JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar ada regulasi yang mendukung terus bertumbuhnya industri manufaktur (pengolahan) dalam negeri.

Ia berpendapat, regulasi yang perlu ada yakni soal pelarangan dan pembatasan (lartas) barang industri serta perlindungan industri dalam negeri (safeguard).

"Kami berpendapat, pertumbuhan sektor manufaktur bisa lebih bagus apabila semua regulasi yang dibutuhkan tersedia, khususnya yang berkaitan dengan lartas dan safeguards,” ujar Agus dilansir siaran pers Kementerian, Sabtu (9/11/2024).

Agus Gumiwang mengungkapkan sedianya capaian industri pengolahan saat ini sudah baik.

Berdasarkan laporan terbaru, industri pengolahan nonmigas kembali memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional kuartal III – 2024, yaitu sebesar 17,18 persen.

Kontribusi industri manufaktur pada kuartal III ini meningkat dibandingkan pada kuartal II – 2024 yang mencapai 16,70 persen.

Pada periode ini, industri pengolahan nonmigas tumbuh 4,84 persen (year on year/yoy), melampaui pertumbuhannya pada kuartal II – 2024 sebesar 4,63 persen.

“Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas merupakan jerih payah para pelaku industri yang terus bekerja keras di tengah kondisi perekonomian global yang sangat dinamis, juga gempuran produk impor,” kata Agus.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada periode ini mencapai 4,95 persen (yoy).

Pertumbuhan itu salah satunya ditopang oleh industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 0,96 persen.

Selanjutnya, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri.

Seperti pada industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,82 persen dengan ditopang permintaan domestik produk makanan dan peningkatan ekspor produk minuman.

Kemudian industri logam dasar yang tumbuh 12,36 persen, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.

Sedangkan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 7,29 persen didorong oleh permintaan luar negeri untuk bahan bangunan dari logam dan komponen elektronik.

Di samping itu, belanja modal APBN yang tumbuh 49,51 persen (yoy) serta konsumsi masyarakat, salah satunya ditunjukkan oleh penjualan domestik sepeda motor yang tumbuh 11,96 persen (yoy), juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 2024 pada Oktober 2024 mengungkap peningkatan persentase pelaku usaha yang merasa optimis dan stabil menjadi 95,1 persen, dengan 73,3 persen pelaku usaha menyatakan optimisme terhadap kondisi usaha mereka.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menandatangani prasasti lembaran baja di Booth PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bersama Krakatau Steel Group dan Afiliasi dalam Pameran Konstruksi Indonesia 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD pada 6-7 November 2024 yang dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono.

Booth Krakatau Steel Group yang berada pada area 5-A-3 ini menampilkan produk baja dan jasa layanan dari Subholding dan perusahaan afiliasi seperti PT Krakatau Baja Konstruksi, PT Krakatau Sarana Infrastruktur, PT Krakatau Baja Industri, PT Krakatau Pipe Industries, PT Krakatau Sarana Properti, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Tirta Industri, PT Krakatau Niaga Indonesia, PT Krakatau Posco, PT Krakatau Osaka Steel, maupun PT Krakatau Wajatama Osaka Steel Marketing.

“Mengusung tema Steel Impact, Krakatau Steel Group dan Afiliasi berkomitmen untuk bersama mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan industri baja sebagai mother of industries memiliki peran vital dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri nasional serta pembangunan infrastruktur secara keseluruhan,” jelas Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan dalam keterangannya, Jumat (8/11).

Dalam kesempatan melakukan kunjungan ke booth, Agus Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap industri baja nasional sebagai salah satu pilar dalam pembangunan infrastruktur.

“Semoga Krakatau Steel semakin maju dan berkelas dunia. Lanjutkan transformasi Krakatau Steel untuk mewujudkan kemandirian baja bagi pembangunan infrastruktur nasional,” tegas Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono setelah menandatangani prasasti pelat baja Krakatau Steel.

Menanggapi pesan dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Akbar menyatakan bahwa segala potensi yang dimiliki, baik dari Krakatau Steeel Group maupun afiliasi, diyakini bahwa industri baja nasional ke depan akan semakin maju dan dengan kebangkitan industri baja nasional yang berkelanjutan dapat mewujudkan kemandirian industri nasional yang mendukung pengembangan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi salah satu tujuan pemerintahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Akbar menambahkan bahwa industri baja juga merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mewujudkan 4 (empat) pilar utama pembangunan Indonesia. Industri baja juga menjadi bahan baku yang krusial untuk sektor energi, konstruksi, otomotif, dan transportasi.

