Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode Oktober 2014 – Agustus 2015, Andrinof Chaniago menyoroti keputusan pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 190 tahun.

Andirnof menilai keputusan pemerintah itu sebagai langkah yang keliru. Menurutnya, siasat pemerintah untuk mendatangkan investor ke IKN lewat pemberian HGU, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga Hak Pakai dengan jangka waktu sangat panjang itu dinilai kebablasan.

“Tidak perlu [pemberian HGU sampai 190 tahun], tidak perlu. Itu kebablasan,” kata Andrinof saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Pasalnya, Andrinof menilai bahwa para investor akan datang dengan sendirinya seiring dengan makin matangnya pembangunan IKN. Atas dasar hal itu, yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu.

Pada saat yang sama, Andrinof juga menilai bahwa titah Jokowi yang menghendaki investasi mengalir deras ke IKN pada saat ini diprediksi sulit untuk terealisasi.

“Kecuali, investasi berupa rumah sakit itu relevan, sekolah relevan, supermarket relevan, taman rekreasi untuk ASN relevan. Tapi mencari investor yang mau menaruh dana Rp50 triliun itu tidak logis, mohon maaf saja tidak logis,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa sebanyak 55 perusahaan telah berinvestasi di IKN dengan total nilai mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024.

Adapun, pemerintah menargetkan investasi di IKN bisa mencapai Rp100 triliun hingga akhir 2024. Dengan capaian saat ini, artinya sisa target investasi yang harus dikejar sebesar Rp43,8 triliun.

Jokowi merinci 55 proyek investasi yang telah masuk ke IKN, 14 proyek di antaranya pembangunan kantor dan perbankan. Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek.

Selanjutnya, sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.

“Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk [ke IKN] sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar di Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Untuk diketahui, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024.

Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus. "Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Terbaru, Presiden Jokowi juga baru saja merilis Keputusan Presiden (Kepres) Noomor 25 Tahun 2024 pada 5 Agustus 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN.

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani peraturan terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Aturan tersebut mendapat sorotan karena ada butir yang mengizinkan penggunaan lahan IKN selama 190 tahun.

Hak Guna Usaha (HGU) sepanjang itu, terbagi dalam dua siklus. Siklus pertama paling lama 95 tahun. Bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan durasi waktu yang sama. Tergantung hasil evaluasi.

Sejak awal, pemerintah menegaskan aturan ini bertujuan menarik investasi sebanyak-banyaknya. Pasalnya, ada pembangunan besar-besaran di sana. Tidak semuanya menggunakan dana negara.

"Itu sesuai dengan UU IKN yang ada, kita ingin Otorita IKN betul-betul diberi kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya," kata Jokowi dalam keterangan pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/7/2024).

Kepala Negra menerangkan yang dibangun dari APBN hanya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Selebihnya berharap dari dana investor. Baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan sudah mensosialisikan hal ini. Mendag optimistis aturan HGU IKN sampai 190 tahun ini membawa dampak positif. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024.

"Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang nge-bangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi (investor, red.) berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN. Jadi, (pembangunan bisa) lebih cepat,” kata Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, di Jakarta, Ahad (13/7/2024).

Ia menerangkan HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara. "HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, 20, 20, 20 ya, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna. (Lahannya tetap, red.) milik Indonesia, punya negara," ujar Zulhas.

Presiden Joko Widodo meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 11 Juli 2024. Dalam aturan itu, yang terdiri atas 14 pasal, salah satunya mengatur rentang waktu HGU yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan lahan di IKN.

Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 75/2024 mengatur: "Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi."

Dengan demikian, jika pemohon HGU di IKN itu memenuhi kriteria, maka dia berkemungkinan mendapatkan HGU dari pemerintah sampai 190 tahun. Aturan ini memicu banyak reaksi di berbagai kalangan.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Frederikus Bata, Antara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN. Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Dengan insentif sedemikian besarnya, mengapa pemerintah hingga kini masih kesulitan menarik investor untuk berinvestasi di IKN? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal turut merespons hal ini.

Faisal menilai, perpres terbaru yang diterbitkan Jokowi menunjukkan pemerintah sedang berusaha ekstra keras menarik investasi. Pasalnya insentif yang diberikan sangat besar, disamping berbagai insentif dari pajak dan fiskal.

"Nah insentif juga diberikan dalam bentuk lain, dan ini salah satunya adalah memberikan izin penggunaan lahan dalam jangka waktu yang sangat lama," kata Faisal kepada Republika, Selasa (16/7/2024).

