah pesan kepada Teguh Prakosa. Di antaranya; mitigasi bencana mengingat cuaca tidak menentu hingga pelaksanaan pilkada serentak November mendatang.

Ada 4 poin yang dititipkan Nana soal pilkada serentak ini. Pertama soal partisipasi pemilih, koordinasi TNI dan Polri untuk pengamanan, pentahapan gelaran pemilu harus berjalan baik dan roda pemerintahan melayani masyarakat agar tetap berjalan.

“Harap diingat, pilkada ini lebih rawan dari pilpres, karena paslon (pasangan calon) ada di satu wilayah termasuk masyarakatnya. Ini perlu terus sosialisasi dan pendidikan politik. Saya yakin masyarakat tidak mudah terprovokasi, harus banyak turun ke lapangan untuk sosialisasi,” kata Nana.

Nana juga memuji Gibran yang disebutnya telah membawa Kota Solo menorehkan banyak prestasi. Seperti Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2024 sebagai program dari KPK, Innovative Government Award 2023 kategora Kota Sangat Inovatif, peringkat ketiga Penghargaan Kota dengan Kinerja Terbaik Tingkat Kota Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, serta Adipura 2023 kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Banyak juga pembangunan yang telah dilakukan selama Mas Gibran menjabat, seperti Masjid Syeikh Zayed, Taman Balekambang dan lainnya,” ucap Nana.

Nana juga menyoroti masih ada tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Solo sebesar 0,14 persen, prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 16 persen berdasar Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan tingkat penangguran terbuka sebesar 4,58 persen pada tahun 2023.  

“Ini tantangan bagi pejabat baru. Saya berharap Wali Kota (Solo) yang baru dapat mengemban tugas dengan baik dan mampu mempertahankan reputasi dari wali kota sebelumnya,” ujar Nana Sudjana.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi akan segera pensiun dini dari Polri.

Hal tersebut disampaikan Lodewijk setelah menerangkan bahwa Golkar bersabar menunggu Luthfi tidak lagi menjadi polisi aktif untuk bisa menentukan mengusungnya di Pilkada Jawa Tengah.

"Jadi kita sabar. Saya dengar Pak Luthfi dalam waktu dekat segera akan mengakhiri ikatan dinas entah pensiun atau pensiun dini. Kita tunggu saja," kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lodewijk menjelaskan alasan mengapa partainya menunggu kepastian dari Luthfi.

Sebab, menurutnya akan terasa lucu apabila Golkar memaksakan mengusung Luthfi meski masih berstatus polisi aktif.

"Karena Pak Luthfi masih anggota Polri aktif. Kan enggak lucu Kapolri ngasih perintah. Partai Golkar kasih perintah," imbuhnya.

Golkar, lanjut Lodewijk, juga sedang menunggu hasil survei terakhir mengenai Pilkada.

Ia pun mengatakan hasil survei itu akan muncul 7-10 hari ke depan.

"Setelah itu kita lihat kira-kira Partai Golkar akan memberikan amanah itu kepada siapa. Kita tunggu," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menambahkan, partainya memang hingga kini memprioritaskan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng sebagai bakal calon gubernur.

"Iya untuk di Jateng sampai sekarang kami masih memprioritaskan nama Pak Luthfi ya sebagai cagub. Masih menunggu proses apa beliau nanti setelah betul-betul pensiun kemudian menetapkan hati sebagai cagub," ungkap Doli pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, rapat pleno Partai Golkar Jateng menetapkan, Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur yang akan didukung di Pilkada Jateng 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Jateng, M Iqbal mengatakan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto memutuskan dukungannya kepada Luthfi untuk Pilkada Jateng.

"Jadi begini, kemarin rapat pleno Rabu malam. Ketua umum menyampaikan untuk gubernur, Golkar Pak Luthfi," jelas Iqbal kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji Gibran Rakabuming Raka akan naik berkali-kali lipat jika telah secara resmi menjalankan perannya sebagai Wakil Presiden RI.

Sebagaimana diketahui, Gibran telah secara resmi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada Selasa 16 Juli 2024 kemarin.

Gibran menjabat sebagai orang no.1 di Solo selama 3 tahun karena dia dilantik menjadi Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 lalu.

Sebagai Wali Kota Solo, Gibran mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2,1 juta per bulan.

Ketentuan soal gaji ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Kemudian mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, Gibran juga menerima tunjangan wali kota sebesar Rp3,7 juta.

Gibran sendiri pernah mengaku mendapatkan gaji kurang lebih Rp6 juta saat jadi Wali Kota Solo.

Gajinya akan naik saat jadi Wapres

Gaji Gibran akan naik berkali-kali lipat saat dirinya resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Perincian penghasilan wapres diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Besaran gaji pokok, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, maka gaji pokok tertinggi pejabat negara diraih oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Mahkamah Agung (MA), dan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Rp5.040.000 per bulan.

Gaji pokok yang menjadi acuan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 dan bernilai Rp5.040.000 per bulan.

Sehingga, gaji pokok yang berhak diterima Gibran per bulan nantinya adalah 4x Rp5.040.000 = Rp20.160.000 per bulan. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan jabatan dan lainnya.

Sementara soal tunjangan, Wakil Presiden RI telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001.

Besaran tunjangan yang diterima Wakil Presiden RI adalah sebesar Rp22.000.000 per bulan.

Dari perhitungannya, total gaji bulanan wakil presiden per bulan adalah gaji pokok Rp20.160.000 ditambah tunjangan Wakil Presiden Rp22.000.000

Dengan demikian, jumlah gaji akhir yang diterima Gibran ketika menjabat sebagai wakil presiden adalah Rp42.160.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 16 Juli 2024.

Usai resmi mengundurkan diri dari jabatannya, Gibran memberikan pesan khusus pada Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa yang akan menjadi Plt Wali Kota Solo selanjutnya.

Itu artinya, Gibran menjabat sebagai orang no.1 di Solo selama 3 tahun. Sebagaimana diketahui, putra sulung Presiden Joko Widodo itu resmi dilantik menjadi Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 lalu.

Selama periode tersebut, Gibran sudah empat kali melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN.

Pada Desember 2021, Gibran memiliki harta Rp.25.297.783.659. Kemudian pada Desember 2022, angkanya naik menjadi Rp.26.032.674.370.

Saat menjadi calon Wakil Presiden, harta kekayaan Gibran kembali turun ke angka Rp.25.545.215.362.

Kemudian menurut laporan terakhir yakni pada Desember 2023 harta kekayaannya mencapai Rp.25.576.015.455.

Berikut rincian harta kekayaan Gibran yang dilaporkan pada Desember 2024:

TANAH DAN BANGUNAN Rp. 17.339.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

5. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

6. Tanah Seluas 896 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.747.200.000

7. Tanah Seluas 1124 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.191.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 332.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

2. MOTOR, HONDA CB-125 Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

3. MOTOR, ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

5. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

6. MOBIL, ISUZU PANTHER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

7. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 260.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.552.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.093.015.455

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 25.576.015.455

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 25.576.015.455