Akbar juga bilang Krakatau Steel Group dan Afiliasi selama ini telah menjadi kontributor untuk pembangunan dan pengadaan proyek strategis mulai dari Tol Jakarta Cikampek II, pembangunan garuda Istana Negara IKN, pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap I dan II, proyek Mines of Bahodopi Block 2 & 3, proyek Terminal Kalibaru, proyek pipa gas Senipah-Balikpapan, dan yang terbaru adalah kontribusi pipa baja untuk pipanisasi bahan bakar minyak (BBM) Cikampek-Plumpang sepanjang 102 KM.

"Ke depan kami pun siap untuk terus memberikan kontribusi terbaik kami untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis nasional lainnya,” ujar Akbar.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sambu Group, produsen santan Kara, terus berkomitmen untuk menghadirkan santan berkualitas tinggi yang mudah digunakan, murni, alami, dan serbaguna.

Hal ini merupakan upaya agar santan Kara tetap menjadi pilihan utama sebagai produk turunan kelapa berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan dunia.

“Kami berkomitmen tidak hanya menjaga kualitas produk dan mengembangkan pasar, tetapi juga terus berupaya melestarikan ekosistem kelapa di Indonesia," ujar Corporate Communication Manager Sambu Group, Dwianto Arif Wibowo, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Santan Kara adalah salah satu produk dalam negeri yang berbahan baku kelapa, di mana 90% bahan bakunya berasal dari petani.

Pada kesempatan tersebut, Dwianto menyampaikan bahwa Kara kembali meraih penghargaan bergengsi Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2024 untuk kategori Santan Instan dalam Kemasan.

Ia menjelaskan bahwa penghargaan ini diserahkan dalam acara yang diadakan pada tanggal 6 November 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Prestasi ini menandai tahun keempat berturut-turut Kara mempertahankan posisinya sebagai merek pilihan utama konsumen dalam kategori santan instan.

Dwianto juga mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang terus diberikan kepada Kara.

Ia menambahkan bahwa penghargaan IBBA 2024 untuk Kara bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan distributor untuk terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

"Semoga Kara bisa terus menjadi pilihan utama sebagai produk turunan kelapa berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan dunia," tutupnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri pengolahan nonmigas kembali memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional pada kuartal III–2024, yaitu sebesar 17,18%.

Kontribusi industri manufaktur pada kuartal III-2024 meningkat dibandingkan pada kuartal II-2024 yang berada di level 16,70%.

Pada periode ini, industri pengolahan nonmigas tumbuh 4,84% year on year (YoY) atau melampaui pertumbuhannya pada kuartal II-2024 sebesar 4,63%.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, capaian pertumbuhan industri pengolahan nonmigas merupakan jerih payah para pelaku industri yang terus bekerja keras di tengah kondisi perekonomian global yang sangat dinamis, juga gempuran produk impor.

Pertumbuhan ekonomi pada periode ini mencapai 4,95% YoY dengan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni 0,96%.

Menurut Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh aktivitas domestik yang relatif terjaga, termasuk juga pada aktivitas produksi.

Hal ini seperti ditunjukkan oleh Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia, yang berada pada zona ekspansi sebesar 51,54% di kuartal III–2024.

Masih bersumber dari Bank Indonesia, pada kuartal III–2024 kapasitas produksi terpakai sebesar 73,13%. Peningkatan produksi juga ditunjukkan oleh industri semen yang tumbuh 3,51% YoY.

Selanjutnya, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Seperti pada industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,82% dengan ditopang permintaan domestik produk makanan dan peningkatan ekspor produk minuman.

Berikutnya industri logam dasar yang tumbuh 12,36% sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.

Adapun industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 7,29% yang didorong oleh permintaan luar negeri untuk bahan bangunan dari logam dan komponen elektronik.

Di samping itu, belanja modal APBN yang tumbuh 49,51% yoy serta konsumsi masyarakat, salah satunya ditunjukkan oleh penjualan domestik sepeda motor tumbuh 11,96% yoy juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Meski demikian, kami berpendapat, pertumbuhan sektor manufaktur bisa lebih bagus apabila semua regulasi yang dibutuhkan tersedia, khususnya yang berkaitan dengan lartas dan safeguards,” kata Agus dalam siaran pers, Rabu (6/11).

