JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala sekolah SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menyampaikan permohonan terkait jatah formasi Kontrak Kerja Individu (KKI) yang dibuka untuk guru honorer kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ia meminta, guru honorer yang akan mengikuti KKI tidak diadu dengan lulusan baru. Sebab, kuota KKI hanya 1.700, sementara guru honorer saat ini mencapai 4.000.

"Permohonan kami, 1.700 KKI yang akan diadakan di bulan Agustus, dari 4.000 (guru honorer). Kalau diadu (dengan) fresh graduate, yang lulus fresh graduate. Rasanya tidak adil, ini (guru honorer) sudah mengabdi," kata Mutia sebagai perwakilan kepala sekolah dalam rapat dengan Disdik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Mutia berharap, para guru honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun di sekolah diprioritaskan untuk mengikuti KKI.

Kemudian, Mutia ingin keringanan konsekuensi kepala sekolah yang sudah telanjur merekrut guru honorer.

Ke depannya, Mutia dan para kepala sekolah se-Jakarta telah berjanji di hadapan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi bahwa tidak akan mengangkat guru honorer lagi.

"Kami sudah janji kemarin di depan Pj Gubernur, kami janji di depan Bapak, kami janji, 'bagi yang mengangkat lagi guru honorer, pecat'. 'Siap' (jawab guru dalam sumpah)," kata Mutia.

Sebelumnya diberitakan, jumlah guru honorer yang terkena cleansing di Jakarta berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan mencapai 141 orang.

Guru-guru tersebut telah dipanggil untuk dilakukan penataan administrasi saat pertemuan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (20/7/2024).

Heru menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru di Velodrome, Minggu.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi KKI sesuai dengan aturannya pada Agustus 2024.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025. Untuk mengikuti seleksi KKI, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menjelaskan alasan ia mengangkat guru honorer di sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Mutia menjadi perwakilan kepala sekolah yang menyampaikan curhatannya atas kebijakan cleansing guru honorer dalam rapat bersama Disdik dan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalisir (dampak ke depan). Kami mohon maaf untuk itu, kami bersedia disalahkan karena memang kami salah," kata Mutia saat diberikan kesempatan untuk berbicara oleh dewan sebelum rapat ditutup, Selasa (23/7/2024).

Mutia menegaskan, ia tidak mengangkat guru honorer berdasarkan faktor kedekatan. Semua murni karena kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.

"Insya Allah kami tidak (mengangkat guru honorer karena hubungan). Kami mengangkat karena awalnya adalah kebutuhan," ucap dia.

Setiap bulan, ia mengirim surat ke Suku Dinas Pendidikan tembusan ke Dinas Pendidikan untuk meminta guru karena akan ada guru di sekolah yang pensiun.

"Tapi tidak serta merta ada saat itu guru pensiun, saat itu ada penganti," ucap dia.

Melihat itu, Mutia mengambil langkah dengan memanfaatkan guru yang ada untuk mengajar dua mata pelajaran.

"Pelayanan itu tekad kami, melayani anak supaya masa depannya cemerlang. Itu fokus kami di sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Mutia mendapat tenaga pengajar dari pemerintah, tetapi untuk mata pelajaran yang sudah ada pengajarnya.

Alhasil, muncul keluhan dari para siswa karena hanya terus diberikan tugas tanpa penjelasan mata pelajaran.

"Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer. Walaupun saya tahu persis, ini melanggar aturan," kata Mutia.

Mutia mengaku kondisi seperti ini sudah sering dia utarakan. Namun, realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Setelah ramainya kebijakan cleansing ini, Mutia mengaku siap apabila dia harus dipecat karena mengangkat guru honorer kembali.

"Kami sudah janji di depan Pj Gubernur, kami janji, 'bagi yang mengangkat lagi guru honorer, pecat'. 'Siap' (menjawab dalam sumpah)," ujar Mutia.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada medio 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) sesuai dengan aturannya pada Agustus ini.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang. Untuk mengikuti seleksi KKI ini, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin memastikan seratusan guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing telah kembali mengajar. Menurut dia, guru-guru itu nantinya akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

Budi mengatakan, terdapat sekitar 141 guru honorer yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan cleansing. Pasalnya, guru honorer itu tak mendapatkan jatah jam mengajar di sekolah tempat mereka mengajar. Namun, para guru itu kini sudah kembali mengajar seperti sediakala.

