Doha: Pemerintah Qatar telah menginformasikan para pemimpin politik kelompok pejuang Palestina Hamas bahwa mereka sudah “tidak lagi diterima" di negara Teluk tersebut, lapor media Israel pada Jumat kemarin.

Media berita berbahasa Ibrani, Kan, mengatakan bahwa keputusan Qatar tersebut telah dikomunikasikan kepada Hamas "dalam beberapa hari terakhir."

Sebelumnya pada pekan ini, beberapa senator Partai Republik Amerika Serikat (AS) telah mengirim surat kepada pemerintahan Presiden Joe Biden untuk meminta agar Washington mengubah kebijakannya terhadap Qatar dan Hamas.
Dipimpin oleh senator Roger Wicker dan Jim Rish, anggota senior di komite Angkatan Bersenjata dan Urusan Luar Negeri Senat, ke-12 senator itu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membekukan aset pejabat Hamas yang tinggal di Qatar dan agar pemimpin mereka, Khaled Meshal, diadili.

"Kekalahan Hamas sudah di depan mata, dan mengakhiri tempat berlindung para pemimpinnya di luar negeri sangat penting untuk mengalahkannya," tulis para senator, melansir dari Anadolu Agency, Sabtu, 9 November 2024.

Qatar telah memfasilitasi pembicaraan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Kantor berita Al Jazeera, yang sebagian didanai oleh Qatar, melaporkan bahwa seorang pejabat Israel telah bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani untuk melanjutkan perundingan damai setelah kematian pemimpin Hamas, Yahya Sinwar.

Kepala intelijen Israel David Barnea dan Direktur CIA Bill Burns juga bergabung dalam negosiasi tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah bertemu dengan Al Thani bulan lalu dan menyoroti peran "penting" Qatar dalam upaya mengakhiri perang di Jalur Gaza dan membebaskan para sandera.

Baca juga: Mayoritas Menteri Israel Setujui Gencatan Senjata, Netanyahu Tetap Menolak


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa hampir 70 persen korban tewas yang telah terverifikasi dalam perang di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak, berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada Jumat kemarin. PBB menyebut konflik yang terjadi di Gaza sebagai pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Data PBB tersebut mencakup tujuh bulan pertama konflik Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai lebih dari setahun lalu.

Sebanyak 8.119 korban yang diverifikasi Kantor Hak Asasi Manusia PBB dalam periode tujuh bulan tersebut jauh lebih rendah dibanding jumlah korban lebih dari 43.000 yang diberikan otoritas kesehatan Palestina untuk 13 bulan penuh konflik.
Namun, perincian PBB tentang usia dan jenis kelamin korban mendukung pernyataan Palestina bahwa perempuan dan anak-anak merupakan sebagian besar dari mereka yang tewas dalam perang tersebut.

Mengutip dari Al Arabiya News, Sabtu, 9 November 2024, temuan ini menunjukkan "pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk pembedaan dan proporsionalitas," kata kantor hak asasi manusia PBB dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan setebal 32 halaman tersebut.

“Sangat penting untuk melakukan perhitungan yang tepat terkait dengan tuduhan pelanggaran serius hukum internasional melalui badan peradilan yang kredibel dan tidak memihak dan, sementara itu, semua informasi dan bukti yang relevan dikumpulkan dan disimpan,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.

Israel tidak segera mengomentari temuan laporan tersebut.

Militer Israel, yang memulai serangannya sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober 2023 di mana pejuang Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan dan menyandera lebih dari 250 orang, mengatakan bahwa mereka berhati-hati untuk tidak melukai warga sipil di Gaza.

Dikatakan bahwa sekitar satu warga sipil terbunuh untuk setiap pejuang, rasio yang disalahkan pada Hamas, dengan mengatakan kelompok Palestina tersebut menggunakan fasilitas sipil. Hamas membantah menggunakan warga dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sebagai tameng manusia.

Korban termuda berusia satu hari

Korban termuda yang kematiannya diverifikasi pemantau PBB adalah seorang anak laki-laki berusia satu hari, dan yang tertua adalah seorang perempuan berusia 97 tahun, kata laporan itu.

Secara keseluruhan, anak-anak mewakili 44 persen korban, dengan usia lima hingga sembilan tahun mewakili kategori usia terbesar, diikuti mereka yang berusia 10-14 tahun, dan kemudian mereka yang berusia hingga dan termasuk empat tahun.