Pada hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 2024 Oktober 2024, terjadi peningkatan persentase pelaku usaha yang merasa optimis dan stabil menjadi 95,1%, dengan 73,3% pelaku usaha menyatakan optimisme terhadap kondisi usaha mereka. Angka ini naik 1,8% dibandingkan September 2024.

Keyakinan mayoritas pelaku usaha ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah baru yang akan mendukung kondisi pasar dan iklim produksi yang lebih baik.

Untuk mendukung pertumbuhan sektor industri, Kemenperin mengusulkan pengembangan pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang sebagai entry point bagi produk impor yang telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Kemenperin menginisiasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur serta kebutuhan di bidang energi.

JAKARTA - Keberhasilan KSO PT Artas Energi Petrogas - Inerco Global International (KSO AEP-IGI) yang telah membangun lini produksi Drill Pipe, OCTG, Linepipe dan Mechanical Tube dengan kapasitas 250 ribu ton per tahun mendapat apresiasi dari pemerintah. Apalagi, pembangunan industri pipa seamless (pipa baja tanpa sambungan) tersebut murni melalui investasi dalam negeri.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan hal tersebut dalam acara Workshop dan Talkshow Indonesia Seamless Tube Summit: The Launching The First Seamless Pipe Plant In Southeast Asia di Hotel St. Regis, Jakarta pada Kamis (6/11/ 2024).

"Ini luar biasa. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk dalam negeri yang berkualitas, berstandar tinggi dan mampu bersaing di pasar global," kata Faisol Riza dalam pidatonya di hadapan para stake holder di industri pipa seamless.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian juga terus menjaga agar sektor infrastruktur terus tumbuh seperti saat ini, serta mampu bersaing dengan berbagai produk manufaktur dari berbagai negara. Dia memaparkan, kinerja pengolahan industri di Indonesia terus tumbuh meski menghadapi tantangan global yang berat. Dimana, industri pengolahan nonmigas berkontribusi terhadap PDB Rp 16,7 triliun di Triwulan II 2024.

Sementara industri migas menyumbang lebih dari Rp 500 triliun atau sekitar 25% terhadap PDB. Sektor migas telah menciptakan rantai pasok yang besar terhadap industri pipa dalam negeri. Industri pipa seamless menjadi bagian dari industri migas. ?Oleh karena itu, saya mengapresiasi kehadiran Seamless Indonesia Tube,? ujar Faisol Riza.

Saat ini, kapasitas industri pipa seamless sebanyak 800 ribu ton per tahun dengan tingkat utilisasi 40%. ?Nantinya dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung industri pipa seamless di dalam negeri, saya optimis produk pipa seamless dalam negeri mampu menjawab kebutuhan di sektor migas,? tambah Faisol Riza.

Untuk mendukung kemandirian dan daya saing industri pipa dalam negeri, Kementerian Perindustrian terus berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti dengan Kementerian ESDM untuk barang operasional penunjang migas yang memuat nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Menurut dia, peningkatan penggunaan produk bersertifikat TKDN di industri migas tidak hanya meningkatkan nilai tambah namun juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas SDM.

Pembangunan Jargas

Dalam kesempatan tersebut, Faizol Riza juga mengatakan pemerintah membuka peluang sebesar besarnya bagi industri pipa seamless untuk mendukung terwujudnya pembangunan Jargas (Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga). Dengan selesainya pembangunan Jargas ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan subsidi di sektor Migas yang sudah mencapai Rp 400 triliun. ?Kami pemerintah membuka tangan bagi industri pipa seamless untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan Jargas ini demi mewujudkan ketahanan energi nasional,? ujar Faisol.

Pembangunan Jargas ini telah digagas selama bertahun-tahun namun hingga saat ini belum terealisasi dengan baik. Menurut Faisol Riza, hal ini menjadi peluang yang besar bagi industri pipa seamless untuk bisa mendukung pembangunan Jargas dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Di acara yang sama, Mr. Jose Antonio Rayes, CEO Indonesia Seamless Tube, PT Artas Energi Petrograss, mengatakan acara ini diselenggarakan guna memposisikan industri pipa baja seamless nasional agar bisa menjadi kebanggaan produk nasional. Acara ini melibatkan para pemangku kepentingan di industri pipa baja seamless. Seperti: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Selain itu melibatkan juga K3S, Processor, Threader, Stockist, dan lain-lain.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan seperti saat ini, banyak negara di dunia menghadapi persoalan besar, berupa middle income trap. Keadaan dimana stagnasi ekonomi yang mencerminkan ketidakmampuan untuk meningkatkan produkvitas dan inovasi guna bersaing di tingkat global.

