Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor keramik asal Tiongkok. Sebab harapan industri yang sudah diutarakan sejak lama itu tak juga direalisasikan.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2024 lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok.

"Asaki mempertanyakan keseriusan dan kehadiran pemerintah dalam hal ini mendesak gerak cepat Ibu Menkeu, karena seperti yang diketahui bersama bahwa sudah lebih dari dua bulan sejak tanggal Surat Keputusan Mendag tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto Dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Edy menyebut bahwa tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Agustus dan September 2024 yang mengalami kontraksi," papar Edy.

Menurutnya, akibat belum dikeluarkannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40 - 50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut, sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan, karena importir telah menyiapkan stock produk keramik dalam jumlah masif untuk membanjiri pasar domestik yang mana pada bulan Agustus sampai November merupakan peak season permintaan keramik setiap tahunnya," papar Edy.

Oleh karena itu, Asaki menyayangkan terhadap Kemenkeu yang tidak memiliki sense of crisis terhadap nasib industri keramik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, merespons soal besaran bea masuk antidumping (BMAD) produk ubin keramik impor yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yaitu sekitar 45%-50%.

Menurut Edy, besaran BMAD tersebut masih jauh di bawah ekspektasi Asaki. Adapun, Asaki sebelumnya mendukung usulan besaran BMAD yang disampaikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk produk ubin keramik impor asal China di kisaran 100% -199,9%.

"Lalu dari angka yang tadi itu, menurut kami ya di bawah harapan dan ekspektasi kami," ujar Edy usai menghadiri Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kendati begitu, Edy mengapresiasi pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah berupaya menerapkan BMAD untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri.

Namun, diakuinya besaran BMAD perlu memadai untuk mengadang produk ubin keramik impor asal China. Pasalnya, dari segi harga, produk ubin keramik impor asal China jauh lebih murah dibandingkan harga pokok produksi (HPP) pabrik lokal.

"Karena harga impor itu US$2,3 [per meter] sedangkan cost production kami itu di range US$4,5-5 [per meter persegi], harusnya hitungan matematikanya sudah jelas mesti berapa persen," tuturnya.

Edy membeberkan, pihaknya mempercayai hasil penyelidikan dan perhitungan KADI ihwal BMAD produk ubin keramik impor. Musababnya, menurut dia, penyelidikan anti dumping dilakukan secara komprehensif dengan waktu yang cenderung panjang.

Dia menyebut, Asaki pertama kali mengajukan anti dumping kepada KADI pada Desember 2022. Kemudian, setelah KADI mulai melakukan penyelidikan pada Maret 2023 setelah data-data dan bukti dikumpulkan.

Adapun, penyelidikan tersebut berlangsung hingga Juli 2024 dan mendapati hasil bahwa terbukti adanya dumping pada produk ubin keramik asal China.

Laporan KADI mengusulkan besaran BMAD di kisaran 100% - 199,9%. Menurut Edy, besaran BMAD itu telah diperhitungkan dengan baik oleh KADI dengan berbagai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan di World Trade Organization (WTO).

"Sampai Juli 2024, ini [penyelidikan] setahun lebih makanya saya sampaikan kita mesti percaya ke KADI, nyatanya kan sudah terbukti ini ada dumping," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (7/8/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45%-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan aturan perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200 persen yang dikenakan terhadap ubin keramik porselen dari China terbit bulan depan.

Hal itu menuai kritik dari Ketua Komite Arsitek Muda Architects Regional Council Asia (Arcasia), Denny Setiawan. Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan bila beleid tersebut disahkan.

Denny beralasan, meskipun sebenarnya tujuan pengenaan BMAD untuk melindungi industri dalam negeri, hal itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terjadi dumping atau tidak.

Terlebih, jika BMAD diterapkan, bakal ada potensi kelangkaan dan harga keramik di pasaran. Ini mengingat produksi dalam negeri, ia nilai, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

“Ini upaya yang baik buat pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri, utamanya mereka yang memproduksi keramik di dalam negeri. (Tapi tantangannya juga harus dipertimbangkan). Saya setuju kepada para ekonom yang saat ini menilai bahwa aturan tersebut belum saatnya diimplementasikan di Tanah Air. Ini bukan saat yang tepat karena kesiapan produsen keramik dalam negeri belum sesiap itu untuk memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri sendiri,” ujar Denny dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Denny melanjutkan, efek lain dari pengenaan BMAD 200 persen, yakni biaya membangun rumah menjadi lebih mahal dari biasanya. Ia memberi estimasi untuk membangun rumah, bisa mencapai harga Rp 6-7 juta per meter persegi.

