Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

Indonesia akan mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya importasi dilakukan bertahap mulai 2025.

Impor ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu dan menambah pasokan daging sapi. Impor sapi ini tidak serta merta akan habis begitu saja. Sapi impor itu akan dikembangkan di Indonesia hingga dapat memproduksi susu dan menambah kebutuhan daging.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda menjelaskan dengan impor sapi perah, maka ditargetkan produksi susu bertambah setiap tahunnya. Dia menyebut kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," kata dia dalam keterangannya kepada detikcom, dikutip Kamis (10/10/2024).

Kementan akan memasukkan 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," jelasnya.

Terkait jumlah importir yang berkontribusi, Kementan tidak dapat menyebutkan secara spesifik target jumlah importir yang diharapkan. Agung mengatakan sejauh ini, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan sapi perah mencapai 1 juta ekor.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

Tekan Impor Susu

Melihat kebutuhan susu dalam negeri yang akan meningkatkan untuk MBG, impor sapi perah diharapkan bisa menekan impor susu.

"Kebutuhan susu nasional berada pada angka 4,7 juta ton, namun capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton (<21%) dari kebutuhan. Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung.

Agung menyebut, data ini mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani, khususnya daging sapi dan susu, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

"Upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang," pungkasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka-bukaan soal alasan Apple belum bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia. Menurut Agus hal ini berkaitan dengan pemenuhan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut," sebut Agus dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun regulasinya diatur dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal.

"Perusahaan bisa menggunakan tiga skema bisa memilih tiga skema yang pertama yaitu skema manufaktur yaitu pembuatan produk dalam negeri ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. yang kedua skema aplikasi mereka membuat aplikasi di dalam negeri yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. dari tiga skema ini Apple memilih skema yang ketiga yaitu inovasi," bebernya.

Agus menyatakan, masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Menperin.

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

Simak: Video: Rilis iPhone 16 di Indonesia Terancam Mundur

[Gambas:Video 20detik]