?Untuk menuju negara maju, dan mewujudkan Indonesia emas seperti yang menjadi cita-cita besar Bangsa Indonesia, tidak ada pilihan lain, kecuali mengambil langkah berani bertransformasi melalui konsep hiliriasasi dengan menjadi negara industri?, ujar Jose Antonio Rayes. Menurutnya hal ini sejalan dengan gagasan kunci dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pada rapat perdana sidang Kabinet Merah Putih, menegaskan bahwa ?Hilirisasi adalah kunci strategis agar Indonesia dapat menuju menjadi negara maju, makmur dan sejahtera?.

Kecenderungan tengah dialami perdagangan internasional, bahwa gelombang proteksionisme global telah menghasilkan banyak larangan ekspor baru, subsidi domestik, peraturan investasi asing, dan tarif. Fenomena proteksionisme global terus akan berlanjut seiring dengan kian sengitnya perang perdagangan antara USA dan Cina. Imbasnya menimpa berbagai sektor industri, termasuk industri pipa baja seamless, yang saat ini terjadi over-supply di Cina, dimana negara tersebut membutuhkan pasar impor untuk penyerapan kelebihan produksi pipa baja seamlessnya. Indonesia pun jadi incaran utama penyaluran over-supply produksi pipa baja seamless Cina

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target lifting minyak bumi sebanyak satu juta barrel per hari dan lifting gas sebesar 12 billion standard cubic feet per hari (BSCFD) di tahun 2030. Ini merupakan target strategis dalam rangka mengamankan ketahanan dan kemandirian energi nasional. ?Peran dan kontribusi sektor industri minyak dan gas (migas) pun menjadi lokomotif pengerak ekonomi terdepan dalam merealisasikan pencapaian target strategis ketahanan dan kemandirian energi Nasional,?ujar Jose Antonio Rayes.

Menghemat Devisa

Menurut CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, saat ini kebutuhan pipa baja seamless sektor industri migas yang mencapai 500.000 ton per tahun, Indonesia menjadi incaran utama penyaluran over-supply produksi pipa baja seamless Cina. Bila hal ini dibiarkan terjadi, impor pipa baja seamless nasional akan mengalami terus peningkatan, padahal nilainya saat ini sudah mencapai angka Rp 15 triliun per tahun.

Untuk membendung impor baja seamless tersebut, kebijakan TKDN harus bisa memastikan keberlanjutan ekonomi lokal dan memastikan bahwa sebagian besar nilai tambah dari produksi barang atau jasa tetap di dalam negeri.

Demi kebanggaan dengan produk dalam negeri dan upaya efisiensi, menurut Hendrik, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memposisikan dan mengoptimalkan kemampuan serta kapasitas produsen pipa baja seamless dalam negeri. Tujuannya agar produsen pipa baja seamless menjadi pemain kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar secara lebih mandiri. ??Di sisi lain, kandungan lokal pipa baja seamless juga terus ditingkatkan agar dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sekaligus mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan untuk produk pipa baja seamless,?? ujar Hendrik.

Keberadaan dan kiprah Indonesia Seamless Tube atau yang disebut sebagai ?IST? benar-benar searah dan senafas dengan gagasan hilirisasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Yaitu, dalam kontek hilirisasi yang berkaitan dengan komoditas pipa baja seamless. Jose Antonio Rayes menjelaskan IST hadir sebagai produk jadi (end product) pipa baja seamless yang dimanufaktur dan diproses oleh Pipe Manufacturer dalam negeri, untuk dapat dioptimasilasi penggunaannya guna memenuhi kebutuhan produk pipa baja seamless nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen nampaknya tidak mudah diraih. Ada tantangan dan peluang dalam prosesnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian tumbuh melambat

Saat ini pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun tiap kuartal selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 dari kuartal I sampai kuartal III sebesar masing-masing 5,11 persen, 5,05 persen, dan 4,95 persen.

"Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga, maka kita melihat pola perlambatan pertumbuhan di tiap triwulan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

2. Daya beli masyarakat lesu

Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diiringi oleh konsumsi rumah tangga yang turun secara kuartalan maupun tahunan karena faktor musiman.

Adapun konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen, turun dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93 persen maupun tahun sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Terlebih pada tahun ini juga sempat terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut yakni pada Mei sampai September. Secara berurutan, deflasi Mei sampai September 2024 sebesar 0,03 persen, 0,08 persen, 0,18 persen, 0,18 persen, 0,03 persem, dan 0,12 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen nampaknya tidak mudah diraih. Ada tantangan dan peluang dalam prosesnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian tumbuh melambat

Saat ini pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun tiap kuartal selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 dari kuartal I sampai kuartal III sebesar masing-masing 5,11 persen, 5,05 persen, dan 4,95 persen.

"Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga, maka kita melihat pola perlambatan pertumbuhan di tiap triwulan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

2. Daya beli masyarakat lesu

Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diiringi oleh konsumsi rumah tangga yang turun secara kuartalan maupun tahunan karena faktor musiman.

Adapun konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen, turun dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93 persen maupun tahun sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Terlebih pada tahun ini juga sempat terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut yakni pada Mei sampai September. Secara berurutan, deflasi Mei sampai September 2024 sebesar 0,03 persen, 0,08 persen, 0,18 persen, 0,18 persen, 0,03 persem, dan 0,12 persen.

"Di satu sisi deflasi ini disumbang dari harga yang relatif rendah pada beberapa komoditas pangan, namun deflasi juga mengindikasikan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa selama 5 bulan beruntun," ucapnya.

3. Industri manufaktur turun

Selain itu, sektor manufaktur, yang merupakan kontributor besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, juga mengalami penurunan.

Penurunan permintaan terhadap produk manufaktur dapat dilihat dari angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih melanjutkan pelemahan pada Oktober 2024.

Dengan angka PMI Manufaktur pada Oktober sebesar 49,2 atau stagnan sejak September lalu, menjadikan PMI Manufaktur Indonesia selama empat bulan berturut-turut masih di bawah angka krusial 50,0.

Penurunan industri manufaktur juga dikonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan sektor lapangan usaha industri manufaktur atau pengolahan yang pada Kuartal III 2024 pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal yang sama di tahun lalu.

"Jika tren perlambatan pertumbuhan manufaktur ini kemudian tidak diantisipasi maka tentu ini juga akan ikut mempengaruhi tahapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin disasar pemerintah terutama dalam jangka waktu 5 tahun ke depan," kata dia.

Untuk itulah, meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bakal menghadapi sejumlah tantangan, namun terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah ke depannya, yaitu sebagai berikut.

1. Mendorong pertumbuhan industri

Untuk mencapai target tersebut, Yusuf menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengembangan sektor industri dalam jangka menengah dan panjang.

Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan industri juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

2. Genjot belanja pemerintah

Sebagai upaya jangka pendek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui belanja pemerintah.

Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realiasai belanja pemerintah sampai dengan 30 September 2024 baru sebesar 72,94 persen dari target atau senilai Rp 5.479 triliun.

"Jika berbicara jangka pendek maka upaya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui realisasi belanja pemerintah merupakan hal yang kemudian bisa dilakukan pemerintah setidaknya sampai dengan akhir tahun 2024 ini," ujarnya.

3. Menciptakan lapangan kerja

Sementara untuk jangka menengah, pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru secara masif sehingga masyarakat dapat kembali melakukan konsumsi.

Adapun penciptaan lapangan kerja secara masif dapat dilakukan dari sektor industri pengolahan. Pasalnya, industri ini memiliki karakteristik untuk menyerap angkatan kerja dengan pendidikan yang dimiliki angkatan kerja di Indonesia saat ini.

"Utamanya pada sektor lapangan usaha yang sifatnya formal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap bahwa salah satuprogram prioritas yang akan dilaksanakan kementerian pada awal periode kepemerintahan yang baru ini adalah terkait pemindahan pelabuhan impor atauentry pointuntuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut saat ini pihaknya telah menyusun program quick winsguna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task forceuntuk pembahasan secara detail,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (4/11).

Hal ini sesuai dengan usulan Kemenperin pada periode Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia.

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” imbuhnya.

Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changerdalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

“Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

“Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.

Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Agus, hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

"Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia," ujar Agus dilansir siaran pers Kemenperin, Senin (4/11/2024).

"Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional," ungkapnya.

Agus menyebutkan, alasan pemindahan entry point untuk sejumlah komoditas tersebut karena rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

Dengan demikian, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan Indonesia bagian timur akan menjadi fokus Kabinet Merah Putih.

"Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tegas Agus Gumiwang.

Adapun pemindahan pelabuhan impor ke wilayah Indonesia timur itu merupakan salah satu program quick wins yang dirumuskan Kemenperin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.

Selain pemindahan pelabuhan impor, Agus Gumiwang menyatakan pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai.

Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan beberapa hal.

Anindya mengatakan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)