“Jadi, kalau kita melihat membangun sekarang tidak bisa lagi dengan biaya yang murah,” bebernya.

Implementasi BMAD bisa saja dilakukan, menurut Denny, jika produsen keramik dalam negeri sudah mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. yakni yang berkualitas dan harga terjangkau.

Makin susah memiliki rumah layak

Sebagai imbas aturan BMAD untuk keramik, Denny menilai bahwa Indonesia juga bakal menghadapi tantangan sulitnya memiliki rumah yang layak untuk sejumlah kalangan karena tingginya harga keramik.

"(Jangan sampai jadi ada) risiko (dari pengenaan) BMAD 200 persen, yaitu generasi milenial terancam saat membangun atau mempunyai rumah pertamanya," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia ke depan menghadapi bonus demografi. Adapun populasi terbesar di Tanah Air saat ini merupakan kelompok usia 25-45 tahun.

Ia berharap, generasi muda yang tengah berjuang memiliki rumah pertama justru dimudahkan agar mencapai kemapanan ekonomi di level pertama.

“Jangan sampai perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan rumah pertama ini semakin jauh arangnya karena harga keramiknya semakin mahal,” tukasnya.

Sekali lagi, atas pertimbangan tantangan yang bakal dihadapi, ia mendorong pemerintah untuk menunda aturan terlebih dulu.

"Sebaiknya ditunda dulu sampai kita (di Indonesia) benar-benar siap dan produsen dalam negeri siap untuk menggantikan keramik-keramik China yang datang itu,” harapnya.

Di sisi lain, Denny juga mendorong agar pemerintah bisa membantu menggenjot produksi dalam negeri dengan melakukan hilirisasi bahan baku keramik, yaitu kaolin.

Bahan keramik itu, kata Denny, dimiliki Indonesia secara melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

“Indonesia sebenarnya bisa melakukan hilirisasi di lini ini karena sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa membuat keramik sendiri. Jadi, rasanya pemerintah daripada memberhentikan produk dari China, lebih baik fokus membesarkan produsen-produsen keramik yang ada di dalam negeri,” tambahnya.

Pihaknya pun mendorong agar pemerintah membantu produsen keramik rumahan yang banyak tersebar di daerah untuk diberikan insentif atau pelatihan membuat keramik yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar.

KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan aturan perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200 persen yang dikenakan terhadap ubin keramik porselen dari China terbit bulan depan.

Hal itu menuai kritik dari Ketua Komite Arsitek Muda Architects Regional Council Asia (Arcasia), Denny Setiawan. Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan bila beleid tersebut disahkan.

Denny beralasan, meskipun sebenarnya tujuan pengenaan BMAD untuk melindungi industri dalam negeri, hal itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terjadi dumping atau tidak.

Terlebih, jika BMAD diterapkan, bakal ada potensi kelangkaan dan harga keramik di pasaran. Ini mengingat produksi dalam negeri, ia nilai, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

“Ini upaya yang baik buat pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri, utamanya mereka yang memproduksi keramik di dalam negeri. (Tapi tantangannya juga harus dipertimbangkan). Saya setuju kepada para ekonom yang saat ini menilai bahwa aturan tersebut belum saatnya diimplementasikan di Tanah Air. Ini bukan saat yang tepat karena kesiapan produsen keramik dalam negeri belum sesiap itu untuk memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri sendiri,” ujar Denny dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Denny melanjutkan, efek lain dari pengenaan BMAD 200 persen, yakni biaya membangun rumah menjadi lebih mahal dari biasanya. Ia memberi estimasi untuk membangun rumah, bisa mencapai harga Rp 6-7 juta per meter persegi.

“Jadi, kalau kita melihat membangun sekarang tidak bisa lagi dengan biaya yang murah,” bebernya.

Implementasi BMAD bisa saja dilakukan, menurut Denny, jika produsen keramik dalam negeri sudah mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. yakni yang berkualitas dan harga terjangkau.

Makin susah memiliki rumah layak

Sebagai imbas aturan BMAD untuk keramik, Denny menilai bahwa Indonesia juga bakal menghadapi tantangan sulitnya memiliki rumah yang layak untuk sejumlah kalangan karena tingginya harga keramik.