"Sudah ngajar lagi hari ini," kata Budi saat rapat dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, seratusan guru honorer itu nantinya akan diredistribusi ke sekolah lain. Mengingat, sekolah di tempat mereka mengajar telah kelebihan kebutuhan guru.

"Iya 141, yang nanti balik ke asal sekolah dulu, baru nanti kita sambil diskusi dengan sekolah SD yang membutuhkan," ujar dia.

Budi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan rekrutmen untuk tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Perekrutan dengan jumlah formasi 1.700 orang itu akan dikhususkan untuk guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Selain itu, pemerintah pusat juga disebut akan melakukan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru sebanyak 1.900 orang.

Menurut Budi, para guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing dapat mengikuti seleksi tersebut, sehingga bisa lebih terjamin dalam mendapatkan haknya. Sementara untuk guru honorer yang belum lolos seleksi, Disdik Provinsi DKI Jakarta akan kembali membuka rekrutmen untuk guru KKI pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 141 guru honorer putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing dan nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan. Keputusan ini diambil oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tak lama setelah heboh polemik pemecatan para guru honorer lewat kebijakan cleansing.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Menurut dia, ke depannya para guru yang sempat diputus kontrak akan disebar ke beberapa sekolah yang memang masih kekurangan guru, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Budi mengatakan, saat ini jumlah guru honorer tercatat sebanyak kurang lebih 4.000 orang. Setiap satu sekolah memiliki satu hingga dua guru honorer.

Budi menjelaskan bahwa rekrutmen guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas. Karena itu, kepala sekolah yang menerima guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi.

"Kami sudah kumpulkan semua kepala sekolah agar tidak lagi mengangkat guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer tersebut merupakan upaya untuk menjamin kebutuhan guru di sekolahnya. Karena, kata Mutia, banyak guru yang pensiun sehingga anak didik tidak mendapatkan pengajar yang memenuhi kriteria mereka, bahkan ketika belum mengangkat guru honorer jam pelajaran selalu kosong.

"Kami sudah bersurat ke Sudin dan Dinas Pendidikan, tapi tidak ada respon. Sedangkan guru yang pensiun itu banyak. Jadi, kami terpaksa mengangkat guru honorer," katanya.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa menggelar rapat dengan Disdik DKI Jakarta terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Jhonny menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer muda di Jakarta, terpaksa menerima nasib setelah terkena kebijakan cleansing Dinas Pendidikan (Disdik).

Karier Tono sebagai tenaga pengajar di Jakarta pun terhenti.

“Cleansing ini pemberhentian secara sepihak dan tidak manusiawi sehingga yang seharusnya saya bisa berkarier atau jenjang karier saya di guru, akhirnya harus berhenti ketika ada isu cleansing ini,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Tono mengaku pikirannya saat ini kusut, pendapatannya sebagai guru seketika hilang begitu saja. Padahal, Tono ingin mengabdi untuk bangsa melalui profesinya ini.

“Ya saya bingung saja. Tetapi, kebetulan saya belum menikah. Kawan-kawan saya yang sudah menikah, ya pusing juga,” ujar Tono.

“Karena ini sifatnya sangat cepat. Ketika masuk sekolah, sudah ada interupsi, seluruh kepala sekarang harus mendata guru-guru honorer murni yang akan di-cleansing,” lanjutnya.

Tono mulai menjadi guru pada 2020 di salah satu sekolah swasta. Namun, dia pindah ke sekolah negeri pada 2022.

“Saat itu saya melihat peluang di (sekolah) negeri akan diangkat menjadi KKI, Kontrak Kerja Individu. Itu gajinya lebih manusiawi karena mengacu pada UMR DKI,” ujar Tono.

Namun, setelah dia resmi bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari tempat dia bekerja sebelumnya tidak bisa dipindahkan.

Guru honorer lainnya di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Dia heran karena Kevin sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak tahun 2017.

Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan 1.700 kuota untuk program Kontrak Kerja Individu (KKI) yang bisa diikuti para guru honorer pada Agustus 2024 nanti.

