Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024. Penyidik memintanya membeberkan lokasi buronan sekaligus mantan caleg dari PDIP Harun Masiku.

“Wahyu Setiawan masih terkait perkara suap dan gratifikasi tersangka HM (Harun Masiku), dan keberadaan yang bersangkutan, jadi ditanyakan seputar itu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci isi pemeriksaan Wahyu dan penyidik. KPK juga sempat mengulik kemungkinan perintangan pengusutan kasus tersebut.
“Itu masuk di dalam lingkup pemeriksaan yang dilakukan penyidik,” ujar Tessa.

KPK sejatinya mau mendalami kasus ini dengan memanggil pihak swasta Saeful Bahri. Mantan terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu batal diperiksa karena surat pemanggilannya balik lagi ke Lembaga Antirasuah.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.

KPK enggan memerinci nama lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.
Mantan istri Saeful Bahri, Dona Berisa pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurut dia, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan akan memeriksa mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WS) pada Senin, 29 Juli 2024. Penyidik akan menggali keterangan Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus buronan Harun Masiku (HM)

"Betul saksi WS hadir dan diminta keterangan dalam perkara suap dengan tersangka HM," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

KPK belum menjelaskan detail ihwal agenda pemeriksaan Wahyu. Informasi lengkap akan disampaikan usai pemeriksaan.

Baca Juga: Wahyu Setiawan Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Wahyu mengenakan kemeja lengan pendek berwarna hitam datang ke KPK. Mantan terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu terlihat menukar identitas di bagian resepsionis.
Dia mendapatkan ID berwarna merah. Ini menandakan dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Wahyu dalam perkara dugaan suap Harun pada Kamis, 28 Desember 2023. Tim penyidik KPK memeriksa Wahyu untuk mendalami keberadaan Harun yang telah buron lebih dari empat tahun.

Kediaman Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah, juga telah digeledah pada 12 Desember 2023. Wahyu merupakan saksi kunci di kasus suap Harun Masiku.

Dia berperan sebagai penerima suap dan selesai menjalani hukuman pidana setelah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah mendongkrak intensitas perburuan buronan Harun Masiku. Yakni, dengan membuka penyidikan terkait obstruction of justice atau perintangan penanganan kasus suap yang menyeret Harun.

"Saya lihat menaikkan intensitas mereka untuk memburu Harun Masiku," kata mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Yudi meyakini langkah KPK ini akan mengerucutkan posisi Harun. Orang-orang terdekat Harun harus diproses untuk membuat terang persembunyiannya.
"Ketika menangkap buronan yang sangat sulit apalagi sudah 4,5 tahun ini yang tentu entah di mana dia berada, ya tentu dicari dari orang-orang yang dekat dengan dia gitu ya, yang diduga tahu tempat persembunyiannya itu, juga ikut menyembunyikan ya kan ataupun terlibat," jelas Yudi.

Baca juga: Langkah KPK Baru Usut Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku Dipertanyakan

Sebelumnya, KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini adanya perintangan penyidikan dalam penanganan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Bukti awalnya sudah dikantongi.

“Ada dugaan ke sana (perintangan penyidikan). Sampai dimananya itu saya sendiri belum tahu karena yang memahami adalah penyidiknya, yang di-spill ada dugaan saja dari penyidiknya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Tessa belum bisa memerinci bukti awal yang ditemukan penyidiknya. Dia menegaskan belum ada kasus perintangan yang dibuka, namun, sudah diminta penyidik untuk digelar perkaranya.
“Baru ada penyampaian ada dugaan ke sana (perintangan penyidikan),” ujar Tessa.

Baca juga: Pimpinan KPK Dinilai Perlu Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku

Dalam perkembangan kasus Harun, KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap PAW anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada perintangan penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Dugaan itu muncul usai penyidik memeriksa banyak saksi.

“Sebagaimana yang sudah disampaikan, jadi, penyidik membuka kemungkinan tersebut (membuka kasus perintangan penyidikan) diduga hasil dari pemeriksaan saksi terakhir, ada upaya-upaya tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juli 2024.

Tessa belum bisa memerinci bukti awal atas dugaan perintangan penyidikan itu. KPK kini menguatkan pencarian informasi atas tindakan menyusahkan penyidik menangani kasus Harun itu.
“Detailnya seperti apa, upayanya seperti apa, siapa yang diduga mungkin ada keterlibatan di situ, masih sementara dikumpulkan alat buktinya,” ujar Tessa.

Masyarakat diminta bersabar. KPK akan membeberkan informasi jelasnya jika pendalaman sudah rampung.

“Jadi kita tunggu prosesnya. Tidak ada penyebutan ke subjek tertentu, namun, peluang itu (kasus perintangan penyidikan) tetap ada dan sedang didalami oleh penyidik,” ucap Tessa.

KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap PAW anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(LDS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute merespons langkah KPK yang akan membuka perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perburuan Harun Masiku. IM57+ Institute mendorong KPK meringkus oknum di internalnya sendiri yang diduga merintangi penyidikan.

IM57+ Institute mendukung upaya KPK itu. Tapi IM57+ Institute menekankan bahwa KPK jangan hanya menyasar target politisi saja. "Yang masuk sebagai objek penyidikan jangan hanya tokoh politik yang terlibat, tetapi juga para pihak penegak hukum maupun potensi oknum pimpinan KPK yang menghalangi," kata Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Praswad memandang sangat pantas sprindik tersebut misalnya ditujukan kepada beberapa nama potensial di internal KPK. Mantan penyidik KPK itu menyentil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah mengumumkan penangkapan Masiku dilakukan dalam waktu sepekan. IM57+ Institute juga menyinggung KPK yang malah memecat pegawainya yang hampir menangkap Masiku lewat cara Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Seperti pimpinan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku, padahal seharusnya rahasia, serta yang memecat melalui TWK pada saat akan menangkap. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat penghalangan pada saat tanggal 8-9 Januari 2020 di PTIK," ujar Praswad.

Oleh karena itu, IM57+ Institute mengingatkan KPK agar menghentikan segala akrobat dan bargain politik. IM57+ Institute meminta KPK langsung menangkap Masiku tanpa berkoar-koar.

"Saatnya KPK melakukan perbuatan konkret. Segera tetapkan tersangka baru jika memang memenuhi dua alat bukti. Tapi ingat, jangan coba-coba melakukan akrobat politik," ujar Praswad.

Baru-baru ini, KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda, dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron. Sedangkan Wahyu sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan banyaknya laporan terhadap Penyidik Rossa Purbo Bekti bisa mengganggunya menyidik dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Total ada lima aduan yang ditujukan kepada Rossa dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kalau pertanyaannya apakah itu mengganggu atau tidak, pasti mengganggu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada dua laporan untuk Rossa di Dewan Pengawas (Dewas) KPK, satu di Komnas HAM, satu secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan satu di Propam Polri. Banyaknya aduan di instansi itu bakal membuat Rossa keteteran mengatur jadwal klarifikasi di tengah perintah menangkap Harun.
“Tentunya yang bersangkutan (Rossa) harus menghadiri panggilan mengklarifikasi walaupun sampai dengan saat ini saya belum menemukan adanya pernyataan dari para lembaga yang menerima laporan itu (yang menjelaskan bahwa) penyidik kami melakukan penyimpangan,” ucap Tessa.

Baca juga: Tegas! KPK Haramkan Pegawai Main Judol dan Pinjol

Meski banyaknya serangan aduan ini, KPK tetap berusaha profesional dalam penanganan kasus Harun Masiku. Pengganti Rossa tetap ada jika harus memberikan klarifikasi atas laporan dari kubu PDIP.

“Selain Rossa juga ada beberapa penyidik yang lain, yang juga terlibat dalam perkara dimaksud untuk tetap mencari keberadaan tersangka HM (Harun Masiku) maupun menuntaskan perkaranya itu sendiri,” ujar Tessa.

Kubu Staf Sekretariat Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri. Pengaduan ini atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penyitaan ponsel Kusnadi.

“Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Pengaduan ini disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri. Pengaduan diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah tidak didasari kemauan sendiri Penyidik Rossa Purbo Bekti. Kepala satuan tugas (kasatgas) kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buronan Harun Masiku itu dipastikan bekerja atas surat tugas.

“Untuk melakukan penggeledahan ada surat perintah penggeledahan untuk melakukan penyitaan, ada surat perintah penyitaan jadi seperti itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Asep menjelaskan surat tugas itu diperlihatkan oleh penyidik kepada orang terkait saat penggeledahan dilakukan. KPK juga memastikan ada surat penyitaan dalam upaya paska yang dilakukan Rossa.
“Misalkan, kalau penggeledahan ya kita tunjukkan kepada orang yang menempati tempat yang akan kita geeledah tersebut. Surat perintah penggeledahan dan lain-lain, kemudian surat penyitaan kita tunjukkan pada orang di mana dia memegang atau menguasai barang yang akan kita sita, kita tunjukkan,” ucap Asep.

KPK memastikan ada surat penerimaan barang atas penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Donny. Berkas itu wajib ada untuk pengembalian aset saat kasusnya sudah kelar ditangani.

“Ini penting, karena barang-barang ini pada suatu saat ketika sudah inkrah perkara sudah selesai nanti ada putusannya apakah ini akan dirampas oleh negara atau dikembalikan dari siapa barang itu disita,” ujar Asep.