Hal ini secara umum mencerminkan demografi Gaza, yang menurut laporan tersebut mencerminkan kegagalan nyata untuk mengambil tindakan pencegahan guna menghindari korban sipil.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam 88 persen kasus, lima orang atau lebih tewas dalam serangan yang sama, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak di wilayah yang luas, walau dikatakan beberapa kematian mungkin diakibatkan proyektil yang meleset dari sasaran.

Baca juga: Ucapkan Selamat ke Trump, Presiden Palestina Serukan Perdamaian Timteng


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Konflik di Gaza, Palestina telah menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi jumlah pasti korban tewas masih menjadi perdebatan karena berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, tantangan dalam verifikasi data, dan perbedaan metode pelaporan oleh berbagai pihak.

Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada 8 November 2024, 8.119 korban jiwa telah diverifikasi selama perang Gaza.

Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dari total lebih dari 43.300 korban yang dilaporkan oleh otoritas kesehatan Palestina selama 13 bulan terakhir, angka yang PBB anggap cukup dapat diandalkan.

Wanita dan Anak-Anak Mendominasi Korban

Menurut laporan PBB, sekitar 70% dari korban jiwa yang diverifikasi adalah wanita dan anak-anak.
Anak-anak berusia 18 tahun ke bawah mewakili sekitar 44% dari total korban, dengan anak-anak berusia 5 hingga 9 tahun menjadi kelompok usia terbesar di antara korban, diikuti oleh mereka yang berusia 10-14 tahun, dan kemudian anak-anak yang berusia hingga 4 tahun.

Mengapa Jumlah Korban di Gaza Menjadi Kontroversi?

Angka resmi korban jiwa dari Kementerian Kesehatan Palestina sering dipertanyakan, terutama karena pengaruh Hamas dalam pemerintahan Gaza.

Namun, banyak pakar dan organisasi internasional, seperti Airwars, menyatakan bahwa angka ini memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi.

Pada bulan Juli, survei Airwars menemukan bahwa lebih dari 70% identitas korban yang tercatat sesuai dengan daftar resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza.

Publikasi daftar korban ini dianggap sebagai langkah transparansi yang memungkinkan verifikasi independen dan meningkatkan kredibilitas data yang disampaikan.

Namun, kritik juga muncul dari Washington Institute for Near East Policy, yang menyoroti kemungkinan bahwa Hamas memiliki insentif untuk memperbesar jumlah korban sipil untuk mendapatkan simpati internasional dan menghentikan operasi militer Israel.

Dalam laporannya, Institute menunjukkan perbedaan dalam metodologi penghitungan, terutama sejak invasi darat Israel di Gaza pada November.

Banyak rumah sakit di Gaza bagian utara berhenti beroperasi, dan laporan jumlah korban beralih ke data dari media, yang memiliki tingkat akurasi lebih rendah dan cenderung memunculkan ketidakpastian terkait angka korban.

Laporan yang lebih menyoroti kematian wanita dan anak-anak, sementara kematian pria dewasa kadang tidak dilaporkan secara lengkap, menimbulkan persepsi bahwa angka korban sipil lebih tinggi.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pernah menyatakan keraguannya terhadap angka yang dilaporkan oleh pihak Palestina pada 25 Oktober 2023, meskipun kemudian memperhalus pernyataannya setelah bertemu dengan para pemimpin Muslim Amerika.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti PBB tetap menggunakan data dari Kementerian Kesehatan Palestina karena keterbatasan akses dan tidak adanya alternatif lain yang lebih kredibel.

Kementerian Kesehatan Palestina mengumpulkan data dari rumah sakit publik dan swasta di Gaza. Setiap hari, kementerian menerbitkan jumlah korban tewas dan rincian pribadi korban dalam registri terkomputerisasi, yang kemudian diverifikasi oleh unit khusus.

Pihak Israel mengklaim bahwa operasi militer mereka dilakukan sesuai dengan prinsip distingsi dan proporsionalitas, dengan penilaian hati-hati terhadap potensi kerugian sipil.

Namun, PBB mengkritik penggunaan senjata dengan dampak luas di daerah padat penduduk, yang sering kali mengakibatkan banyaknya korban sipil.

Mengapa Penghitungan Korban Menjadi Tantangan?

Penghitungan korban jiwa dalam konflik di Gaza sangat sulit dilakukan karena kondisi perang di daerah perkotaan yang padat. Banyak korban yang tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena keterbatasan akses akibat serangan yang berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti bahan bakar untuk ambulans, memperumit upaya penghitungan korban jiwa secara akurat.

Kementerian Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi korban yang sudah dalam kondisi tidak dapat dikenali atau yang tidak memiliki keluarga yang melaporkan.