Selanjutnya, dari perspektif investor, menurutnya berinvestasi di IKN dipandang masih relatif kecil terkait profitabilitasnya atau keuntungan. Sementara resikonya sangat besar. Hal ini menghalangi investor untuk berinvestasi di IKN pada saat sekarang.

"Nah, dalam kondisi seperti ini, artinya untuk bisa menarik investor dalam waktu dekat, relatif masih sangat susah walaupun insentif yang ditawarkan, sangat besar," ujar Faisal.

Ia melihat pembiayaan oleh APBN masih menjadi faktor utama untuk pembangunan IKN, dalam beberapa waktu ke depan. Menurut faisal, keadaan demikian umum terjadi di negara-negara yang membangun ibu kota baru.

"Oleh karena itu, maka insentif yang diberikan bagi investor semestinya tidak harus diburu-buru, terlalu besar," ujar Faisal.

Presiden Jokowi pada Selasa (16/7/2024) menyebutkan aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk HGU lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki kewenangan untuk memberikan HGU lahan kepada investor selama 190 tahun yang turut membangun layanan dan fasilitas pendukung di IKN.

"Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi menilai, investasi diperlukan baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. Hal itu karena pembangunan fasilitas dan ekosistem di IKN yang dibiayai oleh APBN hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menyatakan optimistis aturan mengenai HGU untuk lahan di IKN sampai 190 tahun. Dia mengatakan, aturan yang diteken oleh Presiden Jokowi pada Rabu (11/7/2024), memberi kepastian hukum kepada penanam modal yang nantinya berinvestasi di IKN.

"Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang ngebangun,enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi (investor) berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN. Jadi, (pembangunan bisa) lebih cepat,” kata Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, di Jakarta, Ahad (13/7/2024).

Ia menerangkan, HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

"HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, 20, 20, 20 ya, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna. (Lahannya tetap) milik Indonesia, punya negara," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini alasan pemberian izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun adalah untuk meraup investasi sebanyak-banyaknya.

Dia menekankan bahwa pemerintah menginginkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memaksimalkan wewenangnya dalam menarik investasi besar ke IKN.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Ya ,itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara melanjutkan bahwa pemerintah akan kewalahan apabila IKN hanya dibangun berdasarkan dana dari APBN. Mengingat, dana pemerintah hanya ditujukan demi kawasan inti pemerintahan.

“Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” pungkas Jokowi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024. Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 28 Mei 2024 OIKN melaporkan bahwa total LoI sebanyak 407. Artinya, posisi surat minat investasi itu bertambah 14 LoI selama satu bulan belakangan.

Pemerintah perlu mendorong percepatan penanaman modal dari sejumlah calon investor tersebut untuk mengejar target investasi Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Pasalnya, hingga Juni 2024 investasi yang masuk ke IKN baru mencapai Rp51,35 triliun. Artinya, Otorita IKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir untuk mencapai target investasi tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan sejumlah insentif untuk menarik minat investor menanamkan modalnya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi pemerintah menargetkan investasi di IKN tembus Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Sederet insentif telah diterbitkan Jokowi demi percepatan pembangunan IKN. Teranyar, Jokowi memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) di ibu kota baru hingga 190 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menyatakan optimistis aturan mengenai hak guna usaha (HGU) untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 dapat menarik lebih banyak investasi ke IKN.

Dia mengatakan aturan itu, yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (11/7/2024), memberi kepastian hukum kepada penanam modal yang nantinya berinvestasi di IKN.

“Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang nge-bangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi (investor, red.) berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN. Jadi, (pembangunan bisa) lebih cepat,” kata Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, di Jakarta, Ahad (13/7/2024).

Saat diminta respons soal HGU lahan di IKN yang rentang waktunya dapat mencapai 190 tahun, dia juga menegaskan HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

“HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, 20, 20, 20 ya, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna. (Lahannya tetap, red.) milik Indonesia, punya negara,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo pada 11 Juli 2024 meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu, yang terdiri atas 14 pasal, salah satunya mengatur rentang waktu HGU yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan lahan di IKN.

Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 75/2024 mengatur: “Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

Dengan demikian, jika pemohon HGU di IKN itu memenuhi kriteria, maka dia berkemungkinan mendapatkan HGU dari pemerintah sampai 190 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis aturan mengenai hak guna usaha (HGU) untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 dapat menarik lebih banyak investasi ke IKN.

Menurutnya, aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (11/7/2024), memberi kepastian hukum kepada penanam modal yang nantinya berinvestasi di IKN.

“Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang nge-bangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden Jokowi. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi [investor] berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN. Jadi, [pembangunan] lebih cepat,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2024).

Saat diminta respons soal HGU lahan di IKN yang rentang waktunya dapat mencapai 190 tahun, dia juga menegaskan HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

“HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, 20, 20, 20 ya, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna. (Lahannya tetap, red.) milik Indonesia, punya negara,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo pada 11 Juli 2024 meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu, yang terdiri atas 14 pasal, salah satunya mengatur rentang waktu HGU yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan lahan di IKN.

Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 75/2024 mengatur: “Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

Dengan demikian, jika pemohon HGU di IKN itu memenuhi kriteria, maka dia berkemungkinan mendapatkan HGU dari pemerintah sampai 190 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan atau Zulhas berharap izin hak guna usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempermudah para calon investor melakukan investasi.

Sebab menurutnya, sudah banyak investor yang berminat investasi di IKN tetapi belum ada kejelasan soal surat tanah.

Dengan pemberian HGU dinilai memberikan kepastian dan kejelasan status atas tanah terhadap investor ketika melakukan investasi.

"Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya, jadi gimana orang ngebangun enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani presiden," kata Zulhas ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Ketua Umum PAN ini melihat penandatanganan HGU demi tujuan pembangunan investasi di IKN bisa lebih cepat.

"Mudah-mudahan dengan itu yang tadi berminat untuk membangun, investasi, di IKN jadi lebih cepat," kata dia.

Menurutnya, saat ini sudah mulai banyak investor yang menaruh investasi di IKN.

Semisal investasi di sektor perbankan, kuliner hingga perhotelan.

"Itu saja sudah banyak, ada bank, hotel, restoran, ada sekolah. Nah ngebangun, tanahnya statusnya enggak jelas, bayangin, itu sudah banyak yang bangun, apa lagi kalau nanti diberikan HGU yang agak panjang," ungkap Zulhas.

Namun, Zulhas memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang diberikan untuk HGU tersebut tidak berubah: tanah itu tetap milik negara.

"Gini, HGU itu kan bisa diperpanjang terus kayak Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun 20 20 20 ya, tapi kan tetap milik negara, namanya kan hak guna. Punyanya Indonesia, punya negara," pungkas Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan izin agar investor bisa mendapat HGU di IKN hingga 190 tahun untuk dua siklus.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Masa HGU itu diatur dalam pasal 9 beleid tersebut.

Dikutip dari pasal 9 ayat (1) beleid tersebut, Jumat (12/7/2024), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama.

Kemudian, OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.

Khusus HGU, jangka waktu yang bisa diberikan pada siklus pertama hingga 95 tahun, dan pada siklus kedua sebesar 95 tahun pula. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan mencapai 190 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono membocorkan harga tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lantas, berapa harga tanahnya?

Menteri Basuki mengatakan bahwa harga tanah di IKN ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 2023. Selain itu, harga tanah juga sudah direview dan disetujui oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia menuturkan, bahwa harga tanah di IKN bervariasi, tergantung dengan letak lokasinya. Namun, dipastikan harga tanah saat ini masih di bawah Rp1 juta.

"Macam-macam [harganya], tergantung lokasinya. Antara Rp400.000 sampai Rp800.000 per meter persegi," kata Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa lokasi tanah yang sudah ditetapkan berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A. Dia menyebut, penetapan harga tanah di kawasan tersebut sudah dilakukan sejak 2023.

Untuk diketahui, Perpres No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN, Kepala Otorita menetapkan nilai tanah di IKN untuk pengelolaan aset dalam pengusaan Otorita Ibu Kota Nusantara (ADP).

Adapun, nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan zona penilaian tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

Nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita menjadi acuan bagi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menetapkan zona nilai tanah.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, disebutkan bahwa kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita IKN kepada pelaku usaha pelopor bisa dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dan pembayaran secara angsuran.

Adapun, yang dimaksud pelaku usaha pelopor ialah pelaku usaha yang telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent (LoI) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN paling lama 5 tahun sejak berlakunya UU No.21/2023 tentang Perubahan atas UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024.

Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Sementara itu, Otorita IKN bakal melakukan evaluasi dalam 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan beberapa persyaratan. Pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanahnya tidak terindikasi terlantar.

Untuk diketahui, aturan pemberian HGU selama hampir 2 abad ini juga tertuang dalam Undang-Undang No.21/2023 tentang Perubahan atas Undang-Undhng Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara.

Pasal 16A UU tersebut berbunyi dalam hal hak atas tanah (HAT) yang diperjanjikan bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.