Sebelumnya, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas Lembaga Antirasuah hari ini, 9 Juli 2024. Aduan itu didasari penggeledahan rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024.

“Kami dari tim hukum DPP PDIP, hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan saudara Rossa atas pelanggaran etik berat,” kata Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan ada 16 orang yang menyambangi rumah kliennya saat itu. Mereka menggeledah, memeriksa, dan menyita sejumlah barang di kediaman tersebut.

Menurut Johanes, upaya paksa itu berlangsung selama empat jam. Menurutnya, tidak ada surat tugas atas penggeledahan tersebut.

“Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ujar Johanes.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat handphone usai menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah, beberapa waktu lalu. Lembaga Antirasuah menyebut mau mencari jejak digital terkait kasus suap buronan Harun Masiku dari alat komunikasi itu.

“Nanti kita kan liat di dalamnya kan ada berisi chat, gambar, dan lain-lain dan ada yang berisi hubungan telpon dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Asep enggan memerinci informasi digital yang dicari penyidik dari ponsel yang sudah disita itu. Tapi, kata dia, pemiliknya akan dipanggil untuk diklarifikasi.
“Misalnya HP (handphone) kan di sini sebutnya HP itu akan kita sita dan kami tentunya akan liat, karena isinya itu bb (barang bukti) elektronik, sehingga kita lihat dan nanti akan ditanyakan, jadi tidak bisa mengklaim oh ini tidak ada hubungannya,” ucap Asep.

KPK menyebut klaim ponsel tidak berkaitan dengan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Harun terlalu dini dilontarkan oleh kubu Donny. Sebab, alat komunikasi itu baru dicek isinya dan harus dikonfirmasi kepada pemiliknya lebih dulu.

“Misalkan orang itu menelepon ke saya dan orang itu ada kaitannya dengan tindak pidana tentu itu akan jadi bukti bahwa saya akan dikonfirmasi kenapa saya nelpon seseorang itu, jadi nanti penyidik akan nanya, ‘bapak kenal ini enggak tersangka di suatu perkara?’, saya bilang kok bapak bisa bilang demikian, karena bapak pernah berhubungan pernah telpon pernah terima sms dan lain-lain. Itu yang akan digali,” ujar Asep.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu, 3 Juli 2024. Empat ponsel disebut disita penyidik.

“Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donny itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan tim KPK datang ke rumah Donny pada sore hari. Ponsel yang disita penyidik malah bukan milik kliennya.

“Jadi, yang lucunya handphone-nya Donny, Pak Donny ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” ucap Johanes.

Sikap KPK malah dipertanyakan. Sebab, penyidik malah mengincar ponsel milik istri Donny yang diyakini tidak berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun.

(LDS)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku masih belum mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu disebut ada di Jakarta.

"Ya Jakarta kan luas bos, (lebih dari) 10 juta warga Jakarta, ngumpetnya di mana? Gitu kan," kata Alex di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Alex mengatakan pihaknya masih menyaring informasi soal pelarian Harun. Masyarakat yang memiliki diharap mengadu untuk ditindaklanjuti kepada penyidik.
“Kalau kawan-kawan ada yang tahu ya beritahukan, nanti kita jemput bersama,” ujar Alex.

KPK menegaskan pencarian Harun masih dilakukan hingga saat ini. Buronan itu dipastikan akan dibawa ke proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

“Cepat atau lambat pasti akan ketemu juga,” ucap Alex.

Sebelumnya, buronan Harun Masiku disebut ada di Jakarta. Pernyataan itu dicetuskan oleh anggota tim pengacara Kader PDIP, Donni Tri Istiqomah, Army Mulyanto berdasarkan keterangan Penyidik Rossa Purbo Bekti.

“Pak Rossa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta, bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto (Kristiyanto) yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Donni pada saat ditanyakan,” kata Army di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Baca juga: Kasus Harun Masiku, MAKI: KPK Hanya Gimik

Menurut Army, Rossa menyetuskan hal tersebut saat menggeledah rumah Donni pada Rabu, 3 Juli 2024. Penyidik kasus suap buronan antarwaktu (PAW) anggota DPR itu disebut menawarkan kerja sama dengan Donni.

“Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Donni ini yakin untuk bisa bekerja sama, belasan kali disampaikan,” ujar Army.

Army juga menyebut Rossa sempat mengingatkan Donni soal nasib anak-anaknya kalau tidak mau bekerja sama. Dalam penggeledahan itu, empat ponsel disita penyidik.

(AGA)

Jakarta: Buronan Harun Masiku disebut ada di Jakarta. Pernyataan itu dicetuskan oleh anggota tim pengacara Kader PDIP, Donni Tri Istiqomah, Army Mulyanto berdasarkan keterangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti.