Di sisi lain, para pakar menyoroti bahwa kematian tidak langsung juga harus diperhitungkan. Selama satu tahun terakhir, situasi kesehatan di Gaza memburuk secara signifikan.

Kekerasan yang terus berlangsung, kekurangan air bersih, makanan, dan layanan kesehatan, serta kerusakan infrastruktur rumah sakit dan perpindahan penduduk, secara tidak terelakkan akan menyebabkan kematian lebih lanjut.

Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada bulan Juli di jurnal medis The Lancet, diperkirakan bahwa konflik ini bisa menyebabkan kematian 186.000 warga Palestina. Dari total 2,3 juta penduduk Gaza pada tahun 2022, angka ini mewakili 7,9% dari total populasi Gaza.

Kesimpulan

Jumlah korban jiwa di Gaza masih menjadi topik yang kontroversial dan sering diperdebatkan, karena adanya kepentingan politik, ketidakpastian dalam verifikasi data, serta kondisi perang yang kompleks.

Meskipun angka resmi menunjukkan lebih dari 43.300 orang tewas, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Sedangkan verifikasi oleh PBB atas 8.119 korban jiwa yang telah diverifikasi menunjukkan kemungkinan jumlah korban lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa PBB telah menyatakan laporan dari Kementerian Gaza cukup bisa dipercaya.

Diluar perdebatan, yang pasti adalah konflik ini telah menimbulkan penderitaan besar bagi warga sipil, terutama wanita dan anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan dan terkena dampak paling parah.

Baca Juga:
PBB: 70 Persen Korban Jiwa di Gaza Anak-anak dan Perempuan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Ramallah: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengucapkan selamat via sambungan telepon kepada Donald Trump atas kemenangannnya dalam pemilihan umum presiden AS, menurut pernyataan dari kantor Abbas yang dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, pada Jumat kemarin.

Selama panggilan telepon tersebut, Abbas menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan pemerintahan Trump mendatang untuk mengupayakan "perdamaian adil dan menyeluruh" antara Israel dan Palestina, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Mengutip dari Libyan Express, Sabtu, 9 November 2024, Trump dilaporkan memberi tahu Abbas bahwa ia berkomitmen bekerja sama dengannya dan mitra regional lainnya untuk mendorong perdamaian dan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.
Panggilan telepon tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya dalam perang di Jalur Gaza.

Sejak Oktober tahun lalu, Israel menjalankan operasi militer di Gaza yang menewaskan banyak orang, di mana sebagian besarnya adalah warga sipil Palestina. Operasi Israel juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang meluas di Gaza.

PBB dan badan internasional lainnya telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menuntut diakhirinya kekerasan.

Namun, upaya mediasi yang dipimpin AS, Mesir, dan Qatar untuk menengahi gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza sejauh ini belum berhasil.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi kritik dari masyarakat internasional karena menolak menghentikan operasi militer di Gaza walau jumlah korban sipil yang tewas sangat tinggi.

Pejabat Palestina menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang dan menjalankan kebijakan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi di Gaza untuk menentukan apakah penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina diperlukan.

Kekerasan yang kembali terjadi telah meredupkan harapan untuk dimulainya kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, yang telah terhenti selama beberapa tahun.

Namun, panggilan telepon antara Abbas dan Trump mungkin menandakan kesediaan kedua belah pihak untuk kembali terlibat dalam diplomasi di bawah naungan pemerintahan baru AS.

Baca juga: Kesepakatan Damai Trump 2020 Ancaman Bagi Palestina Saat Ini, Berikut 7 Alasannya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JENEWA. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa hampir 70% dari korban tewas yang terverifikasi dalam perang Gaza adalah wanita dan anak-anak. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Menurut data PBB, korban tewas mencapai 8.119 jiwa sejak perang yang berlangsung selama 13 bulan antara militer Israel dan kelompok Hamas.

Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laporan otoritas kesehatan Palestina yang menyebutkan lebih dari 43.000 korban jiwa.

Walau begitu, analisis PBB mengenai usia dan jenis kelamin korban mendukung klaim Palestina bahwa sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

Temuan PBB ini mengindikasikan “pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum kemanusiaan internasional, termasuk prinsip perbedaan antara kombatan dan warga sipil, serta proporsionalitas,” kata Kantor HAM PBB dalam laporan mereka yang berjumlah 32 halaman.

Misi diplomatik Israel di Jenewa dengan tegas menolak laporan tersebut.

