PT Fast Food Indonesia, pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Total kerugian mencapai Rp 557,08 miliar dan telah menutup sebanyak 47 gerai di Indonesia. Ribuan pekerja di perusahaan tersebut juga terdampak.

Dilansir detikFinance dari laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), perusahaan dengan kode saham FAST tersebut mencatatkan kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Lebih bengkak dibanding tahun lalu di waktu yang sama mencapai 266,59% dari sebelumnya dengan catatan kerugian Rp 152,41 miliar.

Kerugian yang dialami KFC tersebut disebabkan dua hal, yakni pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 serta situasi pasar akibat krisis timur tengah. Diketahui KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat pendukung Palestina.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian yang besar tersebut, KFC harus melakukan efisiensi dengan menutup sejumlah gerainya dan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, kini hanya ada 715 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai. Itu artinya sekitar 47 gerai telah ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024, grup usaha FAST memiliki total 13.715 karyawan. Turun jauh dari data pada 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan. Itu berarti terjadi pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berencana membangun wisata ala Maldives di Kepulauan Seribu.

Ridwan Kamil menyatakan rencana tersebut dibuat sebagai upaya menahan kebocoran ekonomi besar dari aktivitas wisata warga Jakarta ke luar kota setiap akhir pekan.

Menurutnya, sekitar 2 juta warga Jakarta keluar kota tiap akhir pekan untuk berlibur. Ia memperkirakan uang warga Jakarta yang ikut mengalir keluar imbas kegiatan wisata itu Rp150 triliun per tahun.

"Kalau tiap orang menghabiskan Rp1 juta saja, ada Rp2 triliun yang hilang dari Jakarta setiap weekend. Dalam setahun, bisa mencapai Rp100 hingga Rp150 triliun," ungkap Ridwan Kamil Political Show Podcast CNNIndonesia pekan ini.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama fenomena ini adalah minimnya pilihan wisata di Jakarta. Hal itu mendorong banyak warga ibukota memilih berlibur ke luar kota.

Tak hanya warga Jakarta, orang asing pun kata Ridwan Kamil lebih suka ke luar Jakarta. Survei katanya, menunjukkan bahwa turis asing yang datang ke Jakarta cenderung hanya menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain.

"Karena di Jakarta weekend gak banyak pilihan. Orang asing juga sedikit. Hasil surveinya orang asing kalau nginep di Jakarta cuma semalem," jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Ridwan Kamil berencana mengembangkan kawasan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata global yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan kelas dunia seperti wisata pantai ala Maldives serta atraksi serupa Universal Studios atau Disneyland.

Kawasan ini akan diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) guna menarik investasi swasta, sehingga proyek ini bisa berjalan tanpa menggunakan dana pemerintah.

"Tapi itu swasta. Ini juga swasta. 100 persen duit swasta,"

Sebagai calon pemimpin Jakarta, Ridwan Kamil menyebut dirinya siap berperan sebagai "marketer" terbaik untuk menarik investor besar demi mewujudkan wisata kelas dunia di Kepulauan Seribu.

"Saya hanya melobi sebagai gubernur. The best marketer itu orang nomer satu di wilayahnya kan. Kan ada pengalaman global, maka akan saya yakinkan supaya berinvest lah di Kepulauan Seribu dengan special economic zone dengan kelasnya ala-ala tadi gitu," pungkasnya.

PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Perusahaan berkode saham FAST itu telah menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya.

Melansir laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), FAST mencetak kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Ruginya makin bengkak bila dibandingkan waktu yang sama setahun lalu, kenaikannya menyentuh 266,59% dari sebelumnya cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Kerugian ini disebut terjadi karena dua hal. Pertama pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal. Kedua, panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian berlipat-lipat itu, KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerainya dan melakukan PHK pada karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, Perusahaan hanya mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai yang dioperasikan, artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024 seluruh grup usaha FAST mempunyai total 13.715 karyawan. Jumlahnya turun jauh dari data di 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan, artinya ada pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 5 November 2024. Acara ini tepatnya akan berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega pukul 10.00 WIB.

detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Dalam hal ini detikcom menghadirkan para pemimpin dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait, untuk bertukar informasi, ide, dan gagasan sesuai tema, yakni:

1. Kusnasi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

2. Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

3. Mujiburrohman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

4. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

5. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF.

6. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia - Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

Para panelis akan membahas mengenai berbagai tantangan industri hasil tembakau (tembakau) imbas kebijakan baru pemerintah, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Semisal masalah terkait pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standarisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kini menjadi salah satu polemik yang dibahas dalam detikcom Leaders Forum.

Jangan lupa saksikan acara bincang-bincang ini secara live hanya di detikcom!

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

Lalu lintas (lalin) di Tol Serpong-Cinere KM 35+200 Jalur A kini telah kembali lancar, setelah empat macet imbas longsor. Longsor tersebut menyebabkan tembok penyangga sisi tol ambruk.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief mengatakan, sejumlah langkah penanganan telah dilakukan. Saat ini, kondisi lalu lintas telah kembali normal.

"Kondisi lalin saat ini sudah terkendali," kata Rachman, saat dihubungi detikcom, Sabtu (2/11/2024).

Peristiwa longsor ini terjadi sekitar pukul 14.15 WIB akibat hujan deras di sekitar kawasan Tangerang Selatan. Longsor terjadi pada dinding penahan tanah (DPT) Soldier Pile Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 25 meter. Puing longsoran menutup lajur bahu dalam, Lajur 1 dan Lajur 2.

Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom, sekitar pukul 14.30 mulai dilakukan penanganan. Pertama, dilakukan pengamanan lajur oleh PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dengan menutup Bahu Luar dan Lajur 1 dan Lajur 2. Dilanjutkan dengan pembersihan puing longsoran di lokasi.

Selanjutnya, dilakukan penutupan bahu luar dan L1 sementara untuk pengalihan aliran air agar tidak memasuki bidang longsor. Kemudian pada pukul 15.00 WIB dilakukan penutupan secara visual dengan terpal. Pembersihan puing juga masih dilakukan di pukul 16.30 WIB.

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan, dugaan penyebab kejadian ini ialah intensitas hujan yang tinggi menyebabkan rembesan air pada saluran samping di belakang Dinding Penahan Tanah (DPT). Kondisi ini akhirnya menyebabkan tanah jenuh air sehingga mendorong ke arah DPT yang menyebabkan longsor.

Untuk upaya penanganan sementara, telah dilakukan rekayasa lalu lintas pada Tol Serpong-Cinere dari KM 35+000 sepanjang 200 meter dengan rubbercone dan pagar seng proyek. Lalu, dilakukan penutupan area longsoran dengan terpal untuk mencegah air meresap ke tanah.

Selanjutnya, dilakukan pembersihan area lajur 2 yang terdampak dengan menggunakan truk tangki air agar dapat dilalui. Operator juga melakukan persiapan penanganan sementara dengan cerucuk bambu paralel persiapan penanganan permanen.

Tol Serpong-Cinere macet pada Sabtu (2/11) sore karena longsor yang menyebabkan tembok penyangga sisi tol hampir ambruk. Longsoran terjadi akibat hujan deras.

Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief, terjadi longsoran di DPT KM 35+200 Jalur A Tol Serpong-Cinere sekitar pukul 14.15.

"Pukul 13.00 WIB hujan turun cukup deras di sekitar Tangerang Selatan pada Jalan Tol Serpong-Cinere," bunyi keterangan tersebut.

Kemudian pada pukul 14.15 WIB, terjadi longsor pada dinding penahan tanah (DPT) Soldier Pile Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 25 meter. Puing longsoran menutup lajur bahu dalam, Lajur 1 dan Lajur 2.

Atas kondisi ini, sekitar pukul 14.30 dilakukan penanganan. Pertama, dilakukan pengamanan lajur oleh PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dengan menutup Bahu Luar dan Lajur 1 dan Lajur 2. Dilanjutkan dengan pembersihan puing longsoran di lokasi.

Selanjutnya, dilakukan penutupan bahu luar dan L1 sementara untuk pengalihan aliran air agar tidak memasuki bidang longsor. Kemudian pada pukul 15.00 WIB dilakukan penutupan secara visual dengan terpal. Pembersihan puing juga masih dilakukan di pukul 16.30 WIB.

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan, dugaan penyebab kejadian ini ialah intensitas hujan yang tinggi menyebabkan rembesan air pada saluran samping di belakang Dinding Penahan Tanah (DPT). Kondisi ini akhirnya menyebabkan tanah jenuh air sehingga mendorong ke arah DPT yang menyebabkan longsor.

Untuk upaya penanganan sementara, telah dilakukan rekayasa lalu lintas pada Tol Serpong Cinere dari KM 35+000 sepanjang 200 meter dengan rubbercone dan pagar seng proyek. Lalu, dilakukan penutupan area longsoran dengan terpal untuk mencegah air meresap ke tanah.

Selanjutnya, dilakukan pembersihan area lajur 2 yang terdampak dengan menggunakan truk tangki air agar dapat dilalui. Operator juga melakukan persiapan penanganan sementara dengan cerucuk bambu paralel persiapan penanganan permanen. Sedangkan untuk rencana penanganan permanen ialah akan dilakukan perkuatan dan/atau pembangunan DPT dengan menggunakan beton.

Sebagai informasi, Tol Serpong-Cinere merupakan bagian dari Jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Tol ini dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang mengoperasikan Tol Serpong-Cinere, dan PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) yang mengoperasikan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan akan mematuhi putusan MK karena pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh dan kepentingan dunia usaha. Di sisi lain, ia meminta semua pihak melihat dampak dari keputusan ini secara lebih luas.

"Kami mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak besar pada konsumsi domestik," kata Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Dengan putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan UU Cipta Kerja, kata Bob, dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"Kondisi ini secara langsung akan memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian," ucapnya.

Tanpa kepastian ini, Bob menyebut daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bisa turun. Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh MK dinilai akan membuat dunia usaha harus mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja," imbuhnya.

Saat ini Apindo disebut akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan MK.

Terkait proses penetapan upah minimum (UMP) untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapannya masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya.

"Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025," ucapnya.

Apindo berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

"Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan sejumlah Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena dinilai dapat merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk mereka yang bekerja di sektor hulu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP dan RPMK tersebut adalah aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai akan semakin merugikan ekosistem industri rokok dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, mengatakan pada 2024 ini harga jual tembakau dari petani sudah turun hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran kurangnya pembelian tembakau dari para produsen rokok.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," terang Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diusulkan dalam RPMK dinilai dapat semakin menggerus kinerja industri rokok Tanah Air. Sebab banyak pihak sudah memperkirakan imbas aturan ini yang bisa menyuburkan keberadaan rokok ilegal.

"Permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," papar Kusnasi.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

Sehingga kinerja produsen pabrik-pabrik rokok konvensional atau legal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.