"Agustus buka guru KKI, silakan daftar dan berproses secara aturan, (Pemrov) menerima 1.700 (guru honorer)," ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media di acara pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Veldrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Program KKI, lanjut Heru, akan dibuka juga tahun depan dan bisa diikuti para guru honorer yang tidak kebagian kuota tahun ini.

Untuk mengikuti program KKI, guru honorer tidak perlu memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri.

Di sisi lain, Heru menyatakan masih banyak sekolah di Jakarta yang kekurangan guru, terutama guru difabel. Karena itu, Pemprov akan berusaha memenuhinya.

"(Tadi dalam pertemuan dengan para kepala sekolah) ada pertanyaan dari guru, (terkait) kekurangan guru difabel, maka akan (kami) penuhi," ujar Heru.

Sejauh ini, Pemprov masih menghitung berapa jumlah kekurangan guru di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

Sementara guru honorer saat ini diangkat kepala sekolah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sehingga guru honorer yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut akan dikenakan cleansing atau penataan.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang guru honorer di sebuah SMA negeri wilayah Jakarta Pusat tetap dipecat karena kebijakan cleansing meski sudah mendapatkan 31 jam untuk mengajar.

Rana, bukan nama sebenarnya, merupakan satu dari dua guru biologi yang mengajar di sekolahnya.

Pada tahun ajaran baru, dia dimandatkan untuk mengajar tiga kelas untuk tingkat kelas 11 dan empat kelas untuk anak kelas 10.

“Senin kalau enggak salah tanggal 8 Juni 2024. Saya sudah dapat jam di SMAN itu, kurang lebih 31 jam, mengajar di kelas 10 dan 11,” ujar Rana saat dihubungi pada Kamis (18/7/2024).

Sebelum resmi diberhentikan, ia sudah lebih dahulu mendengarkan desas-desus kebijakan cleansing yang menimpa guru honorer di DKI Jakarta.

Melalui grup WhatsApp, Rana mengetahui banyak teman-temannya yang diberhentikan mendadak pada hari Senin.

Namun, dirinya dan satu guru biologi di sekolah itu baru dipanggil ke ruang kepala sekolah pada keesokan harinya.

Saat itu, Selasa (9/7/2024), kepala sekolah sampai menelepon seseorang dari Disdik untuk menjelaskan kebijakan cleansing yang diberlakukan secara tiba-tiba.

“Pokoknya sampai orang dinas itu bilang, ‘iya bu, benar, mohon maaf ada cleansing bagi guru-guru yang tidak punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” lanjut Rana.

Melalui telepon, orang dinas menyebutkan ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar guru honorer tidak diberhentikan. Pertama, harus punya Dapodik. Kedua, belum punya sertifikasi. Ketiga, bukan ASN. Dan, terakhir, harus punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Berdasarkan syarat yang disebutkan, Rana tidak memenuhi salah satunya. Dia belum punya NUPTK.

Pada hari itu juga, kepala sekolahnya bahkan mendatangi Disdik untuk melobi dan mempertahankan dirinya.

Hal ini karena sekolah tempat Rana mengajar hanya diisi dua guru biologi. Padahal, ada 16 kelas yang memerlukannya pelajaran biologi. Namun, Rana tetap diberhentikan karena tidak memenuhi syarat.

Jauh sebelum cleansing terjadi, Rana sudah mencoba untuk mendapatkan NUPTK.

Namun, untuk bisa mendapatkan NUPTK, seorang guru harus terlebih dahulu diangkat menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Kemudian, guru KKI ini harus terlebih dahulu mengabdi di sekolah negeri selama tiga tahun untuk sebelum dapat mengajukan diri untuk mendapatkan NUPTK.

Rana yang saat ini baru dua tahun mengajar di SMA negeri sebagai guru honorer murni tentu belum memenuhi syarat.

Ketika seleksi masuk KKI dibuka pada Desember 2023 lalu, dia pun segera mendaftar. Namun, sistem dan proses seleksi ini mengagetkan Rana dan teman-temannya sesama guru honorer murni.