Israel menyatakan bahwa laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) “gagal mencerminkan situasi di lapangan secara akurat” dan mengabaikan peran Hamas dalam menyebabkan kerugian pada warga sipil di Gaza.

Militer Israel, yang memulai serangan sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menawan lebih dari 250 sandera, mengklaim bahwa mereka berupaya menghindari korban sipil di Gaza.

Israel menuduh Hamas menggunakan infrastruktur sipil sebagai pelindung, termasuk rumah sakit, meskipun Hamas membantah tuduhan tersebut.

Korban Termuda Berusia Satu Hari

Ajith Sunghay, Kepala Kantor HAM PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menjelaskan bahwa data korban tewas telah diverifikasi melalui tiga sumber berbeda, termasuk keluarga korban, LSM lokal, catatan rumah sakit, dan staf PBB di lapangan.

“Jumlah korban tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami memerlukan waktu untuk memverifikasi,” katanya, sambil memperkirakan bahwa jumlah akhir PBB akan mendekati angka yang dilaporkan otoritas Palestina.

Korban termuda yang terverifikasi adalah bayi laki-laki berusia satu hari, sementara korban tertua adalah wanita berusia 97 tahun.

Data PBB menunjukkan bahwa 44% dari korban tewas adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, dengan kategori usia lima hingga sembilan tahun sebagai kelompok terbesar, diikuti oleh anak usia 10-14 tahun.

Laporan ini menunjukkan bahwa dalam 88% kasus, lima orang atau lebih tewas dalam satu serangan, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak yang luas.

Laporan PBB juga mencatat bahwa beberapa kematian mungkin disebabkan oleh proyektil yang salah sasaran dari kelompok bersenjata Palestina.

Jakarta: Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 5 November 2024 telah memicu berbagai reaksi dari pemimpin dunia dan kelompok berpengaruh global. Berikut tanggapan dari para tokoh kunci terkait hasil Pilpres AS yang kembali mengantarkan Trump ke Gedung Putih.

1. Vladimir Putin, Presiden Rusia

Kremlin mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak berencana memberikan ucapan selamat kepada Trump. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Rusia akan menilai Trump berdasarkan tindakan konkretnya sebagai presiden.

"Kami akan menarik kesimpulan berdasarkan langkah konkret dan kata-kata yang konkret," ujar Peskov seperti dikutip AFP, Rabu 6 November 2024.

"Jangan lupa bahwa kita berbicara tentang negara yang tidak bersahabat yang secara langsung, dan secara tidak langsung, terlibat dalam perang melawan negara kita," tambah Peskov merujuk pada dukungan AS kepada Ukraina dalam konflik dengan Rusia.
Baca juga: Pidato di Hadapan Pendukung, Kamala Harris Akui Kekalahan dari Trump

2. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump melalui unggahan di akun X resminya. Prabowo menegaskan bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan AS memiliki potensi besar.

"Saya berharap dapat bekerja sama erat dengan Anda dan pemerintahan Anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini dan demi perdamaian serta stabilitas global," tulis Prabowo, Rabu 6 November 2024.

3. Kamala Harris, Wakil Presiden AS

Kamala Harris, yang merupakan pesaing Trump dalam pilpres kali ini, menerima kekalahan. Harris juga mengucapkan selamat kepada Trump. dalam pidatonya di Howard University, Washington.

"Kita harus menerima hasil pemilu ini. Sebelumnya hari ini, saya berbicara dengan Presiden terpilih Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangannya," kata Harris seperti dilansir AFP, Kamis 7 November 2024.

Harris menegaskan bahwa menghormati hasil pemilu adalah fondasi demokrasi. Ia juga menegaskan soal kesetiaan.

"Di negara kita, kita berhutang kesetiaan bukan kepada presiden atau partai, melainkan kepada konstitusi Amerika Serikat, dan kesetiaan kepada hati nurani kita, dan kepada Tuhan kita."

4. Joe Biden, Presiden AS (Petahana)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menelepon Donald Trump untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2024. Dalam kesempatan tersebut, Biden juga mengundang Trump untuk bertemu dalam waktu dekat.

"Presiden Biden menyatakan komitmennya untuk memastikan transisi yang lancar dan menekankan pentingnya upaya menyatukan negara," demikian pernyataan Gedung Putih yang dikutip Kamis 7 November 2024.

5. Xi Jinping, Presiden China

Pemerintah China merespons kemenangan Trump melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, yang menyatakan bahwa Beijing menghormati proses demokrasi AS dan berharap untuk "hidup berdampingan secara damai" dengan Washington.