“Pak Rossa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta, bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto (Kristiyanto) yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Donni pada saat ditanyakan,” kata Army di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Army, Rossa menyatakan hal tersebut saat menggeledah rumah Donni pada Rabu, 3 Juli 2024. Penyidik kasus suap buronan antarwaktu (PAW) anggota DPR itu disebut menawarkan kerja sama dengan Donni.
“Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Donni ini yakin untuk bisa bekerja sama, belasan kali disampaikan,” ujar Army.

Army juga menyebut Rossa sempat mengingatkan Donni soal nasib anak-anaknya kalau tidak mau bekerja sama. Dalam penggeledahan itu, empat ponsel disita penyidik.

“Karena dipertimbangannya gini, ini penuturan Pak Rossa ke Pak Donni ya, ‘Pak Donni enggak sayang sama anak-anak? Mereka masih kecil-kecil lho? Enggak mempertimbangkan ekonomi kedepannya?’ Nah kira-kita begitu kalimatnya,” ucap Army.

Pengacara Donni lainnya, Johanes Tobing menyebut pernyataan Rossa itu didengar di depan anak-anak kliennya. Dia menyayangkan cara tawar menawar yang dilakukan tersebut.

“Itu di hadapan anak-anaknya, bahkan bilang begini, nanti kalau kamu mengaku tenang saja kamu saya jamin hidupnya, termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu,” kata Johanes.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku pernah bertemu dengan buronan Harun Masiku.

“Pernah (bertemu),” kata Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Kusnadi enggan memerinci waktu pertemuannya dengan Harun. Dia bergegas pergi meninggalkan markas KPK setelah itu.

Selain itu, Kusnadi membantah mengenal dua mahasiswa yang pernah diperiksa terkait kasus ini yakni Hugo Ganda serta Melita De Grave. Pemeriksaan diklaim hanya terkait komunikasinya dengan staf di DPP PDIP.

“(Ditanya) percakapan saya dengan staf, staf DPP,” ujar Kusnadi.

(END)

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah. Aduan itu didasari penggeledahan rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024.

“Kami dari tim hukum DPP PDIP, hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan saudara Rossa atas pelanggaran etik berat,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan ada 16 orang yang menyambangi rumah Donni saat itu. Mereka menggeledah, memeriksa, dan menyita sejumlah barang di kediaman tersebut.
Menurut Johanes, upaya paksa itu berlangsung selama empat jam. Menurutnya, tidak ada surat tugas atas penggeledahan tersebut.

“Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ujar Johanes.

Rossa dinilai bekerja atas nama pribadinya saat menggeledah rumah Donni. Selain itu, penyidik berlatar belakang Polri itu juga disebut melakukan intimidasi saat melakukan penggeledahan.

“Nah intimidasi itu pemeriksaan itu dilakukan di hadapan anak-anak dan istrinya, bisa bayangkan teman-teman semua, itu anaknya itu berusia enam tahun, yang satu lagi masih bayi usia sembilan bulan,” ucap Johanes.

Baca juga: Rumah Tim Hukum PDIP Donni Tri Istiqomah Digeledah KPK, 4 Handphone Disita

Intimidasi itu disebut membuat anak-anak Donni trauma. Bahkan, kata Johanes, salah satu anak Donni sampai tidak bisa tidur dan sering menangis.

“Kami dalam hal ini protes keras, ini kan bagian-bagian yang dilakukan seorang penyidik harusnya kan bisa mengesampingkan dulu nih segi kemanusiaan untuk menyampingkan anak-anaknya, atau bisa juga memang toh saudara Donni juga sudah pernah dipanggil dan diperiksa,” kata Johanes.

Kubu Donni menilai penggeledahan itu bagian dari teror dari KPK. Johanes bahkan menyebut kliennya sampai frustasi.

“Nah jadi ini teror ini, mengancam saudara Donni. Maka, ini sungguh mengganggu, sampai hari ini betul-betul Donni sangat udah frustrasi ini. Bayangkan saja, ini kan sudah putus pengadilan ini, sudah inkrah putusan pengadilannya. Tetapi masih aja ini saudara Rossa melakukan pemeriksaan ke sana, penggeledahan, ya kami dapat informasi akan ada lagi pemanggilan-pemanggilan,” ucap Johanes.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku pernah bertemu dengan buronan Harun Masiku.

“Pernah (bertemu),” kata Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Kusnadi enggan memerinci waktu pertemuannya dengan Harun. Dia bergegas pergi meninggalkan markas KPK setelah itu.

Selain itu, Kusnadi membantah mengenal dua mahasiswa yang pernah diperiksa terkait kasus ini yakni Hugo Ganda serta Melita De Grave. Pemeriksaan diklaim hanya terkait komunikasinya dengan staf di DPP PDIP.

“(Ditanya) percakapan saya dengan staf, staf DPP,” ujar Kusnadi.

(END)