“Saya sempat ikut proses seleksi masuk KKI. Tapi, ternyata itu tuh untuk KKI yang sudah memang masuk. Bukan untuk guru honor yang memang mau masuk KKI,” imbuh dia.

Rana menjelaskan, pada seleksi KKI ini, kuota yang dibuka justru sudah terisi oleh guru lain yang sudah berstatus KKI.

Ternyata, guru-guru yang sudah punya KKI juga diharuskan untuk mengikuti seleksi yang sama demi mempertahankan status KKI mereka.

Guru honorer murni seperti Rana tentu tidak terima. Pasalnya, sebelum mendaftar, mereka mendapatkan informasi bahwa seleksi kali ini hanya dibuka untuk guru honorer, bukan guru KKI.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa terdapat 107 guru honorer yang di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Klaim Disdik

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah menilai kebijakan cleansing terhadap guru honorer berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Pasti mengganggu kegiatan belajar mengajar, apalagi guru itu sudah mengajar lebih dari lima tahun," ujar Sholikhah mealui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sholikhah menuturkan, pemutusan kontrak guru honorer karena kebijakan tersebut membuat beberapa mata pelajaran yang tidak memiliki pengajar dan harus diganti oleh guru lain.

"Kami sesalkan pula pemutusan yang terkesan sepihak itu dilakukan pada awal tahun ajaran baru," ucap dia.

Selain berdampak pada kegiatan belajar mengajar, Sholikhah juga khawatir akan berdampak buruk pada psikologis para guru honorer.

"Pastinya kebijakan sepihak ini akan merugikan para guru honorer yang kehilangan pekerjaannya, apalagi mereka selama ini turut mencerdaskan anak-anak bangsa," tutur Sholikhah.

Sholikhah mengaku kecewa atas kebijakan Dinas Pendidikan yang diterapkan tanpa adanya koordinasi dengan Komisi E.

"Sangat disesalkan karena pastinya kebijakan atau keputusan sepihak yang tidak dikomunikasikan dengan DPRD, dalam hal ini komisi E, karena DPRD adalah mitra eksekutif dalam Pemerintahan dan mewakili rakyat," kata dia.

Karena itu, Sholikhah mendorong Dinas Pendidikan segera menyiapkan solusi bagi para guru honorer yang terdampak pemutusan kontrak agar tidak menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan.

"Kami akan mendorong Disdik memberikan solusi kepada para guru honorer, karena mereka punya keluarga yang pastinya akan mendapatkan dampaknya dari pemecatan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku heran dirinya ikut diputus kontrak sebagai guru honorer imbas kebijakan cleansing di Jakarta.

Pasalnya, kata Kevin, namanya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak tahun 2017. Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat.

Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

“Saya mengajar di Depok, lalu 2020 saya ke sekolah Jakarta Selatan. Saya tarik Dapodik (dari Depok) ke sekolah (di Jakarta Selatan),” ungkap Kevin.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

Namun, karena pada Desember 2023 lalu tengah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan, urusan Dapodik milik Kevin akhirnya terbengkalai.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan bahwa per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017. Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan BPK tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menilai adanya potensi tumpang tindih aturan dalam kebijakan cleansingguru honorer di Jakarta.

Tumpang tindih itu terjadi antara kebijakan pemerintah daerah dan pusat terkait penghapusan tenaga honorer, termasuk guru.

"Kami menyoroti adanya potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait penghapusan tenaga honorer, termasuk guru honorer," kata Elva saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2024).

Elva menuturkan, kebijakan penataan tenaga honorer merupakan kebijakan yang awalnya dibuat oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pasal 66 UU tersebut mengharuskan seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah melakukan penataan (penghapusan) pegawai non-ASN dengan batas waktu hingga Desember 2024," ujar dia.

Penataan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pegawai pemerintahan dengan memberikan status PPPK dan ASN.

"Kebijakan cleansing menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah yang perlu segera diselesaikan," kata Elva.

Elva berharap, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat berkoordinasi untuk menemukan solusi terbaik bagi para guru honorer.