"Kami akan terus mendekati dan menangani hubungan China-AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan," ungkap Mao Ning, Rabu 6 November 2024, seperti dilaporkan AFP.

6. Hamas, Kelompok Palestina

Hamas menyampaikan sikap keras terkait kemenangan Trump. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyatakan bahwa kekalahan Partai Demokrat merupakan "harga yang wajar" atas kebijakan AS yang mendukung serangan Israel terhadap Gaza.

"Kemenangan Trump mengujinya untuk menerjemahkan pernyataannya bahwa ia dapat menghentikan perang dalam hitungan jam," ujar Abu Zuhri dalam pernyataan kepada Reuters dan Middle East Eye, Rabu 6 November 2024.

7. Hizbullah, Kelompok Lebanon

Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menanggapi kemenangan Trump dengan menegaskan bahwa kelompoknya siap melawan Israel. Qassem justru mempertegas kekuatan mereka.

"Kami memiliki puluhan ribu pejuang perlawanan terlatih yang siap berperang," ucap Qassem dalam pidato di televisi, dikutip Kamis 7 November 2024.

Qassem menyatakan bahwa perubahan kepemimpinan AS tidak memengaruhi komitmen Hizbullah untuk terus melawan agresi Israel. Baginya, tidak ada perubahan apapun soal siapa pemenang Pilpres AS.

"Apakah Harris menang atau Trump menang, itu tidak ada artinya bagi kami," tambahnya.

Kemenangan Trump ini memberikan dinamika baru dalam geopolitik internasional, dengan respons beragam dari berbagai pemimpin dan kelompok dunia. Reaksi mereka menunjukkan ketegangan dan harapan yang berbeda terhadap kebijakan luar negeri AS di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - YERUSALEM/KAIRO. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa (5/11) dengan alasan "krisis kepercayaan." Netanyahu menggantikan Gallant dengan sekutu dekatnya, Israel Katz, untuk memimpin operasi militer di Gaza dan Lebanon.

Keputusan ini memicu protes di Israel, di mana demonstran memblokir jalan dan membakar api unggun.

Gallant dan Netanyahu, keduanya berasal dari partai sayap kanan Likud, telah lama berselisih terkait strategi perang yang telah berlangsung 13 bulan melawan Hamas di Gaza.

Pemecatan Gallant dianggap mengejutkan dan terjadi di tengah pemilihan presiden AS. Netanyahu menuduh Gallant membuat pernyataan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Menanggapi hal ini, Gallant mengatakan bahwa keamanan Israel adalah prioritas hidupnya.

Penggantinya, Israel Katz, berjanji akan memulangkan sandera Israel dari Gaza serta menghancurkan Hamas dan Hizbullah. Sebelumnya, Katz dikenal melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki Israel karena dianggap gagal mengutuk serangan rudal Iran.

Pemecatan Gallant juga dianggap sebagai puncak ketegangan internal pemerintahan Netanyahu.

Salah satu penyebabnya adalah langkah Gallant yang mengeluarkan surat perintah wajib militer bagi 7.000 pria Haredi ultra-Ortodoks, yang memicu kemarahan dari kalangan yang menentang wajib militer di pemerintahan.

Di sisi lain, oposisi Israel mengecam keputusan ini. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut pemecatan Gallant di tengah perang sebagai tindakan tidak bijaksana.

Di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan Gallant merupakan mitra penting bagi AS dan akan terus bekerja sama dengan Israel Katz.

Situasi di Gaza dan Lebanon Memanas

Pada hari yang sama, pasukan Israel melancarkan serangan udara di Jalur Gaza utara, menewaskan sedikitnya 35 orang sejak Senin malam.

Serangan tersebut menyasar beberapa wilayah, termasuk rumah-rumah di Beit Lahiya dan Jabalia. Israel juga memerintahkan evakuasi warga di Jalur Gaza utara demi alasan keamanan.

Militer Israel menyatakan telah menargetkan pejuang Hamas dan menemukan senjata serta bahan peledak di wilayah Rafah. Israel juga menyebarkan selebaran di Beit Lahiya, meminta warga untuk meninggalkan kota tersebut.

Israel menegaskan bahwa evakuasi ini dilakukan untuk melindungi warga sipil dari pertempuran yang sedang berlangsung.

Perang di Gaza telah berlangsung lebih dari setahun, dengan korban tewas mencapai lebih dari 43.300 warga Palestina. Konflik ini dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika militan Hamas melancarkan serangan ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 sandera ke Gaza.