"(Jangan sampai jadi ada) risiko (dari pengenaan) BMAD 200 persen, yaitu generasi milenial terancam saat membangun atau mempunyai rumah pertamanya," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia ke depan menghadapi bonus demografi. Adapun populasi terbesar di Tanah Air saat ini merupakan kelompok usia 25-45 tahun.

Ia berharap, generasi muda yang tengah berjuang memiliki rumah pertama justru dimudahkan agar mencapai kemapanan ekonomi di level pertama.

“Jangan sampai perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan rumah pertama ini semakin jauh arangnya karena harga keramiknya semakin mahal,” tukasnya.

Sekali lagi, atas pertimbangan tantangan yang bakal dihadapi, ia mendorong pemerintah untuk menunda aturan terlebih dulu.

"Sebaiknya ditunda dulu sampai kita (di Indonesia) benar-benar siap dan produsen dalam negeri siap untuk menggantikan keramik-keramik China yang datang itu,” harapnya.

Di sisi lain, Denny juga mendorong agar pemerintah bisa membantu menggenjot produksi dalam negeri dengan melakukan hilirisasi bahan baku keramik, yaitu kaolin.

Bahan keramik itu, kata Denny, dimiliki Indonesia secara melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

“Indonesia sebenarnya bisa melakukan hilirisasi di lini ini karena sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa membuat keramik sendiri. Jadi, rasanya pemerintah daripada memberhentikan produk dari China, lebih baik fokus membesarkan produsen-produsen keramik yang ada di dalam negeri,” tambahnya.

Pihaknya pun mendorong agar pemerintah membantu produsen keramik rumahan yang banyak tersebar di daerah untuk diberikan insentif atau pelatihan membuat keramik yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur.

Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM.

"Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas]," ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.

Lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor untuk sampai ke konsumen yang kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, harga produk impor tidak akan begitu murah dan produk lokal dapat berdaya saing.

Namun, Teten menegaskan, pemindahan lokasi pintu masuk impor di wilayah Indonesia timur baiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, alias bukan untuk impor bahan baku industri.

"Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah sautnya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling laur dari indonesia kan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Sabtu (20/7/2024), pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur.

Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur.

Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM.

"Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas]," ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.

Lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor untuk sampai ke konsumen yang kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, harga produk impor tidak akan begitu murah dan produk lokal dapat berdaya saing.

Namun, Teten menegaskan, pemindahan lokasi pintu masuk impor di wilayah Indonesia timur baiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, alias bukan untuk impor bahan baku industri.

"Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah sautnya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling laur dari indonesia kan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Sabtu (20/7/2024), pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur.

Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Menurutnya, usulan tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran hal ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah dalam proses penetapan besaran bea masuk anti dumping (BMAD) produk ubin keramik. Berapa besarannya?

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu masukkan dari berbagai kementerian/lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran BMAD.

Budi mengatakan rentang besaran BMAD tersebut kemungkinan sesuai dengan usulan sebelumnya yaitu sekitar 100% - 199%. Namun, kepastian besaran BMAD ubin keramik masih menunggu keputusan tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita nanti tunggu [besaran] yang diputuskan dalam PMK, sekarang pak menteri masih menunggu masukkan," ujar Budi saat ditemui Bisnis.com, Rabu (17/7/2024).

Secara terpisah, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu timeframe ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) khawatir keramik impor terus membanjiri pasar lokal.

Ketum Asaki Edy Suyanto mengatakan puluhan juta meter persergi keramik impor akan masuk ke pasar lokal dalam satu bulan ke depan.

Karenanya, ia meminta pemerintah melakukan antisipasi dengan memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Yang menjadi kekhawatiran Asaki saat ini adalah importasi keramik yang sangat masif," kata Edy dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Edy mengatakan, tidak hanya industri keramik saja yang merugi, melainkan konsumen juga akan terdampak lantaran ditawarkan harga murah dengan kualitas produk yang tak berkualitas.

"Contohnya penurunan ketebalan keramik yang sebelumnya 1 cm menjadi 7 mm. Ini tentu mempengaruhi kekuatan dari keramik itu sendiri yakni Bending dan Breaking Strength-nya menurun," ujarnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan, negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Timur Tengah telah melakukan perlindungan terhadap produk keramik dalam negeri mereka dari maraknya keramik impor dari China.

"Sampai sekarang tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Tiongkok ke WTO karena memang terbukti praktik dumping tersebut," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) khawatir keramik impor terus membanjiri pasar lokal.