"Dengan adanya komunikasi yang baik, serta evaluasi kebijakan mendalam, kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan di Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, ada 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer kehilangan pekerjaan pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Penjelasan "cleansing honor"

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pengangkatan guru honorer di sekolah negeri harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Namun, banyak guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023, di mana ditemukan peta kebutuhan guru honorer yang tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Padahal, Disdik DKI telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dono (bukan nama sebenarnya) mengaku masih diminta menjadi guru ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah dasar negeri (SDN) yang baru saja memecatnya karena kebijakan cleansingguru honorer di DKI Jakarta.

“Bapak tetap mengajar di sini, tapi (mengajar untuk) ekskul baca tulis Al Quran (BTQ). Setiap Selasa, tapi jam 13.00 WIB ya,” ujar Dono mengulang pernyataan kepala sekolah saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024) lalu.

Dono yang merupakan guru agama, sebelumnya mengajar di lima kelas. Masing-masing kelas bertemu dirinya selama empat jam untuk dua kali pertemuan.

Tapi, saat ini, dia hanya bisa bertemu anak murid selama dua jam per minggu. Itu juga karena dia mengajar di dua SDN yang lokasinya berdekatan.

Pria berusia 39 ini sudah tiga tahun terakhir mengabdi di salah satu SDN di Jakarta Utara. Sebelumnya, dia menjadi guru agama di sekolah swasta selama 10 tahun.

Dalam perjalanan kariernya, Dono juga sudah memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sayangnya, Dono tidak lolos tes seleksi untuk mendaftar kontrak kerja individu (KKI).

“Sudah coba (daftar KKI) bulan Desember kemarin, tapi enggak lulus. Ternyata, menurut informasi, itu tes hanya formalitas saja,” lanjut Dono.

Saat ini Dono sibuk mencari lowongan mengajar di sekolah-sekolah sembari menjadi pembina ekskul belajar tulis Al Quran di sekolah tempatnya pernah mengabdi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa terdapat 107 guru honorer yang di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Klaim Disdik

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi Dinas Pendidikan. Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dono, bukan nama sebenarnya, dipecat sepihak melalui kebijakan cleansingguru honorer meski sudah menjadi pengajar selama 13 tahun.

Pengabdian Dono selama tiga tahun terakhir di sebuah sekolah dasar negeri (SDN) di Jakarta Utara berakhir pada Senin (8/7/2024).

“(Sudah) tiga tahun (mengajar di SDN). Kalau di sekolah lama (swasta) itu sudah 10 tahun. Dari 2012 sampai 2022,” ujar Dono saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, kepala sekolah tempat Dono mengajar juga tidak mengetahui rencana pemecatan itu.

Pada Jumat (5/7/2024), sekolahnya masih mengadakan kegiatan pra Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Dono pun masih sempat mengikuti rapat bersama orangtua murid untuk membahas kegiatan pembelajaran di hari pertama masuk sekolah.

“Tidak ada surat dari dinas atau dari mana pun bahwa ada planning pembersihan (guru) honorer,” imbuh dia.

Kemudian, pada Senin (8/7/2024), sekolah Dono kedatangan satu guru perempuan yang kemudian diketahui merupakan guru berstatus kontrak kerja individu (KKI). Guru ini hendak bertemu dengan kepala sekolah.

Pria berumur 39 tahun ini pun mengantarkan guru perempuan ini ke ruang kepala sekolah dan meninggalkan lokasi untuk mengikuti upacara.

“Selesai upacara, saya dan teman saya yang perempuan guru agama juga, itu dipanggil di ruang kepala sekolah. Disampaikan, 'mohon maaf bapak, ibu',” kata Dono mengulang kejadian Senin itu.

Dono diberhentikan dan posisinya langsung diisi oleh guru berstatus KKI itu.

Meski berstatus sebagai guru honorer, Dono sudah memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik)-nya dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Sayangnya, ia tidak lolos tes seleksi untuk mendaftar KKI.

“Sudah coba (daftar KKI) bulan Desember kemarin, tapi enggak lulus. Ternyata, menurut informasi, itu tes hanya formalitas saja,” lanjut Dono.

Saat ini, Dono tengah sibuk mencari lowongan mengajar di sekolah sembari menjadi pembina ekskul belajar tulis Alquran di sekolah tempatnya mengabdi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, ada 107 guru honorer yang di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer kehilangan pekerjaan pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).