New York: Sebuah koalisi yang beranggotakan 54 negara dan organisasi telah mengajukan permohonan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin kemarin, meminta langkah segera untuk menghentikan pengiriman senjata dan peralatan militer ke Israel di saat masih berkobarnya perang di Jalur Gaza.

"Sebanyak 54 negara dan organisasi mengeluarkan seruan bersama kepada anggota Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil langkah menghentikan pemberian atau pengiriman senjata, amunisi, dan peralatan terkait kepada Israel, yang merupakan kekuatan pendudukan,” ujar pernyataan koalisi, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Selasa, 5 November 2024.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi sebelumnya. Dalam hal ini, Misi Palestina merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang diadopsi pada 18 September 2024.
Resolusi tersebut menyerukan pembatasan pengiriman senjata di wilayah-wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, jika terdapat dugaan kuat bahwa senjata-senjata tersebut mungkin digunakan di wilayah pendudukan Palestina.

Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Gaza sejak serangan oleh kelompok pejuang Palestina Hamas pada bulan Oktober 2023, walau Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata segera.

Menurut otoritas kesehatan setempat, sekitar 43.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dan lebih dari 102.260 lainnya mengalami luka-luka.

Selain itu, Israel juga menghadapi tuntutan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Setidaknya 46 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel di RS Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Michigan: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris berupaya meredakan kemarahan sejumlah warga AS terkait penanganan Washington terhadap perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Upaya ini dilakukan Harris dalam kampanye di Michigan pada Minggu kemarin, dua hari menjelang pemilihan umum presiden.

Pilpres AS 2024 berlangsung sengit dengan lebih banyak negara bagian kunci yang secara efektif relatif imbang antara pemilih Harris dan eks presiden Donald Trump.

Lebih dari 77,6 juta warga AS telah memberikan suara mereka lebih awal, sekitar setengah dari total surat suara yang diberikan di tahun 2020.
Dengan waktu yang terus berjalan, Harris, menghabiskan fase akhir kampanye di Michigan yang harus dimenangkan, di mana dirinya berisiko kehilangan dukungan dari komunitas Arab-Amerika yang berjumlah sekitar 200.000 orang.

Mengutip dari France 24, Senin, 4 November 2024, Selama ini kelompok Arab-Amerika secara vokal mengecam penanganan Washington terhadap berlangsungnya perang Gaza sejak Oktober 2023.

"Sebagai presiden, saya akan melakukan segala daya saya untuk mengakhiri perang di Gaza," tegas Harris di awal pidatonya, yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat Michigan.

"Saya ingin mengatakan bahwa tahun ini berlangsung sulit, mengingat skala kematian dan kehancuran di Gaza, mengingat korban sipil dan pengungsian di Lebanon. Ini sangat menghancurkan,” sambungnya.

Di hari yang sama, Harris juga mengimbau para pemilih untuk tidak tertipu klaim tak berdasar Trump mengenai kecurangan sistem elektoral terhadap dirinya.

Usai kebaktian di gereja Detroit, Harris menepis karakterisasi Trump tentang pemilihan umum AS, dengan mengatakan kepada wartawan bahwa komentar eks presiden itu "dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kita memiliki dan mendukung pemilihan umum yang bebas dan adil di negara kita."

"Sistem yang baik" itu sudah ada pada tahun 2020, kata Harris, dan "ia kalah."

Baca juga: Harris Imbau Warga AS untuk Tak Tertipu Klaim Kecurangan Trump


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Pada Jumat (1/11/2024), Amerika Serikat menegaskan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengebom B-52, jet tempur, pesawat pengisian bahan bakar, dan kapal perusak Angkatan Laut ke Timur Tengah.

Mengutip Reuters, langkah ini dilakukan dalam rangka penyesuaian ulang aset militer saat kelompok penyerang kapal induk Abraham Lincoln bersiap untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengerahan akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang dan menunjukkan fleksibilitas gerakan militer AS di seluruh dunia.

"Jika Iran, mitranya, atau proksinya menggunakan momen ini untuk menargetkan personel atau kepentingan Amerika di kawasan tersebut, Amerika Serikat akan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat kami," kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat telah menempatkan dua kapal induk di Timur Tengah selama setahun terakhir seiring dengan meningkatnya ketegangan sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada Oktober 2023.

Penarikan Lincoln akan menciptakan kekosongan kapal induk hingga kapal induk lain dikirim ke Timur Tengah.

Penyesuaian terbaru pasukan AS di wilayah tersebut menyusul baku tembak langsung pada Oktober antara Israel dan Iran.