Ketum Asaki Edy Suyanto mengatakan puluhan juta meter persergi keramik impor akan masuk ke pasar lokal dalam satu bulan ke depan.

Karenanya, ia meminta pemerintah melakukan antisipasi dengan memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Yang menjadi kekhawatiran Asaki saat ini adalah importasi keramik yang sangat masif," kata Edy dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Edy mengatakan, tidak hanya industri keramik saja yang merugi, melainkan konsumen juga akan terdampak lantaran ditawarkan harga murah dengan kualitas produk yang tak berkualitas.

"Contohnya penurunan ketebalan keramik yang sebelumnya 1 cm menjadi 7 mm. Ini tentu mempengaruhi kekuatan dari keramik itu sendiri yakni Bending dan Breaking Strength-nya menurun," ujarnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan, negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Timur Tengah telah melakukan perlindungan terhadap produk keramik dalam negeri mereka dari maraknya keramik impor dari China.

"Sampai sekarang tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Tiongkok ke WTO karena memang terbukti praktik dumping tersebut," ucap dia.

JAKARTA, investor.id – The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menganalisa bahwa temuan penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) belum dapat merepresentasikan industri keramik secara keseluruhan karena hanya terdapat tiga pemohon. Dimana investigasi dilakukan berdasarkan permohonan yang tidak menggambarkan suara mayoritas atau hanya 26% dari total produksi nasional.

“Karena kalau kita berbicara mengenai peraturan anti dumping WTO harus dimohon oleh majority producer. Nah, ini salah satu tantangan tersendiri untuk hasil dari KADI mengenai BMAD ini apakah sudah representatif ataukah hanya tiga perusahaan tersebut yang merasa bahwa mereka terdampak oleh produk-produk impor,” ujar Head of Center Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho dalam kanal Youtube Indef, Selasa (16/7/2024).

Indef pun mempertanyakan hal tersebut, hanya saja, perwakilan dari KADI belum dapat hadir dalam diskusi publik bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD terhadap Keramik itu. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memberikan klarifikasi terkait hal ini.

Sebelumnya, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merilis hasil laporan akhir penyelidikan antidumping pengenaan BMAD terhadap impor produk ubin keramik yang berasal dari China.

Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya mendapat info dari Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) akan menerapkan besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai dengan 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif.

“Kelompok yang dimaksud tersebut adalah para importir. Asaki memohon atensi dan gerak cepat dari Mendag dan Menkeu untuk segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor dari China,” kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Rencana itu mencuat saat Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap pengenaan tujuh jenis barang impor yang akan dikenakan BMAD, di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan memerinci ketujuh item itu, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

“Kemarin ratas (rapat terbatas) yang dipimpin Pak Presiden, maka kita putuskan ada tujuh item (penerapan dua bea masuk),” ucapnya pada Sabtu (6/7/2024).

Ia menambahkan bahwa pengenaan BMAD dan BMTP atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah berencana menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut penerapan bea masuk ini dapat berpotensi munculnya perang dagang antara China dan Indonesia.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan China kemungkinan besar akan melakukan aksi balasan terhadap produk-produk asal Indonesia ke China.

"Kemungkinan yang akan terjadi retaliasi balasan terhadap produk asal dari Indonesia yang akan dilakukan pihak dari China," kata Andry dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan penerapan BMAD dengan tarif maksimal 199% ini dapat memicu pengalihan perdagangan atau trade diversion. Dia menyebut impor keramik akan bergeser ke negara lain, seperti India dan Vietnam.

Selain itu, dia memperkirakan pasar persaingan semakin kecil. Pasalnya, pilihan konsumen semakin sedikit lantaran harga keramik makin mahal.

"Kalau kita melihat dari hasil KADI salah satu keluhan harga jualnya tidak bisa tinggi. Kecurigaan kami ada price war dalam domestic producer. Apakah ini cara memperbesar kue nya sehingga domestik price-nya ikut meningkat untuk memfasilitasi price war tersebut," jelasnya.

Andry bilang pada akhirnya, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual. Pasalnya, impor keramik akan dibatasi di bawah harga pengenaan BMAD. Dengan begitu, semakin rendah jumlah volume keramik di pasar sehingga permintaan keramik akan meningkat. Alhasil, harga jual semakin mahal.

Dia menekankan dampak negatif dari BMAD ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, seperti ritel, real estate, forwarder, hingga logistik.