Israel juga memerangi Hamas yang didukung Iran di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, dan telah melakukan serangan di Yaman setelah diserang oleh pejuang Houthi yang berpihak pada Iran.

Amerika Serikat telah berjanji untuk membantu mempertahankan Israel dari serangan dan melindungi pasukan AS di Timur Tengah, yang telah diserang oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah, Irak, Yordania, dan di lepas pantai Yaman.

Tonton:Prediksi Intelijen, Iran Bakal Serang Israel Sebelum Pemilihan AS

Sementara itu, mengutip The Hill, Ryder tidak mengatakan berapa banyak pasukan Amerika yang akan berada di wilayah itu dengan perubahan tersebut. Akan tetapi sebanyak 43.000 tentara AS telah berada di sana baru-baru ini.

Jakarta -

Harga minyak dunia naik di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Kenaikan harga minyak menyusul laporan bahwa Iran tengah mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel dari Irak dalam beberapa hari mendatang.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (2/11/2024), harga minyak berjangka Brent naik 29 sen, atau 0,4% menjadi US$ 73,10 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 23 sen, atau 0,33% ke US$ 69,49. Namun demikian, untuk minggu ini, kedua kontrak tersebut masih turun lebih dari 3% setelah naik 4% pada pekan lalu.

Situs berita AS, Axios, melaporkan pada Kamis bahwa Iran tengah mempersiapkan diri untuk menyerang Israel dari Irak dalam beberapa hari ke depan. Laporan ini mengutip dua sumber Israel yang tidak disebutkan namanya.

"Setiap tanggapan tambahan dari Iran mungkin tetap terkendali, mirip dengan serangan terbatas Israel akhir pekan lalu, oleh karena itu terutama dimaksudkan sebagai demonstrasi kekuatan daripada undangan untuk membuka peperangan," kata analis SEB Research Ole Hvalbye.

Iran dan Israel telah terlibat dalam serangkaian serangan balasan dalam perang Timur Tengah yang lebih luas dipicu oleh pertempuran di Gaza. Serangan udara Iran sebelumnya terhadap Israel pada 1 Oktober dan April sebagian besar ditangkis, dengan hanya menimbulkan kerusakan kecil.

Iran mendukung beberapa kelompok yang saat ini memerangi Israel, termasuk Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman. AS telah meminta Lebanon untuk mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan Israel untuk menghidupkan kembali pembicaraan untuk mengakhiri permusuhan Israel dan Hizbullah.

Di sisi lain, Iran merupakan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menurut data Badan Informasi Energi AS, Iran memproduksi 4 juta barel minyak per hari (bpd) pada 2023.

Sedangkan menurut analis dan laporan pemerintah AS, Iran berada di jalur yang tepat untuk mengekspor 1,5 juta bpd pada 2024. Angka ini naik dari perkiraan 1,4 juta bpd pada tahun 2023.

Perubahan harga minyak ini juga didukung oleh ekspektasi bahwa OPEC+ dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada bulan Desember selama sebulan atau lebih. Ini karena kekhawatiran atas permintaan minyak yang lemah dan meningkatnya pasokan. Keputusan dapat diambil paling cepat minggu depan.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Israel menyetujui anggaran 2025 untuk membuka jalan bagi peningkatan belanja pertahanan dan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam prioritas sejak dimulainya perang dengan Hamas lebih dari setahun yang lalu.

Konflik di Gaza dan konflik melawan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran, telah melemahkan perekonomian dan keuangan Israel dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk fokus mengendalikan defisit anggaran.

“Tidak ada perekonomian tanpa batas. Jika Anda memberi ke satu tempat, sayangnya Anda harus mengambil dari tempat lain," kata Netanyahu menjelang debat kabinet mengenai anggaran dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (2/11/2024).

Rencana pengeluaran sebesar 607 miliar shekel atau US$163 miliar selanjutnya akan diajukan ke parlemen Israel, atau Knesset, untuk disetujui. Koalisi yang berkuasa harus meloloskannya pada akhir Maret atau berdasarkan hukum, mandatnya akan dihentikan.

Target defisit fiskal tahun depan telah ditetapkan sebesar 4,3% dari produk domestik bruto. Belanja pertahanan akan menjadi belanja terbesar, dengan total 117 miliar shekel.

Angka tersebut serupa dengan angka tahun lalu, tetapi 80% lebih tinggi dibandingkan dengan rencana sebelum perang pada tahun 2024. Perkiraan pendapatan pemerintah tahun depan adalah 497 miliar shekel.

Beberapa pemimpin oposisi mengkritik anggaran tersebut dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk menenangkan anggota koalisi sayap kanan Netanyahu dengan mempertahankan pengeluaran untuk tujuan keagamaan dan nasionalis yang tidak banyak mendorong pertumbuhan.

Dalam pertemuan semalam yang berakhir dengan pemungutan suara, beberapa menteri kabinet juga menyuarakan penolakan. Suara penolakan paling signifikan di antara mereka adalah Menteri Keamanan Nasional garis keras, Itamar Ben Gvir, yang melihat tuntutannya untuk memberikan tunjangan yang tinggi kepada polisi ditolak.

Partainya yang beranggotakan enam orang akan memberikan suara menentang anggaran di parlemen, katanya, meskipun usulan tersebut dapat disahkan tanpa mereka.

Setelah pemungutan suara, Netanyahu mengatakan pengeluaran pertahanan kemungkinan akan menjadi lebih besar. Perdana menteri mengutip komite yang ditunjuk untuk menentukan kebutuhan militer Israel di masa depan, yang akan mengambil kesimpulan pada bulan Desember.

“Kami mungkin dapat menambahkan hal-hal tersebut ke dalam anggaran – sebelum persetujuan akhir – atau jika perlu kami akan merevisinya,” katanya.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jika anggaran pertahanan perlu diperbesar, hal itu akan dilakukan sambil mempertahankan tanggung jawab fiskal, menjamin kredibilitas Israel di seluruh pasar.

Israel telah diturunkan peringkatnya beberapa kali sejak konflik dimulai, meskipun peringkatnya tetap bertahan di kisaran layak investasi.

Paket penyesuaian fiskal berjumlah 37 miliar shekel, 2% dari PDB, juga disetujui dan sebagian besar mencakup perpajakan baru serta beberapa pemotongan belanja.

Salah satu pilar utamanya adalah adanya pungutan baru terhadap perusahaan swasta yang memilih tidak membagikan dividen untuk menghindari pajak.

Pajak sebesar 2% akan dikenakan atas keuntungan tersebut, meskipunnantinya disimpan di perusahaan induk dan diinvestasikan dalam keuangan dan real estat, bukan dalam aktivitas perusahaan nyata.

Batasan pajak penghasilan tidak akan disesuaikan lebih tinggi seiring dengan inflasi – yang berarti banyak pekerja mungkin akan mengalami penurunan pendapatan riil setelah pajak. Manfaat pajak atas pensiun dan penarikan akan dipersempit atau dibekukan. Pajak sebesar 2% akan dikenakan pada individu dengan pendapatan tahunan lebih dari 700.000 shekel.

Untuk menghindari pembekuan tunjangan kesejahteraan, masyarakat akan dikenakan iuran yang lebih besar kepada Lembaga Perasuransian Nasional.

Banyak dari langkah-langkah ini akan semakin membebani kelas menengah, yang dianggap menanggung beban konflik terberat dari sudut pandang keuangan.

Namun, Smotrich berpendapat bahwa proposal anggaran yang rumit dan menantang telah disetujui, yang akan mendukung upaya militer di garis depan dan dalam negeri.

Awal pekan ini, dia mengatakan anggaran tersebut kurang melakukan reformasi dan berkonsentrasi pada serangkaian tindakan yang bertujuan menurunkan target defisit dan rasio utang jangka panjang terhadap PDB.

Smotrich mengatakan dia berharap pertempuran di Lebanon berakhir tahun ini dan menggambarkan operasi militer di Gaza tidak lagi mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap Israel. “Tahun depan akan menjadi tahun keluar dari perang,” katanya.

Namun, pengeluaran pertahanan sekitar 6% dari PDB akan mencerminkan prioritas baru Israel dalam memerangi militan yang didukung Iran di beberapa negara dan di wilayah Palestina. Angka tersebut jauh di atas angka 4,2% pada tahun 2022 dan rata-rata OECD sebesar 1,7%.

Sebanyak 4,1 miliar shekel akan dialokasikan untuk dana koalisi yang kontroversial, bantuan politik kepada partai-partai koalisi yang berkuasa yang sering dialihkan untuk tujuan keagamaan dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Benny Gantz, seorang pemimpin oposisi yang bergabung dengan pemerintahan Netanyahu setelah perang dimulai dan mengundurkan diri pada bulan Juni, mengatakan dana ini semata-mata dimaksudkan untuk kelangsungan politik Netanyahu dan koalisi. “Siapa pun yang mendukung anggaran ini, sungguh memalukan,” katanya di X.